Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

A. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL Pada abad ke-16 dan 17, berturut-turut kekuasaan kolonial Barat telah datang ke Indonesia dengan tujuan mencari.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "A. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL Pada abad ke-16 dan 17, berturut-turut kekuasaan kolonial Barat telah datang ke Indonesia dengan tujuan mencari."— Transcript presentasi:

1

2 A. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL Pada abad ke-16 dan 17, berturut-turut kekuasaan kolonial Barat telah datang ke Indonesia dengan tujuan mencari laba sebesar-besarnya.. Di mana-mana mereka memaksakan monopoli di bidang perdagangan. Mereka juga menjalankan kebijakan- kebijakan ekonomi yang pada umumnya sangat merugikan rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan itu terbagi dalam beberapa massa pemerintahan:

3  1. massa pemerintahan VOC ( )  2. massa pemerintahan inggris (1811–1816)  3. massa pemerintahan kolonial belanda (johanes van de bosch)

4  1. Sistem Penyerahan Wajib oleh VOC Dengan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh VOC, maka kongsi dagang yang sering disebut Kompeni ini berkembang dengan cepat. Kedudukan Portugis mulai terdesak, dan bendera Kompeni mulai berkibar. Kompeni mengikat raja-raja kita dengan berbagai perjanjian yang merugikan. Makin lama Kompeni makin berubah menjadi kekuatan yang tidak hanya berdagang, tetapi ikut mengendalikan pemerintahan di Indonesia.

5 2. Sistem Kerja Wajib (Kerja Rodi)  Setelah lebih kurang 200 tahun berkuasa, akhirnya VOC (Kompeni) mengalami kemunduran dan kebangkrutan. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dalam tubuh VOC itu sendiri maupun faktor eksternal di luar VOC yang menggrogoti keberadaan VOC.  Faktor Internal yang menyebabkan kemerosotan VOC 1. Banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi. 2. Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas.

6 Faktor Eksternal yang menyebabkan merosotnya VOC 1. Meletusnya refolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis dibawah pimpinan Napoleon Bonaparte. 2. Reaksi penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga.

7  Sejak Belanda jatuh ketangan Prancis pada tahun 1795, Belanda diubah namanya menjadi republik Bataaf dan diperintah oleh Louis Napoleon. Daendels menerapkan system kerja paksa (rodi). Langkah-langkah yang di tempuh daendels. 1. Menarik orang-orang Indonesia untuk dijadikan tentara. 2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 3. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. 4. Membangun benteng-benteng. 5. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan, yang panjangnya km.

8  Di samping kerja wajib, untuk memperoleh dana guna menghadapi Inggris, Daendels melakukan beberapa cara, antara lain sebagai berikut. 1. Melaksanakan contingenten stelsel, yaitu pajak yang harus dibayar oleh rakyat dengan menyerahkan hasil bumi. 2. Menetapkan verplichte leverentie, yaitu kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditetapkan. 3. Melaksanakan preanger stelsel, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada rakyat Priangan untuk menanam kopi. 4. Menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta asing, seperti kepada Han Ti Ko seorang pengusaha Cina. akibat tindakannya menjual tanah milik negara kepada pengusaha swasta asing, berarti ia telah melanggar undang-undang negara. Oleh karena itu, pemerintah Belanda memanggil pulang Daendels ke negeri Belanda.

9  1. massa pemerintahan VOC ( )  2. massa pemerintahan inggris (1811–1816)  3. massa pemerintahan kolonial belanda (johanes van de bosch)

10  1. Sistem Penyerahan Wajib oleh VOC Dengan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh VOC, maka kongsi dagang yang sering disebut Kompeni ini berkembang dengan cepat. Kedudukan Portugis mulai terdesak, dan bendera Kompeni mulai berkibar. Kompeni mengikat raja-raja kita dengan berbagai perjanjian yang merugikan. Makin lama Kompeni makin berubah menjadi kekuatan yang tidak hanya berdagang, tetapi ikut mengendalikan pemerintahan di Indonesia.

11 2. Sistem Kerja Wajib (Kerja Rodi)  Setelah lebih kurang 200 tahun berkuasa, akhirnya VOC (Kompeni) mengalami kemunduran dan kebangkrutan. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dalam tubuh VOC itu sendiri maupun faktor eksternal di luar VOC yang menggrogoti keberadaan VOC.  Faktor Internal yang menyebabkan kemerosotan VOC 1. Banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi. 2. Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas.

