Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pembangunan Perdesaan Dalam Perspektif Pembangunan Nasional.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pembangunan Perdesaan Dalam Perspektif Pembangunan Nasional."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pembangunan Perdesaan Dalam Perspektif Pembangunan Nasional

2 INDONESIA : Negara berbasis PERDESAAN Sumber: BPS, PODES ,3 % wilayah Indonesia adalah Kawasan Perdesaan Pertanian : Wajah Dominan Perdesaan 2 Sumber: BPS, 2009

3 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Perkembangan Jumlah Desa, Sejak tahun 2005, perkembangan jumlah desa di Indonesia meningkat pesat. Sejak tahun 2005, perkembangan jumlah desa di Indonesia meningkat pesat. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2005 – 2008 yaitu sebesar 7,8% Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2005 – 2008 yaitu sebesar 7,8% Sumber : Podes 2011

4 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS SEBARAN JUMLAH DESA/KELURAHAN BERDASARKAN KLASIFIKASI DAN KATEGORI MASALAH Keterangan : Konversi PODES 2011 dengan Permendagri no 12 tahun 2007 tentang Profil Desa Sumber : Ditjen PMD, Kemendagri KLASIFIKASI KATEGORI DESA (KATEGORI PERMASALAHAN) TotalPersentaseTotalPersentase SWADAYA ,08% ,22% SWAKARYA ,85% ,91% SWASEMBADA2.3163,07%6780,86% TOTAL

5 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Perubahan Penggunaan Lahan 5 Keterangan Luas Perubahan Lahan dari Tahun Lahan Sawah11,663,11112,881,39713,118,1701,455,059 Lahan Non-Sawah143,659,945144,447,872147,661,8724,001,927 Lahan Non-Pertanian7,288,23723,917,12928,317,94321,029,706 Sumber : Podes 2003,2008,2011

6 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Kemiskinan Sumber: BPS 2011 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Desa-Kota

7 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Sumber: BPS 2011 Persentase Angka Kemiskinan Desa-Kota per Pulau per Maret 2011

8 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Ketenagakerjaan o Pada 2010, jumlah penduduk di perdesaan paling banyak diisi oleh penduduk usia muda yang berusia sekitar tahun dengan jumlah 12,89 juta jiwa (13%). Diikuti usia dan tahun dengan jumlah 11,12 juta dan 11,09 juta, atau masing-masing sekitar 12% dan penduduk usia tahun dengan jumlah 10,02 juta (11%). o Baik di perkotaan maupun perdesaan, struktur penduduk yang bekerja berdasarkan jenjang pendidikan didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan dasar. Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Desa-Kota (Ribu Jiwa)(%) Sumber: Sakernas (diolah) 96 Juta jiwa 76 Juta jiwa Struktur Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan dan Daerah Tahun 2011 Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2008 diolah Pusdatinaker

9 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Persentase Penduduk Perdesaan Yang Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA FebNopFebAgstFebAgstFebAgstFebAgst PERTANIAN 65,2 65,6 67,9 63,9 64,6 65,0 65,7 62,963,9 61,2 62,7 61,3 62,1 60,1 PERTAMBANGAN 0,7 0,8 1,1 0,9 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3 INDUSTRI 8,9 8,8 8,2 8,1 8,2 8,1 8,0 8,98,4 8,7 8,3 8,7 8,3 8,8 LISTRIK, GAS DAN AIR 0,1 KONSTRUKSI 3,2 3,6 3,2 4,0 3,6 3,7 3,4 4,03,7 4,5 3,8 4,7 3,6 4,6 PERDAGANGAN 11,8 11,9 11,1 13,0 12,5 12,0 11,7 12,012,3 13,3 12,7 13,1 13,6 TRANSPORTASI 3,2 3,3 3,5 4,0 3,9 4,1 4,0 4,13,8 4,0 4,2 3,9 4,0 3,7 KEUANGAN 0,3 0,40,3 0,4 JASA KEMASYARAKATAN 6,3 5,8 5,0 5,6 5,9 5,7 5,6 6,56,2 6,8 6,7 7,2 7,4 LAINNYA 1, Sumber: Sakernas, BPS 9

10 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Perkembangan Upah/Gaji Pekerja Di Pedesaan Dan Perkotaan Tahun Sumber: BPS, Sakernas Feb

