Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010) GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010) GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN."— Transcript presentasi:

1 GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010) GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)

2 HASIL PEMERIKSAAN BPK PEMERINTAH DAERAH Sumber: IHPS BPK Sumber Rakernas 2014, untuk 2013 jumlah WTP 13 Propinsi dan 125 kab/kota, untuk opini lain belum selesai seluruhnya Kriteria Pemberian Opini Laporan Keuangan oleh BPK (UU 15/2004) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi PemerintahanKecukupan Pengungkapan (adequate disclosure)Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undanganEfektivitas Sistem Pengendalian Intern

3 HASIL PEMERIKSAAN BPK PEMERINTAH DAERAH Sumber: IHPS BPK Wapre Budiono dalam Rakernas Akuntansi 2014: “opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sasaran antara untuk mencapai good governance dalam pengelolaan keuangan pemerintah”.

4 HASIL PEMERIKSAAN BPK KEMENTERIAN LEMBAGA Sumber: IHPS BPK Untuk tahun 2013, berdasarka datan Rakerna Akuntanasi 2014, WTP 65.WDP 19 dan 3 TMP

5 Permasalahan Yang Mempengaruhi Opini OPINI LKPD 2013 OPINI LKPD 2013

6 PENGELOLAAN DAERAH Otonomi Pertanggungjawaban Pelaporan  Otonomi  Pengelolaan sumber daya diberikan kepada daerah  Perlu pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada rakyat dan Pemerintah Pusat  Koordinasi diperlukan untuk sinkronisasi kebijakan  Pengelolaan Keuangan  Perencanaan  Penganggaran  Pelaksanaan  Monitoring dan Evaluasi  Aspek Pertanggungjawaban meliputi  Pencatatan atas pelaksanaan kegiatan  Penyusunan laporan keuangan  Audit laporan keuangan  Diseminasi publik dan pelibatan masyarakat Pengelolaan

7 Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Psl 1 UaU17/2003 Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun Psl 36 ayat (1) UU 17/2003 Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008 Psl 70 ayat (2) UU 1/2004 DASAR HUKUM

8 SAP Akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP 24/2005 dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. Pertimbangan: –SAP yang ditetapkan dengan PP 24/2005 berbasis ”Kas Menuju Akrual” sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual, –Para Pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24/2005 dapat melihat kesinambungannya. PENYUSUNAN SAP AKRUAL

9 KONSEPSI DAN MANFAAT BASIS AKRUAL Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (earned) dan beban (belanja) diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi 9

10 Meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan Menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baikMemfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baikMemfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset TUJUAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

11 PENGATURAN PP 71 / 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 11 LAMPIRAN I BASIS AKRUAL PP71/2010 LAMPIRAN I BASIS AKRUAL PP71/2010 LAMPIRAN II BASIS CTA PP24/2005 LAMPIRAN II BASIS CTA PP24/2005 PP SAP Berbasis Akrual  Lampiran I Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 12 PSAP Berlaku paling lambat TA 2015 SAP Berbasis Kas Menuju Akrual  Lampiran II (PP 24/2005) Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 11 PSAP Tidak berlaku mulai TA 2015 Menjadi

12 Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah daerah disusun dengan mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. PUSAP (PASAL 6) PMK No 238/PMK.05/2011 Tentang PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PMK No 238/PMK.05/2011 Tentang PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

13 Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri PENERAPAN BASIS AKRUAL (PASAL 7)

14 Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Rancangan perubahan PSAP tersebut disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP PERUBAHAN PSAP (PASAL 5)

15 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): 1.PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 2.PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 3.PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 4.PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 5.PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 6.PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 7.PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 8.PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 9.PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 10.PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; 11.PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; 12.PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): 1.PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 2.PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 3.PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 4.PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 5.PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 6.PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 7.PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 8.PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 9.PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 10.PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; 11.PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; 12.PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional. STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL (LAMPIRAN I)

16 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): 1.PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 2.PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 3.PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 4.PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 5.PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 6.PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 7.PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 8.PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 9.PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 10.PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; 11.PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): 1.PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 2.PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 3.PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 4.PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 5.PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 6.PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 7.PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 8.PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 9.PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 10.PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; 11.PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL (LAMPIRAN II)

17 KONSEPSI ANGGARAN DAN AKUNTANSI 17 ANGGARAN AKUNTANSI BASIS AKRUAL BASIS KAS LO Surplus/ Defisit-LO Laporan Perubahan Ekuitas EkuitasNeraca LRASILPA/SIKPA Laporan Perubahan SAL LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan

18 1.Laporan Realisasi Anggaran 2.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 3.Neraca 4.Laporan Arus Kas 5.Laporan Operasional 6.Laporan Perubahan Ekuitas 7.Catatan atas Laporan Keuangan KOMPONEN LK – PP 71/2010

19 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : –Saldo Anggaran Lebih awal, –Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, –Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, –Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, –Saldo Anggaran Lebih Akhir. LAPORAN PERUBAHAN SAL

20 PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGAN LEBIH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah) 20

21 LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam –Pendapatan-LO dari kegiatan operasional –Beban dari kegiatan operasional –Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada –Pos luar biasa, bila ada –Surplus/defisit-LO LAPORAN OPERASIONAL

22 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah) 22 NoURAIAN20X1 20X0 Kenaikan/ Penurunan (%) KEGIATAN OPERASIONAL 1PENDAPATAN 2PENDAPATAN ASLI DAERAH 3Pendapatan Pajak Daerahxxx 4Pendapatan Retribusi Daerahxxx 5Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkanxxx 6Pendapatan Asli Daerah Lainnyaxxx 7Jumlah Pendapatan Asli Daerah( 3 s/d 6 )xxx 9PENDAPATAN TRANSFER 10TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN 11Dana Bagi Hasil Pajakxxx 12Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alamxxx 13Dana Alokasi Umumxxx 14Dana Alokasi Khususxxx 15Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)xxx 17TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 18Dana Otonomi Khususxxx 19Dana Penyesuaianxxx 20Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19 )xxx 22TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 23Pendapatan Bagi Hasil Pajakxxx 24Pendapatan Bagi Hasil Lainnyaxxx 25Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)xxx 26Jumlah Pendapatan Transfer ( )xxx 28LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 29Pendapatan Hibahxxx 30Pendapatan Dana Daruratxxx 31Pendapatan Lainnyaxxx 32Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31)xxx 33JUMLAH PENDAPATAN ( )xxx

