Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kewajiban membuat Faktur Pajak Pasal 13 ayat (1) UU PPN 1984 menentukan : “Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kewajiban membuat Faktur Pajak Pasal 13 ayat (1) UU PPN 1984 menentukan : “Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang."— Transcript presentasi:

1

2 Kewajiban membuat Faktur Pajak Pasal 13 ayat (1) UU PPN 1984 menentukan : “Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.”

3 Pengertian Faktur Pajak 1) Dalam pasal 1 angka 23 UU PPN 1984 dirumuskan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungut-an pajak yang dibuat oleh PKP Penjual atau Pengusaha Jasa. 2) Ditinjau dari sisi pembeli atau penerima JKP, Faktur Pajak adalah bukti pembayaran pajak kepada PKP yang menyerahkan BKP atau JKP. 3) Dalam memori penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984 antara lain ditegaskan bahwa Faktur Pajak adalah sarana untuk mengreditkan Pajak Masukan.

4 FAKTUR PAJAK Ps. 1 angka 23 BUKTI PUNGUTAN PAJAK YG DIBUAT OLEH : PENYERAHAN BKPBKP/JKPJKP IMPOR BKPBKP DJBCPKP KARENA

5 PENGGANTIAN Ps. 1 angka 19 NILAI BERUPA UANG SEMUA BIAYA YG DIMINTA ATAU SEHARUSNYA DIMINTA OLEH PEMBERI JASAJASA KARENA PENYERAHAN JKPJKP TERMASUK

6 KEWAJIBAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK Ps. 13 ayat (1), (2), (3) PKP WAJIB MEMBUAT FAKTUR PAJAKFAKTUR PAJAK UNTUK SETIAP : PENYERAHAN BKP/BKP JKP EKSPOR BKPBKP Ps. 13 ayat (1) APABILA PEMBAYARAN DITERIMA SEBELUM PENYERAHAN BKP/ JKPBKPJKP FAKTUR PAJAKFAKTUR PAJAK DIBUAT PADA SAAT PEMBAYARAN Ps. 13 ayat (3) MENYIMPANG DARI KETENTUAN TSB. PKPPKP DAPAT MEMBUAT SATU FAKTUR PAJAKFAKTUR PAJAK (FAKTUR PAJAK GABUNGAN) MELIPUTIFAKTUR PAJAK SELURUH PENYERAHAN YG DILAKUKAN KEPADA PEMBELI BKP/JKPBKPJKP YG SAMA SELAMA SEBULAN TAKWIM Ps. 13 ayat (2)

7 Terdapat 3 (tiga) jenis Faktur Pajak menurut UU PPN, yaitu: FP Standar, termasuk dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar; FP Gabungan dan;FP Sederhana

8 Adalah Faktur Pajak yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Kep. Dirjen. Pajak No. Kep-53/PJ./1994 tanggal 29 Desember 1994, yang wajib dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP pada atau setelah tanggal 1 Januari Bentuk Faktur Pajak Standar dibuat dengan ukuran kuarto yang isinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (SK. Dirjen Pajak No. Kep-53/PJ/1994 tanggal 29 Desember 1994). Faktur Pajak Standar harus dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap dua yaitu : Lembar ke-1 : Untuk pembeli BKP atau penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan. Lembar ke-2 : Untuk PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai bukti Pajak Keluaran. Dalam hal Faktur Pajak Standar dibuat lebih dari rangkap dua, maka peruntukan lembar ketiga dan seterusnya harus dinyatakan secara jelas dalam Faktur Pajak yang bersangkutan; misalnya :Lembar ke-3 : Untuk KPP dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada Pemungut PPN.

9 FAKTUR PAJAK STANDAR Ps. 13 ayat (5) HARUS DICANTUMKAN PALING SEDIKIT : 1. NAMA, ALAMAT, NPWP YANG MENYERAHKAN BKP /JKPNPWPBKPJKP 2. NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI BKP / PENERIMA JKPNPWPBKPJKP 3. JENIS BARANG / JASA, JUMLAH HARGA JUALBARANGJASA ATAU PENGGANTIAN & POTONGAN HARGA 4. PPN YG DIPUNGUT 5. PPnBM YG DIPUNGUT 6. KODE, NO. SERI & TGL. PEMBUATAN FAKTUR PAJAKFAKTUR PAJAK 7. NAMA, JABATAN & TANDA TANGAN YG BERHAK MENANDATANGANI FAKTUR PAJAKFAKTUR PAJAK 8. FAKTUR PAJAK8. FAKTUR PAJAK HARUS DIISI DENGAN LENGKAP, JELAS, DAN BENAR BAIK FORMAL MAUPUN MATERIIL & DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG DITUNJUK OLEH PKP UNTUK MENANDATANGANINYAPKP

