Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH dan BEA MATERAI.  Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  Dirubah dengan Undang-Undang.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH dan BEA MATERAI.  Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  Dirubah dengan Undang-Undang."— Transcript presentasi:

1 PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH dan BEA MATERAI

2  Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  Dirubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  Diganti dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3 Definisi  Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan

4 enny, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah Peranan PAD dalam APBD: Provinsi: 51% Kabupaten/Kota: 7% 2.Basis pajak daerah sangat terbatas. Jenis pungutan daerah yang memenuhi kriteria pajak daerah memiliki potensi yang relatif kecil. 3. Daerah diberi kewenangan yang besar untuk memungut PDRD ”open-list” 4.Pengawasan pungutan daerah kurang efektif.  Sistem pengawasan bersifat ”Represif”  Tidak ada sanksi bagi yang melanggar. KONDISI DI AWAL ERA OTONOMI DAERAH LATAR BELAKANG

5 enny, Daerah berlomba-lomba menambah jenis pungutan daerah untuk meningkatkan PAD 2. Timbul banyak Pungutan Daerah yang ’bermasalah’:  Perda bertentangan dengan peraturan per-UU-an  Perda bertentangan dengan kepentingan umum  Perda yang sudah dibatalkan tetap dipungut  Pungutan didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah  Pungutan tanpa dasar hukum 3. Dampak:  Kepastian hukum kurang  Memberikan beban berlebihan bagi masyarakat  Menghambat kegiatan investasi di daerah LATAR BELAKANG IMPLIKASI DI DAERAH

6 enny, Memperbaiki sistim pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Penguatan perpajakan daerah (local taxing empowerment) 3.Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah 4. Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. TUJUAN PERUBAHAN UU PDRD

7 enny, 2008 ALASAN HUKUM  Diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk menyesuaikan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang PEMDA sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU PEMDA dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. a.UU PDRD berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 b.Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah sampai 31 Desember 2013 sepanjang belum ada Perda terkait. c.Pengalihan BPHTB sebagai Pajak Daerah setelah 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. d.Ketentuan mengenai Pajak Rokok mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

8 enny, 2008 No.TUJUANUU 28/2009 1Sistim Pemungutan 1. Mengubah sistim pemungutan pajak dan retribusi daerah. 2Local Taxing Power2.Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah 3.Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah 4.Menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah 5.Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah 3Sistim Pengawasan6.Mengubah sistim pengawasan. 7.Mengenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan PDRD 4Sistim Pengelolaan8.Bagi Hasil Pajak Provinsi 9.Earmarking 10.Insentif Pemungutan POKOK-POKOK PERUBAHAN

9 enny, 2008 SISTIM PEMUNGUTAN UU 34/2000UU 28/2009 Open-List: 1. Provinsi boleh menambah jenis retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU. 2. Kabupaten/Kota boleh menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU. Closed List: 1. Daerah tidak boleh memungut pajak daerah selain yang ditetapkan dalam UU. 2. Daerah tidak boleh memungut retribusi daerah selain yang tercantum dalam UU dan PP.

10 enny, 2008 PAJAK DAERAH PAJAK PROVINSI : a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e.Pajak Rokok. PAJAK KABUPATEN/KOTA : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

11 enny, 2008 PAJAK PROPINSIUU 28/ Pajak Kendaraan Bermotor Termasuk kendaraan pemerintah (Pusat & Daerah) 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Termasuk kendaraan pemerintah (Pusat & Daerah) PERLUASAN OBJEK PAJAK PAJAK KABUPATEN/KOTAUU BARU 1.Pajak RestoranTermasuk katering/jasa boga (sebelumnya PPN) 2.Pajak HiburanTermasuk permainan golf dan bowling.