23 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah) 23 35BEBAN 36Beban Pegawaixxx 37Beban Persediaanxxx 38Beban Jasaxxx 39Beban Pemeliharaanxxx 40Beban Perjalanan Dinasxxx 41Beban Bungaxxx 42Beban Subsidixxx 43Beban Hibahxxx 44Beban Bantuan Sosialxxx 45Beban Penyusutanxxx 46Beban Transferxxx 47Beban Lain-lainxxx 48JUMLAH BEBAN (36 s/d 47)xxx 50SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-48)xxx 51 52SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 53Surplus Penjualan Aset Nonlancarxxx 54Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjangxxx 55Defisit Penjualan Aset Nonlancarxxx 56Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjangxxx 57Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnyaxxx 58JUMLAH SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL(53 s/d 57)xxx 59SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA ( )xxx 60 61POS LUAR BIASAxxx 62Pendapatan Luar Biasaxxx 63Beban Luar Biasaxxx 64POS LUAR BIASA ( 62-63)xxx 65SURPLUS/DEFISIT-LO ( )xxx

24 LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: –ekuitas awal, –surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; –koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, –ekuitas akhir. Ekuitas hanya satu komponen tidak terbagi atas Ekuitas dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dll. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

25 PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah) 25

26  Laporan Finansial: LO  Laporan Perubahan Ekuitas  Neraca Laporan Pelaksanaan Anggaran: LRA  Laporan Perubahan SAL HUBUNGAN ANTAR LAPORAN

27 KETERKAITAN LAPORAN Pendapatan500 Beban (200) Surplus/Defisit Opr 300 Kegiatan non operasional 60 Surplus/Defisit LO 360 Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Ekuitas Awal Surplus/Defisit LO 360 Ekuitas Akhir Neraca Aset Kewajiban 640 Ekuitas LRA Pendapatan 450 Belanja (0) Surplus/(defisit) 450 Pembiayaan SILPA Laporan Perubahan SAL SAL Awal 100 Penggunaan SAL (30) SILPA SAL Akhir 1.520

28 APLIKASI AKRUAL DI DAERAH Tujuan  pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual. Ruang lingkup  kebijakan akuntansi pemerintah daerah;. SAPD; dan BAS. Permendagri dilengkapi dengan : Lampiran I : Panduan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Lampiran II : Panduan penyusunan SAPD Lampiran III : Bagan Akun Standar Lampiran IV : Format konversi penyajian LRA Tujuan  pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual. Ruang lingkup  kebijakan akuntansi pemerintah daerah;. SAPD; dan BAS. Permendagri dilengkapi dengan : Lampiran I : Panduan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Lampiran II : Panduan penyusunan SAPD Lampiran III : Bagan Akun Standar Lampiran IV : Format konversi penyajian LRA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2013 PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH

29 SUBTANSI PERATURAN SUBSTANSI PERMENDAGRI 64 TAHUN 2013 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Bagan Akun Standar (BAS) Konversi Penyajian LRA Penyajian kembali (Restatement)

30 LAPORAN KEUANGAN PEMDA PP 71/2010 Pendapatan-LO Beban Pendapatan-LRA Belanja Aset Tetap & Penyusutan Aset Lainnya Kas & Setara Kas Piutang Persediaan Investasi Jangka Panjang Kewajiban Koreksi Kesalahan Pembiayaan Dana Cadangan Konsolidasi ReStatement Laporan Keuangan LRA SAL LO LPE Neraca LAK C A L K **) C A L K **) *) **) Transaksi Transitoris ***) Transfer Kebijakan Akt & SAPD Permen dagri 64/2013

31 LAPORAN KEUANGAN SKPD PP 71/2010 Permendagri 64/2013 Pendapatan-LO Beban Pendapatan-LRA Belanja Aset Tetap & Penyusutan Aset Lainnya Kas & Setara Kas Piutang Persediaan Kewajiban Koreksi Kesalahan Konsolidasi Laporan Pemda Konsolidasi Laporan Pemda LRA LO LPE Neraca CALKCALK CALKCALK

32 TRANSAKSI YANG HARUS DIPERHATIKAN Pendapatan masih harus diterima Pendapatan diterima dimuka Beban yang masih harus dibayar Beban dibayar dimuka Beban Penyusutan Pendapatan masih harus diterima Pendapatan diterima dimuka Beban yang masih harus dibayar Beban dibayar dimuka Beban Penyusutan TRANSAKSI KAS  PELAKSANAAN ANGGARAN

33 POTENSI KENDALA PENYIAPAN AKRUAL Penyiapan sistem aplikasi akuntansi terlambatKapasitas SDM pengembang dan pelaksana terbatasKetersediaan Infrastruktur TI belum memadaiParlemen masih lebih concern pada kas daripada akrualKomitmen pimpinan entitas masih focus pada opini BPKSistem penganggaran masih menggunakan basis kasKewenangan setiap daerah membangun sistem aplikasi sendiri

34 POTENSI KENDALA PENYIAPAN AKRUAL DAERAH ◊ Perbedaan akun anggaran dengan akun pertanggungjawaban ◊ Belum adanya pengaturan tentang penyusutan aset baik penyusutan pertama kali maupun penyusutan berkala ◊ Penyajian neraca pada saat penerapan akuntansi akrual ◊ Capaian opini WTP atas LKPD masih rendah (data sementara Kemendagri: Opini LKPD 2013 WTP 15 Provinsi dan 125 Kabupaten/Kota) ; ◊ Lemahnya sistem pengendalian intern ◊ Masih belum optimalnya penatausahaan aset Barang Milik Daerah (BMD) ◊ Keterbatasan SDM Akuntansi pada SKPD/PPKD; ◊ Belum sepenuhnya SKPD/PPKD memanfaatkan aplikasi akuntansi berbasis teknologi informasi;

