Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KODE ETIK PROFESI APOTEKER KODE ETIK PROFESI APOTEKER Djoko Wahyono Ketua MPEAD PD IAI DIY.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KODE ETIK PROFESI APOTEKER KODE ETIK PROFESI APOTEKER Djoko Wahyono Ketua MPEAD PD IAI DIY."— Transcript presentasi:

1 KODE ETIK PROFESI APOTEKER KODE ETIK PROFESI APOTEKER Djoko Wahyono Ketua MPEAD PD IAI DIY

2 OBATOBAT PASIEN(CONSUMER)PASIEN(CONSUMER) PELANGGAN(CUSTOMER)PELANGGAN(CUSTOMER)

3 PRAKTEK APOTEKER CARE-GIVER (manajemen pelayanan kesehatan) MANAJEMEN PROFIT EKSISTENSI

4 OBAT PATEN (INOVATOR) (INOVATOR) GENERIKGENERIK HARGA JUAL ?? Generik “BRANDED NAME” 15 TAHUN

5 Tantangan thd Profesional George Bernard Shaw pernah melontarkan tuduhan bahwa semua profesi merupakan persekongkolan melawan kaum awam (the Professions : Roles and Rules, New York : Russel Sage Foundation, 1970). Para profesional dianggap lebih menginginkan status dan kekayaan, bahkan memperdaya dan bukannya menolong klien-klien mereka

6 Tuduhan2 tsb, melanjutkan tradisi panjang yang menyerang kaum profesional. Kaum Elizabethan menyambut gembira ucapan Shakespeare yang kerap dikutip :”Pertama- tama, marilah kita binasakan semua ahli hukum” Para pasien dokter jaman Yunani dan Romawi kuno mengomrl bahwa para dokter melebih-lebihkan bahaya bagikesehatan hanya untuk mengangkat nama mereka

7 Yang luar biasa adalah meningkatnya suara-suara bahwa segala kewibawaan profesional pada diri para pelaku dan kelompok profesi adalah tidak etis, dan akibatnya hasilnya tidak halal

8 ADA 3 KELOMPOK PENYERANG

9 1. SOSIOLOG & AHLI SEJARAH Mereka mengatakan, para profesional bukanlah dermawan Rumah pengacara adalah tak diragukan lagi sebagai “tempat ramalan nasib masyarakat” Dokter bukanlah pencinta manusia Profesi adalah hanya tempat dagang (walau tersamar) yang terorganisasi dengan baik, berdalih bekerja untuk kepentingan umum,

10 2. PARA FILSUF Menjadi profesional seperti halnya menjadi orang tua. Orang tua yang tdk memperhatikan anak-anaknya berarti tdk berfungsi sbg orang tua. Profesional tdk boleh menganggap kliennya sebagai ivestasi masa depan, seperti Orang tua yang jg tdk menganggap anaknya sebagai investasi masa depannya

11 Seperti orang tua, profesi harus secara ikhlas menolong kliennya, namun seperti ortu profesi tidak diperbolehkan berbuat apa saja untuk menolong kliennya. Para filsuf berpendapat, etika profesi harus merupakan norma atau standar yang sah, mengatur perilaku profesional yang bersatandar moralitas biasa

12 3. Analis organisatoris Tdk ada satupun daftar ciri-ciri profesioanl yang disepakati oleh semua orang Tdk perlu memusatkan perhatian pada pekerjaan itu profesional atau tidak, tetapi lebih baik memberikan perhatian pada apakah orang bekerja efektif dan efisien atau tidak Profesionalisasi bukanlah proses untuk menemukan ciri-ciri profesional, tetapi lebih pada proses mengembangkan kecakapan atau strategi untuk mreningkatkan kinerja

13 STRATEGI MENGHADAPI TANTANGAN ?? MENGEMBANGKAN DAN MEMBELA PERTANGGUNGJAWABAN TENTANG HUBUNGAN ANTARA PARA PROFESIONAL, KLIEN MEREKA, DAN MASYARAKAT YANG LEBIH LUAS

14 APOTEKER adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker (Kepmenkes No tahun 2004 tentang standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek)

15  PERTAMA: SAYA AKAN MEMBAKTIKAN HIDUP SAYA GUNA KEPENTINGAN PERIKEMANUSIAAN, TERUTAMA DALAM BIDANG KESEHATAN   KEDUA : SAYA AKAN MERAHASIAKAN SEGALA SESUATU YANG SAYA KETAHUI KARENA PEKERJAAN SAYA DAN KEILMUAN SAYA SEBAGAI APOTEKER   KETIGA : SEKALIPUN DIANCAM SAYA TIDAK AKAN MEMPERGUNAKAN PENGETAHUAN SAYA KEFARMASIAN SAYA UNTUKSESUATU YAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM KEMANUSIAAN   KEEMPAT : SAYA AKAN MENJALANKAN TUGAS SAYA DENGAN SEBAIK- BAIKNYA SESUAI DENGAN MARTABAT DAN TRADISI LUHUR JABATAN KEFARMASIAN  KELIMA : DALAM MENUNAIKAN KEWAJIBAN SAYA, SAYA AKAN BERIKHTIAR DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH SUPAYA TIDAK TERPENGARUH OLEH PERTIMBANGAN KEAGAMAAN, KEBANGSAAN, KESUKUAN, POLITIK, KEPARTAIAN, ATAU KEDUDUKAN SOSIAL   “SAYA IKRARKAN SUMPAH/JANJI INI DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH DAN DENGAN PENUH KEINSYAFAN” SUMPAH /JANJI APOTEKER

