Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENJELASAN TEKNIS TATA CARA PENILAIAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2015 Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat) Bappenas Sosialiasi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENJELASAN TEKNIS TATA CARA PENILAIAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2015 Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat) Bappenas Sosialiasi."— Transcript presentasi:

1 PENJELASAN TEKNIS TATA CARA PENILAIAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2015 Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat) Bappenas Sosialiasi Mekanisme dan Kriteria Penilaian Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015, Ruang Serba Guna Bappenas, Jakarta, 2 Maret 2015.

2 MENGAPA MASIH PERLU ANUGERAH PANGRIPTA TAHUN 2015? 1.Perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. 2.Pemberian penghargaan diharapkan memberi dorongan semangat untuk meningkatkan mutu dokumen rencana pembangunan dan memperkuat kemitraan Bappenas dan Bappeda.

3 PELAKSANAAN PENILAIAN PANGRIPTA NUSANTARA Catatan: Sejak Tahun 2013, kedeputian Pengembangan Regional dan Otda berkoordinasi dengan kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan sebagai penyelenggara kegiatan, dimana Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Teknis berasal dari seluruh direktur dan staf dari kedua kedeputian. NoTAHUNDokumen yang Dinilai 12011RPJMD Provinsi 22012RKPD Tahun 2012 Provinsi 32013RKPD Tahun 2013 Provinsi RKPD Tahun 2013 Kab/Kota 42014RKPD Tahun 2014 Provinsi RKPD Tahun 2014 Kab/Kota 52015RKPD Tahun 2015 Provinsi RKPD Tahun 2015 Kab/Kota

4 Penilaian Provinsi

5 TAHAPAN PENILAIAN RKPD PROVINSI Penilaian Tahap I (Penilaian RKPD Provinsi) BOBOT 30% Penilaian Tahap II (Verifikasi Proses Penyusunan RKPD Provinsi) BOBOT 30% Penilaian Tahap III (Presentasi dan Wawancara di Pusat) BOBOT 40% PENETAPAN PEMENANG PROVINSI

6 TAHAPAN DAN KRITERIA PENILAIAN RKPD PROVINSI 2015 Penilaian Tahap I terhadap 33 dokumen RKPD Provinsi yang menghasilkan 12 provinsi nominasi (BOBOT 30%) 1.keterkaitan 2.konsistensi 3.kelengkapan dan kedalaman 4.keterukuran Penilaian Tahap II terhadap proses perencanaan di 12 provinsi nominasi (BOBOT 30%) 1.Proses Perencanaan Dari Bawah (bottom-up) 2.Proses Perencanaan Dari Atas (top-down) 3.Proses Perencanaan Teknokratik 4.Proses Perencanaan Politik 5.Inovasi Penilaian Tahap III melalui persentasi dan wawancara terhadap 12 provinsi nominasi (BOBOT 40%) 1.keterkaitan 2.konsistensi 3.kelengkapan dan kedalaman 4.keterukuran 5.Proses Perencanaan Dari Bawah (bottom-up) 6.Proses Perencanaan Dari Atas (top- down) 7.Proses Perencanaan Teknokratik 8.Proses Perencanaan Politik 9.Inovasi 10.Tampilan dan Materi Presentasi 11.Kemampuan Presentasi dan Penguasaan Materi

7 KRITERIA PENILAIAN TAHAP I PENILAIAN DOKUMEN RKPD PROVINSI 2015 (BOBOT 30%) KRITERIAINDIKATOR KETERKAITAN (10%) 1. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Provinsi 2015 yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD (5%) 2. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Provinsi 2015 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP 2015 (5%) KONSISTENSI (30%) 3.Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi 2014 dengan isu strategis (7,5%) 4. Terwujudnya konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan (7,5%) 5. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi 2015 dengan pagu anggaran SKPD (7,5%) 6. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi 2015 dengan program/kegiatan SKPD (7,5%) KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN (40%) 7. Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan 2014 (5%) 8. Tersedianya kerangka kebijakan keuangan daerah 2015 (5%) 9. Tersedianya analisa, arah kebijakan pembangunan wilayah, dan prioritas pembangunan wilayah kabupaten/kota 2015 (5%) 10. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%) 11. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan kemiskinan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%) 12. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan pengangguran berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%) 13. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%) 14. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan MDG’s berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%) KETERUKURAN (20%) 15. Tersedianya rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program, dan output kegiatan tahun 2015 dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja) –berdasarkan matrik (10%) 16. Tersedianya prakiraan maju anggaran tahun berikutnya (10%)

