Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

UPAYA PERCEPATAN IMPLEMENTASI PROGRAM FEED THE WORLD DI PROVINSI SUMATERA SELATAN H. ALEX NOERDIN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Disampaikan oleh DITINJAU DARI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "UPAYA PERCEPATAN IMPLEMENTASI PROGRAM FEED THE WORLD DI PROVINSI SUMATERA SELATAN H. ALEX NOERDIN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Disampaikan oleh DITINJAU DARI."— Transcript presentasi:

1 UPAYA PERCEPATAN IMPLEMENTASI PROGRAM FEED THE WORLD DI PROVINSI SUMATERA SELATAN H. ALEX NOERDIN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Disampaikan oleh DITINJAU DARI KESIAPAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN SESUAI POTENSI DAERAH

2 Grissik Palembang Semarang Pacific Ocean AUSTRALIA Indian Ocean Bangkok Phnom Penh Ban Mabtapud Ho Chi Minh City CAMBODIA VIETNAM THAILAND LAOS Khanon Songkhla Erawan Bangkot Lawit Jerneh WEST MALAYSIA Penang Kerteh Kuala Lumpur Manila Philipines South China Sea Natuna Alpha Kota Kinibalu BRUNEI Bandara Seri Begawan Bintulu EAST MALAYSIA Kuching Banda Aceh Lhokseumawe Medan Duri Padang S U M A T R A Jambi Bintan SINGAPORE Samarinda Balikpapan Attaka Tunu Bekapai KALIMANTAN Banjarmasin Manado SULAWESI Ujung Pandang BURU SERAM Ternate HALMAHERA Sorong PAPUA Jakarta J A V A Surabaya Bangkalan BALI SUMBAWA Pagerungan LOMBOK Cirebon FLORES SUMBA TIMOR I N D O N E S I A Duyong West Natuna Port Klang Dumai Batam Guntong MADURA Jayapura Merauke PALEMBANG 480 Km 725 Km450 Km D

3 LUAS WILAYAH Km 2 LUAS WILAYAH Km 2 ADMINISTRASI 11 Kab, 4 Kota 216 Kecamatan 379 Kelurahan Desa ADMINISTRASI 11 Kab, 4 Kota 216 Kecamatan 379 Kelurahan Desa JUMLAH PENDUDUK Jiwa JUMLAH PENDUDUK Jiwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2009

4 VISI PROVINSI SUMATERA SELATAN SUMATERA SELATAN SEJAHTERA DAN TERDEPAN BERSAMA MASYARAKAT CERDAS YANG BERBUDAYA Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2009

5 PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBERDAYA ENERGI PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBERDAYA ENERGI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN DAN MANUFAKTUR PROGRAM REVITALISASI LEMBAGA KEPELATIHAN DAN KETRAMPILAN PROGRAM REVITALISASI LEMBAGA KEPELATIHAN DAN KETRAMPILAN PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

6 Tujuan RPJM Sasaran RPJM Mewujudkan daerah surplus pangan yang berkelanjutan dan komoditas perdagangan yang berdaya saing tinggi Terpenuhinya pangan bagi masyarakat Sumatera Selatan sesuai dengan kelayakan baku gizi yang baikTerpenuhinya pangan bagi masyarakat Sumatera Selatan sesuai dengan kelayakan baku gizi yang baik Terwujudnya Sumatera Selatan sebagai pemasok pangan yang handal yang memperkuat ketahanan pangan nasional.Terwujudnya Sumatera Selatan sebagai pemasok pangan yang handal yang memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2009 RPJM DI BIDANG PANGAN

7 TATA RUANG SUMATERA SELATAN Perda No:5 Tahun 1994 Tentang: Rencana Struktur Tata Ruang Provinsi Daerah Tingkat I Sumsel LUAS WILAYAH : Ha 14,6 % 4,3 % 81,1 %

8 Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya Pertanian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2010