16 1. Memiliki tubuh pengetahuan yang berbatas jelas 2. Pendidikan khusus berbasis “keahlian” pada jenjang pendidikan tinggi 3. Memberi pelayanan kepada masyarakat, praktek dalam bidang keprofesian 4. Memiliki perhimpunan dalam bidang keprofesian yang bersifat otonom 5. Memberlakukan kode etik keprofesian 6. Memiliki motivasi altruistik (mementingkan orang lain) dalam memberikan pelayanan 7. Proses pembelajaran seumur hidup 8. Mendapat jasa profesi CIRI- CIRI PROFESI

17 KEAHLIAN PROFESIONAL APAKAH PANTAS DIPERCAYA?

18 PARA SOSIOLOG, SEJARAWAN, DAN FILSUF MENYATAKAN BAHWA PROFESIONAL BERTINDAK ATAS NAMA KLIEN. ARTINYA BAHWA KLIEN MEMPERCAYAKAN KEBUTUHANNYA (KESEHATAN) KEPADA PROFESIONAL OLEH KARENANYA PERLU SESUATU PADA PROFESIONAL AGAR KLIEN PERCAYA : –KEAHLIAN –SEBAGAI PEMBERI PELAYANAN (DENGAN JASA) YANG MENAATI (YANG DAPAT DIPERCAYA DAPAT MENGUNTUNGKAN) KLIEN

19 HUBUNGAN YANG LEMAH ANTARA KEAHLIAN DAN KEPERCAYAAN

20 CIRI PROFESI : –“PEKERJAAN YANG PD AWALNYA MEMERLUKAN PELATIHAN YANG SIFATNYA HARUS INTELEKTUAL, YANG MENYANGKUT PENGETAHUAN SAMPAI TAHAP KESARJANAAN, YANG BERBEDA DARI SEKEDAR KEAHLIAN, DIKERJAKAN SEBAGIAN BESAR UNTUK ORANG LAIN, DAN BUKAN UNTUK DIRI SENDIRI, DAN UANG TIDAK DITERIMA SEBAGAI UKURAN KEBERHASILAN” (Brandeis Louis, Bisnis- A Profession, Boston : Hale, Caushman, and Flint, 1933)

21 1. SIFAT TIDAK DAPAT DIPERCAYA YANG MELEKAT PADA KEAHLIAN PROFESI MEMPUNYAI KEAHLIAN ATAS DASAR TEORITIS DAN ILMIAH (MISALNYA : PENYAKIT TERTENTU DISEBABKAN KARENA SUATU HAL DAN DAPAT DISEMBUHKAN, DIKURANGI, ATAU DICEGAH DNG. CARA TERTENTU BERDASARKAN TEORI DAN DATA EMPIRIS) TANPA DASAR ITU, KEAHLIAN PROFESIONAL TIDAK AKAN BERARTI KEAHLIAN PROFESI BUKAN KETRAMPILAN YANG BERKEMBANG

22 2. KLIEN YANG “DISAPPEAR” (KABUR) PROFESIONAL ADALAH PRIBADI YANG “BERIKRAR/BERJANJI” DI MUKA UMUM (BAHKAN DIHADAPAN ALLAH). PENINGKATAN PROFESIONAL KEAHLIANNYA DIDASARKAN UNTUK KEPENTINGAN KLIEN (ETHICAL CLEARANCE) TETAPI....SEORANG AHLI DALAM BERUPAYA PENINGKATAN KEAHLIANNYA DAPAT MELAKUKAN CARA-CARA YANG “MENGABAIKAN/ MENGABURKAN / MELENYAPKAN” KLIEN

23 3. KEKACAUAN PRAKTEK MENCARI ALASAN LANDASAN OTORITAS KEAHLIAN UNTUK PEKERJAAN PROFESIONALNYA OTORITAS INI DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN PRAKTEK YANG TIDAK DIDASARKAN KEPENTINGAN KLIEN ( MISAL : “DISPENSING” OBAT KERAS TANPA RESEP)

24 4. PENGIKISAN OLEH KEAHLIAN THD PERAN- PERAN PROFESIONAL YANG KHAS KETIKA KLIEN TIDAK DAPAT MENGETAHUI BENTUK/JENIS KEAHLIAN YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH PROFESIONAL UNTUK DIRI MEREKA, MEREKA HANYA DAPAT MEMBANGUN HARAPAN AKIBATNYA, KEAHLIAN DAPAT MENGIKIS HARAPAN KLIEN TERHADAP PRAKTISI PROFESIONAL, JIKA DILANDASI HANYA DENGAN KEAHLIAN TANPA NIAT BAIK UNTUK KLIEN (TANPA SIFAT ALTRUISTIK)

25 5. PENGHAPUSAN /PENIADAAN KLIEN SEBAGAI PELANGGAN ORGANIK KEAHLIAN (TANPA ALTRUISTIK) DAPAT MENIADAKAN / MENGURANGI ARTI IKATAN ORGANIK (IKATAN ORGANIK = MENJADI ANGGOTA KARENA IKATAN PELAYANAN PROFESIOANAL) - DOKTER SPESIALISASI KELUARGA MERUPAKAN UPAYA MEMPERKUAT PROFESIONALITAS

26 Apakah etika, dan apakah etika profesi itu Kata etik (atau etika) berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik.

27 Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip- prinsip moral yang ada. Pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik.

28 Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control” karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.