35 PENERAPAN AKRUAL Untuk menghasilkan laporan keuangan berbasis Akrual dapat ditempuh dengan dua pendekatan. 1.Melakukan perubahan total sistem sehingga penerapan basis akrual dimulai pada pencatatan awal transaksi. Merubah titik awal pencatatan  pengakuan akrual. 2.Menyusun laporan keuangan berbasis akrual namun tetap mempertahankan proses pencatatan dengan basis CTA Kedua proses akan menghasilkan laporan keuangan yang sama namun akan memiliki prosedur pencatatan yang berbeda. Pendekatan kedua dapat dilakukan dalam proses transisi pada awal penerapan akrual namun entitas harus tetap menyusun sistem dengan mendasarkan pada pendekatan pertama. Untuk pendekatan pertama, entitas dapat mencoba menyusunnya untuk laporan keuangan 2013 dan 2014 sebagai upaya untuk berlatih menyiapkan informasi yang diperlukan dalam rangka akrual.

36 ALTERNATIF PROSES 2 Transaksi anggaran dan akuntansi dilakukan secara paralel, end user akan melakukan pencatatan baik di siklus anggaran, maupun siklus akuntansinya. Transaksi anggaran dicatat saat terjadinya dan transaksi akuntansi dicatat melalui proses penyesuaian secara batch (bulanan, semesteran atau tahunan). Transaksi anggaran dan akuntansi dilakukan secara paralel, end user akan melakukan pencataan anggaran, sistem secara otomatis membuat transaksi akuntansinya Transaksi anggaran dan akuntansi dilakukan secara paralel tetapi end user akan menghadapi transaksi akuntansi, sistem akan membuat secara otomatis transaksi anggaran jika transaksi tersebut berhubungan dengan kas Transaksi anggaran dan akuntansi dilakukan secara paralel, end user akan melakukan pencatatan baik di siklus anggaran, maupun siklus akuntansinya. Transaksi anggaran dicatat saat terjadinya dan transaksi akuntansi dicatat melalui proses penyesuaian secara batch (bulanan, semesteran atau tahunan). Transaksi anggaran dan akuntansi dilakukan secara paralel, end user akan melakukan pencataan anggaran, sistem secara otomatis membuat transaksi akuntansinya Transaksi anggaran dan akuntansi dilakukan secara paralel tetapi end user akan menghadapi transaksi akuntansi, sistem akan membuat secara otomatis transaksi anggaran jika transaksi tersebut berhubungan dengan kas

37 Open Balance Neraca Akrual  Saldo Ekuitas di CTA  ditutup  Ekuitas dana lancar (piutang, persediaan)  Ekuitas dana diinvestasikan pada aset tetap  Ekuitas dana diinvestasikan pada aset lainnya  Ekuitas dana diinvestasi pada cadangan  Ekuitas dana untuk pembayaran kewajiban  Saldo ekuitas dana dipindahkan ke Ekuitas  Pastikan nilai dalam neraca, aset, kewajiban memenuhi definisi aset dan kewajiban dan pastikan bahwa semua aset dan kewajiban Pemda telah disajikan dalam laporan keuangan.  Sebaiknya Penetapan Neraca Awal Akrual dibuat dalam dokumen legal sebagai bukti dan landasan hukum.  Saldo Ekuitas di CTA  ditutup  Ekuitas dana lancar (piutang, persediaan)  Ekuitas dana diinvestasikan pada aset tetap  Ekuitas dana diinvestasikan pada aset lainnya  Ekuitas dana diinvestasi pada cadangan  Ekuitas dana untuk pembayaran kewajiban  Saldo ekuitas dana dipindahkan ke Ekuitas  Pastikan nilai dalam neraca, aset, kewajiban memenuhi definisi aset dan kewajiban dan pastikan bahwa semua aset dan kewajiban Pemda telah disajikan dalam laporan keuangan.  Sebaiknya Penetapan Neraca Awal Akrual dibuat dalam dokumen legal sebagai bukti dan landasan hukum.

38 Perhatian  Aset yang belum didepresiasi  didepresasikan  Untuk menghindari aset nilainya lebih tinggi, namun tidak memiliki manfaat di masa mendatang.  Aset yang belum dimasukkan ke neraca  Setelah dinilai dengan nilai yang tepat  dimasukkan beserta bukti berita acara penyerahan atau bukti perolejannya  Piutang dan persediaan yang belum dimasukkan.  Aset yang bermasalah ??  Bolehkah dibersihkan dari neraca  jika sudah ada bukti hukum dan mengikuti prosedur manajemen BMD  Aset yang tidak jelas keberadaannya  Piuatang yang tidak dapat ditagih  Aset yang belum didepresiasi  didepresasikan  Untuk menghindari aset nilainya lebih tinggi, namun tidak memiliki manfaat di masa mendatang.  Aset yang belum dimasukkan ke neraca  Setelah dinilai dengan nilai yang tepat  dimasukkan beserta bukti berita acara penyerahan atau bukti perolejannya  Piutang dan persediaan yang belum dimasukkan.  Aset yang bermasalah ??  Bolehkah dibersihkan dari neraca  jika sudah ada bukti hukum dan mengikuti prosedur manajemen BMD  Aset yang tidak jelas keberadaannya  Piuatang yang tidak dapat ditagih

39 Mekanisme Penyesuaian  Dalam rangka pelaporan, PSAP Akrual dapat diterapkan dengan melakukan penyesuaian terhadap pencatatan dan Laporan Keuangan CTA yang saat ini dilakukan.  Jika mekamisme ini dilakukan, sebaiknya hanya dilakukan untuk sementara / masa transisi.  Proses ideal sebaiknya dilakukan dengan mengembangkan sistem akuntansi yang lengkap sehingga tercipta sistem akuntansi yang dapat diandalkan.  Untuk penyesuaian diperlukan beberapa informasi akrual sehingga setiap kenaikan dan penurunan aset dan kewajiban dapat direkonsiliasikan dengan LRA.  Dalam rangka pelaporan, PSAP Akrual dapat diterapkan dengan melakukan penyesuaian terhadap pencatatan dan Laporan Keuangan CTA yang saat ini dilakukan.  Jika mekamisme ini dilakukan, sebaiknya hanya dilakukan untuk sementara / masa transisi.  Proses ideal sebaiknya dilakukan dengan mengembangkan sistem akuntansi yang lengkap sehingga tercipta sistem akuntansi yang dapat diandalkan.  Untuk penyesuaian diperlukan beberapa informasi akrual sehingga setiap kenaikan dan penurunan aset dan kewajiban dapat direkonsiliasikan dengan LRA.

