Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Environmental Law Enforcement Wahyu Yun Santosa DEFINITION OF ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT: APPLICATION LEGAL GOVERNMENTAL POWERS TO ENSURE COMPLIANCE.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Environmental Law Enforcement Wahyu Yun Santosa DEFINITION OF ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT: APPLICATION LEGAL GOVERNMENTAL POWERS TO ENSURE COMPLIANCE."— Transcript presentasi:

1

2 Environmental Law Enforcement Wahyu Yun Santosa

3 DEFINITION OF ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT: APPLICATION LEGAL GOVERNMENTAL POWERS TO ENSURE COMPLIANCE WITH ENVIRONMENTAL PROVISIONS BY MEANS OF : ADMINISTRATIVE SUPERVISION ADMINISTRATIVE MEASURES CRIMINAL INVESTIGATION CRIMINAL MEASURES CIVIL ACTION PREVENTION - CORRECTION - REPRESSION NGO HAVE SUPPORTIVE ROLE

4 PENAATAN SUKARELA Konsultasi & Bantuan Teknis Bg Peningkatan Kinerja PEDAL (Karena Ketidaktahuan & Garing) TEGURAN/PERINGATAN (GARING BERLANJUT) AUDIT WAJIB PAKSAAN PEMERINTAHAN PEN- CABUTAN IZIN U/K PIRAMIDA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRASI

5 PAKSAAN PEMERINTAHAN PENCABUTAN IZIN USAHA ATAU KEGIATAN OLEH PEJABAT PEMBERI IZIN SANKSI ADMINISTRASI GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA PIHAK KETIGA DAPAT MENGAJUKAN PAKSAAN PEM. AUDIT LINGKUNGAN HIDUP PELANGGARAN TERTENTU dan atau SERIUS Dapat diusulkan oleh KEPALA DAERAH dan PIHAK YG BERKEPENTINGAN 1. Mencegah dan mengakhiri terjadinya PELANGGARAN 2. Menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu PELANGGARAN 3. Melakukan tindakan PENYELAMATAN PENANGGULANGAN dan/atau PEMULIHAN atas beban biaya PENANGGUNGJAWAB usaha dan/atau kegiatan (Dapat diganti sejumlah uang tertentu) 1. Audit Lingkungan SUKARELA 2. Audit Lingkungan WAJIB 3. Dapat ditunjuk PIHAK KETIGA sbg AUDITOR apbl pengusaha tidak melaksanakan perintah

6 INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI IZIN (Pemberian atau Penolakan) PERSYARATAN & KEWAJIBAN DALAM IZIN (Referensi TATA RUANG, AMDAL, UKL & UPL, BAKU MUTU LINGKUNGAN, atau Kreasi Pejabat TUN) Keberadaan PEJABAT PENGAWAS LH MEKANISME PENGAWASAN SANKSI ADMINISTRASI: 1. Audit Lingkungan Wajib 2. Paksaan Pemerintahan 3. Pencabutan Izin

7 4 SYARAT PHL ADMINISTRASI 1.LEGITIMASI BAGI PEJABAT UNTUK BERTINDAK 2.BASIS YURIDIS 3.DESCRESSIONARE OF POWER 4.PENGENAAN SANKSI KUMULATIF TIDAK TERBENTUR ASAS HUKUM NEBIS IN IDEM

8 SENGKETA LINGKUNGAN (Environmental Dispute) Adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup Merupakan DEFINISI HUKUM, sedangkan konflik lebih sebagai DEFINISI EKO-SOSIAL Konflik mengandung substansi dan spektrum yang lebih luas daripada sengketa Dalam sengketa selalu berhadapan antara dua pihak atau lebih sebagai PENGGUGAT dan TERGUGAT

9 Perbuatan Melawan Hukum (PMH) BERUPA PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN (Pasal 34 UUPLH jo 1365 BW PENYELESAIAN SENGKETA LH DI PENGADILAN (PERDATA) Hak Masyarakat Mengajukan Gugatan (Class Action) Hak Organisasi LH Mengajukan Gugatan (Legal Standing) TANGGUNG JAWAB MUTLAK (Strict Liability) TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN PADA PRINSIP KESALAHAN (Liability based on fault) Harus memenuhi Persyaratan PASAL 38 UUPLH Unsur Kesalahan Tidak Perlu dibuktikan oleh Pihak Penggugat Pada kegiatanTertentu (Pasal 35) Diatur pengecualiannya 1.Class members cukup banyak 2.Ada kesamaan fakta/peristiwa 3.Kesamaan jenis tuntutan 4.Representatif dan jujur (Lihat Juga PERMA No. 01/2002) POKOK GUGATAN BUKAN GANTI KERUGIAN