8 KRITERIA PENILAIAN TAHAP II VERIFIKASI PROSES PENYUSUNAN RKPD 2015 (BOBOT 30%) KRITERIAPARAMETERINDIKATOR DARI BAWAH (BOTTOM- UP) (25%) 1. Usulan dari Musrenbang Kabupaten/ Kota dalam penyusunan RKPD Provinsi 2015 Persentase usulan Musrenbang Kabupaten/ Kota yang menjadi kegiatan RKPD Provinsi 2015 (12,5%) 2. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Provinsi 2015 Persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang RKPD Provinsi 2015 (12,5%) DARI ATAS (TOP-DOWN) (20%) 3. Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Provinsi 2015 dan Prioritas Nasional dalam RKP 2015 Tingkat kesesuaian tujuan dan sasaran, dan prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi 2015 dengan RKP 2015 (10%) 4. Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Provinsi 2015 dan RKP 2015 Persentase program dan kegiatan RKPD Provinsi 2015 yang mendukung RKP 2015 (10%) TEKNOKRATIK (20%) 5. Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Provinsi 2015 Persentase program dan kegiatan RKPD Provinsi 2015 yang dilengkapi dengan indikator kinerja (10%) 6. Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Provinsi 2015 Tingkat kapasitas perencana Bappeda Provinsi dalam penyusunan RKPD Provinsi 2015 (10%) POLITIK (20%) 7. Pertimbangan dan Pendapat DPRD Provinsi dalam penyusunan RKPD Provinsi 2015 Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Provinsi 2015 dengan usulan DPRD Provinsi (10%) 8. Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD Provinsi 2015 Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Provinsi 2015 dengan usulan masyarakat sipil (LSM, PT, dan pelaku usaha) (10%) INOVASI (15%) 9. Inovasi pada proses perencanaan Tingkat kapasitas Perencana Daerah untuk melakukan inovasi pada proses perencanaan melalui pendekatan non-konventional (7,5%) 10. Inovasi pada kebijakan dan program pembangunan Tingkat kapasitas Perencana Daerah untuk melakukan inovasi pada kebijakan dan program, pembangunan, contoh terkait dengan regulasi, efisiensi pembiayaan (7,5%)

9 KRITERIA PENILAIAN TAHAP III PROVINSI PRESENTASI DAN WAWANCARA (BOBOT 40%) No.KRITERIA 1 KETERKAITAN (5%) 2 KONSISTENSI (5%) 3 KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN (5%) 4 KETERUKURAN (5%) 5 DARI BAWAH (BOTTOM-UP) (5%) 6 DARI ATAS (TOP-DOWN) (5%) 7 TEKNOKRATIK (5%) 8 POLITIK (5%) 9 INOVASI (5%) 10 TAMPILAN DAN MATERI PRESENTASI (Visualisasi(tabel, gambar, grafik, peta), alur, konsistensi, IT) (25%) 11 KEMAMPUAN PRESENTASI DAN PENGUASAAN MATERI (pengetahuan tentang RPJMN , institutional leadership, bahasa penyampaian, gesture, kualitas argumentasi, waktu ) (30%)

10 Penilaian Kabupaten/Kota

11 2.Tim Penilai Pusat TAHAPAN PENILAIAN RKPD KABUPATEN/KOTA 1.Tim Penilai Provinsi Penilaian Tahap I (Penilaian RKPDK) BOBOT 40% Penilaian Tahap II (Verifikasi/wa- wancara) BOBOT 60% PENETAPAN RKPDK TERBAIK PENETAPAN RKPDK TERBAIK PROVINSI Penilaian Tahap III (Penilaian RKPDK) BOBOT 40% Penilaian Tahap IV (Verifikasi/wa- wancara) BOBOT 60%