10 SAAT PEMBUATAN, BENTUK DAN UKURAN FAKTUR PAJAK STANDAR FAKTUR PAJAK Ps. 13 (4)Ps. 13 (4) jo. Kep DJP No. 549/PJ./ /PJ./2000 SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK SELAMBAT LAMBATNYA PADA :FAKTUR PAJAK BENTUK, UKURAN, PENGADAAN DAN PENERBITAN FAKTUR PAJAKFAKTUR PAJAK 1.AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PENYERAHAN BKP / JKP DLM HAL PEMBAYARAN DITERIMA SETELAH BULAN PENYERAHAN BKP /JKPBKPJKPBKPJKP 2.SAAT PENERIMAAN PEMBAYARAN DLM HAL PEMBAYARAN DITERIMA SEBELUM PENYERAHAN BKP /JKPBKPJKP 3.SAAT PENERIMAAN PEMBAYARAN TERMIJN DLM HAL PENYERAHAN SEBAGIAN TAHAP PEKRJAAN 4.SAAT PKP REKANAN MENYAMPAIKAN TAGIHAN KEPADA PEMUNGUT PPNPKP -BENTUK DAN UKURAN FAKTUR PAJAK STANDAR DISESUAIKAN DENGAN KEPENTINGAN PKPFAKTUR PAJAKPKP -PENGADAAN FORMULIR FAKTUR PAJAK STANDAR DILAKUKAN OLEH PKPFAKTUR PAJAKPKP -FAKTUR PAJAK PALING SEDIKIT DIBUAT DLM RANGKAP 2 YAITU * LEMBAR KE-1 UNTUK PEMBELI BKP/JKP SEBAGAI BUKTI PAJAK MASUKANFAKTUR PAJAKBKPJKPPAJAK MASUKAN * LEMBAR KE-2 UNTUK PKP PENJUAL YANG MENERBITKAN FAKTUR PAJAK SEBAGAI BUKTI PAJAK KELUARANFAKTUR PAJAKPAJAK KELUARAN -DALAM HAL FAKTUR PAJAK DIBUAT LEBIH DARI RANGKAP 2, PERUNTUKAN LEMBAR KE-3 DST. HARUS DINYATAKAN SECARA JELAS DALAM FAKTUR PAJAK YBS. (MIS: UNTUK KPP DLM HAL PENYERAHAN BKP/JKP DILAKUKAN KEPADA PEMUNGUT PPN)FAKTUR PAJAKFAKTUR PAJAKBKPJKP

11 Dokumen-dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Ps. 13 ayat (6) jo. KEP DJP No. 522/PJ/2000Faktur PajakPs. 13 ayat (6) KEP DJP No. 522/PJ/2000 DOKUMEN TERTENTU SEBAGAI Faktur Pajak HARUS MEMUAT SEKURANG KURANGNYA :Faktur Pajak -IDENTITAS YANG BERWENANG MENERBITKAN DOKUMEN; -NAMA & ALAMAT PENERIMA DOKUMEN; -NPWP DLM HAL PENERIMA DOKUMEN ADALAH WP DALAM NEGERINPWPWP -JUMLAH SATUAN BARANG APABILA ADA; - DPP; & JUMLAH PPN TERUTANG, KECUALI DLM HAL EKSPOR DOKUMEN DI BAWAH INI DIPERLAKUKAN SEBAGAI Faktur PajakFaktur Pajak STANDAR SEPANJANG MEMENUHI PERSYARATAN TERSEBUT DI ATAS 1.PIB YANG DILAMPIRI SSP / BUKTI PUNGUTAN PAJAK OLEH DJBCSSP 2.PEB YG TLH DIFIAT MUAT OLEH DJBC YG DILAMPIRI INVOICE 3.SURAT PERINTAH PENYERAHAN BARANG (SPPB) YANG DIBUAT OLEH BULOG / DOLOG UNTUK PENYALURAN TEPUNG TERIGU 4.PAKTUR NOTA BON PENYERAHAN (PNBP) YANG DIBUAT OLEH PERTAMINA UNTUK PENYERAHAN BBM / NON BBM 5.TANDA PEMBAYARAN ATAU KUITANSI TELEPON 6.TICKET, TAGIHAN SURAT MUATAN UDARA (AIRWAY BILL) ATAU DELIVERY BILL YANG DIBUAT/DIKELUARKAN UNTUK PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI 7.SSP UNTUK PEMBAYARAN PPN ATAS PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD DAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEANSSPJKP 8.NOTA PENJUALAN JASA YANG DIBUAT/DIKELUARKAN UNTUK PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN

12

13 FAKTUR PAJAK SEDERHANA Ps. 13 ayat (7)Ps. 13 ayat (7) jo. Kep DJP No. KEP- 524/PJ/2000Kep DJP No. KEP- 524/PJ/2000 PKPPKP YG MELAKUKAN PENYERAHAN KEPADA KONSUMEN AKHIR PEMBELI BKP/PENERIMA JKPBKPJKP TIDAK DIKETAHUI IDENTITASNYA FP SEDERHANA PALING SEDIKIT HARUS MEMUAT : NAMA, ALAMAT DAN NPWP YANG MENYERAHKANNPWP BKPBKP ATAU JKPJKP JUMLAH HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN YG SUDAH TERMASUK PPN ATAU BESARNYA PPN DICANTUMKAN SECARA TERPISAH TANGGAL PEMBUATAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA DAPAT MEMBUAT FAKTUR PAJAK SEDERHANAFAKTUR PAJAK SEDERHANA JENIS & KUANTUM BKP / JKP YG DISERAHKANBKPJKP

14 FAKTUR PAJAK SEDERHANA (Bentuk, Saat Pembuatan & Kegunaan) Kep DJP No. KEP-524/PJ/2000 FAKTUR PAJAK SEDERHANAFAKTUR PAJAK SEDERHANA DAPAT BERUPA : -BON KONTAN, -FAKTUR PENJUALAN, -SEGI CASH REGISTER, -KARCIS, KUITANSI -TANDA BUKTI PENYERAHAN DAN PEMBAYARAN LAIN YANG SEJENIS YANG DIPAKAI SEBAGAI TANDA BUKTI PENYERAHAN/PE MBAYARAN BKP/JKP OLEH PKP YBS. BKPJKP PKP FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK STANDAR YANG DIISI TIDAK LENGKAP BUKAN MERUPAKAN FAKTUR PAJAK SEDERHANAFAKTUR PAJAK SEDERHANA FAKTUR PAJAK SEDERHANA TIDAK DAPAT DIGUNAKAN OLEH PEMBELI BKP / PENERIMA JKP SEBATGAI DASAR UNTUK PENGKREDITAN PAJAK MASUKANBKPJKPPAJAK MASUKAN FAKTUR PAJAK SEDERHANAFAKTUR PAJAK SEDERHANA DIBUAT PADA SAAT PENYERAHAN BKP /JKP ATAU PADA SAAT PEMBAYARAN APABILA PEMBAYARAN DITERIMA SEBELUM PENYERAHAN BKP /JKP BKPJKPBKPJKP

15

16 Faktur Pajak Gabungan Adalah Faktur Pajak Standar yang cara penggunaannya diperkenankan kepada PKP atas beberapa kali penyerahan BKP/JKP kepada pembeli atau penerima jasa yang sama yang dilakukan dalam satu Masa Pajak, dan harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP/ JKP. Dalam hal terdapat pembayaran sebelum penyerahan BKP/ JKP atau terdapat pembayaran sebelum Faktur Pajak Gabungan tersebut dibuat, maka untuk pembayaran tersebut dibuat Faktur Pajak tersendiri pada saat diterima pembayaran. Tanggal penyerahan/ pembayaran pada Faktur Pajak diisi dengan tanggal awal penyerahan BKP/ JKP sampai dengan tanggal terakhir dari Masa Pajak yang dibuatkan Faktur Pajak Gabungan, dengan melampirkan daftar tanggal penyerahan dari masing-masing Faktur Penjualan.

17 ORANG PRIBADI / BADAN YGBADAN TIDAK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKPPKP DILARANG MEMBUAT FAKTUR PAJAK DLM HAL FAKTURFAKTUR PAJAKPAJAK TELAH DIBUAT PAJAK YG TERCANTUM DLM FAKTUR PAJAKFAKTUR PAJAK HARUS DISETORKAN KAS NEGARA KE LARANGAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK FAKTUR PAJAK Ps. 14 ayat (1), (2)

18 Landasan Hukum PER- 24/PJ/2012 PM K PERDJP UU PPN Catatan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk mengatur tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak

19 Identitas Penjual/Pembeli Alamat Sesuai dengan alamat yg sebenarnya Jenis BKP/JKP BKP/ JKP Menggambarkan keadaan sebenarnya Nomor Seri FP Meminta ke DJP Tata cara ditentukan oleh DJP Nama Penandatangan FP Identitas: -KTP -SIM -Passport Sesuai identitas yang sah & berlaku ( fotocopy dilampirkan pada saat pemberitahuan pejabat penandatangan FP ) Keterangan FP Lengkap a c f g Pasal 13 (5) UU PPN b Catatan: Selain 5 Butir Pengaturan di atas, masih terdapat butir lain, untuk lebih lengkapnya dapat Saudara lihat selengkapnya di PER-24/PJ/2012 Penyempurnaan Pengaturan FP Dalam hal diketahui jumlah unit atau satuan tertentu lainnya, maka harus dicantumkan

