Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

A. Koreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama terhadap Pancasila dan UUD 45. b. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "A. Koreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama terhadap Pancasila dan UUD 45. b. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa."— Transcript presentasi:

1 a. Koreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama terhadap Pancasila dan UUD 45. b. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. c. Melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. d. Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.

2  Pemerintah belum bertindak tegas terhadap PKI  Harga-harga menjulang tinggi  Terjadi krisis politik dan ekonomi rakyat menuntut pembubaran PKI  25 Oktober 1965 terbentuk KAMI yang diikuti oleh: KAPI, KAPPI, KAGI, KASI, KAWI, KABI  31 Desember 1965 kesatua Aksi menandatangani Deklrasi mendukung Pancasila yg bertujuan mengggalang persatuan ABRI dan Rakyat sebagai dwitunggal dalam mengamalkan Pancasila dan menolak G30S/PKI

3  10 Januari 1966, KAMI dan KAPPI di DPR mencetuskan tuntutan bernama TRITURA: 1. Bubarkan PKI 2. Bersihkan kabinet dari unsur G30S/PKI 3. Turunkan harga-harga Ditentang oleh barisan Soekarno yang ditunggangi PKI  24 Pebruari 1966 Peresmian Kabinet Dwikora yang disempurnakan, gugur Arief Rachman Hakim  10 Maret 1966 Presiden soekarno mengundang pmpinan parpol agar mengutuk TRITURA

4  11 Maret 1966 sidang kabinet paripurna, dilaporkan ada pasukan tak dikenal disekeliling Istana. Presiden besrta waperdam 1 dan 3 (Subandrio&Chairu Saleh) terbang ke Istana Bogor  Pimpinan AD, Letjen soeharto tidak hadir dalam sidang karena sakit. (Basuki rahmat, Amir Mahmud, M.Jusuf yang hadir)  Ketiga perwira melapor ke Soeharto dan izin utk menyusul Soekarno ke Bogor utk menunjukan AD/ABRI tidak meninggalkan presiden  Di Istana Bogor ketiga perwira mengadakan pembicaraan dengan presiden didampingi ketiga waperdam yang menghasilkan kesimpulan perlunya dibuat surat perintah kepada Letjen Soeharto. Suratnya dikonsep Brigjen Sabur.

5  Surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang danggap perlu untuk terjaminnya keamanan, kestabilan jalannya pemerintahan dan menjaga kewibawaan Presiden  Tindakan pengemban Super Semar a. 12 Maret 1966 membubarkan PKI dan Ormas- ormasnya dan menyatakan sebagai ormas terlarang b. Mengamankan 15 orang menteri yang terlibat G30S/PKI c. Memurnikan MPRS dan lembaga lainnya dari unsur G30S/PKI

6  MPRS, melakukan reorganisasi dipimpin A.H. Nasution pada 20 Juni-5 juli 1966 melakukan sidang hasilnya : a. Tap No IX/MPRS/1966 Pengukuhan SUPERSEMAR b. Tap No X/MPRS/1966 mengukuhkan MPRS sebagai MPR berdasar UUD 45 c. Tap No XI/MPRS/1966 Penyelenggaraan pemilu paling lambat 5 Juli 1968 d. Tap No XIII/MPRS/1966 memberikan kekauasaan kepada Soeharto untuk membentuk kabinet Ampera e. Tap No XVIII/MPRS/1966 mencabut tap pengangkatan soekarno sebagai Presiden seumur hidup f. Tap No XXV/MPRS/1966 pembubaran PKI dan ormasnya serta melarang penyebaran ajaran marxisme dan komunisme di Indonesia

7  Kabinet Ampera, 28 Juli 1966 a. Pimpinan Presiden Soekarno b. Pembantu pimpinan terdiri 5 menteri utama, dengan soeharto sebagai ketua presidium c. Anggota kabinet 24 menteri Tugas pokoknya Catur Karya, programnya catur karya  Kepemimpinan Nasional Dalam kabinet Ampera terjadi dualisme kepemimpinan, Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan dan soeharto sebagai pelaksana pemerintahan a. 23 Maret 1967 Soekarno menyerahkan kekuasaan b. Maret 1967 Soeharto diangkat sebagai pejabat Presiden c. Maret 1968 MPRS mengangkat soeharto sebagi Presiden

8 a. Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama. b. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. c. Melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. d. Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.

9 A. Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri 1. Membuat konsensus nasional untuk melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen 2. Penyerderhanaan partai politik 3. Keikutsertaan TNI/polri dalam keanggotaan MPR/DPR 4. Pemasyarakatan P4 5. Mengadakan Perpera 6. Timor- Timur resmi masuk Indonesia tahun 1976

10 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB tanggal 28 desember Peresmian pemulihan hubungan dengan Malaysia 3. Indonesia menjadi pemrakasa didirikannya organisasi ASEAN

11  Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968GDP hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000AS$  Sukses transmigrasitransmigrasi  Sukses KBKB  Sukses memerangi buta hurufbuta huruf  Sukses swasembada pangan  Pengangguran minimum  Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)  Sukses Gerakan Wajib Belajar  Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh  Sukses keamanan dalam negeri  Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia  Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

12  Semaraknya KKN  Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah,  Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua  Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar  Bertambahnya kesenjangan sosial  Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)

13  Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan  Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel  Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius"  Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)  Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.

14  Krisis Multidimensi  Krisis Ekonomi  Krisis Politik  Kepemimpinan  Peran Militer  Peran Masyarakat


Download ppt "A. Koreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama terhadap Pancasila dan UUD 45. b. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google