12 TAHAPAN DAN KRITERIA PENILAIAN RKPDK 2015 Penilaian Tahap I (Penilai Provinsi: Bobot 40%) terhadap dokumen RKPDK yang menghasilkan Kab/Kota nominasi, dan Penilaian Tahap III (Penilai Pusat: Bobot 40%) 1.keterkaitan 2.konsistensi 3.kelengkapan dan kedalaman 4.keterukuran Penilaian Tahap II (Penilai Provinsi: Bobot 60%) terhadap proses perencanaan di Kab/Kota nominasi 1.Proses Perencanaan Dari Bawah (bottom-up) 2.Proses Perencanaan Dari Atas (top-down) 3.Proses Perencanaan Teknokratik 4.Proses Perencanaan Politik 5.Inovasi Penilaian Tahap IV (Penilai Pusat: Bobot 60%) melalui persentasi dan wawancara terhadap Kab/Kota nominasi 1.keterkaitan 2.konsistensi 3.kelengkapan dan kedalaman 4.keterukuran 5.Proses Perencanaan Dari Bawah (bottom-up) 6.Proses Perencanaan Dari Atas (top- down) 7.Proses Perencanaan Teknokratik 8.Proses Perencanaan Politik 9.Inovasi 10.Tampilan dan Materi Presentasi 11.Kemampuan Presentasi dan Penguasaan Materi

13 KRITERIA PENILAIAN TAHAP I DAN TAHAP III PENILAIAN DOKUMEN RKPDK2015 KRITERIAINDIKATOR KETERKAITAN (10%) 1. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kab/Kota 2015 yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD (5%) 2. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kab/Kota 2015 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Provinsi 2015 (5%) KONSISTENSI (30%) 3.Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kab/Kota 2014 dengan isu strategis (7,5%) 4. Terwujudnya konsistensi antara isu strategis dengan prioritas pembangunan (7,5%) 5. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kab/Kota 2015 dengan pagu anggaran SKPD (7,5%) 6. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD Kab/Kota 2015 dengan program/kegiatan SKPD (7,5%) KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN (40%) 7. Tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan 2014 (5%) 8. Tersedianya kerangka kebijakan keuangan daerah 2015 (5%) 9. Tersedianya analisa, arah kebijakan pembangunan wilayah, dan prioritas pembangunan wilayah kabupaten/kota 2015 (5%) 10. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%) 11. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan kemiskinan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%) 12. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan pengangguran berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%) 13. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%) 14. Tersedianya uraian strategi dan arah kebijakan MDG’s berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya (5%) KETERUKURAN (20%) 15. Tersedianya rumusan sasaran pembangunan daerah, hasil program, dan output kegiatan tahun 2015 dengan indikator kinerja yang terukur (berbasis kinerja) –berdasarkan matrik (10%) 16. Tersedianya prakiraan maju anggaran tahun berikutnya (10%)

14 KRITERIA PENILAIAN TAHAP II VERIFIKASI PROSES PENYUSUNAN RKPDK 2015 KRITERIAPARAMETERINDIKATOR DARI BAWAH (BOTTOM- UP) (25%) 1. Usulan dari Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2015 Persentase usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang menjadi kegiatan RKPD Kab/Kota 2015 (12,5%) 2. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2015 Persentase keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang RKPD Kab/Kota 2015 (12,5%) DARI ATAS (TOP-DOWN) (20%) 3. Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kab/Kota 2015 dan Prioritas Nasional dalam RKP 2015 Tingkat kesesuaian tujuan dan sasaran, dan prioritas pembangunan dalam RKPD Kab/Kota 2015 dengan RKP 2015 (10%) 4. Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kab/Kota 2015 dan RKP 2015 Persentase program dan kegiatan RKPD Kab/Kota 2015 yang mendukung RKP 2015 (10%) TEKNOKRATIK (20%) 5. Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2015 Persentase program dan kegiatan RKPD Kab/Kota 2015 yang dilengkapi dengan indikator kinerja (10%) 6. Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Kab/Kota 2015 Tingkat kapasitas perencana Bappeda Kab/Kota dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2015 (10%) POLITIK (20%) 7. Pertimbangan dan Pendapat DPRD Kab/Kota dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2015 Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Kab/Kota 2015 dengan usulan DPRD Kab/Kota (10%) 8. Konsultasi Publik dalam penyusunan RKPD Kab/Kota 2015 Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Kab/Kota 2015 dengan usulan masyarakat sipil (LSM, PT, dan pelaku usaha) (10%) INOVASI (15%) 9. Inovasi pada proses perencanaan Tingkat kapasitas Perencana Daerah untuk melakukan inovasi pada proses perencanaan melalui pendekatan non-konventional (7,5%) 10. Inovasi pada kebijakan dan program pembangunan Tingkat kapasitas Perencana Daerah untuk melakukan inovasi pada kebijakan dan program, pembangunan, contoh terkait dengan regulasi, efisiensi pembiayaan (7,5%)

