Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN DAN PROGRAM KB TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARAT Pontianak, 3 Maret 2009 VISI: “Seluruh Keluarga Ikut KB” MISI: “Mewujudkan Keluarga Kecil.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN DAN PROGRAM KB TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARAT Pontianak, 3 Maret 2009 VISI: “Seluruh Keluarga Ikut KB” MISI: “Mewujudkan Keluarga Kecil."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN DAN PROGRAM KB TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARAT Pontianak, 3 Maret 2009 VISI: “Seluruh Keluarga Ikut KB” MISI: “Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”

2 RUANG LINGKUP PAPARAN 1.LATAR BELAKANG 2.ANALISIS SITUASI 3.KEBIJAKAN PROGRAM KB 4.PROGRAM POKOK

3 LATAR BELAKANG 11

4 Faktor sosial dan individu Nilai Anak dan Keinginan Memilikinya Output pelayanan Output pelayanan: Akses Kualitas Kualitas Image/Penerimaan Image/Penerimaan Permintaan KB: Pengaturan kelahiran (tunda atau jarang) Pemakaian kontrasepsi Semua kehamilan diinginkan Faktor penyediaan pelayanan KB Dukungan politis Alokasi sumber daya Peraturan Organisasi KB/OPD Ketersediaan kontrasepsi KIE Keluarga Berkualitas Program Penguatan: Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Ketahanan & Pemberdayaan Keluarga Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

5 Ukuran keberhasilan: Sasaran RPJMN IndikatorSasaran RPJMN Kondisi Nasional Kondisi Kalbar Angka Kelahiran Total (Rata2 jumlah anak yg dilahirkan oleh wanita umur thn) 2,22,62,8 (SDKI07) Angka Pemakaian Kontrasepsi (% PUS yang pakai KB) 67,061,465,0 Unmet need (% PUS yang Kebutuhan KB-nya belum terlayani) 69,110,0 LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk, %/thn) 1,141,271,6

6 Angka Kelahiran Total (TFR) ProvinsiTFR% wanita sdg hamil Rata-rata anak yg dilahirkan hidup oleh wanita th Kalimantan Barat2,85,14,0 Kalimantan Tengah3,07,13,6 Kalimantan Selatan2,65,73,7 Kalimantan Timur2,75,73,7 INDONESIA2,63,93,5 Sumber: SDKI 2007

7 Pengetahuan Wanita Tentang Metode Kontrasepsi Provinsi Suatu cara Cara modern MOW MOP Pil IUD Suntik Implan Kondom MAL Suatu cara tradisional Jmlh wanita (sampel) Kalimantan Barat 97,197,033,820,794,067,593,766,965,98,723,3590 Kalimantan Tengah 100,099,841,728,698,474,897,579,876,124,252,6280 Kalimantan Selatan 99,399,253,727,698,980,997,588,080,216,650,1507 Kalimantan Timur 99,299,168,244,397,188,998,491,689,143,066,1455 INDONESIA98,698,366,139,495,183,996,586,476,823,348, Sumber: SDKI 2007

8 Pemakaian Kontrasepsi per Wilayah (Desember 2008) No.WilayahJumlah PUS% PUS pakai kontrasepsi Kebutuhan KB yg belum terlayani 1Kab. Melawi ,79,1 2Kab. Kapuas Hulu ,67,8 3Kab. Sintang ,58,6 4Kab. Sanggau ,814,3 5Kota Pontianak ,58,9 6Kota Singkawang ,512,2 7Kab. Bengkayang ,315,0 8Kab. Ketapang ,210,6 9Kab. Kayong Utara ,113,6 10Kab. Sambas ,110,5 11Kab. Kubu Raya ,310,1 12Kab. Pontianak ,812,4 13Kab. Sekadau ,04,8 14Kab. Landak ,97,0 Provinsi Kalbar ,010,0