40 PENYESUAIAN CTA – AKRUAL 1  Untuk melakukan proses penyesuaian harus dipastikan bahwa neraca CTA sudah mencerminkan semua akrual yang telah ada di akhir tahun.  Aset tetap  depresiasi, aset rusak, aset belum dicatat  Persediaan  persediaan rusak, hilang, persediaan belum dicatat  Piutang  piutang tidak dapat ditagih, piutang yang belum dicatat  Hutang  utang yang belum dicatat  Reklasifikasi Ekuitas Dana  EKUITAS  Untuk melakukan proses penyesuaian harus dipastikan bahwa neraca CTA sudah mencerminkan semua akrual yang telah ada di akhir tahun.  Aset tetap  depresiasi, aset rusak, aset belum dicatat  Persediaan  persediaan rusak, hilang, persediaan belum dicatat  Piutang  piutang tidak dapat ditagih, piutang yang belum dicatat  Hutang  utang yang belum dicatat  Reklasifikasi Ekuitas Dana  EKUITAS

41 PENYESUAIAN CTA – AKRUAL 2  Data dalam Neraca dapat direkonsiliasikan dengan data dalam LRA contoh:  Kenaikan aset tetap  belanja modal + perolehan aset hibah – penjualan / pelepasan aset  Kenaikan investasi  penerimaan pembiayaan investasi – pengeluaran pembiayaan investasi -  Pastikan semua data untuk melakukan penyesuaian tersedia.  Pendapatan yang masih harus diterima  piutang  Pendapatan diterima dimuka yang telah menjadi pendapatan atau pendapatan diterima dimuka dari transaksi yang telah ada.  Biaya dibayar dimuka  aset  Biaya yang masih harus dibayar - utang  Beban depresiasi, penyisihan piutang  transaksi non kas  Penjualan aset, aset yang diterima dari hibah  Pendapatan investasi yang telah diakui secara akrual  Data dalam Neraca dapat direkonsiliasikan dengan data dalam LRA contoh:  Kenaikan aset tetap  belanja modal + perolehan aset hibah – penjualan / pelepasan aset  Kenaikan investasi  penerimaan pembiayaan investasi – pengeluaran pembiayaan investasi -  Pastikan semua data untuk melakukan penyesuaian tersedia.  Pendapatan yang masih harus diterima  piutang  Pendapatan diterima dimuka yang telah menjadi pendapatan atau pendapatan diterima dimuka dari transaksi yang telah ada.  Biaya dibayar dimuka  aset  Biaya yang masih harus dibayar - utang  Beban depresiasi, penyisihan piutang  transaksi non kas  Penjualan aset, aset yang diterima dari hibah  Pendapatan investasi yang telah diakui secara akrual

42 TRANSAKSI DALAM SAP AKRUAL TRANSAKSI AKRUAL Pendapatan masih harus diterima Pendapatan diterima dimuka Beban yang masih harus dibayar Beban dibayar dimuka Beban Penyusutan TRANSAKSI AKRUAL Pendapatan masih harus diterima Pendapatan diterima dimuka Beban yang masih harus dibayar Beban dibayar dimuka Beban Penyusutan TRANSAKSI KAS  PELAKSANAAN ANGGARAN

43 PENYESUAIAN CTA - AKRUAL LRA Pendapatan-LO Sekaligus Pendapatan-LRA Pendapatan LRA dan Pendapatan LO Belanja Sekaligus Beban Belanja dan Beban Pend. Diterima Dimuka Piutang Pendapatan Pendapatan LO sudah diterima Kas- nya Belanja Dibayar Dimuka Utang atas Belanja (YMHD) Beban sudah dikeluarkan Kas-nya/ Dibayar LO LRA LO

44 TRANSAKSI KAS Transaksi Kas dicatat sebagai pendapatan LRA dan Belanja  LRA Beberapa transaksi kas sebenarnya juga mencerminkan akrual  sehingga sama dengan Pendapatan atau Beban dalam LO Pembayaran gaji pada periode anggaran atas seorang yang telah bekerja Pembayaran beban sewa selama satu periode anggaran Penerimaan pendapatan untuk periode tersebut  retribusi Beberapa transaksi kas tidak mencerminkan akrual Pembiayaan Belanja modal Pembayaran belanja untuk dimanfaatkan jangka panjang Penerimaan pendapatan untuk jasa di masa datang

45 TRANSAKSI AKRUAL Transaksi Akrual kadangkala tidak terkait dengan kas, karena kasnya belum diterima atau dibayarkan. Untuk transaksi ini, harus disediakan informasi pada tanggal pelaporan. Piutang (pendapatan yang masih harus diterima) Pendapatan diterima dimuka Beban dibayar dmuka Utang (Beban yang masih harus dibayar) Persediaan terpakai Depresiasi

46 PENDAPATAN MASIH HARUS DITERIMA Pendapatan masih harus diterima merupakan pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh satker karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih satker dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah Contoh: –Pajak masih harus diterima  Pajak, Retribusi daerah. –Pendapatan bukan pajak masih harus diterima  Pendapatan sumber daya alam, pendapatan bunga, pendapatan sewa Bagian laba atas laba BUMD.

