Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

2 2 RPJMN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TELAH DITETAPKAN PRIORITAS PROGRAM YANG AKAN DILAKSANAKAN PEMERINTAH YAITU : 1.REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA 2.PENDIDIKAN 3.KESEHATAN 4.PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5.KETAHANAN PANGAN 6.INFRASTRUKTUR 7.IKLIM INVESTASI DAN USAHA 8.ENERGI 9.LINGKUNGAN HIDUP DAN BENCANA 10.DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA KONFLIK 11.KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI SELURUH INSTANSI YG M’BIDANGI KETENAGAKERJAAN IKLIM INVESTASI DAN USAHA DUKUNG

3 PROGRAM AKSI IKLIM INVESTASI DAN USAHA 1.Kepastian hukum : Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya 2.Kebijakan Ketenagakerjaan : Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja. 3

4 4 RENCANA STRATEGIS DITJEN PHI DAN JAMSOS TAHUN VISI : Terwujudnya Hubungan Industrial Yang Mendukung Kelangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja/Buruh MISI : 1. Memberdayakan lembaga-lembaga HI 2. Membangun syarat kerja yang meningkatkan produktivitas kerja produktivitas kerja 3.Membangun komunikasi dan negosiasi bipartit yang efektif yang efektif PROGRAM : PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

5 5 12 Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial 3456 Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Konsolidasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya RPJMN-RENSTRA DITJEN PHI DAN JAMSOS

6 Jenis Data Satuan Feb Agustus Angkatan Kerja 113,833,280115,998,062116,527,546 Orang 2. Bekerja 104,870,663107,405,572108,207,767 Orang 3. Pencari Kerja 4,707,8738,592,4908,319,779 Orang 4. Penduduk 15 Tahun 169,328,208171,017,416172,070,339 Orang 5. TKI 632,172477,757 Orang 6. Pengangguran Terbuka 8,962,6178,592,4908,319,779 Orang 7. Pengangguran Setengah 31,600,00032,802,94133,269,338 Orang 8. Pemogokan 1. Kasus PHK 4, ,432 Kasus 2. Orang Terkena PHK 30,1814,831 16,393 Orang 9. Rata-Rata Kebutuhan Hidup Layak 1,010,3721,068,399 1,046,183 Rp 10. Rata-Rata Upah Minimum Prov. 841,5291,068, ,821 Rp 1. L. Usaha Angkutan 6,117,9855,817,680 5,619,022 Orang 1. L. Usaha Bangunan 5,486,8174,844,6895,592,897 Orang 1. L. Usaha Industri 12,839,80013,052,52113,824,251 Orang 1. L. Usaha Jasa 14,001,51515,615,11415,956,432 Orang 1. L. Usaha Keuangan Dan Asuransi 1,486,5961,639,7481,739,486 Orang 1. L. Usaha Listrik, Gas, Dan Air 223,054208,494234,070 Orang 1. L. Usaha Perdagangan 21,947,82322,212,88522,492,176 Orang 1. L. Usaha Pertambangan 1,155,2331,188,6341,254,501 Orang 1. L. Usaha Pertanian 41,611,84042,825,80741,494,941 Orang PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN DATA SAKERNAS Sumber data : Bapenas dan Balitfo Kemenakertrans

7 7 NOURAIANJUMLAHKETERANGAN 1.1.Jumlah Perusahaan Data s.d Juni 2011 Perusahaan Besar >50 orang Perusahaan Sedang 25 s/d 49 orang Perusahaan Kecil < 25 orang Angkatan Kerja Yang Bekerja Penganggur KONDISI HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMSOS DESEMBER 2010 Sumber : BPS Des 2010 dan Ditjen PHI dan Jamsos Des 2010

8 8 NOURAIANJUMLAHKETERANGAN 3.KELEMBAGAAN HI LKS Tripartit Prop33 LKS Tripartit Kab/Kota241 LKS Bipartit Koperasi Pekerja Konfederasi SP Federasi SP/SB (SP/SB) tingkat perusahaan: Anggota SP/SB Sumber : Puslitbang 2010 dan Ditjen PHI dan Jamsos 2010

9 9 NOURAIANJUMLAHKETERANGAN 4.PENGUPAHAN DAN JAMSOS Kepesertaan Jamsostek DHK Tenaga Kerja s.d. Nop Aktif s.d. Nop Non aktif s.d. Nop 2010 Perusahaan s.d. Nop Aktif s.d. Nop Non aktif90.714s.d. Nop 2010 Kepesertaan Jamsos LHK s.d. Agustus 2010 Dewan Pengupahan Propinsi33s.d. Des 2010 Dewan Pengupahan Kab/Kota189s.d. Des 2010 Upah Minimum Provinsi - Tertinggi Th Terendah Th Rp Rp Papua Jatim Nilai UMP >KHLKalsel, Sumut, Kalteng dan Sulut Lanjutan Kondisi Hubungan Industrial dan Jamsos Sumber : Puslitbang 2010 dan Ditjen PHI dan Jamsos 2010

10 10 NOURAIANJUMLAHKETERANGAN 5 PERSYARATAN KERJA Peraturan Perusahaan Pusat = 819 Daerah = 864 Pusat dan Daerah = 1683 Selama 1 januari-31 Des Data s.d Juni 2011 PKB Pusat = 184 Daerah = 92 Pusat dan Daerah = 276 Selama 1 januari-31 Des Perjanjian Penyedia Jasa Pekerja/Buruh 56 Perjanjian * Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh 40 Perusahaan * Perusahaan Pemberi Pekerjaan45 Perusahaan* SUBSIDI PROGRAM - Subsidi Perumahan Pekerja /Buruh4.192 Pekerja - Subsidi Koperasi Pekerja/Buruh246 Koperasi