9 No.Kab/Kota Jumlah KecamatanDesaKoord.KB di Kecamatan PLKB/PKB 1Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Ketapang Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Kab. Sekadau Kab. Kapuas Hulu Kab. Kubu Raya Kab. Pontianak KALIMANTAN BARAT Jumlah Kecamatan, Desa, dan Petugas KB

10 Kasus Komplikasi Berat dan Kegagalan Kontrasepsi Tahun 2008 Alat/Cara KBKomplikasi Berat Kegagalan (Hamil) IUD185 MOW00 MOP01 Implant/Susuk KB8731 Suntikan230 Jumlah12837 Sumber: Laporan bulanan BKKBN Prov Kalbar, Des 2008

11 Pemeriksaan Kehamilan (Antenatal Care=ANC) ProvinsiPemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan (NAKES) Menerima imunisasi TT paling sedikit satu kali Menerima zat pil besi selama hamil Jumlah wanita Kalimantan Barat90,668,654,4312 Kalimantan Tengah91,075,772,8138 Kalimantan Selatan93,069,975,7249 Kalimantan Timur93,983,281,3218 INDONESIA93,373,077, Sumber: SDKI 2007

12 Penolong Persalinan dan Tempat Persalinan ProvinsiMelahirkan pada tenaga kesehatan *) Melahirkan di fasilitas kesehatan Jumlah kelahiran Kalimantan Barat62,233,7374 Kalimantan Tengah68,114,1160 Kalimantan Selatan75,619,4289 Kalimantan Timur75,545,8262 INDONESIA73,046, *) Dokter ahli kebidanan dan kandungan, dokter, bidan, bidan di desa, atau perawat Sumber: SDKI 2007

13 Imunisasi dan Kartu Menuju Sehat (anak umur bulan) ProvinsiImunisasi lengkap *) Tidak pernah imunisasi Punya KMS Kalimantan Barat50,117,231,1 Kalimantan Tengah42,24,715,1 Kalimantan Selatan50,816,432,0 Kalimantan Timur69,210,946,2 INDONESIA58,68,636,8 *) Imunisasi lengkap: 1 kali BCG dan campak, 3 kali DPT dan Polio (tdk termasuk imunisasi polio waktu lahir) Sumber: SDKI 2007

14 Kematian Bayi, Anak, dan Balita ProvinsiKematian bayi (IMR) Kematian anak (4q1) Kematian balita (5q0) Kalimantan Barat Kalimantan Tengah30434 Kalimantan Selatan Kalimantan Timur INDONESIA35-- Sumber: SDKI 2007

15 No.Kab/Kota Jumlah Kelompok BKB Anggota 1Kab. Pontianak Kab. Sambas Kab. Ketapang Kab. Sanggau Kab. Sintang Kab.Kapuas Hulu Kota Pontianak301,085 8Kab. Bengkayang00 9Kab. Landak Kota Singkawang Kab. Sekadau250 12Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya6150 KALIMANTAN BARAT Pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui Kelompok BKB

16 Pengetahuan tentang HIV/AIDS ProvinsiWanitaPria Kalimantan Barat45,171,2 Kalimantan Tengah55,766,6 Kalimantan Selatan66,185,6 Kalimantan Timur69,366,0 INDONESIA61,071,4 Sumber: SDKI 2007

17 No.Kab/Kota Jumlah KecamatanPIK-KRR 1Kab. Bengkayang172 2Kab. Landak1310 3Kab. Ketapang202 4Kab. Sambas194 5Kab. Sanggau152 6Kab. Sintang1413 7Kota Pontianak64 8Kota Singkawang58 9Kab. Melawi110 10Kab. Kayong Utara50 11Kab. Sekadau75 12Kab. Kapuas Hulu2313 Kab. Kubu Raya99 14Kab. Pontianak93 KALIMANTAN BARAT17375 Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)