47 PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA Pembayaran 1 Februari 20X3 Rp. 250 Jt. Pembayaran 1 Februari 20X3 Rp. 250 Jt. Diakui sebagai pendapatan pada tahun 20X2 dan dicatat sebagai “Pendapatan yang masih harus diterima = Aset” 47 Pendapatan tahun 20X2 Des. 20X2 Pembayaran atas piutang yang telah diakui pada 31 Des 20X2

48 PENDAPATAN MASIH HARUS DITERIMA Pada tanggal 31 Desember 20X2 terdapat SKP yang telah dikirimkan ke pengusaha restoran dan hotel namun belum diterima pelunasannya. Sebesar Pelunasan baru dilakukan pada 1 Februari 20X3 Pada 31 Desember 20X2, terdapat deposito Pemda tertanggal 1 Nopember 20X2 sebesar berbunga 6%, jangka waktu 3bulan, jatuh tempo 1 Februari 20X3 Pada tanggal 31 Desember 20X2 terdapat SKP yang telah dikirimkan ke pengusaha restoran dan hotel namun belum diterima pelunasannya. Sebesar Pelunasan baru dilakukan pada 1 Februari 20X3 Pada 31 Desember 20X2, terdapat deposito Pemda tertanggal 1 Nopember 20X2 sebesar berbunga 6%, jangka waktu 3bulan, jatuh tempo 1 Februari 20X3 Tangg al FinansialAnggaran 31 Des 20X2 Piutang Pendapatan Pendapatan Pajak – LO Tidak dicatat 31 Des 20X2 Piutang Bunga Pendapatan Bunga – LO Tidak dicatat 1 Feb 20X3 Kas Piutang Pendapatan Estimasi Perubahan SAL Pendapatan Pajak-LRA Feb 20X3 Kas Piutang Bunga Estimasi Perubahan SAL Pendapatan bunga- LRA

49 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima oleh pemerintah dan sudah disetor ke Kas Umum Daerah, namun wajib pajak dan/atau wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari pemerintah. Contoh: –Pajak / Retribusi Diterima Dimuka  Pajak / Retribusi yang diterima lebih dari satu periode. –Pendapatan bukan pajak masih harus diterima  Dividen BUMD sudah diputuskan/diumumkan namun uangnya belum dterima. –Penerimaan sewa yang diterima untuk jangka waktu lebih dari satu periode

50 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA Pembayaran 1 Juli 20X2 Rp. 100 Jt. Pembayaran 1 Juli 20X2 Rp. 100 Jt. 18 bulan sebagai : -Kewajiban (Pendapatan Diterima Dimuka); -Pengurang Pendapatan Akrual 6 bulan sebagai “Pendapatan Akrual” Berakhir 30 Jun 20X4 50 Sewa selama 2 tahun berakhir 30 Juni 20X4 Des. 20X3 Des. 20X2 12 bulan pendapatan 20X3, 6bulan Pendapatan diterima dimuka, yang akan diakui pendapatan LO 20x4 25 Jt. 50 Jt. 25 Jt.

51 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA Pada tanggal 1 Juli 20X2 Diterima pendapatan sewa atas gedung yang tidak dipakai dalam rangka pendayagunaan aset daerah dengan nilai sewa 100 juta untuk masa 2 tahun. TanggalFinansialAnggaran 1 Juli 20x2 Kas Pendapatan diterima dimuka – LO Estimasi Perubahan SAL Pendapatan – LRA DesPendapatan diterima dimuka - LO Pendapatan – LO Tidak dicatat

52 PENDAPATAN JAMINAN Pada tanggal 1 Juli 20X2 diterima uang jaminan sebesar Pada 31 Desember jaminan dieksekusi oleh Pemda TanggalFinansialAnggaran 1 Juli 20x2 Kas Utang jaminan tidak dicatat 31 DesUtang jaminan Pendapatan – LO Estimasi Perubahan SAL Pendapatan – LRA

53 PENYESUAIAN PENDAPATAN LO CTA  AKRUAL  Pendapatan LO =  Pendapatan LRA tahun berjalan  -/- Piutang awal periode  +/+ Piutang akhir periode  +/+ Pendapatan diterima dimuka awal  -/- Pendapatan diterima dimuka akhir periode  Pendapatan LO = Pendapatan LRA + kenaikan piutang pendapatan – kenaikan pendapatan diterima dimuka  Pendapatan LO =  Pendapatan LRA tahun berjalan  -/- Piutang awal periode  +/+ Piutang akhir periode  +/+ Pendapatan diterima dimuka awal  -/- Pendapatan diterima dimuka akhir periode  Pendapatan LO = Pendapatan LRA + kenaikan piutang pendapatan – kenaikan pendapatan diterima dimuka 20X220X1Pendapatan LO Pendapatan LRA Piutang kenaikan Pendapatan diterima dimuka (4.000)penurunan Pendapatan LRA + kenaikan piutang + penurunan pendapatan diterima dimuka

54 PENYESUAIAN PENDAPATAN LO CTA  AKRUAL  Pendapatan LO =  Pendapatan LRA tahun berjalan  -/- Piutang awal periode  +/+ Piutang akhir periode  +/+ Pendapatan diterima dimuka awal  -/- Pendapatan diterima dimuka akhir periode  Pendapatan LO = Pendapatan LRA + kenaikan piutang pendapatan – kenaikan pendapatan diterima dimuka  Pendapatan LO =  Pendapatan LRA tahun berjalan  -/- Piutang awal periode  +/+ Piutang akhir periode  +/+ Pendapatan diterima dimuka awal  -/- Pendapatan diterima dimuka akhir periode  Pendapatan LO = Pendapatan LRA + kenaikan piutang pendapatan – kenaikan pendapatan diterima dimuka 20X220X1Pendapatan LO Pendapatan LRA Piutang kenaikan Pendapatan LRA + kenaikan piutang + penurunan pendapatan diterima dimuka

55 BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR Beban yang masih harus dibayar merupakan kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Contoh: –Belanja Pegawai yang masih harus dibayar –Belanja Barang yang masih harus dibayar –Belanja lainnya yang masih harus dibayar