12 enny, 2008 RETRIBUSI DAERAHUU 28/ Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Termasuk kendaraan di air 2.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Termasuk pemeriksaan alat-alat penanggulangan kebakaran dan keselamatan jiwa 3. Retribusi Ijin GangguanTermasuk berbagai retribusi yang terkait dengan lingkungan PERLUASAN OBJEK RETRIBUSI

13 enny, 2008 PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH DaerahUU 34/2000UU 28/2009 Propinsi 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok

14 enny, 2008 DaerahUU 34/2000UU 28/2009 Kabupaten/ Kota 1.Pajak Hotel 2.Pajak Restoran 3.Pajak Hiburan 4.Pajak Reklame 5.Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C 1.Pajak Hotel 2.Pajak Restoran 3.Pajak Hiburan 4.Pajak Reklame 5.Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 8.Pajak Air Tanah 9.Pajak Sarang Burung Walet 10. PBB Pedesaan & Perkotaan 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH

15 enny, 2008 UU 34/2000UU 28/ Pelayanan Kesehatan 2.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3.Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Capil 4.Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat 5.Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 6.Retribusi Pelayanan Pasar 7.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 8.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 9.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 10.Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.Retribusi Persampahan/Kebersihan 3.Retribusi KTP dan Akte Capil 4.Retribusi Pemakaman 5.Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 6.Retribusi Pelayanan Pasar 7.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 11. Retribusi Penyedotan Kakus 12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair 13. Retribusi Pelayanan Pendidikan 14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Retribusi Jasa Umum PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI DAERAH

16 enny, 2008 UU 34/2000UU 28/ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 3.Retribusi Tempat Pelelangan 4.Retribusi Terminal 5.Retribusi Tempat Khusus Parkir 6.Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa 7.Retribusi Rumah Potong Hewan 8.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 9.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 10.Retribusi Penyeberangan di Air 11.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 1.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 3.Retribusi Tempat Pelelangan 4.Retribusi Terminal 5.Retribusi Tempat Khusus Parkir 6.Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa 7.Retribusi Rumah Potong Hewan 8.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 9.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 10.Retribusi Penyeberangan di Air 11.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah RETRIBUSI JASA USAHA

17 enny, 2008 UU 34/2000UU 28/ Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3.Retribusi Izin Gangguan 4.Retribusi Izin Trayek 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3. Retribusi Izin Gangguan 4. Retribusi Izin Trayek 5.Retribusi Izin Usaha Perikanan RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

18 enny, 2008 No. PAJAK PROPINSI UU-34/2000UU 28/2009 1PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  KB Pribadi (Pertama)  KB Pribadi (Kedua, dst)  KB Umum/Pem/TNI/POLRI  Alat Berat 5% 10% 1% - 2% 2% - 10% 0,5% - 1% 0,1% - 0,2% 2BEA BALIK NAMA KEND BERMOTOR  Penyerahan Pertama  Penyerahan Kedua, dst  Alat Berat (Penyerahan I)  Alat Berat (Penyerahan II,dst) 10%20% 1% 0,75% 0,075% 3PAJAK BAHAN BAKAR KEND BERMOTOR5%10%** 4PAJAK AIR PERMUKAAN20%10% 5PAJAK ROKOK-10% **Tarif PBB-KB yang ditetapkan dalam Perda dapat diubah dengan Perpres (dalam jangka waktu 3 tahun) TARIF MAKSIMUM PROVINSI

19 enny, 2008 PAJAK KABUPATEN/KOTA UU-34/2000UU 28/ Pajak Hotel10% 2. Pajak Restoran10% 3. Pajak Hiburan35%75% 4. Pajak Reklame25% 5. Pajak Penerangan Jalan10% 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 20%25% 7. Pajak Parkir20%30% 8. Pajak Air Tanah20% 9. Pajak Sarang Burung Walet-10% 10. BPHTB-5% 11. PBB Pedesaan & Perkotaan-0,3% TARIF MAKSIMUM KAB/KOTA