29 Oleh karena itu : sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya.

30 WHAT IS ETHICS? Disiplin yang berhubungan dgn “apa yg baik dan buruk” dan berhubungan dgn “tugas dan kewajiban moral” Seperangkat prinsip atau nilai moral Teori atau sistem nilai moral Prinsip perilaku yang mengatur individu atau kelompok (Source: Webster’s Collegiate Dictionary)

31 Contoh: “APOTEK PANEL” “Apotek Panel” = benar atau salah? Penilaian benar atau salah didasarkan pada: seperangkat nilai yg diyakini oleh individu atau kelompok, atau disiplin yang mempelajari prinsip-prinsip etika Disiplin Etika akan mempelajari apa yang dinamakan “apotek panel” (analysis) dan apa alasan utk mendukung atau menolak “apotek panel” (evaluation)

32 ELEMEN ETIKA Setiap orang memiliki keyakinan atau prinsip-prinsip etika Elemen Keyakinan Etika: 1. Subyek –Keyakinan tentang apa? 2. Predikat –Apa yang dikatakan tentang subyek tersebut Contoh: seseorang mempercayai bahwa “apotek panel” Salah “Apotek Panel “= subyek “Salah” = predikat

33 SUBYEK DARI KEYAKINAN ETIS Didasarkan pada “judgment” seseorang (Bgm seseorang mengepresikan keyakinan etisnya) Subyek atas keyakinan etis: –Tindakan (action) atau Praktik (practice) –Sistem atau Institusi

34 PENGERTIAN ETIKA Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional di perlukan suatu system yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain.

35 Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin, dan agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya.

36 Dua macam etika yang harus kita pahami dalam menentukan baik dan buruknya prilaku manusia : ETIKA DESKRIPTIF, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang prilaku atau sikap yang akan diambil.

37 ETIKA NORMATIF, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. ETIKA NORMATIF, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

38 Etika dapat dibagi menjadi 2 (dua) : ETIKA UMUM : berbicara mengenai kondisi- kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teoriteori.

39 ETIKA KHUSUS, merupakan penerapan prinsip- prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : –Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. –Namun, penerapan itu dapat juga berwujud : Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis : –Cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada dibaliknya.

40 ETIKA KHUSUS dibagi lagi menjadi dua bagian : a. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. b. Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.

41 ETIKA & HUKUM

42 Etika  moralitas Hukum  legalitas

43 Moralitas : Kesuaian sikap perbuatan dengan norma/hukum batiniah, yakni yang dipandang sebagai kewajiban. Kewajiban ini menjadi tolok ukur apakah tindakan seseorang boleh disebut tindakan moral atau tidak Legalitas : Semata-mata merupakan kesesuaian dan ketidak sesuaian antara tindakan seseorang dengan hukum atau norma lahiriah Dorongan batin sama sekali tidak diperhatikan

44 Moralitas : -Moralitas Heteronom Sikap dimana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak pelaku, misalnya karena mau mencapai tujuan tertentu atau karena takut pada penguasa -Moralitas Otonom Kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaatinya sebagai sesuatu yang dikehendakinya sendiri karena diyakini sebagai hal yang baik

45 Etika dan Hukum Persamaan : Mempunyai tujuan sosial yang sama yakni menghendaki agar manusia melakukan perbuatan yang baik dan benar Perbedaan : Etika ditujukan kepada sikap batin manusia, dan sanksinya dari kelompok masyarakat profesi itu sendiri Hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, membebani manusia dengan hak dan kewajiban, bersifat memaksa, sanksinya tegas dan konkret yang dilaksanakan melalui wewenang penguasa/pemerintah

46 ETIKAHUKUM 1. Berlaku untuk lingkungan kelompok /profesi 2. Disusun berdasarkan kesepakatan anggota kelompok/profesi 3. Tidak seluruhnya tertulis dengan pasal-pasal 4. Sanksi terhadap pelanggaran berupa tuntunan dan sanksi organisasi 5. Pelanggaran diselesaikan oleh Majelis Etka (MPEAD dan MPEA) 6. Penyelesaian pelanggaran seringkali tidak diperlukan/disertai bukti fisik 1. Berlaku untuk umum 2. Disusun oleh badan pemerintah 3. Tercantum secara rinci di dalam kitab UU dengan pasal-pasal, termasuk sanksi terhadap pelanggaran 4. Sanksi terhadap pelanggaran berupa tuntutan, baik perdata maupun pidana 5. Pelanggaran diselesaikan melalui pengadilan atau sanksi administrasi 6. Penyelesaian pelanggaran memerlukan bukti fisik PERBEDAAN ETIKA DAN HUKUM

47 Etika Profesi dan Penegakan Hukum Penegakan Hukum = Law Enforcement : Suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum : pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum Penegakan hukum berhubungan erat dan didukung oleh nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang terkandung dalam etika profesi

48 Etika profesi : Secara internal : mengatur hubungan antara sejawat Secara eksternal : mengatur hubungan dengan kelompok profesi lain dan juga masyarakat Kode Etik bukan hukum undang-undang tidak dapat mengatur kode etik, tetapi kode etik dapat dimasukkan dalam undang-undang khusus : - Tidak tertuang dalam UU tertulis - Kasus yg blm tertuang dlm UU/blm jelas UU-nya - Mempunyai karakterisitik khusus - Mempunyai fungsi penting dalam masyarakat profesi - Rasa hormat thd etika profesi dpt memelihara kredibilitas profesi di masyarakat

49 KODE ETIK PROFESI Kode : yaitu tanda-tanda atau simbol- simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud- maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis.

50 Kode etik ; yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku seharihari di masyarakat maupun di tempat kerja. MENURUT UU NO. 8 (POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN): Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.

51 TUJUAN KODE ETIK PROFESI : 1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Untuk meningkatkan mutu profesi. 5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. 6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. 7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. 8. Menentukan baku standarnya sendiri.