56 BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR Pembayaran 1 Februari 20X3 Rp. 150 Jt. Pembayaran 1 Februari 20X3 Rp. 150 Jt. Diakui sebagai beban pada tahun 20X2 dan dicatat sebagai “Beban yang masih harus dibayar = Kewajiban” 56 Beban tahun 20X2 Des. 20X2 Pembayaran atas utang yang telah diakui pada 31 Des 20X2

57 BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR Pada tanggal 31 Desember 20X2 terdapat tagihan atas kegiatan pemeliharaan rutin sebesar yang telah diselesaikan oleh seorang rekanan, namun belum dibayar. Karena kegiatan rutin ini disatukan dalam kontrak pemeliharaan setahun maka pembayaran baru dilakukan pada 1 Maret 20X3 TanggalFinansialAnggaran 31 Des 20X2 Beban barang/jasa Beban yang masih harus dibayar Tidak dicatat 1 Mar 20X3 Beban yang masih harus dibayar Kas Belanja barang/jasa Estimasi Perubahan SAL

58 BEBAN DIBAYAR DIMUKA Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari rekening Kas dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah. Persediaan dan aset tetap sebenarnya beban dibayar dimuka, namun karakteristiknya khusus Contoh: –Beban Pegawai dibayar dimuka –Beban Barang dibayar dimuka –Uang muka kegiatan

59 BEBAN DIBAYAR DIMUKA Pembayaran 1 Januari 20X2 Rp. 40 Jt untuk 4 tahun. Pembayaran 1 Januari 20X2 Rp. 40 Jt untuk 4 tahun. 3 tahun diakui sebagai beban tahun 20X3-20X5 1 tahun sebagai Beban sewa Berakhir 31 Des 20X5 59 Sewa ruangan selama 4 tahun berakhir 31 Desember 20X5 Des. 20X2 10 Jt. 30 Jt. 3 tahun sebagai Aset (Beban dibayar dimuka)

60 BEBAN DIBAYAR DIMUKA Pada tanggal 1 Januari 20X2 dibayar sewa ruangan untuk ruang kantor unit SKPD dengan nilai sewa 40 juta untuk masa 4tahun. TanggalFinansialAnggaran 1 Januari 20X2 Beban sewa dibayar dimuka Kas Belanja barang/jasa Estimasi Perubahan SAL Des 20X2 Beban sewa Beban sewa dibayar dimuka Tidak dicatat 31 Des 20X3 Beban sewa Beban sewa dibayar dimuka Tidak dicatat

61 BEBAN LO CTA  AKRUAL  Beban LO =  Belanja tahun berjalan  +/+ Beban dibayar dimuka awal periode  -/- Beban dibayar dimuka akhir periode  -/- Beban yang masih harus dibayar awal periode  +/+ Beban yang masih harus dibayar akhir periode  Beban LO = Beban LRA – penurunan beban dibayar dimuka + kenaikan biaya yang masih harus dibayar.  Beban LO =  Belanja tahun berjalan  +/+ Beban dibayar dimuka awal periode  -/- Beban dibayar dimuka akhir periode  -/- Beban yang masih harus dibayar awal periode  +/+ Beban yang masih harus dibayar akhir periode  Beban LO = Beban LRA – penurunan beban dibayar dimuka + kenaikan biaya yang masih harus dibayar. 20X220X1Beban Belanja pegawai Beban dibayar dimuka Penurunan Beban yang masih harus dibayar Kenaikan Belanja LRA + penurunan beban dibayar dimuka – kenaikan beban yang masih harus dibayar

62 BIAYA PENYUSUTAN Penyusutan adalah alokasi biaya atas penggunaan aset tetap  penyesuaian nilai akibat pemanfaatan dari suatu aset. Metode penyusutan yang dapat digunakan: –Metode garis lurus –Metode saldo menurun ganda –Metode unit produksi Akumulasi Penyusutan disajikan sebagai pengurang aset di neraca. Beban penyusutan  identik dengan beban pemakaian aset tetap Beban penyusutan  beban LO tidak ada dalam LRA

63 REKONSILIASI DATA PENYUSUTAN Kenaikan akumulasi penyusutan = beban penyusutan jika dalam periode tersebut tidak terdapat penjualan / pelepasa aset. Rekonsiliasi data : akumulasi penyusutan awal periode +/+ beban penyusutan -/- akumulasi penyusutan aset yang dijual / dilepaskan = akumulasi penyusutan akhir periode Beban depresiasi = akumulasi penyusutan akhir periode – akumulai penyusutan awal periode + akumulasi penyusutan barang yang terjual

64 REKONSILIASI DATA ASET TETAP Dalam Akrual aset tetap akan dicatat dalam LRA sebagai belanja modal dan akan dicatat dalam siklus akuntansi sebagai penambah aset tetap. Dalam akhir periode harus dilakukan rekonsiliasi : Aset tetap akhir periode = Aset tetap awal + penambahan Penambahan = pembelian (belanja modal) + hibah aset dari pihak lain Pengurangan = penjualan aset tetap + aset yang dihibahkan kepada pihak lain + aset yang dihapuskan. Jika terjadi penjualan aset harus dihitung keuntungan atau kerugian penjualan aset = harga jual aset – (harga perolehan aset yang dijual – akumulasi depresiasi yang telah diakui). Jika aset dihapuskan juga haru dihitung keuntungan / kerugiannya. Jika nilai aset yang dihapuskan tidak nol maka akan muncul kerugian.

65 BIAYA PENYISIHAN PIUTANG Penyisihan piutang adalah penyisihan atas jumlah piutang yang kemungkinan tidak tertagih di masa depan. Aset merupakan manfaat masa depan yang akan mengalir ke entitas, sehingga jika piutang kemungkinan tidak dapat ditagih akan dilakukan penyisihan. Besarnya piutang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi yang mengacu regulasi yang ada. Penyisihan piutang hanya membuat nilai aset agar menceriminkan nilai yang dapat direalisasi, namun entitas tetap berupaya untuk melakukan penagihan atas piutang yang telah disisihkan. Untuk proses penghapusan piutang, mengikuti regulasi yang berlaku.

