KEBIJAKAN DAN PROGRAM KB TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN DAN PROGRAM KB TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARAT"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN DAN PROGRAM KB TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
VISI: “Seluruh Keluarga Ikut KB” MISI: “Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera” Pontianak, 3 Maret 2009

2 RUANG LINGKUP PAPARAN LATAR BELAKANG ANALISIS SITUASI
KEBIJAKAN PROGRAM KB PROGRAM POKOK

3 LATAR BELAKANG 1

4 Faktor sosial dan individu
FRAMEWORK PROGRAM KB Faktor sosial dan individu Nilai Anak dan Keinginan Memilikinya Permintaan KB: Pengaturan kelahiran (tunda atau jarang) Pemakaian kontrasepsi Faktor penyediaan pelayanan KB Dukungan politis Alokasi sumber daya Peraturan Organisasi KB/OPD Ketersediaan kontrasepsi KIE Semua kehamilan diinginkan Output pelayanan: Akses Kualitas Image/Penerimaan Keluarga Berkualitas Program Penguatan: Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Ketahanan & Pemberdayaan Keluarga Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

5 Ukuran keberhasilan: Sasaran RPJMN 2004-2009
Indikator Sasaran RPJMN Kondisi Nasional Kondisi Kalbar Angka Kelahiran Total (Rata2 jumlah anak yg dilahirkan oleh wanita umur thn) 2,2 2,6 2,8 (SDKI07) Angka Pemakaian Kontrasepsi (% PUS yang pakai KB) 67,0 61,4 65,0 Unmet need (% PUS yang Kebutuhan KB-nya belum terlayani) 6 9,1 10,0 LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk, %/thn) 1,14 1,27 1,6

6 Angka Kelahiran Total (TFR)
Provinsi TFR % wanita sdg hamil Rata-rata anak yg dilahirkan hidup oleh wanita th Kalimantan Barat 2,8 5,1 4,0 Kalimantan Tengah 3,0 7,1 3,6 Kalimantan Selatan 2,6 5,7 3,7 Kalimantan Timur 2,7 INDONESIA 3,9 3,5 Sumber: SDKI 2007

7 Pengetahuan Wanita Tentang Metode Kontrasepsi
Provinsi Suatu cara Cara modern MOW MOP Pil IUD Suntik Implan Kondom MAL Suatu cara tradisional Jmlh wanita (sampel) Kalimantan Barat 97,1 97,0 33,8 20,7 94,0 67,5 93,7 66,9 65,9 8,7 23,3 590 Kalimantan Tengah 100,0 99,8 41,7 28,6 98,4 74,8 97,5 79,8 76,1 24,2 52,6 280 Kalimantan Selatan 99,3 99,2 53,7 27,6 98,9 80,9 88,0 80,2 16,6 50,1 507 Kalimantan Timur 99,1 68,2 44,3 88,9 91,6 89,1 43,0 66,1 455 INDONESIA 98,6 98,3 39,4 95,1 83,9 96,5 86,4 76,8 48,4 30.931 Sumber: SDKI 2007

8 Pemakaian Kontrasepsi per Wilayah (Desember 2008)
No. Wilayah Jumlah PUS % PUS pakai kontrasepsi Kebutuhan KB yg belum terlayani 1 Kab. Melawi 34.843 74,7 9,1 2 Kab. Kapuas Hulu 42.630 73,6 7,8 3 Kab. Sintang 64.651 72,5 8,6 4 Kab. Sanggau 65.289 68,8 14,3 5 Kota Pontianak 82.704 68,5 8,9 6 Kota Singkawang 34.977 67,5 12,2 7 Kab. Bengkayang 32.701 66,3 15,0 8 Kab. Ketapang 62.307 66,2 10,6 9 Kab. Kayong Utara 17.336 66,1 13,6 10 Kab. Sambas 93.463 65,1 10,5 11 Kab. Kubu Raya 74.010 60,3 10,1 12 Kab. Pontianak 40.460 58,8 12,4 13 Kab. Sekadau 49.108 56,0 4,8 14 Kab. Landak 61.114 49,9 7,0 Provinsi Kalbar 65,0 10,0