52 9. Melindungi anggota organisasi untuk menghadapi persaingan pekerjaan profesi yang tidak jujur dan untuk mengembangkan tugas profesi sesuai dengan kepentingan masyarakat. 10. Menjalin hubungan bagi anggota profesi satu sama lain dan menjaga nama baik profesi 11. Merangsang pengembangan profesi  kualifikasi pendidikan yang memadai 12. Mencerminkan hubungan antara pekerjaan profesi dengan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan sosial 13. Mengurangi kesalahpahaman dan konflik baik dari antar anggota maupun dengan masyarakat umum 14. Membentuk ikatan yang kuat bagi semua anggota dan melindungi profesi terhadap pemberlakuan norma hukum yang bersifat imperatif sebelum disesuaikan dengan saluran norma moral profesi.

53 Sejarah Profesi Farmasi Jaman Awal Pengobatan Ilmu Penyakit Diagnosis Penemuan Peracikan Penyampaian Penemuan Pembuatan Pemurnian Pengujian Standarisasi Peracikan Penyampaian Penemuan Pembuatan Pemurnian Penyediaan Penyampaian Peracikan Formulasi Produksi Drug Manufg &Packg SR, DDS, TDDS Reverse Engin Recombinant Supercritical Gen engin, Combinatorial, Molecular Bio Clinical Toxicological Impurities Distribution Community Hospital Pharmacopeia Standards Guides

54 KODE ETIK APOTEKER INDONESIA (HASIL KONGRES NASIONAL XVIII – 2009) MUKADIMAH Bahwasanya seorang Apoteker di dalam menjalankan tugas kewajibannya serta dalam mengamalkan keahliannya harus senantiasa mengharapkan bimbingan dan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa Apoteker di dalam pengabdiannya kepada nusa dan bangsa serta di dalam mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh kepada sumpah/janji Apoteker Menyadari akan hal tersebut Apoteker di dalam pengabdian profesinya berpedoman pada satu ikatan moral yaitu:

55 BAB I KEWAJIBAN UMUM Pasal 1 Seorang Apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Apoteker. Pasal 2 Seorang Apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia. Pasal 3 Seorang Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya.

56 Pasal 4 Seorang Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya. Pasal 5 Di dalam menjalankan tugasnya setiap Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Pasal 6 Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Pasal 7 Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya.

57 Pasal 8 Seorang Apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya. BAB II KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP PENDERITA Pasal 9 Seorang Apoteker dalam melakukan praktek kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak asazi penderita dan melindungi makhluk hidup insani.

58 BAB III KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP TEMAN SEJAWAT Pasal 10 Seorang Apoteker harus memperlakukan teman Sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Pasal 11 Sesama Apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi ketentuan-ketentuan kode Etik. Pasal 12 Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama Apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya.

59 BAB IV KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP SEJAWAT PETUGAS KESEHATAN LAIN Pasal 13 Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati ssejawat petugas kesehatan. Pasal 14 Seorang Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya/hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lainnya.

60 BAB V P E N U T U P Pasal 15 Seorang Apoteker bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik Apoteker Indonesia dalam menjalankan tugas kefarmasiannya sehari-hari. Jika seorang Apoteker baik dengan sengaja maupun tak sengaja melanggar atau tidak mematuhi kode etik Apoteker Indonesia, maka dia wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah, ikatan/organisasi profesi farmasi yang menanganinya (Ikatan Apoteker Indonesia – IAI) dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

61 KEWAJIBAN - KEWAJIBAN APOTEKER KEWAJIBAN UMUM KEWAJIBAN UMUM KEWAJIBAN TERHADAP PENDERITA KEWAJIBAN TERHADAP PENDERITA KEWAJIBAN TERHADAP SEJAWAT KEWAJIBAN TERHADAP SEJAWAT KEWAJIBAN TERHADAP PETUGAS KESEHATAN LAIN KEWAJIBAN TERHADAP PETUGAS KESEHATAN LAIN

62 PEDOMAN IMPLEMENTASI ETIKA APOTEKER SUMPAH / JANJI APOTEKER ADALAH KOMITMEN APOTEKER YANG HARUS DIJADIKAN LANDASAN MORAL DALAM PENGABDIAN SUMPAH / JANJI APOTEKER ADALAH KOMITMEN APOTEKER YANG HARUS DIJADIKAN LANDASAN MORAL DALAM PENGABDIAN KODE ETIK SEBAGAI KUMPULAN NILAI-NILAI ATAU PRINSIP YANG HARUS DIIKUTI APOTEKER SEBAGAI PEDONAM DAN PETUNJUK SERTA STANDAR PERILAKU DALAM BERTINDAK DAN MENGAMBIL KEPUTUSAN KODE ETIK SEBAGAI KUMPULAN NILAI-NILAI ATAU PRINSIP YANG HARUS DIIKUTI APOTEKER SEBAGAI PEDONAM DAN PETUNJUK SERTA STANDAR PERILAKU DALAM BERTINDAK DAN MENGAMBIL KEPUTUSAN UU/PERATURAN ADALAH HUKUM POSITIF DI SUATU DAERAH / REGION TERTENTU YANG MENGIKAT DAN HARUS DITAATI DAN BERIMPLIKASI SANGSI HUKUM / ADMINISTRASI UU/PERATURAN ADALAH HUKUM POSITIF DI SUATU DAERAH / REGION TERTENTU YANG MENGIKAT DAN HARUS DITAATI DAN BERIMPLIKASI SANGSI HUKUM / ADMINISTRASI