15 KRITERIA PENILAIAN TAHAP IV KAB/KOTA PRESENTASI DAN WAWANCARA No.KRITERIA 1 KETERKAITAN (5%) 2 KONSISTENSI (5%) 3 KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN (5%) 4 KETERUKURAN (5%) 5 DARI BAWAH (BOTTOM-UP) (5%) 6 DARI ATAS (TOP-DOWN) (5%) 7 TEKNOKRATIK (5%) 8 POLITIK (5%) 9 INOVASI (5%) 10 TAMPILAN DAN MATERI PRESENTASI (Visualisasi(tabel, gambar, grafik, peta), alur, konsistensi, IT) (25%) 11 KEMAMPUAN PRESENTASI DAN PENGUASAAN MATERI (pengetahuan tentang RPJMN , institutional leadership, bahasa penyampaian, gesture, kualitas argumentasi, waktu ) (30%)

16 SIMULASI PENILAIAN RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015

17 CONTOH PENILAIAN TAHAP I RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN/KOTA (1) PARAMETERINDIKATORSKALA PENILAIAN SKALA NILAI KETERKAITAN (10%) 1.Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten/Kota yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD (5%) 4Sangat jelas RKPD Kabupaten/Kota 2015 menyebutkan dan menjabarkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota secara lengkap dan runtut dalam bentuk matrik 3Jelas RKPD Kabupaten/Kota 2015 menyebutkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota, tapi kurang lengkap dan kurang runtut 1Kurang jelas RKPD Kabupaten/Kota 2015 menyebutkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota, tapi tidak lengkap dan tidak jelas 0Tidak jelas RKPD Kabupaten/Kota 2015 tidak berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota 2.Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Kab/Kota 2014 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Provinsi 2015 (5%) 4Sangat jelas RKPD Kabupaten/Kota 2015 menyebutkan dan menjabarkan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Provinsi 2015 secara lengkap dan runtut dalam bentuk matrik 3Jelas RKPD Kabupaten/Kota 2015 menyebutkan dan menjabarkan tujuan, sasaran, dan prioritas RKPD Kabupaten/Kota 2015 tapi kurang lengkap dan kurang runtut 1Kurang jelas RKPD Kabupaten/Kota 2015 menyebutkan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP Kabupaten/Kota 2014, tapi tidak lengkap dan tidak jelas 0Tidak jelas RKPD Kabupaten/Kota 2015 tidak berpedoman pada RKPD Provinsi 2015 Di isi berdasarkan penilaian masing- masing indikator (4,3,1,0)

18 PENILAIAN TAHAP I ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2015 KAB/KOTA XXX PROVINSI XXX BERDASARKAN SKALA NILAI No.NAMA PENILAI KETERKAITANKONSISTENSIKELENGKAPAN DAN KEDALAMANKETERUKURAN Penilai Penilai Penilai PENILAIAN TAHAP I ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2015 KAB/KOTA XXX PROVINSI XXX BERDASARKAN PEMBOBOTAN No.NAMA PENILAI KETERKAITANKONSISTENSIKELENGKAPAN DAN KEDALAMANKETERUKURAN NILAI TOTAL Penilai Penilai Penilai Rata-rata PENILAIAN TAHAP I RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN/KOTA (2)

19 PENILAIAN TAHAP I RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN/KOTA (3) HASIL PENILAIAN TAHAP I SELURUH RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 PROVINSI XXX ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2014 No. PROVINSI XXX KETERKAITANKONSISTENSIKELENGKAPAN DAN KEDALAMANKETERUKURAN NILAI TOTAL KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA n HASIL PENILAIAN TAHAP I SELURUH RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 PROVINSI XXX ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2014 BERDASARKAN PEMERINGKATAN No. PROVINSI XXX KETERKAITANKONSISTENSIKELENGKAPAN DAN KEDALAMANKETERUKURAN NILAI TOTAL KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTA n Kab/Kota Terbaik CATATAN: Seluruh Form Penilaian yang diperlukan dalam Penilaian RKPD Kab/Kota oleh Provinsi tersedia di dalam CD Pelengkap Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014.

20 Terima Kasih


Download ppt "PENJELASAN TEKNIS TATA CARA PENILAIAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2015 Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat) Bappenas Sosialiasi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google