9 Jumlah Kecamatan, Desa, dan Petugas KB
No. Kab/Kota Jumlah Kecamatan Desa Koord.KB di Kecamatan PLKB/PKB 1 Kab. Bengkayang 17 122 2 Kab. Landak 13 156 12 3 Kab. Ketapang 20 221 26 4 Kab. Sambas 19 184 18 5 Kab. Sanggau 15 161 43 6 Kab. Sintang 14 189 30 7 Kota Pontianak 29 45 8 Kota Singkawang 9 Kab. Melawi 11 169 22 10 Kab. Kayong Utara Kab. Sekadau 76 Kab. Kapuas Hulu 23 213 51 Kab. Kubu Raya 106 Kab. Pontianak 67 KALIMANTAN BARAT 173 1.767 153 297 Jumlah Kecamatan, Desa, dan Petugas KB

10 Kasus Komplikasi Berat dan Kegagalan Kontrasepsi Tahun 2008
Alat/Cara KB Komplikasi Berat Kegagalan (Hamil) IUD 18 5 MOW MOP 1 Implant/Susuk KB 87 31 Suntikan 23 Jumlah 128 37 Sumber: Laporan bulanan BKKBN Prov Kalbar, Des 2008

11 Pemeriksaan Kehamilan (Antenatal Care=ANC)
Provinsi Pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan (NAKES) Menerima imunisasi TT paling sedikit satu kali Menerima zat pil besi selama hamil Jumlah wanita Kalimantan Barat 90,6 68,6 54,4 312 Kalimantan Tengah 91,0 75,7 72,8 138 Kalimantan Selatan 93,0 69,9 249 Kalimantan Timur 93,9 83,2 81,3 218 INDONESIA 93,3 73,0 77,3 14.043 Sumber: SDKI 2007

12 Penolong Persalinan dan Tempat Persalinan
Provinsi Melahirkan pada tenaga kesehatan *) Melahirkan di fasilitas kesehatan Jumlah kelahiran Kalimantan Barat 62,2 33,7 374 Kalimantan Tengah 68,1 14,1 160 Kalimantan Selatan 75,6 19,4 289 Kalimantan Timur 75,5 45,8 262 INDONESIA 73,0 46,1 16.504 *) Dokter ahli kebidanan dan kandungan, dokter, bidan, bidan di desa, atau perawat Sumber: SDKI 2007

13 Imunisasi dan Kartu Menuju Sehat (anak umur 12-23 bulan)
Provinsi Imunisasi lengkap *) Tidak pernah imunisasi Punya KMS Kalimantan Barat 50,1 17,2 31,1 Kalimantan Tengah 42,2 4,7 15,1 Kalimantan Selatan 50,8 16,4 32,0 Kalimantan Timur 69,2 10,9 46,2 INDONESIA 58,6 8,6 36,8 *) Imunisasi lengkap: 1 kali BCG dan campak, 3 kali DPT dan Polio (tdk termasuk imunisasi polio waktu lahir) Sumber: SDKI 2007

14 Kematian Bayi, Anak, dan Balita
Provinsi Kematian bayi (IMR) Kematian anak (4q1) Kematian balita (5q0) Kalimantan Barat 46 14 59 Kalimantan Tengah 30 4 34 Kalimantan Selatan 58 19 75 Kalimantan Timur 26 12 38 INDONESIA 35 - Sumber: SDKI 2007

15 Pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui Kelompok BKB
No. Kab/Kota Jumlah Kelompok BKB Anggota 1 Kab. Pontianak 15 580 2 Kab. Sambas 84 2.100 3 Kab. Ketapang 44 1.602 4 Kab. Sanggau 68 1.700 5 Kab. Sintang 35 1.649 6 Kab.Kapuas Hulu 71 1.775 7 Kota Pontianak 30 1,085 8 Kab. Bengkayang 9 Kab. Landak 11 639 10 Kota Singkawang 225 Kab. Sekadau 50 12 Kab. Melawi 17 839 13 Kab. Kayong Utara 875 14 Kab. Kubu Raya 150 KALIMANTAN BARAT 427 13.269 Pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui Kelompok BKB