9 KOMODITAS PERTANIAN UNGGULAN SUMSEL 1. TANAMAN PANGAN (PADI) Luas Lahan Sawah : Ha Sementara Tidak Diusahakan (STD) Lahan Sawah Produktif

10 KOMODITAS PERTANIAN UNGGULAN SUMSEL Luas Lahan Sawah Produktif : Ha Produksi ton GKG ≈ ton beras Konsumsi ton Surplus ton Irigasi Tadah Hujan Lebak/Polder Pasang Surut

11 KOMODITAS PERTANIAN UNGGULAN SUMSEL Luas Lahan STD (sementara tidak diusahakan) : Ha Lebak/Polder Pasang Surut Tadah Hujan

12 2. KOMODITAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA Potensi Lahan Perkebunan dan Hortikultura : Ha Kelapa Sawit Karet Kopi Hortikultura Lain-lain

13 3. KOMODITAS PETERNAKAN POPULASI (ekor) PRODUKSI unggas Kambing, Domba, Babi

14 4. KOMODITAS PERIKANAN PERIKANAN TANGKAP ( ha) PERIKANAN BUDIDAYA ha Tambak Kolam sawah karamba Pen system KJA

15 dA 5. KEHUTANAN Hutan Produksi POTENSI LAHAN KEHUTANAN ha (43,22 % dari wilayah Sumatera Selatan) Produksi Tetap Produksi Konversi Hutan Konservasi Produksi Terbatas HTI Hutan Lindung

16 KONDISI INFRASTRUKTUR  Jalan Nasional km  Jalan Provinsi km  Jalan Kab/Kota km  Jalan non status 275 km  Transportasi Air (18,21 %)  Pelabuhan Sungai : Boom Baru kapasitas 500 TFEUS (Twenty Feet Equivalent Unit). TRANSPORTASI Transportasi Darat ( Km) 81,79 % akses transportasi Transportasi Air (18,21 %)

17 JARINGAN DAN IRIGASI LUAS BAKU LAHAN DAERAH IRIGASI & RAWA : Ha PRODUKSI PADI (GABAH KERING GILING) Potensi Dimanfaatkan PRODUKSI POTENSI PRODUKSI

18 Sasaran Produksi Komoditi Pertanian Unggulan Th Program Sumsel Lumbung Pangan

19 Pembangunan Terminal Peti Kemas Pengembangan Kawasan Industri Tanjung Api-Api 1. Transportasi Pengembangan Jaringan Irigasi Pengembangan Tata Air Pasang Surut 3. Jaringan Irigasi 4. Pengembangan Jalan Produksi/Jalan Usaha Tani 2. Kawasan Industri/Agroindustri : Pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Api-Api kapasitas TFEUS (Twenty Feet Equivalent Unit). Pembangunan Rel Kereta Api Double Track menuju Pelabuhan Tanjung Api-api PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENDUKUNG SUMSEL LUMBUNG PANGAN

20 Sinkronisasi & Harmonisasi Peraturan (beberapa pengalaman di Sumatera Selatan) o Dana APBD menjadi simpanan abadi (dana beku) pada bank Sumsel, bunga dana beku disubsidikan kepada pinjaman petani, simpanan dana beku akan dicairkan kepada Pemerintah Daerah setelah petani melunasi kredit dalam masa yang telah disepakati. Pola ini telah berjalan dari tahun 2005 sampai dengan 2007, sejak tahun 2008 tidak dilanjutkan lagi karena tidak mendapat persetujuan Departemen Keuangan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. o Solusi yang diupayakan yaitu : Pemerintah Kabupaten Muara Enim memberikan penjaminan kepada pihak bank penyalur kredit berupa premi asuransi sebesar 1,5 persen dari besarnya pinjaman petani. Premi dibayarkan dalam bentuk Dana Bantuan Sosial kepada Asuransi untuk menjamin pinjaman petani. o Pemprov Sumsel mengusulkan untuk menghidupkan kembali dana CESS, yaitu suatu pungutan terhadap komoditas ekspor/perdagangan antar pulau komoditas pertanian/perkebunan yang dikembalikan kepada pembangunan komoditas tersebut. o Pemerintah dalam perhitungan Dana Alokasi Umum agar areal produktif pertanian/perkebunan dijadikan sebagai faktor yang menguntungkan.  Kebijakan Permodalan o Model Gerbang Serasan (Gerakan Pembangunan Bumi Serasan Sekundang) Kab. Muara Enim, OKU (Peremajaan Karet Partisipatif) dan MUBA.