11 11 IMPLEMENTASI PELAKSANAAN HI DAN JAMSOS PELAKSANAAN SYARAT-SYARAT KERJA KETENTUAN UPAH DAN KESEJAHTERAAN KETENTUAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KETENTUAN FASILITASI PENYELESAIAN PERSEL HI KETENTUAN KELEMBAGAAN H I PEMBERDAYAAN TENAGA PENYELESAIAN PHI BERSINERGI

12 STANDAR PELAYANAN MINIMAL

13 Ketentuan tentang Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar Yang Merupakan Urusan Wajib Daerah Yang Berhak Diperoleh Setiap Warga Secara Minimal STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) 13

14 Urusan Pemerintah yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara bidang ketenagakerjaan yang penyelenggaraanya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusi, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional URUSAN WAJIB BIDANG KETENAGAKERJAAN 14

15 Tolak Ukur Prestasi Kuantitatif dan Kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan bagi daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang dapat berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar. INDIKATOR SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN 15

16 JENIS STANDAR PELAYANAN MINIMALNoJENIS PELAYANAN DASAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BATAS WAKTU PENCAPA IAN SATKER/ LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN INDIKATO R NILAI 1. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Besaran Kasus Yg Diselesaik an dgn Perjanjian Bersama (PB) 50%2016 Dinas/Unit Ketenagakerjaa n Prov, Kab/Kota Σ Kasus Yg Diselesaikan dgn Perjanjian Bersama dgn Perjanjian Bersama Σ Kasus Yg Dicatatkan Σ Kasus Yg Dicatatkan 2. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Besaran Pekerja yang menjadi peserta jamsostek. 50%2016 Dinas/Unit Ketenagakerjaa n Prov, Kab/Kota Σ Pekerja peserta jamsostek Σ Pekerja Dalam Hubungan Kerja Hubungan Kerja 16 X 100%

17 MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL 1.Jumlah Mediator seluruh Indonesia yang ada saat ini sekitar orang. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut diupayakan melalui Pengembangan SDM bidang Hubungan Industrial, antara lain melalui : a. Diklat Mediator HI b. Upgrading Pejabat fungsional Meditor HI c. Peningatan Kemampuan Teknis Pejabat Struktural HI 2.Penyusunan SKKNI Hubungan Industrial dan Uji Kompetensi

18 18 PAKTA LAPANGAN KERJA INDONESIA

19 PENGANTAR PLK sudah memperoleh kesepakatan melalui DEKLARASI LKS TRIPARTIT NASIONAL, 13 April 2011 Penandatangan bersama, disaksikan oleh Presiden RI. Merupakan Komitmen pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja untuk bersama-sama mengatasi persoalan ketenagakerjaan menghadapi tantangan dalam rangka penciptaan lapangan kerja Acuan yang digunakan adalah RPJMN 2010 – 2014 dan pencapaian tujuan millenium development goals (MGDs), khususnya IB.

20 TUJUAN PLK Memberikan kontribusi pada pencapaian target-target spesifik Millenium Development Goals (MDG’s) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) ; Mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi untuk memberikan kesejahteraan bagi semua negara melalui penciptaan pekerjaan yang layak dan produktif Mempersiapkan diri dalam menghadapi dampak guncangan-guncangan eksternal melalui perbaikan mekanisme perlindungan sosial dalam pengertian luas yang tidak saja melibatkan sektor ketenagakerjaan namun juga sektor-sektor lainnya; dan Mempercepat restrukturisasi kelembagaan, dimana dengannya aktivitas ekonomi Indonesia menjadi lebih kompetitif di kawasan regional, siap menghadapi tantangan di era global, dan siap menghadapi ketidakpastian dan dampak yang mungkin ditimbulkannya.

21 FOKUS PRIORITAS 1.Penciptaan Lapangan Kerja a.Menciptakan kondisi sosial ekonomi yang kondusif untuk penciptaan lapangan kerja b.Melakukan identifikasi potensi pusat-pusta pertumbuhan ekonomi c.Lingkungan usaha dan kebijakan d.Kewirausahaan dan dukungan bagi UKM e.Penghapusan diskriminasi di tempat kerja f.Pekerjaan padat karya di sektor publik

22 FOKUS PRIORITAS 2. Hubungan Industrial a.Peningkatan kapasitas untuk menciptakan dialog sosial yang konstruktif b.Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan c.Pemberdayaan kelembagaan hubungan industrial d.Penyelenggaraan perselisihan hubungan industrial e.Pengawasan ketenagakerjaan

23 FOKUS PRIORITAS 3. Produktifitas Tenaga Kerja a.Pengembangan sumber daya manusia b.Pendidikan dan pelatihan kejuruan c.Peningkatan produktifitas lingkungan kerja d.Kompensasi dan intensif yang adil berdasarkan kinerja e.Investasi di bidang produktifitas dan inovasi

24 FOKUS PRIORITAS 4. Perlindungan Sosial a.Sistem jaminan sosial nasional b.Perlindungan sosial c.Perlindungan tenaga kerja migran

25 Terima Kasih 25


Download ppt "KEBIJAKAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google