66 PENYUSUTAN DAN PENYISIHAN Pada 31 Desember 20X2, berdasarkan kebijakan akuntansi yang ditetapkan jumlah penyusutan tahun 20X2 sebesar dan penyisihan piutang sebesar TanggalFinansialAnggaran 31 Des 20X2 Beban penyusutan Akumulasi penyusutan Tidak dicatat 31 Des 20X3 Beban penyisihan piutang Akumulasi penyisihan piutang Tidak dicatat

67 PERSEDIAAN Persediaan dalam perlakuan akuntansi sebenarnya hampir sama dengan beban dibayar dimuka. Perbedaannya dalam penentuan persediaan yang dibebankan dalam satu periode didasarkan pada perhitungan secara fisik. Beban persediaan (barang) dalam LO merupakan beban penggunaan persediaan. Beban persediaan = persediaan awal + belanja barang persediaan (LRA) – persediaan akhir

68 PERSEDIAAN Pada 31 Desember 20X1, entitas memiliki saldo persediaan sebesar Selama peride 20X2 persediaan yang dibeli (3 Juli) sebesar Pada akhir periode, persediaan yang masih tersisa sebesar Persediaan yang terpakai = = Pada 31 Desember 20X1, entitas memiliki saldo persediaan sebesar Selama peride 20X2 persediaan yang dibeli (3 Juli) sebesar Pada akhir periode, persediaan yang masih tersisa sebesar Persediaan yang terpakai = = TanggalFinansialAnggaran 3 Juli 20X2 Persediaan Kas Belanja barang Estimasi Perubahan SAL DesBeban persediaan Persediaan Tidak ada jurnal

69 PENDAPATAN BUKAN KAS Pendapatan LO meliputi pendapatan yang diterima bukan dalam bentuk kas, misalnya Hibah dalam bentuk barang Hibah dalam bentuk jasa yang dapat diukur dengan andal. Pendapatan bukan kas, akan diakui sebagai pendapatan LO namun tidak diakui sebagai pendapatan LRA. Klasifikasi pendapatan mengikuti kententuan dalam kontrak pemberian barang/jasa dan bagan akun entitas. Untuk hibah dalam bentuk jasa, harus dipastikan bentuk dari jasa tersebut (terukur) dan manfaat yang dihasilkan dalam meningkatkan kinerja misal jasa perawatan gedung, jasa sewa gedung, jasa tenaga dokter.

70 PENDAPATAN BUKAN KAS Pada 3 Januari 20X2, entitas menerima hibah dari perusahaan swasta berupa 2 unit kendaraan untuk dinas pendidikan dengan nilai beserta service pemeliharaan kendaraan gratis selama 1 tahun dengan nilai jasa pemeliharaan sebesar TanggalFinansialAnggaran 3 Jan 20X2 Kendaraan Pendapatan hibah Tidak dicatat 3 Jan 20X2 Beban Pemeliharaan Pendapatan hibah

71 SURPLUS/DEFISIT PENJUALAN ASET Penjualan aset dalam LRA akan dicatat sebesar nilai kas yang diterima dari penjualan tersebut. Dalam LO transaksi tersebut akan dicatat debit kas, akumulasi depresiasi, kredit aset yang dijual, selisihnya akan dicatat sebagai kredit surplus penjualan aset (keuntungan) atau debit defisit penjualan aset (kerugian) Untuk pelepasan aset, akan diakui defisit pelepasan aset sebesar selisih nilai aset dan akumulasi depresiasi.

72 PENJUALAN ASET Pada 2 Januari 20X2, entitas melakukan penjualan peralatan dengan harga Berdasarkan catatan yang ada, nilai perolehan aset sebesar dan akumulasi depresiasi sebesar TanggalFinansialAnggaran 2 Januari 20X2 Kas Akumulasi Depresiasi Peralatan Surplus penjualan aset - LO Estimasi Perubahan SAL Pendapatan lain

73 PENJUALAN ASET Pada 2 Januari 20X2, entitas melakukan penjualan peralatan dengan harga Berdasarkan catatan yang ada, nilai perolehan aset sebesar dan akumulasi depresiasi sebesar TanggalFinansialAnggaran 2 Januari 20X2 Kas Akumulasi Depresiasi Defisit penjualan aset peralatan Estimasi Perubahan SAL Pendapatan lain

74 JURNAL PENGELUARAN & PENYELESAIAN KDP Pada 30 Desember 20X0 SKPD ABC melakukan pengeluaran untuk KDP berbentuk gedung sebesar 700juta. Pada 30 Desember 20X1 pengeluaran untuk pembangunan sebesar 500juta. Pada 30 Juni pengeluaran 300 juta dan gedung diserahterimakan dan mulai digunakan. Depresiasi 20 tahun. TanggalFinansialAnggaran 30/12/20X0KDP Belanja Modal Kas Estimasi Perubahan SAL /12/20X1KDP Belanja Modal Kas Estimasi Perubahan SAL /6/20X2KDP Belanja Modal Kas Estimasi Perubahan SAL /6/20X2Aset Tetap Tidak ada jurnal KDP /12/20X2Beban dep Tidak ada jurnal Ak. Dep

75 INVESTASI JANGKA PENDEK Pada 30 Maret 20X2, Pemerintah Kota Bengawan menempatkan dananya sebesar pada deposito berjangka 6 bulan dapat diperpanjang (ARO) di Bank Amarta, bunga 5%. Pada 30 September 20X2 diterima bunga deposito Deposito ini sampai akhir tahun belum dicairkan. TanggalFinansialAnggaran 30 MarInvesasi jangka pendek Tidak ada jurnal 20X2 Kas SepKas Estimasi Perubahan SAL X2 Pendapatan bunga – LO Pendapatan bunga – LRA DesPiutang Bunga X2 Pendapatan bunga – LO MarKsd Estimasi Perubahan SAL X3 Pendapatan bunga – LO Pendapatan bunga – LRA Piutang bunga