12 Faktor Eksternal yang menyebabkan merosotnya VOC 1. Meletusnya refolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis dibawah pimpinan Napoleon Bonaparte. 2. Reaksi penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga.

13  Sejak Belanda jatuh ketangan Prancis pada tahun 1795, Belanda diubah namanya menjadi republik Bataaf dan diperintah oleh Louis Napoleon. Daendels menerapkan system kerja paksa (rodi). Langkah-langkah yang di tempuh daendels. 1. Menarik orang-orang Indonesia untuk dijadikan tentara. 2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 3. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. 4. Membangun benteng-benteng. 5. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan, yang panjangnya km.

14  Di samping kerja wajib, untuk memperoleh dana guna menghadapi Inggris, Daendels melakukan beberapa cara, antara lain sebagai berikut. 1. Melaksanakan contingenten stelsel, yaitu pajak yang harus dibayar oleh rakyat dengan menyerahkan hasil bumi. 2. Menetapkan verplichte leverentie, yaitu kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditetapkan. 3. Melaksanakan preanger stelsel, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada rakyat Priangan untuk menanam kopi. 4. Menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta asing, seperti kepada Han Ti Ko seorang pengusaha Cina. akibat tindakannya menjual tanah milik negara kepada pengusaha swasta asing, berarti ia telah melanggar undang-undang negara. Oleh karena itu, pemerintah Belanda memanggil pulang Daendels ke negeri Belanda.

15  Kepemimpinan Daendels digantikan oleh Jasse. Pemerintah jassens mewarisi situasi keamanan dan ekonomi yang sangat buruk dan dibayang-bayangi ancaman Inggris sewaktu-waktu. Pada bulan Agustus 1811 Inggris mendarat di Batavia dipimpin Lord Minto. Belanda melakukan perlawanan terhadap Inggris, tetapi tidak berhasil. Akibat serangan Inggris tersebut Belanda menyerah dan akhirnya menandatangani Kapitulasi Tuntang 11 September  Isi Perjanjian Tuntang: 1. Seluruh kekuatan militer Belanda yang ada dikawasan Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris. 2. Hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris. 3. Pulau Jawa, Madura dan semua pangkalan Belanda diluar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris.  Isi Perjanjian Tuntang tersebut membawa pengaruh langsung bagi bangsa Indonesia, yaitu wilayah Nusantara diserahkan kepada EIC (Inggris) yang bermarkas di Calcuta India. Akibat Kapitulasi Tuntang tersebut Indonesia jatuh ke tangan Inggris.

16  Setelah Inggris berhasil menguasai Indonesia kemudian memerintahkan Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia dan memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober  Kebijaksanaan Raffles selama memerintah di Indonesia: 1. Di bidang ekonomi 2. Di bidang pemerintahan pengadilan dan sosial 3. Di bidang ilmu pengetahuan

17  1. Di bidang ekonomi 1) Menghapus segala kebijakan Daendels, seperti contingenten/pajak/penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah (landrente). 2) Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Namun upaya Raffles dalam penerapan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena: 1) Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah, karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. 2) Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanahpetani. 3) Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles 4) Masyarakat desa belum mengenal sistem uang.

18 2. Di bidang pemerintahan pengadilan dan sosial  Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berupa: 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan termasuk Jogjakarta dan Surakarta. 2. Masing-masing karesidenan mempunyai badan pengadilan. 3. Melarang perdagangan budak.

19 3. Di bidang ilmu pengetahuan Dalam bidang pengetahuan, Raffles menetapkan kebijakan berupa: 1. Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. 2. Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia Arnoldi. 3. Raffles menulis buku “History of Java” dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor sebagai kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia bahkan dari berbagai penjuru dunia.

20 Pemerintahan Raffles tidak berlangsung lama sebab Pemerintahan Napoleon di Prancis pada tahun 1814 jatuh. Akibat berakhirnya kekuasan Louis Napoleon 1814, maka diadakan Konferensi London. Isi Konferensi London antara lain: 1. Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dahulu direbut Inggris. 2.Penyerahan Indonesia oleh Inggris kepada Belanda berlangsung tahun Jhon Fendall diberi tugas oleh pemerintah Inggris untuk menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda.