63 Pasal 1 Seorang Apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Apoteker. DALAM SUMPAH APOTEKER ADA BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM SUMPAH APOTEKER ADA BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN MELAKSANAKAN ASUHAN KEFARMASIAN MELAKSANAKAN ASUHAN KEFARMASIAN MERAHASIAKAN KONDISI PASIEN, RESEP, DAN MEDICATION RECORD PASIEN MERAHASIAKAN KONDISI PASIEN, RESEP, DAN MEDICATION RECORD PASIEN MELAKSANAKAN PRAKTEK PEROFESI SESUAI LANDASAN PRAKTEK YAITU ILMU, HUKUM, DAN ETIKA MELAKSANAKAN PRAKTEK PEROFESI SESUAI LANDASAN PRAKTEK YAITU ILMU, HUKUM, DAN ETIKA

64 Pasal 2 Seorang Apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia. KESUNGGUHAN INI DINILAI DARI : ADA TIDAKNYA LAPORAN MASYARAKAT, SEJAWAT APOTEKER, ATAU SEJAWAT KESEHATAN LAIN, DAN LAPORAN DARI DINAS KESEHATAN ATAU INSTANSI LAIN YANG TERKAIT KESUNGGUHAN INI DINILAI DARI : ADA TIDAKNYA LAPORAN MASYARAKAT, SEJAWAT APOTEKER, ATAU SEJAWAT KESEHATAN LAIN, DAN LAPORAN DARI DINAS KESEHATAN ATAU INSTANSI LAIN YANG TERKAIT PEMBERIAN SANGSI DILAKUKAN OLEH IAI MELALUI PROSES BERJENJANG DAN BERSIFAT PEMBINAAN : DARI MPEAD (PD) S/D MPEA (PP) PEMBERIAN SANGSI DILAKUKAN OLEH IAI MELALUI PROSES BERJENJANG DAN BERSIFAT PEMBINAAN : DARI MPEAD (PD) S/D MPEA (PP)

65 Pasal 3 Seorang Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya. Apoteker harus memahami, menghayati, dan mengamalkan kompetenasi sesuai standar kompetensi apoteker Indonesia. Kompetensi dimaksud adalah : ketrampilan, sikap, dan perilaku yang berdasarkan pada ilmu, hukum, dan etika Apoteker harus memahami, menghayati, dan mengamalkan kompetenasi sesuai standar kompetensi apoteker Indonesia. Kompetensi dimaksud adalah : ketrampilan, sikap, dan perilaku yang berdasarkan pada ilmu, hukum, dan etika Ukuran kompetensi dinilai melalui uji kompetensi Ukuran kompetensi dinilai melalui uji kompetensi Kepentingan kemanusiaan harus menjadikan pertimbangan utama dala setiap tindakan dan keputusan apoteker Kepentingan kemanusiaan harus menjadikan pertimbangan utama dala setiap tindakan dan keputusan apoteker Apabila dihadapkan pada suatu konflik tanggung jawab profesional, maka dari berbagai opsi yang ada, seorang apoteker harus memilih resiko yang paling kecil dan paling tepat untuk kepentingan pasien serta masyarakat Apabila dihadapkan pada suatu konflik tanggung jawab profesional, maka dari berbagai opsi yang ada, seorang apoteker harus memilih resiko yang paling kecil dan paling tepat untuk kepentingan pasien serta masyarakat

66 Pasal 4 Seorang Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya. Apoteker harus mengembangkan kemampuan / ketrampilan profesionalnya secara terus menerus Apoteker harus mengembangkan kemampuan / ketrampilan profesionalnya secara terus menerus Aktifitas nya diukur dengan nilai SKP (atau melalui uij kompetensi) Aktifitas nya diukur dengan nilai SKP (atau melalui uij kompetensi)

67 Pasal 5 Di dalam menjalankan tugasnya setiap Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Dalam tindakan profesionalnya harus menghindari diri dari perbuatan yang akan merusak citra diri, orang lain, atau merugikan diri / orang orang lain Dalam tindakan profesionalnya harus menghindari diri dari perbuatan yang akan merusak citra diri, orang lain, atau merugikan diri / orang orang lain Dalam menjalankan tugasnya dapat memperoleh imbalan jasa dari pasien atau masyarakat, dengan tetap memegang teguh prinsisp mendahulukan kepentingan pasien Dalam menjalankan tugasnya dapat memperoleh imbalan jasa dari pasien atau masyarakat, dengan tetap memegang teguh prinsisp mendahulukan kepentingan pasien

68 Pasal 6 Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Pasal 7 Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya. Pasal 8 Seorang Apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang- undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya. Harus menjaga kepercayaan masyarakat atas profesinya dengan jujur dan penuh integritas Harus menjaga kepercayaan masyarakat atas profesinya dengan jujur dan penuh integritas Tidak akan menyalahgunakan kemampuan profesionalnya kepada orang lain Tidak akan menyalahgunakan kemampuan profesionalnya kepada orang lain Harus menjaga prilakunya dengan baik di depan publik Harus menjaga prilakunya dengan baik di depan publik Memberikan informasi kepada pasien secara mudah dimengerti, sesuai, relevan, dan “up to date” Memberikan informasi kepada pasien secara mudah dimengerti, sesuai, relevan, dan “up to date” Sebeleum memberikan informasi harus menggali sumber- sumber informasi dari individu yang akan diberi informasi Sebeleum memberikan informasi harus menggali sumber- sumber informasi dari individu yang akan diberi informasi Berbagi informasi dengan tenaga kesehatan yang lain Berbagi informasi dengan tenaga kesehatan yang lain Meningkatkan pemahaman pasien tentang obat Meningkatkan pemahaman pasien tentang obat Harus memahami segala peraturan yang menyangkut praktek profesional kefarmasian Harus memahami segala peraturan yang menyangkut praktek profesional kefarmasian