18 ANALISIS SITUASI 22

19 Belum semua PUS (Pasangan Usia Subur) yang ingin ber KB mendapat pelayanan sebagaimana mestinya Belum semua PUS (Pasangan Usia Subur) yang ingin ber KB mendapat pelayanan sebagaimana mestinya  Tingkat “unmet need” = 10,0% Alasan belum terlayani a.l: Alasan belum terlayani a.l: – tidak terjangkau pelayanan (daerah terpencil, perbatasan, transmigrasi, kepulauan, DAS, dsb) – jenis kontrasepsi tdk sesuai dgn yang diinginkan, – biaya pelayanan mahal/tidak terjangkau.

20 Kesertaan pria dalam ber KB masih sangat rendah (kondom=0,9%, MOP=0,01%) Kesertaan pria dalam ber KB masih sangat rendah (kondom=0,9%, MOP=0,01%) Perlu perhatian program secara khusus bagi kaum pria Perlu perhatian program secara khusus bagi kaum pria

21 Pengguna Suntikan dan Pil merupakan peserta KB terbesar (86%) dibandingkan pengguna kontrasepsi lainnya Pengguna Suntikan dan Pil merupakan peserta KB terbesar (86%) dibandingkan pengguna kontrasepsi lainnya – Perlu perhatian karena pengguna kedua metode tersebut rawan DO (drop out) sehingga menurunkan angka pemakaian kontrasepsi dengan cepat. – Sementara kesinambungan penyediaan kedua jenis kontrasepsi tersebut seringkali bermasalah (kehabisan stock dan penggantinya terlambat)

22 Kasus komplikasi berat dan kegagalan kontrasepsi masih terjadi. Kasus komplikasi berat dan kegagalan kontrasepsi masih terjadi.  Terkait erat dengan: – Kualitas pelayanan yang diberikan para pemberi pelayanan KB (dokter dan bidan)  Pelatihan medis teknis. – Kualitas gudang penyimpanan alat/obat kontrasepsi

23 Pemeriksaan kehamilan masih rendah Pemeriksaan kehamilan masih rendah  Hambatan akses ibu hamil ke tempat pelayanan kesehatan Pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS masih rendah Pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS masih rendah  Intensitas pemberian informasi rendah dan tidak merata di seluruh kab/kota  Penumbuhan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)

24 Era otonomi berdampak pada: Era otonomi berdampak pada: – Kecenderungan sebagian anggota masyarakat untuk memiliki anak dalam jumlah besar, merasa bahwa itu adalah hak asasi mereka.  Perlu penyadaran tentang hak dan tanggung jawab dalam merencanakan kehidupan berkeluarga, termasuk mengatur kelahiran  Penumbuhan dan pembinaan Kelompok BKB – Berkurangnya tenaga penyuluh lapangan KB  Perlu alternatif pemenuhan kebutuhan tenaga lapangan

25 KEBIJAKAN PROGRAM KB 33

26 Meningkatkan intensitas dan kualitas promosi dan KIE KB dan Kespro Mendekatkan akses serta meningkatkan kualitas pelayanan KB di fasyankes statis dan bergerak Mengoptimalkan mekanisme pelaksanaan program di lini lapangan Memperkuat SDM pengelola program KB di prov, kab/kota, kec, dan desa Meningkatkan kuantitas dan efektifitas pembiayaan KB Membangun jejaring kemitraan dalam pelaksanaan prog. KB KEBIJAKAN PROGRAM KB DI KALIMANTAN BARAT Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi Program KB Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga

27 PROGRAM POKOK dan KEGIATAN 44 Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga PROGRAM POKOK

28 No.KebijakanKegiatan 1. Mendekatkan akses serta meningkatkan kualitas pelayanan KB di fasyankes statis dan mobile 1.Peningkatan akses pelayanan KB: Mobil Unit Pelayanan (MUPEL), Bhakti sosial (TNI Manunggal KB-KES, KB-KES Bhayangkara, KB-KES-PKK, Bulan Bhakti IBI), visiting specialist, dll. 2.Intensifikasi distribusi alkon ke fasilitas pelayanan 3.Penguatan peran mitra kerja dalam pelayanan KB: RS/Fasyankes, DBS, PKMI, dll. 2. Meningkatkan intensitas dan kualitas promosi dan KIE KB dan Kesehatan Reproduksi 1.Pengembangan isi pesan spesifik KIE daerah unmet need: efek samping, resistensi, informasi tentang akses tempat pelayanan 2.Penyiapan dukungan sarana dan prasarana KIE 3.Kampanye pesan-pesan spesifik KIE 4.Peningkatan intensitas kunjungan rumah 5.Peningkatan intensitas komunikasi kelompok oleh tim penggerak/mitraKEGIATAN

29 No.KebijakanKegiatan 3. Mengoptimalkan mekanisme pelaksanaan program di lini lapangan 1.Intensifikasi bimbingan teknis ke seluruh kab/kota hingga desa oleh es 3 dan 4 BKKBN Prov insi (“Mem-PLKB kan SDM Provinsi”) 2.Intensifikasi minilokakarya petugas klinik dengan petugas lapangan dan pengelola kab/kota ttg kondisi PUS di kab/kota 3.Pemetaan sasaran keluarga yang perlu memperoleh pelayanan dan potensi pelayanan 4.Sarasehan hasil pendataan keluarga di kec dan desa (petugas KB dan pelayanan, LSM, unsur KIE) 5.Rapat koordinasi hasil pendataan keluarga di kab/kota 4. Memperkuat SDM pengelola program KB di provinsi, kab/kota, kec dan desa 1.Peningkatan kompetensi pengelola KB di prov, kab/kota, kec dan desa 2.Konsultasi pengelola KB kab/kota dengan provinsi berkaitan dengan pencapaian sasaran 3.Pemenuhan kuantitas dan kualitas petugas lapangan di kab/kota  Surat Tugas Bupati/Wako, Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan

30 No.StrategiKegiatan 5. Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga 1.Revitalisasi program ketahanan catur bina (BKB, BKR, BKL, BKLK): pemetaan, pelatihan pengelola dan kader catur bina 2.Penguatan pembinaan catur bina 3.Penyediaan sarana catur bina 4.Perluasan akses modal kelompok UPPKS 5.Intensifikasi monitoring UPPKS melalui direktori data basis 6. Membangun jejaring kemitraan dalam pelaksanaan prog. KB 1.Penguatan peran Pemda dalam pengelolaan program KB (memiliki RKPD, pola pembiayaan) 2.Penguatan peran mitra kerja dalam pelaksanaan program KB melalui MOU, SKB dll. (Organisasi keagamaan, institusi pendidikan, organisasi profesi spt. IDI, IBI, PKMI, dll.)

31 No.KebijakanKegiatan 7.7. Meningkatkan kuantitas dan efektifitas pembiayaan KB 1.Penyediaan alat/obat kontrasespsi secara gratis bagi masyarakat di wilayah GALCILTAS- TRANSKEPDAS 2.Peningkatan penyediaan alkon oleh Pemda 3.Peningkatan penyediaan biaya pelayanan KB oleh Pemda 4.Optimalisasi pelayanan KB melalui sistim Jamkesmas 8.8. Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi Program KB 1.Pendataan keluarga: sosialisasi, pelaksanaan, penyebarluasan hasil 2.Penyusunan anggaran program berbasis data keluarga 3.Penyusunan kebijakan berdasarkan data keluarga 4.Penguatan sarana dan prasarana IT program KB

32 Terima kasih…..


Download ppt "KEBIJAKAN DAN PROGRAM KB TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARAT Pontianak, 3 Maret 2009 VISI: “Seluruh Keluarga Ikut KB” MISI: “Mewujudkan Keluarga Kecil."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google