Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pengantar Diskusi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tim Fasilitator Biro Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah Semarang - 2005.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pengantar Diskusi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tim Fasilitator Biro Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah Semarang - 2005."— Transcript presentasi:

1 Pengantar Diskusi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tim Fasilitator Biro Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah Semarang

2 Urusan Pemerintah yang menjadi urusan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten : NoUrusan Wajib Kewenangan Pemerintah Propinsi Urusan Wajib Kewenangan PemerintahKabupaten/Kota 1Perencanaan dan pengendalian pembangunan 2Perencanaan, pemanfaatan dan pengawawasan tata ruang 3Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 4Penyediaan sarana dan prasarana umum 5Penanganan bidang kesehatan

3 Lanjutan : NoUrusan Wajib Kewenangan Pemerintah Propinsi Urusan Wajib Kewenangan PemerintahKabupaten/Kota 6Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumberdaya manusia potensial Penyelenggaraan pendidikan 7Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota Penanggulangan masalah sosial 8Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota Pelayanan bidang ketenagakerjaan 9Pengendalian lingkungan hidup 10Pelayanan kependudukan dan catatan sipil

4 Lanjutan : NoUrusan Wajib Kewenangan Pemerintah Propinsi Urusan Wajib Kewenangan PemerintahKabupaten/Kota 11Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota Pelayanan pertanahan 12Pelayanan kependudukan dan catatan sipil 13Pelayanan administrasi umum pemerintahan 14Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten kota Pelayanan administrasi penanaman modal 15Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya 16Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

5 UU No. 32/2004 UUD 1945 PP Kewenangan (Blm ada) Per UU an Sektor  Peraturan Presiden (Nasional)  Peraturan Gubernur (Propinsi) Urusan Wajib Pedoman SPM Perincian S P M Diagram Posisi Urusan Wajib kewenangan Pemerintah Daerah dan SPM Sumber : Ramses Hutagalung, 2003

6 Urusan Pemerintah 10 (3) Urusan Wajib PropinsiKab/Kota 13 (1)14 (1) Pembagian Urusan (Peraturan Pemerintah) PusatProvinsiKab/Kota Rincian Aktivitas Pelayanan Indikator Kriteria Pelayanan Standar Kuantitatif ( SPM ) UU 32 Draft PP Diagram Herarkhi Urusan Wajib Kewenangan Pemerintah (pusat) dan Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota

7 NoPembedaan Fungsi Manajemen Lembaga Pemerintahan Standar 1Manajemen Internal (Renstra, RKP-D dst) Target Kinerja SKPD 2Fungsi Pelayanan (Perijinan dsb) SOP 3Fungsi Pelayanan Dasar (pelayanan kesehatan, pendidikan dsb) SPM dan didukung oleh standar teknis

8 NoTangalMateriKelompok 1Senin 20/12 Bidang KesehatanI Bidang Pelayanan Koperasi dan UKM II 2Selasa 21/12 Bidang Penanaman ModalI Bidang Tenaga Kerja dan Transmidrasi II Studi Kasus Diskusi Penyusunan SPM Tahun 2005

9 No.Rincian Kewenangan Propinsi Rincian Aktivitas Pelayanan Kabupaten Indikator Pelayanan 1Mengacu RPP Draft sebagai bahan diskusi 2 3 Tabel Kerja Penyusunan SPM (Bahan Diskusi)


Download ppt "Pengantar Diskusi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tim Fasilitator Biro Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah Semarang - 2005."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google