69 Pasal 9 Seorang Apoteker dalam melakukan praktek kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak asazi penderita dan melindungi makhluk hidup insani. Kepedulian kepada pasien adalah merupakan hal yang utama Kepedulian kepada pasien adalah merupakan hal yang utama Setiap keputusan dan tindakan profesional harus berpihak pada pasien dan berusaha dapat mendorong keterlibata pasien dalam keputusan pengobatan Setiap keputusan dan tindakan profesional harus berpihak pada pasien dan berusaha dapat mendorong keterlibata pasien dalam keputusan pengobatan Harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatan pasien khususnya, bayi, anak-anak, serta orang yang dalam kondisi lemah Harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatan pasien khususnya, bayi, anak-anak, serta orang yang dalam kondisi lemah Yakin bahwa obat yang diberikan adalah obat yang terjamin mutu, keamanan, dan khasiat dengan cara pemakaian yang benar Yakin bahwa obat yang diberikan adalah obat yang terjamin mutu, keamanan, dan khasiat dengan cara pemakaian yang benar Harus menjaga kerahasiaan pasien, rahasia kefarmasisn, dan rahasia kedokteran Harus menjaga kerahasiaan pasien, rahasia kefarmasisn, dan rahasia kedokteran Menghormati keputusan profesi kesehatan lain (dokter) misalnya dalam penulisan resep Menghormati keputusan profesi kesehatan lain (dokter) misalnya dalam penulisan resep Dalam hal akan mengambil kebijakan yang berbeda dengan dokter, perlu dikomunikasikan secara baik dan reasonable untuk kepentingan pasien, meskipun peraturan membolehkan Dalam hal akan mengambil kebijakan yang berbeda dengan dokter, perlu dikomunikasikan secara baik dan reasonable untuk kepentingan pasien, meskipun peraturan membolehkan

70 Pasal 10 Seorang Apoteker harus memperlakukan teman Sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Pasal 11 Sesama Apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi ketentuan-ketentuan kode Etik. Pasal 12 Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama Apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya. Penghargaan apoteker terhadap teman sejawat seperti terhadap diri sendiri. Termasuk teman rekan kerjanya Penghargaan apoteker terhadap teman sejawat seperti terhadap diri sendiri. Termasuk teman rekan kerjanya Apabila ada persoalan baik secara moral maupun peraturan, sebaiknya dikomunikasikan secara baik dan santun tanpa menimbulkan rasa ketersinggungan Apabila ada persoalan baik secara moral maupun peraturan, sebaiknya dikomunikasikan secara baik dan santun tanpa menimbulkan rasa ketersinggungan Berkoordinasi dengan IAI atau MPEAD / MPEA Berkoordinasi dengan IAI atau MPEAD / MPEA Berkewajiban memberikan nasehat dan ajakan dalam kebaikan terhadap sejawat Berkewajiban memberikan nasehat dan ajakan dalam kebaikan terhadap sejawat Menjalin dan memelihara kerjasama dalam kebaikan dengan sejawat apoteker Menjalin dan memelihara kerjasama dalam kebaikan dengan sejawat apoteker Tolong menolong dalam kebaikan Tolong menolong dalam kebaikan Saling mempercayai dan saling dapat dipercaya Saling mempercayai dan saling dapat dipercaya

71 Pasal 13 Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati ssejawat petugas kesehatan. Pasal 14 Seorang Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya/hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lainnya. Apoteker harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan tenaga profesi kesehatan yang lain secara seimbang dan bermartabat Apoteker harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan tenaga profesi kesehatan yang lain secara seimbang dan bermartabat Apabila menemukan hal-hal yang kurang tepat, penyampaian / megkomunikasikan kepada sejawat tenaga kesehatan yang lain dengan baik tanpa menimbulkan menimbulkan perasaan dipermalukan dari ybs Apabila menemukan hal-hal yang kurang tepat, penyampaian / megkomunikasikan kepada sejawat tenaga kesehatan yang lain dengan baik tanpa menimbulkan menimbulkan perasaan dipermalukan dari ybs

72 Pasal 15 Seorang Apoteker bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik Apoteker Indonesia dalam menjalankan tugas kefarmasiannya sehari-hari. Jika seorang Apoteker baik dengan sengaja maupun tak sengaja melanggar atau tidak mematuhi kode etik Apoteker Indonesia, maka dia wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah, ikatan/organisasi profesi farmasi yang menanganinya (Ikatan Apoteker Indonesia – IAI) dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika terpaksa apoteker melakukan pelanggaran kode etik apoteker, yang bersangkutan dapat dikenakan sangsi organisasi yang dapat berupa teguran lisan, tertulis, pembinaan, peringatan, pencabutan keanggotaan sementara, dan pencabutan keanggotaan tetap. Kriteria pelanggaran kode etik yang diacu adalah kode etik yang diatur dalam peraturan organisasi, dan ditetapkan setelah melalui kajian yang mendalam dari MPEAD. Jika terpaksa apoteker melakukan pelanggaran kode etik apoteker, yang bersangkutan dapat dikenakan sangsi organisasi yang dapat berupa teguran lisan, tertulis, pembinaan, peringatan, pencabutan keanggotaan sementara, dan pencabutan keanggotaan tetap. Kriteria pelanggaran kode etik yang diacu adalah kode etik yang diatur dalam peraturan organisasi, dan ditetapkan setelah melalui kajian yang mendalam dari MPEAD. MPEAD menyampaikan ke PC, PD, dan MPEA dan PP MPEAD menyampaikan ke PC, PD, dan MPEA dan PP