16 Pengetahuan tentang HIV/AIDS
Provinsi Wanita Pria Kalimantan Barat 45,1 71,2 Kalimantan Tengah 55,7 66,6 Kalimantan Selatan 66,1 85,6 Kalimantan Timur 69,3 66,0 INDONESIA 61,0 71,4 Sumber: SDKI 2007

17 Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) Pusat Informasi dan Konseling
No. Kab/Kota Jumlah Kecamatan PIK-KRR 1 Kab. Bengkayang 17 2 Kab. Landak 13 10 3 Kab. Ketapang 20 4 Kab. Sambas 19 5 Kab. Sanggau 15 6 Kab. Sintang 14 7 Kota Pontianak 8 Kota Singkawang 9 Kab. Melawi 11 Kab. Kayong Utara Kab. Sekadau 12 Kab. Kapuas Hulu 23 Kab. Kubu Raya Kab. Pontianak KALIMANTAN BARAT 173 75

18 ANALISIS SITUASI 2

19 Tingkat “unmet need” = 10,0% Alasan belum terlayani a.l:
Siti Fathonah, BKKBN Belum semua PUS (Pasangan Usia Subur) yang ingin ber KB mendapat pelayanan sebagaimana mestinya Tingkat “unmet need” = 10,0% Alasan belum terlayani a.l: tidak terjangkau pelayanan (daerah terpencil, perbatasan, transmigrasi, kepulauan, DAS, dsb) jenis kontrasepsi tdk sesuai dgn yang diinginkan, biaya pelayanan mahal/tidak terjangkau.

20 Perlu perhatian program secara khusus bagi kaum pria
Siti Fathonah, BKKBN Kesertaan pria dalam ber KB masih sangat rendah (kondom=0,9%, MOP=0,01%) Perlu perhatian program secara khusus bagi kaum pria

21 Siti Fathonah, BKKBN Pengguna Suntikan dan Pil merupakan peserta KB terbesar (86%) dibandingkan pengguna kontrasepsi lainnya Perlu perhatian karena pengguna kedua metode tersebut rawan DO (drop out) sehingga menurunkan angka pemakaian kontrasepsi dengan cepat. Sementara kesinambungan penyediaan kedua jenis kontrasepsi tersebut seringkali bermasalah (kehabisan stock dan penggantinya terlambat)

22 Kasus komplikasi berat dan kegagalan kontrasepsi masih terjadi.
Siti Fathonah, BKKBN Kasus komplikasi berat dan kegagalan kontrasepsi masih terjadi. Terkait erat dengan: Kualitas pelayanan yang diberikan para pemberi pelayanan KB (dokter dan bidan)  Pelatihan medis teknis. Kualitas gudang penyimpanan alat/obat kontrasepsi

23 Pemeriksaan kehamilan masih rendah
Siti Fathonah, BKKBN Pemeriksaan kehamilan masih rendah  Hambatan akses ibu hamil ke tempat pelayanan kesehatan Pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS masih rendah Intensitas pemberian informasi rendah dan tidak merata di seluruh kab/kota Penumbuhan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)

24 Era otonomi berdampak pada:
Siti Fathonah, BKKBN Era otonomi berdampak pada: Kecenderungan sebagian anggota masyarakat untuk memiliki anak dalam jumlah besar, merasa bahwa itu adalah hak asasi mereka. Perlu penyadaran tentang hak dan tanggung jawab dalam merencanakan kehidupan berkeluarga, termasuk mengatur kelahiran  Penumbuhan dan pembinaan Kelompok BKB Berkurangnya tenaga penyuluh lapangan KB Perlu alternatif pemenuhan kebutuhan tenaga lapangan

25 KEBIJAKAN PROGRAM KB 3

26 KEBIJAKAN PROGRAM KB DI KALIMANTAN BARAT
Mendekatkan akses serta meningkatkan kualitas pelayanan KB di fasyankes statis dan bergerak Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga Membangun jejaring kemitraan dalam pelaksanaan prog. KB Meningkatkan intensitas dan kualitas promosi dan KIE KB dan Kespro Mengoptimalkan mekanisme pelaksanaan program di lini lapangan Meningkatkan kuantitas dan efektifitas pembiayaan KB Memperkuat SDM pengelola program KB di prov, kab/kota, kec, dan desa Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi Program KB