21 o Pengembangan karet rakyat melalui dana CSR/Community Social Responsibility (Conocco Philips) o Model Integrasi Sapi-Sawit (Kemitraan Perusahaan Inti dengan petani plasma) di 8 Kab, Musi Rawas, OKU Timur, OKU, Lahat, Muara Enim, OKI, MUBA dan Banyuasin. o Di Kabupaten MUBA, pelaksanaan model Integrasi Sapi-Sawit (ISS) yang menjadi avalis adalah KUD Perkebunan Sawit, sampai saat ini pencairan kredit masih dalam proses. Pihak Perbankan mensyaratkan agunan berupa HGU dari perusahaan perkebunan, namun HGU sudah diagunkan untuk kredit pembangunan kebun sawit. o Pada tgl 22 Desember 2009, bertempat di Bank Indonesia Sumatera Selatan, telah dilakukan pertemuan antara Pihak Perbankan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi, Pengusaha Perkebunan Sawit, KUD, GAPKI. Tetapi belum ditemukan solusi mengenai pembiayaan atau kredit untuk Integrasi Sapi-Sawit (ISS). o Hasil studi kelayakan mengenai Integrasi Sapi-Sawit sangat layak untuk diimplementasikan dan sudah disosialisasikan kepada stake holder.

22  Kebijakan di bidang Pengembangan SDM o Mewujudkan daerah yang memiliki sumberdaya manusia handal dengan produktivitas tinggi yang bermartabat dan berkeadilan, yaitu :  Daerah dengan masyarakat sehat, berpendidikan tinggi dan berwawasan informasi terdepan.  Daerah yang masyarakatnya memiliki kemampuan daya saing tinggi, kreatif dan produktif.

23 1.Kebijakan 1.Kebijakan Prioritas Pembiayaan Fiskal dan Insentif Fiskal Provinsi dan Kabupaten/Kota 2.Kebijakan Permodalan dan Investasi Pertanian 3.Kebijakan Pemasaran 4.Kebijakan Riset dan Pengembangan 5.Kebijakan Produksi Bersih dan Kelestarian Lingkungan 6.Kebijakan Perlindungan Pemanfaatan Lahan dan Air 7.Kebijakan tata Guna Lahan dan Penetapan Lahan Pertanian Berkelanjutan 8.Kebijakan Infrastruktur 9.Kebijakan Peningkatan Produksi dan Kualitas Hasil 10.Kebijakan Pengembangan Agroindustri SINKRONISASI & HARMONISASI KEBIJAKAN

24  Kebijakan UU No. 41 Tahun 2009 (Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) Diperlukan investasi Pemerintah di bidang infrastruktur di wilayah sentra produksi pangan untuk melindungi konversi lahan pangan ke sektor lain.  Perda No. 6 th 2007 tentang Arah Kebijakan Sumatera Selatan Lumbung Pangan  Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun  Pergub No. 63 tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal di Sumatera Selatan (tindak lanjut Perpres No. 22 tahun 2009 pasal 3 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.  Pergub No. 71 Tahun 2008 Tentang Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)  SK Gub No. 11 Tahun 2004 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Beberapa Peraturan Perundangan mendukung pembangunan di bidang pertanian

25


Download ppt "UPAYA PERCEPATAN IMPLEMENTASI PROGRAM FEED THE WORLD DI PROVINSI SUMATERA SELATAN H. ALEX NOERDIN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Disampaikan oleh DITINJAU DARI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google