11 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Lapangan Kerja Di Perdesaan Terbatasnya Alternatif Lapangan Kerja Berkualitas di pertanian maupun kegiatan ekonomi di luar pertanian. Meningkatnya minat sebagian besar masyarakat menjadi TKI di LN (di desa-Podes 2008) meningkat sebesar 18,63% dari tahun 2006 Rendahnya produktivitas di perdesaan (penggunaan teknologi atau mekanisasi pertanian dan inovasi dalam mengolah lahan masih rendah yang diiringi dengan peningkatan kesempatan kerja di luar sektor pertanian termasuk agroindustri padat karya) Kecilnya upah buruh di perdesaan (Pendapatan upah buruh mencangkul Rp (4-6 jam/hari), (statistik upah buruh tani di perdesaan 2001–2007) Tingginya jumlah pekerja informal di perdesaan 46,87 juta (75,74%) dibandingkan di perkotaan 17,97 juta (42,18%). Dengan (Angkatan kerja di perdesaan 66,09 juta, di perkotaan 47,65 juta jiwa). Belum berkembangnya kewirausahaan, pengembangan standar produk, informasi pasar, distribusi, dengan memanfaatkan sumberdaya lokal. 11

12 12 Desa-Desa yang Mengalami Bencana Alam Tahun 2003Tahun 2006Tahun 2008 Sumber: Podes 2003,2006, 2008

13 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Infrastruktur Pendidikan 13 Sumber : BPS, Susenas Keterangan : Data Daya Tampung/Kapasitas sekolah merupakan hasil rasio antara jumlah sekolah tingkat tertentu dengan jumlah anak usia sekolah pada tingkat yang bersangkutan

14 Jumlah penduduk perdesaan < perkotaan tahun Perdesaan (% pddk) Perkotaan( % pddk) Sumber : Bappenas (2005), Pustra (2008), diolah dengan asumsi growth 1.5%/thn TREN PENDUDUK PERDESAAN KE DEPAN

15 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS 15 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Desa 1.Undang-Undang No 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun PERPRES No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun Undang-Undang No 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun PERPRES No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

16 PEMBANGUNAN PERDESAAN : 1.Pengembangan Agroindustri padat karya; 2.Peningkatan kapasitas SDM; 3.Pengembangan Jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di perdesaan dan kota-kota kecil; 4.Peningkatan Akses informasi, pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; 5.Pengembangan potensi sosial budaya lokal; 6.Intervensi harga dan kebijakan propertanian. 16 TAHAPAN DAN ARAH KEBIJAKAN RPJPN (UU NO. 17 TAHUN 2005) MISI PEMBANGUNAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN MISI BANGSA YANG BERDAYA SAING PEMBANGUNAN PERDESAAN : 1. Penciptaan lapangan kerja sektor formal, dan mendukung sektor informal 2. Efisiensi - modernisasi pengolahan sektor primer: pertanian, kelautan, tambang. 3. Peningkatan nilai tambah sektor primer melalui rantai nilai agribisnis. 4. Peningkatan daya saing melalui diversifikasi produk 5. Penguatan industri dan jasa pendukung sektor primer 6. Pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan RPJMN 4 ( ) RPJMN 1 ( ) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. RPJMN 2 ( ) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian RPJMN 3 ( ) Memantapkan pem- bangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. 16

17 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DALAM RPJMN TAHUN (PERPRES No 5 Tahun 2010) Memperkuat kemandirian desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Meningkatkan ketahanan desa Meningkatkan daya tarik perdesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan kualitas SDM dan lingkungan. 17

18 PRINSIP PEMBANGUNAN PERDESAAN Pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat, yang berorientasi kepada karakteristik dan kebutuhan serta aspirasi lokal. Pembangunan yang partisipatif, kepemimpinan lokal dan kelembagaan perdesaan berperan penting dalam proses menuju keberlanjutan pembangunan. Berkelanjutan. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem wilayah perdesaan diperlukan penataan ruang perdesaan yang dapat mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya, konservasi sumber daya alam, pelestarian warisan budaya lokal, pertahanan kawasan lahan pangan berkelanjutan yang memberikan kemandirian pangan bagi masyarakatnya, serta keseimbangan pembangunan perdesaan – perkotaan PERPRES No 5 Tahun 2010) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DALAM RPJMN TAHUN (PERPRES No 5 Tahun 2010)