76 INVESTASI JANGKA PANJANG METODE EKUITAS Pada 1 Juli 20X2, Pemerintah Kota Bengawan mengambilalih investasi sebuah perusahaan swasta (PT. Lawu) menjadi BUMD dengan nilai investasi dengan kepemilikan Pemda sebesar 60%. Selama tahun 20X2 PT. Lawu menghasilkan laba sebesar , hak Pemda dan membagikan dividen pada 25 Des sebesar juta, yang menjadi hak Pemda TanggalFinansialAnggaran 1 JuliInvesasi jangka panjang Pengeluaran Pembiayaan Kas Estimasi Perubahan SAL DesKas Estimasi Perubahan SAL Investasi jangka panjang Pendapatan dividen -LRA DesInvestasi jangka panjang Tidak ada jurnal Pendapatan investasi – LO

77 INVESTASI JANGKA PANJANG PENJUALAN Pada 1 Juli 20X5 nilai investasi di BUMD di neraca sebesar Pemda menjual 20%nya dengan harga (asumsi telah dilakukan pencatatan atas pengakuan laba sampai dengan semester tersebut. TanggalFinansialAnggaran 1 JuliKas Estimasi Perubahan SAL Investasi jangka panjang Penerimaan pembiayaan dari penjualan investasi Surplus penjualan investasi

78 NERACA KOMPARATIF NERACA ASET20X020X1KEWAJIBAN DAN EKUITAS20X020X1 Kas Pendapatan sewa diterima dimuka Piutang Pendapatan pajak diterima dimuka Persediaan Utang biaya gaji Biaya dibyr dimuka Utang jangka panjang Aset tetap Utang bunga - 20 Akumulasi dep (200) (300) Ekuitas Bangunan net Investasi non per Total Aset Total kewajiban dan ekutias

79 LAPORAN REALISASI ANGGARAN LRA20X1 Pendapatan transfer - LRA Pendapatan pajak - LRA Pendapatan sewa 500 Pendapatan investasi 200 Total Pendapatan Belanja Belanja gaji Belanja barang dan jasa Belanja bansos 400 Belanja hibah 300 Belanja bunga 100 Belanja modal Total belanja Pembiayaan Penggunaan SAL 400 Pembelian investasi (600) Penerimaan utang jangka panjang 300 Pembiayaan netto 100 Total kewajiban dan ekutias 580

80 LAPORAN OPERASIONAL LOLRALO Pendapatan transfer - LRA Pendapatan pajak - LRA Pendapatan sewa Pendapatan investasi Pendapatan hibah aset500 Total Pendapatan Beban Beban gaji Beban barang dan jasa2, Beban bansos400 Beban hibah300 Beban bunga Beban depresiasi100 Total belanja Total surplus LO 1.430

81 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas 31 Desember 20X Surplus LO Ekuitas 31 Desember 20X15.530

82 KESIMPULAN PENYESUAIAN CTA - AKRUAL  Pendapatan transfer LO = Pendapatan transfer LRA  tidak ada item akrual di Neraca   Pendaptan pajak LO = Pendapatan pajak LRA + peningkatan piutang pajak – peningkatan pajak dibayar dimuka = =3.100  Pendapatan sewa LO = Pendapatan sewa LRA – peningkatan pendapatan sewa diterima dimuka = 500 – 100 = 400  Pendapatan investasi LO = Pendapatan investasi LRA + kenaikan investasi – pembiayaan investasi = – 600 = 250.  Pendapatan hibah aset LO = Kenaikan nilai aset tetap – Belanja Modal + penjualan aset  Pendapatan transfer LO = Pendapatan transfer LRA  tidak ada item akrual di Neraca   Pendaptan pajak LO = Pendapatan pajak LRA + peningkatan piutang pajak – peningkatan pajak dibayar dimuka = =3.100  Pendapatan sewa LO = Pendapatan sewa LRA – peningkatan pendapatan sewa diterima dimuka = 500 – 100 = 400  Pendapatan investasi LO = Pendapatan investasi LRA + kenaikan investasi – pembiayaan investasi = – 600 = 250.  Pendapatan hibah aset LO = Kenaikan nilai aset tetap – Belanja Modal + penjualan aset

83 KESIMPULAN PENYESUAIAN CTA - AKRUAL  Beban gaji = Belanja gaji + kenaikan utang gaji = =  Beban barang dan jasa = belanja barang + penurunan persediaan + penurunan biaya dibayar dimuka = =  Beban bansos = Belanja bansos LRA  Beban hibah = Belanja hibah LRA  Beban bunga = belanja bunga + keniakan utang bunga = = 120  Beban depresiasi = akumulasi depresiasi akhir – akumulasi depresiasi awal + akumulasi depresiasi aset yang dijual = 300 – 200 = 100  Beban gaji = Belanja gaji + kenaikan utang gaji = =  Beban barang dan jasa = belanja barang + penurunan persediaan + penurunan biaya dibayar dimuka = =  Beban bansos = Belanja bansos LRA  Beban hibah = Belanja hibah LRA  Beban bunga = belanja bunga + keniakan utang bunga = = 120  Beban depresiasi = akumulasi depresiasi akhir – akumulasi depresiasi awal + akumulasi depresiasi aset yang dijual = 300 – 200 = 100

84 KESIMPULAN PENYESUAIAN CTA - AKRUAL  Beban LO  Belanja yang disesuaikan dengan akrual  beban yang masih harus dibayar dan beban dibayar dimuka  Beban yang belum dicatat  penyusutan, penyisihan, defisit penjualan / pelepasan aset  Pendapatan LO  Pendapatan LRA disesuaikan dengan akrual  pendapatan diterima dimuka dan pendapatan yang masih harus diterima  Pendapatan yang belum dicatat  hibah, surplus penjualan aset.  Beban LO  Belanja yang disesuaikan dengan akrual  beban yang masih harus dibayar dan beban dibayar dimuka  Beban yang belum dicatat  penyusutan, penyisihan, defisit penjualan / pelepasan aset  Pendapatan LO  Pendapatan LRA disesuaikan dengan akrual  pendapatan diterima dimuka dan pendapatan yang masih harus diterima  Pendapatan yang belum dicatat  hibah, surplus penjualan aset.


Download ppt "GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010) GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google