20 enny, 2008 NoTarifUU 34/2000UU 28/2009 1Pajak ProvinsiDitetapkan dengan PP (diberlakukan seragam di seluruh Indonesia) Ditetapkan dengan Perda (tidak boleh melampaui UU) 2Pajak Kabupaten/Kota Ditetapkan dengan Perda (tidak boleh melampaui UU) Ditetapkan dengan Perda (tidak boleh melampaui UU) 3Retribusi DaerahDitetapkan dengan Perda (sesuai prinsip dan sasaran penetapan tarif untuk masing-masing golongan retribusi) Ditetapkan dengan Perda (sesuai prinsip dan sasaran penetapan tarif untuk masing-masing golongan retribusi) PENETAPAN TARIF

21 enny, 2008 No.UU 34/2000UU 28/2009 1Pengawasan bersifat : REPRESIF Pengawasan bersifat : - PREVENTIF - KOREKTIF 2 Pembatalan oleh Mendagri dengan pertimbangan Menkeu. Pembatalan oleh Presiden, o diusulkan oleh Mendagri o berdasarkan rekomendasi Menkeu. PENGAWASAN

22 enny, 2008 No. UU 34/2000UU 28/ Tidak mengatur sanksi.Mengatur sanksi, berupa: o Penundaan, atau o Pemotongan dana perimbangan SANKSI

23 enny, 2008 JENIS PAJAKUU 34/2000 UU 28/2009 ProvinsiKab/KotaProvinsiKab/Kota 1. PKB70%30%70%30% 2. BBN-KB70%30%70%30% 3. PBB-KB30%70%30%70% 4.Pajak Rokok--30%70% 5. Pajak Air Permukaan 30%70%50% 20%* 50% 80%* *) untuk air permukaan yang berada hanya pada 1 kabupaten/kota BAGI HASIL PAJAK PROVINSI

24 enny, 2008 JENIS PAJAKPenerimaan PorsiPeruntukan 1. PKBMinimal 10% Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. 2. Pajak RokokMinimal 50% Pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. 3. Pajak Penerangan Jalan SebagianPenyediaan penerangan jalan. EARMARKING (PENGELOLAAN)

25 enny, 2008 No.UU 34/2000PP 65/2001UU 28/ Biaya Pemungutan Pajak Daerah maksimum 5% Insentif Pemungutan diberikan kepada instansi yang memungut PDRD atas dasar kinerja tertentu. 2.Ditetapkan dalam APBD 3.Diatur lebih lanjut dalam PP INSENTIF PEMUNGUTAN

26 enny, 2008 No.Jenis Pajak DaerahTanggal Berlaku 1 UU 28/ BPHTB PBB Pedesaan & Perkotaan Pajak Rokok MASA BERLAKU

27 enny, 2008 No.Produk Hukum TentangKeterangan PP Sistim pemungutan pajak daerah Tatacara pemberian insentif pemungutan PDRD Penetapan retribusi daerah tambahan 2010 Sesuai kebutuhan PMK Tatacara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok Badan atau perwakilan internasional yang dikecualikan sebagai subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan Badan atau perwakilan internasional yang dikecualikan sebagai subjek BPHTB Tatacara pelaksanaan sanksi pelanggaran ketentuan PDRD PermendagriNilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)Setiap tahun 9PB Menkeu & Mendagri Tahapan pengalihan PBB Perdesaan & Perkotaan dan BPHTB menjadi pajak daerah 2010 PERATURAN PELAKSANA

28 enny, Menjamin ketersediaan anggaran untuk : a. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta a. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; peningkatan moda dan sarana transportasi umum; b. meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan b. meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum dalam rangka pengawasan penegakan hukum dalam rangka pengawasan peredaran rokok illegal. peredaran rokok illegal. 2. Meningkatkan kepastian hukum. 3. Meningkatkan pelayanan publik  Masyarakat tidak dipungut secara berlebihan dipungut secara berlebihan 4.Menciptakan iklim investasi yang kondusif (business friendly). IMPLIKASI SOSIAL & EKONOMI


Download ppt "PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH dan BEA MATERAI.  Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  Dirubah dengan Undang-Undang."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google