73 SANKSI TERHADAP PELANGGARAN ETIKA PROFESI APOTEKER SANKSI MORAL : TEGURAN LISAN DAN TERTULIS SANKSI MORAL : TEGURAN LISAN DAN TERTULIS SANKSI SKORSING ORGANISASI SANKSI SKORSING ORGANISASI SANKSI PENCABUTAN KEANGOOTAAN SEMENTARA/ DIKELUARKAN DARI ORGANISASI PROFESI SANKSI PENCABUTAN KEANGOOTAAN SEMENTARA/ DIKELUARKAN DARI ORGANISASI PROFESI

74 WHO - SEVEN STAR PHARMACIST CARE - GIVER CARE - GIVER DECISIO – MAKER DECISIO – MAKER COMMUNICATOR COMMUNICATOR LEADER LEADER MANAGER MANAGER LIFE-LONG LEARNER LIFE-LONG LEARNER TEACHER TEACHER

75 1.Care-giver. Apoteker sebagai pemberi pelayanan dalam bentuk pelayanan klinis, analitik, teknis sesuai peraturan perundang- undangan. Dalam memberikan pelayanan, Apoteker harus berinteraksi dengan pasien secara individu maupun kelompok. Apoteker harus mengintegrasikan pelayanannya pada sistem pelayanan kesehatan secara berkesinambungan dan pelayanan farmasi yang dihasilkan harus bermutu tinggi. 2.Decisio-maker. Apoteker mendasarkan pekerjaannya pada kecukupan, keefikasian dan biaya yang efektif dan efisien terhadap seluruh penggunaan sumber daya misalnya sumber daya manusia, obat, bahan kimia, peralatan, prosedur, pelayanan dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan tersebut kemampuan dan ketrampilan Apoteker perlu diukur untuk kemudian hasilnya dijadikan dasar dalam penentuan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan WHO - SEVEN STAR PHARMACIST

76 3.Communicator. Apoteker mempunyai kedudukan penting dalam berhubungan dengan pasien maupun profesi kesehatan yang lain, oleh karena itu harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang cukup baik. Komunikasi tersebut meliputi komunikasi verbal dan non verbal, mendengar, dan kemampuan menulis, dengan menggunakan bahasa sesuai dengan kebutuhan. 4.Leader. Apoteker diharapkan memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin. Kepemimpinan yang diharapkan meliputi keberanian mengambil keputusan yang empati dan efektif, serta kemampuan untuk mengkomunikasikan dan mengelola hasil keputusan. 5.Manager. Apoteker harus efektif dalam mengelola sumber daya (manusia, fisik, anggaran) dan informasi, juga harus dapat dipimpin dan memimpin orang lain dalam tim kesehatan. Lebih jauh lagi Apoteker mendatang harus tanggap terhadap kemajuan teknologi informasi dan bersedia berbagi informasi mengenai obat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan obat.

77 6.Life-long learner. Apoteker harus senang belajar sejak dari kuliah dan semangat belajar harus selalu dijaga walaupun sudah bekerja untuk menjamin bahwa keahlian dan ketrampilannya selalu baru (up-date) dalam melakukan praktek profesi. Apoteker juga harus mempelajari cara belajar yang efektif.. 7.Teacher. Apoteker mempunyai tanggung jawab untuk mendidik dan melatih Apoteker generasi mendatang. Partisipasinya tidak hanya dalam berbagi ilmu pengetahuan baru satu sama lain, tetapi juga kesempatan memperoleh pengalaman dan peningkatan ketrampilan Close ​ View Larger Description Create a heritage month school presentation with pictures and historical facts using this structured PowerPoint template; includes a steel gray background.

78 ETIKA DAN “DEMORALISASI” POSTMODERN Modernisme : suatu proyek ambisius untuk mengubah chaos menjadi tatanan rasional ; upaya untuk menjadikan hukum akal sebagai tatanan alami; upaya menggantikan takhayul dan ketidaktahuan (ignorance) dengan pengetahuan dan kebenaran sejati dengan bukti empiris. Modernisme : suatu proyek ambisius untuk mengubah chaos menjadi tatanan rasional ; upaya untuk menjadikan hukum akal sebagai tatanan alami; upaya menggantikan takhayul dan ketidaktahuan (ignorance) dengan pengetahuan dan kebenaran sejati dengan bukti empiris. Kebenaran dicerminkan oleh daya nalar manusia Kebenaran dicerminkan oleh daya nalar manusia Kebenaran bersifat obyektif, universal, berlaku untuk siapa saja dan dimana saja Kebenaran bersifat obyektif, universal, berlaku untuk siapa saja dan dimana saja

79 Modernisme ini kemudian dikemas dalam cerita besar berupa : “ humanisme”, “emansipasi”, “kebebasan”, “hak azasi”, “kemajuam” Modernisme ini kemudian dikemas dalam cerita besar berupa : “ humanisme”, “emansipasi”, “kebebasan”, “hak azasi”, “kemajuam” Modernisme akan melahirkan individu- individu moral yang otonom, mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri secara rasional, dengan mengikuti prinsip-prinsip etis universal Modernisme akan melahirkan individu- individu moral yang otonom, mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri secara rasional, dengan mengikuti prinsip-prinsip etis universal Modernisme dalam praktek mengarah pada hal yang bertentangan dengan cita-cita awal modernisme yang diharapkan --- metamorfose menjadi postmodernisme Modernisme dalam praktek mengarah pada hal yang bertentangan dengan cita-cita awal modernisme yang diharapkan --- metamorfose menjadi postmodernisme

80 4 FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERGESERAN MODERNISME -- POST KONTROL KONTROL BIROKRASI BIROKRASI BISNIS BISNIS FRAGMENTASI FRAGMENTASI