27 PROGRAM POKOK dan KEGIATAN
Program Keluarga Berencana PROGRAM POKOK Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Program Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas 4

28 KEGIATAN No. Kebijakan Kegiatan 1.
Mendekatkan akses serta meningkatkan kualitas pelayanan KB di fasyankes statis dan mobile Peningkatan akses pelayanan KB: Mobil Unit Pelayanan (MUPEL) , Bhakti sosial (TNI Manunggal KB-KES, KB-KES Bhayangkara, KB-KES-PKK, Bulan Bhakti IBI), visiting specialist, dll. Intensifikasi distribusi alkon ke fasilitas pelayanan Penguatan peran mitra kerja dalam pelayanan KB: RS/Fasyankes, DBS, PKMI, dll. 2. Meningkatkan intensitas dan kualitas promosi dan KIE KB dan Kesehatan Reproduksi Pengembangan isi pesan spesifik KIE daerah unmet need: efek samping, resistensi, informasi tentang akses tempat pelayanan Penyiapan dukungan sarana dan prasarana KIE Kampanye pesan-pesan spesifik KIE Peningkatan intensitas kunjungan rumah Peningkatan intensitas komunikasi kelompok oleh tim penggerak/mitra

29 No. Kebijakan Kegiatan 3. Mengoptimalkan mekanisme pelaksanaan program di lini lapangan Intensifikasi bimbingan teknis ke seluruh kab/kota hingga desa oleh es 3 dan 4 BKKBN Prov insi (“Mem-PLKB kan SDM Provinsi”) Intensifikasi minilokakarya petugas klinik dengan petugas lapangan dan pengelola kab/kota ttg kondisi PUS di kab/kota Pemetaan sasaran keluarga yang perlu memperoleh pelayanan dan potensi pelayanan Sarasehan hasil pendataan keluarga di kec dan desa (petugas KB dan pelayanan, LSM, unsur KIE) Rapat koordinasi hasil pendataan keluarga di kab/kota 4. Memperkuat SDM pengelola program KB di provinsi, kab/kota, kec dan desa Peningkatan kompetensi pengelola KB di prov, kab/kota, kec dan desa Konsultasi pengelola KB kab/kota dengan provinsi berkaitan dengan pencapaian sasaran Pemenuhan kuantitas dan kualitas petugas lapangan di kab/kota  Surat Tugas Bupati/Wako, Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan

30 No. Strategi Kegiatan 5. Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga Revitalisasi program ketahanan catur bina (BKB, BKR, BKL, BKLK): pemetaan, pelatihan pengelola dan kader catur bina Penguatan pembinaan catur bina Penyediaan sarana catur bina Perluasan akses modal kelompok UPPKS Intensifikasi monitoring UPPKS melalui direktori data basis 6. Membangun jejaring kemitraan dalam pelaksanaan prog. KB Penguatan peran Pemda dalam pengelolaan program KB (memiliki RKPD, pola pembiayaan) Penguatan peran mitra kerja dalam pelaksanaan program KB melalui MOU, SKB dll. (Organisasi keagamaan, institusi pendidikan, organisasi profesi spt. IDI, IBI, PKMI, dll.)

31 No. Kebijakan Kegiatan 7. Meningkatkan kuantitas dan efektifitas pembiayaan KB Penyediaan alat/obat kontrasespsi secara gratis bagi masyarakat di wilayah GALCILTAS-TRANSKEPDAS Peningkatan penyediaan alkon oleh Pemda Peningkatan penyediaan biaya pelayanan KB oleh Pemda Optimalisasi pelayanan KB melalui sistim Jamkesmas 8. Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi Program KB Pendataan keluarga: sosialisasi, pelaksanaan, penyebarluasan hasil Penyusunan anggaran program berbasis data keluarga Penyusunan kebijakan berdasarkan data keluarga Penguatan sarana dan prasarana IT program KB

32 Terima kasih…..