20 Penomoran FP Sesuai dengan Per-24 Penomoran FP Sesuai dengan Per-13/ Kode transaksi & status Kode cabang Kode tahunNomor Seri Jumlah Digit: 8 digit Ditentukan oleh PKP sendiri Jumlah Digit: 13 digit Ditentukan oleh sistem DJP, termasuk kode tahun akan dicreate oleh sistem DJP dan kode cabang dihapus. Perubahan Nomor Seri Faktur Pajak.. - Kode transaksi & status Nomor Seri

21 Tata cara pengisian faktur  PER – 159/PJ./2006

22 Kendali Nomor Seri Faktur Pajak Nomor seri Faktur Pajak hanya dapat diberikan kepada PKP yang: a. Telah dilakukan registrasi ulang PKP sesuai dengan Per-05 dan perubahannya atau telah dilakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP. b. Telah melakukan update alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila terjadi perubahan alamat. c. Telah mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password. d. Telah menerima surat pemberitahuan kode aktivasi dari KPP. e. Telah menerima pemberitahuan password melalui . f. Telah mengajukan surat permintaan nomor seri faktur pajak. g. Telah memasukkan kode aktivasi dan password dengan benar pada saat mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak. h. Telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri faktur pajak disampaikan ke KPP.

23 Kegiatan Permohonan Kode Aktivasi dan Password PKP Petugas TPT di KPP Data base Registrasi Ulang PKP dan verifikasi Pengukuhan PKP Surat permohona n kode aktivasi Surat pemberitahuan kode aktivasi kempos 1 4 Petugas Seksi Pelayanan di KPP 3 2 Surat pemberitahuan kode aktivasi dikirim via pos Password di 3 Pemberitahuan kempos di 5 Direkam di aplikasi di KPP Penerima surat masuk KPP Catatan: Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password secara lebih lengkap, dapat Saudara lihat pada SE- /PJ/2012

24 Kegiatan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak PKP Petugas TPT di KPP Data base penomoran Faktur Pajak surat permintaan nomor seri Surat Pemberitahuan nomor seri Faktur Pajak 1 3 Data base kepatuhan 3 masa pajak terakhir PKP memasukkan kode aktivasi dan password 2 Catatan: Tata Cara Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak secara lebih lengkap, dapat Saudara lihat pada SE-52/PJ/2012

25 E-faktur….  See at exposure djp

26 Nota retur Nota Retur adalah Nota yang dibuat oleh penerima BKP karena adanya pengembalian atas BKP yang telah dibeli/ diterimanya. Dengan adanya Nota Retur tersebut maka PKP penjual dapat mengurangkan PPN dan PPnBM (PK) atas penyerahan BKP yang dikembalikan, sedangkan bagi PKP pembeli harus mengurangkan PPN dan PPnBM(PM) yang telah dikreditkan atau biaya, dan harta. Nota Retur diterbitkan dan dilaporkan baik oleh PKP penjual maupun PKP pembeli pada Masa Pajak terjadinya pengembalian BKP tersebut.

27 Nota Retur sekurang-kurangnya hrs mencantumkan: Nomor urut;Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan;Nama, alamat, dan NPWP pembeli;Nama, alamat, dan NPWP yang menerbitkan Faktur Pajak;Jenis barang dan harga jual BKP yang dikembalikan;PPN atas BKP yang dikembalikan;PPnBM atas BKP yang tergolong mewah yang dikembalikan;Tanggal pembuatan Nota Retur;Tanda tangan pembeli.

28 Dalam hal Nota Retur tidak selengkapnya mencantumkan keterangan-keterangan di atas maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur, sehingga tidak dapat mengurangi Pajak Keluaran bagi penjual atau Pajak Masukan atau biaya, dan harta bagi pembeli. Dalam hal pengembalian BKP terjadi masih dalam Masa Pajak yang sama dengan terjadinya penyerahan BKP tersebut, tidak perlu dibuatkan Nota Retur, melainkan dapat dilakukan dengan pembatalan atau perbaikan Faktur Pajak atas penyerahan BKP tersebut.

29

30  Jika faktur rusak,hilang atau cacat??  Next chapter


Download ppt "Kewajiban membuat Faktur Pajak Pasal 13 ayat (1) UU PPN 1984 menentukan : “Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google