81 1. KONTROL MODERNISME MENGONTROL DAN MENGENDALIKAN SEGALA HAL MODERNISME MENGONTROL DAN MENGENDALIKAN SEGALA HAL MODERNISME MEREKAYASA ATAU MENDESAIN DENGAN DALIH UNIVERSALITAS, BAHKAN DAPAT MENCAPAI SKALA GLOBAL MODERNISME MEREKAYASA ATAU MENDESAIN DENGAN DALIH UNIVERSALITAS, BAHKAN DAPAT MENCAPAI SKALA GLOBAL AKIBATNYA : UNIVERSALITAS “DICURIGAI” SEBAGAI IDEOLOGI AKIBATNYA : UNIVERSALITAS “DICURIGAI” SEBAGAI IDEOLOGI KONTROL DALAM BIDANG MORAL : KONSEP “BAIK”, ‘ADIL’, “WAJIB” SEAKAN HARUS DI”DIKTE”KAN OLEH MEREKA YANG BEROTORITAS KONTROL DALAM BIDANG MORAL : KONSEP “BAIK”, ‘ADIL’, “WAJIB” SEAKAN HARUS DI”DIKTE”KAN OLEH MEREKA YANG BEROTORITAS

82 2. BIROKRASI Segala hal perlu diorganisasikan dengan mekansime logis, sistematis, dan efisien Segala hal perlu diorganisasikan dengan mekansime logis, sistematis, dan efisien Pemegang peran utama adalah “aturan’ Pemegang peran utama adalah “aturan’

83 3. BISNIS Rasionalitas modern merupakan sukma kehidupan bisnis Rasionalitas modern merupakan sukma kehidupan bisnis Segala hal dilihat sebagai “sarana, “alat’, dan “aset” untuk mEncapai sebesar-besarnya keuntungan Segala hal dilihat sebagai “sarana, “alat’, dan “aset” untuk mEncapai sebesar-besarnya keuntungan Hubungan antar manusia menjadi “impersonal”, “rasional”, dan”efisien” Hubungan antar manusia menjadi “impersonal”, “rasional”, dan”efisien” Pekerjaan didasarkan pada “procedural correctness” Pekerjaan didasarkan pada “procedural correctness” Etika bisnis mendominasi etika profesi Etika bisnis mendominasi etika profesi Bisnis merasa terhalang dengan nilai slogan –slogan yang bermoral (mis: “enviromentally friendly”, ingat IKLAN “rosa-rosa”) Bisnis merasa terhalang dengan nilai slogan –slogan yang bermoral (mis: “enviromentally friendly”, ingat IKLAN “rosa-rosa”) Tujuan meraup keuntungan dari pebisnis, menyebabkan tidak mudah memberi sesuatu dengan “gratui”. Apalagi jika moralitas dilihat secara intinya yaitu : tanpa syarat (unconditional), maka berarti “nasib” orang lain seakan- akan menjadi tanggung-jawabnya Tujuan meraup keuntungan dari pebisnis, menyebabkan tidak mudah memberi sesuatu dengan “gratui”. Apalagi jika moralitas dilihat secara intinya yaitu : tanpa syarat (unconditional), maka berarti “nasib” orang lain seakan- akan menjadi tanggung-jawabnya

84 4. FRAGMENTASI Modernisme adalah perubahan yang sangat cepat (l’esor) Modernisme adalah perubahan yang sangat cepat (l’esor) Keahlian-keahlian yang diperlukan untuk suatu pekerjaan menjadi tidak perlu lagi Keahlian-keahlian yang diperlukan untuk suatu pekerjaan menjadi tidak perlu lagi Proyeksi kehidupan makin sulit dan tidak menentu Proyeksi kehidupan makin sulit dan tidak menentu Karena Dunia modern menjadi bersifat fragmentaris, diksontinyu, dan tak terprediksikan, membuat orang takut untuk membuat rencana secara ketat. Membuat orang mudah jatuh ke dalam ketidak pedulian moral dan sosial (ketiadaan komitmen sosial) Karena Dunia modern menjadi bersifat fragmentaris, diksontinyu, dan tak terprediksikan, membuat orang takut untuk membuat rencana secara ketat. Membuat orang mudah jatuh ke dalam ketidak pedulian moral dan sosial (ketiadaan komitmen sosial) Orang cenderung menyendiri dan tertutup, dan ikatan emosional antar pribadi makin renggang Orang cenderung menyendiri dan tertutup, dan ikatan emosional antar pribadi makin renggang Fragmentasi, ketertutupan, ketidak pedulian, ikatan emosional renggang dapat mengakibatkan perubahan fondasi moral Fragmentasi, ketertutupan, ketidak pedulian, ikatan emosional renggang dapat mengakibatkan perubahan fondasi moral

85 MODERNISME VS POSTMODERNISME Modernisme bercita-cita membentuk dunia beretika (“The age of Ethics”), dimana komunitas manusia yang secara bersama mengejar nilai yang sama dan berprinsip etik yang sama Modernisme bercita-cita membentuk dunia beretika (“The age of Ethics”), dimana komunitas manusia yang secara bersama mengejar nilai yang sama dan berprinsip etik yang sama Post meodernisme merupakan penamaan “sinisme” terhadap ekses-ekses modernisme, yang justru menggerogoti nilai-nilai etik, bahkan cenderung meniadakan etika Post meodernisme merupakan penamaan “sinisme” terhadap ekses-ekses modernisme, yang justru menggerogoti nilai-nilai etik, bahkan cenderung meniadakan etika


Download ppt "KODE ETIK PROFESI APOTEKER KODE ETIK PROFESI APOTEKER Djoko Wahyono Ketua MPEAD PD IAI DIY."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google