10 POLLUTER PAYS PRINCIPLE PASAL 34 UUPLH PENCEMAR/PERUSAK LH WAJIB: 1. Membayar Ganti Kerugian Kepada Penderita 2. Melakukan Tindakan Hukum Tertentu: - Memulihkan Fungsi Lingkungan - Memasang atau Memperbaiki Alat - Menghilangkan atau Memusnahkan Penyebab Timbulnya Pencemaran 3. Hakim Dapat Menetapkan Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom) atas Setiap Hari Keterlambatan Penyelesaian Tindakan Tertentu

11 STRICT LIABILITY Menurut Pasal 35 UUPLH Pencemar Bertanggung Jawab Mutlak Apabila: 1. Usaha dan atau kegiatannya berdampak penting; 2. Menggunakan Bahan Beracun Berbahaya dalam proses produksinya; atau 3. Menghasilkan limbah B-3 Pengecualian, Apabila Karena Adanya: 1. Bencana Alam atau Peperangan; 2. Keadaan Terpaksa Di Luar Kemampuan Manusia; 3. Tindakan Pihak Ketiga Yang Menyebabkan Terjadinya Pencemaran.

12 PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR LITIGASI (IN COURT)  Proses: Panjang, costly, time consuming  Penekanan pada: facts; precedents; procedures; argument  Mekanisme: tidak sederhana dan rumit  Aparat: Belum siap? (hakim dan pengacara)  Dukungan: Kelangkaan data/informasi;  Output: Winner and looser (citra pihak-pihak bersengketa jatuh)  Sering dihadapkan pada ketidakpastian putusan  Benturan alat bukti pada kerahasiaan ‘perusahaan’

13 DELIK MATERIEL DELIK FORMAL DELIK UU 23/97 PASAL 41 PASAL 42 PASAL 43 PASAL 44 TINDAK PIDANA KORPORASI “ AKIBAT ” Adanya Pencemaran dan/atau Perusakan LH PASAL 46 PASAL 47 “ PERBUATAN ” Yg Dilakukan Melanggar Ketentuan PUU yang berlaku Adanya “Perbuatan” yg dilakukan cukup untuk menuntut Tindak Pidana Yg Dilakukan Oleh atau Atas Nama Badan Hukum, Yayasan atau Organisasi Lain Adanya “Akibat” Perlu Dibuktikan

14 PASAL 1 ANGKA 12 PEN- CEMARAN LH MASUKNYA atau DIMASUKKANNYA Shg KUALITAS LH TURUN sampai ke TINGKAT TERTENTU 1. Mahluk Hidup 2. Zat 3. Energi dan/atau 4. Komponen lain KE DALAM LH OLEH KEGIATAN MANUSIA Sesuai Dengan PERUNTUKANNYA YANG MENYEBABKAN LH TIDAK BERFUNGSI LAGI

15 PASAL 1 ANGKA 14 PE- RUSAKAN LH TINDAKAN Menimbulkan PERUBAHAN LANGSUNG atau TDK LANGSUNG Terhadap Sifat FISIK &/atau HAYATINYA YANG MENYEBABKAN LINGKUNGAN HIDUP TIDAK BERFUNGSI LAGI dalam menunjang Pembangunan Berkelanjutan

16 SANKSI PIDANA 1. Memperhatikan Asas SUBSIDIARITAS (ULTIMUM REMIDIUM) 2. Sanksi Pidana Digunakan Apabila a. Sanksi Administrasi Tidak Efektif b. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan Tidak Efektif; atau c. Penyelesaian di Pengadilan Tidak Efektif d. Kesalahan Pelaku Relatif Besar dan Berat e. Timbul Keresahan di masyarakat f. Menimbulkan Orang Sakit g. Menyebabkan Orang Meninggal Dunia 3. Ada Bukti Permulaan Cukup 4. Pelaku Pencemaran dan/atau Perusakan Jelas


Download ppt "Environmental Law Enforcement Wahyu Yun Santosa DEFINITION OF ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT: APPLICATION LEGAL GOVERNMENTAL POWERS TO ENSURE COMPLIANCE."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google