19 FOKUS DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN PERDESAAN Pembangunan perdesaan dalam rangka memenuhi pelayanan dasar (SPM) masyarakat dan wilayah perdesaan yang berkualitas melalui kecukupan penyediaan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, komunikasi dan informatika, transportasi, energi, dan permukiman yang dilakukan terutama di daerah tertinggal, perbatasan, pulau- pulau kecil terluar/terdepan, desa konservasi, desa hutan, dan kawasan transmigrasi, dan lainya; Pembangunan perdesaan dalam upaya membangun desa mandiri menuju daya saing desa, yang dapat dilakukan melalui pengembangan desa mandiri pangan, desa P2KP (percepatan penganekaragaman konsumsi pangan), desa mandiri energi, desa wisata, desa berbasis industri kreatif di bidang pariwisata, desa pendukung usaha pariwisata, desa siaga aktif, kawasan transmigrasi, dan lainnya. PERPRES No 5 Tahun 2010) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DALAM RPJMN TAHUN (PERPRES No 5 Tahun 2010)

20 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS 20 Kapasitas dan peran pemerintah desa serta kelembagaan masyarakat Keberdayaan masyarakat perdesaan dan perlindungan masyarakat adat Pengembangan ekonomi perdesaanSarana dan prasarana perdesaan Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Sasaran Pembangunan Perdesaan dalam RPJMN Meningkatkan PERPRES No 5 Tahun 2010) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DALAM RPJMN TAHUN (PERPRES No 5 Tahun 2010)

21 1. Menguatkan kapasitas dan peran desa dan tata kelola kepemerintahan desa yang baik. 2. Meningkatkan kualitas dasar sumber daya manusia perdesaan. 3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan. 4. Meningkatkan ekonomi perdesaan. 5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana. 6. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perdesaan. 7. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, berwawasan mitigasi bencana. FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN PERDESAAN

22 KEBIJAKAN DAN REGULASI PEMBANGUNAN PERDESAAN KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DESA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN BERBASIS KAWASAN STANDAR PELAYANAN ASPEK TEKNIS PEMBANGUNAN PERDESAAN UU 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah PP 72/2005 ttg Desa, PP 73/2005 ttg Kel, PP 19/2008 ttg Kec. UU 17/2007 tentang RPJP Perpres 7/2005 tentang RPJMN Bidang Pembangunan Perdesaan Perpres 5/2010 tentang RPJMN Bidang Pembangunan Perdesaan UU TTG DESA ? UU 26 /2007 tentang Penataan Ruang Permendagri 51/2007 ttg Pembangunan Kawasan Perdesaan berbasis Masyarakat Pendekatan Klaster an Tahapan Pembangunan Desa ? Pendekatan Tingkat Penanganan Pembangunan Desa ? SPM pembangunan perdesaan: Acuan Umum Bagi Sinergitas Lintas Sektor dan Lintas Pelaku ? Permendagri 52/2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Lahan Pertanian/Perdesaan ? Penataan Ruang Desa ?

23 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PRIORITAS NASIONAL DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL 23 MEKANISME EKONOMI (PRO GROWTH DAN PRO JOB) Stabilitas makro ekonomi Prioritas 5: Ketahanan Pangan Prioritas 6: Infrastruktur Prioritas 7: Iklim Investasi dan Usaha Prioritas 8: Energi Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi MEKANISME EKONOMI (PRO GROWTH DAN PRO JOB) Stabilitas makro ekonomi Prioritas 5: Ketahanan Pangan Prioritas 6: Infrastruktur Prioritas 7: Iklim Investasi dan Usaha Prioritas 8: Energi Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi PRO POOR DAN PRO JOB Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 10: Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; Percepatan: Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat Percepatan Pembangunan NTT PRO POOR DAN PRO JOB Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 10: Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; Percepatan: Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat Percepatan Pembangunan NTT PRO ENVIRONMENT Prioritas 9: Lingkungan hidup dan bencana PRO ENVIRONMENT Prioritas 9: Lingkungan hidup dan bencana MEKANISME EKONOMI (PRO-GROWTH DAN PRO-JOB) PRO RAKYAT (PRO-POOR DAN PRO-JOB) PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA Prioritas 1: Reformasi birokrasi dan tata kelola; Prioritas 2: Pendidikan; Prioritas 3: Kesehatan; Prioritas lainnya: Bidang Polhukam PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA Prioritas 1: Reformasi birokrasi dan tata kelola; Prioritas 2: Pendidikan; Prioritas 3: Kesehatan; Prioritas lainnya: Bidang Polhukam KERANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL

24 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS INTEGRASI MP3EI DAN MP3KI DALAM RKP MEKANISME EKONOMI Menjaga stabilitas makro ekonomi Mendorong percepatan pertumbuhan sektor riil Perbaikan iklim investasi baik di sektor keuangan maupun sektor riil (Prioritas 7) Mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur (Prioritas 6) Penguatan skema kerjasama pembiayaan investasi dengan swasta (Prioritas 6) Ketahanan energi (Prioritas 8) Ketahanan pangan (Prioritas 5) Reformasi birokrasi dan tata kelola (Prioritas 1) Peningkatan SDM dan inovasi teknologi (Prioritas 2 dan 11) Bidang perekonomian - industri pengolahan dan pariwisata (Prioritas lainnya) Bidang polhukam - Alutsista (Prioritas lainnya) Menjaga stabilitas makro ekonomi Mendorong percepatan pertumbuhan sektor riil Perbaikan iklim investasi baik di sektor keuangan maupun sektor riil (Prioritas 7) Mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur (Prioritas 6) Penguatan skema kerjasama pembiayaan investasi dengan swasta (Prioritas 6) Ketahanan energi (Prioritas 8) Ketahanan pangan (Prioritas 5) Reformasi birokrasi dan tata kelola (Prioritas 1) Peningkatan SDM dan inovasi teknologi (Prioritas 2 dan 11) Bidang perekonomian - industri pengolahan dan pariwisata (Prioritas lainnya) Bidang polhukam - Alutsista (Prioritas lainnya) MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN INDONESIA (MP3KI) Program Strategis PROGRAM PENANGGULANG AN KEMISKINAN Klaster I Bantuan dan Jaminan Sosial Klaster II Pemberdayaan Masyarakat Klaster III KUMKM Klaster IV Program Pro- Rakyat PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL Jaminan Sosial (Social Security):  Asuransi Kesehatan  Jaminan Kematian  Jaminan Hari Tua  Jaminan Pensiun  Jaminan Kecelakaan Kerja Bantuan Sosial (Social Assistance):  Food stamps  Temporary shelter  Beasiswa miskin TRANSFORMASI PENGEMBANGAN LIVELIHOOD (breakthrough) Pemberdayaan (Community Empowerment) Akses Berusaha & Kredit (Financial Access) Pengembangan Kawasan berbasis Potensi Lokal

25 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS REVITALISASI PEMBANGUNAN PERDESAAN DAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN Kegiatan pembangunan perdesaan di dalam kerangka wilayah bukan sektoral Kegiatan ekonomi dan pembangunan diarahkan untuk memaksimumkan manfaat bagi daerah lokal Pembangunan pemusatan perhatian terhadap pengembangan kapasitas (kebutuhan, kapasitas, perspektif masyarakat lokall) Pembangunan ekologis, dan sosial kultural secara setara sehingga dapat tercipta sustainable development Partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan atau self-determined oleh masyarakat lokal 25 Pembangunan perdesaan dalam rangka memenuhi pelayanan dasar masyarakat dan wilayah perdesaan Pembangunan perdesaan dalam upaya membangun desa mandiri menuju daya saing diutamakan untuk Daerah Transmigrasi, Daerah Tertinggal, Daerah Perbatasan, Daerah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan Daerah Hutan/Konservasi Desa-Desa berlokasi disekitar pusat ibukota Kecamatan/Kabupaten/Kota dan sudah berinteraksi dengan daerah dsk secara intensif/ KLASTER MP3EI

26 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perdesaan Tahun 2013 Arah kebijakan tersebut diiwujudkan dalam beberapa strategi yaitu: 1.Menguatkan kapasitas, peran, dan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan. 2.Meningkatkan kualitas dasar sumber daya manusia perdesaan, termasuk peningkatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan dasar dan kesehatan dasar. 3.Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan. 4.Meningkatkan ekonomi perdesaan, termasuk membangun kerjasama antar desa. 5.Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar perdesaan, termasuk peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat- pusat pertumbuhan, dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi desa. 6.Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perdesaan. 7.Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana 26 Arah kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2013 adalah meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan berbasis keunggulan daerah masing-masing

27 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Terimakasih.


Download ppt "KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pembangunan Perdesaan Dalam Perspektif Pembangunan Nasional."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google