21 3. Massa pemerintahan kolonial belanda (johanes van de bosch) Kekosongan keuangan Belanda yang disebabkan oleh perang kemerdekaan dari Belgia maupun perang Diponegoro, mendorong Belanda untuk menciptakan suatu sistem yang dapat menghasilkan keuntungan dalam bidang ekonomi/keuangan bagi Belanda. Pada masa kepemimpinan Johanes Van Den Bosch Belanda memperkenalkan culturstelsel atau caltivitaion system (tanam paksa). Sistem tanan paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa.

22 a. Aturan sistem tanam paksa 1) Setiap penduduk wajib menyerahkan seperlima dari lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor. 2) Tanah yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. 3) Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat. 4) Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi atau kurang lebih 3 bulan. 5) Mereka yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari atau seperlima tahun di perkebunan pemerintah. 6) Jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah (jika bukan akibat kesalahanpetani). 7) 7) Pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa.

23 b. Pelaksanaan tanam paksa Dalam kenyataannya, pelaksanaan cultur stelsel banyak terjadi penyimpangan, karena berorientasi pada kepentingan imperialis, di antaranya: 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi seperlima tanah garapan, apalagi tanahnya subur. 2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. 3. Rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. 4. Waktu pelaksanaan tanaman ternyata melebihi waktu tanam padi (tiga bulan) sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan yang terus-menerus. 5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. 6. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat/petani.

24 c. Akibat tanam paksa 1) Bagi Belanda Bagi Belanda tanam paksa membawa keuntungan melimpah, di antaranya: a) Kas Belanda menjadi surplus (berlebihan). b) Belanda bebas dari kesulitan keuangan. 2) Bagi Indonesia

25  Akibat adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa, maka membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia, yaitu: a) Banyak tanah yang terbengkalai, sehingga panen gagal. b) Rakyat makin menderita. c) Wabah penyakit merajalela. d) Bahaya kelaparan yang melanda Cirebon memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. e) Kelaparan hebat di Grobogan, sehingga banyak yang mengalami kematian dan menyebabkan jumlah penduduk menurun tajam.

26 d. Penentangan tanam paksa Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Orang yang menentang tanam paksa terdiri dari: 1) Golongan pendeta Golongan ini menentang atas dasar kemanusiaan. Adapun tokoh yang mempelopori penentangan ini adalah Baron Van Hovel. 2) Golongan liberal Golongan liberal terdiri dari pengusaha dan pedagang, diantaranya: a) Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli yang menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. b) Frans Van de Pute dengan mengarang buku berjudul Suiker Constracten (Kontrak Kerja).

27 e. Penghapusan pelaksanaan tanam paksa secara bertahap Di Sumatra Barat,sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847, ketika penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa untuk menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Begitu juga di Jawa, pelaksanaan system tanam paksa ini dilakukan melalui jaringan birokrasi lokal. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap: 1) Tahun 1860 tanam paksa lada dihapus. 2) Tahun 1865 tanam paksa nila dan teh dihapus. 3) Tahun 1870 tanam paksa semua jenis tanaman, dihapus kecuali kopi di Priangan. Selain di Pulau Jawa, kebijaksanaan yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Sumatra Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di dua tempat pertama. Adapun lada merupakan tanaman utama di dua wilayah yang kedua. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa.

28 A. Tujuan pemberlakuan Undang-Undang Agraria  Melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasaan pemodal asing.  Member peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia.  Membuka kesempatan kerja kepada penduduk Indonesia terutama dibidang buruh perkebunan.

29 B. Pengaruh positif pemberlakuan Undang-Undang Agraria  Rakyat Indonesia diperkenalkan kepada pentingnya peranan lalu lintas uang (modal) dalam kehidupan ekonomi.  Tumbuhnya perkebunan-perkebunan besar meningkatkan jumlah produksi tanaman ekspor jauh melebihi produksi semasa berlakunya tanam paksa, sehingga Indonesi mampu menjadi penghasil kina terbesar nomor 1 di dunia.  Rakyat Indonesia merasakan manfaat sarana irigasi dan transportasi yang dibangun pihak perkebunan.


Download ppt "A. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL Pada abad ke-16 dan 17, berturut-turut kekuasaan kolonial Barat telah datang ke Indonesia dengan tujuan mencari."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google