Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) UNIT ESELON 1 & UNIT KERJA MANDIRI TAHUN 2012 Jakarta, 23 September 2013 Oleh : Titi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) UNIT ESELON 1 & UNIT KERJA MANDIRI TAHUN 2012 Jakarta, 23 September 2013 Oleh : Titi."— Transcript presentasi:

1 EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) UNIT ESELON 1 & UNIT KERJA MANDIRI TAHUN 2012 Jakarta, 23 September 2013 Oleh : Titi Eko Rahayu 1

2 2 PERUBAHAN PARADIGMA AKUNTABILITAS KINERJA Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan Berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan

3 3 Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) mengandung arti bahwa pelaksanaan tugas- tugas K/L lebih FOKUS pada HASIL yang akan dicapai. Pencapaian hasil-hasil terinci dalam bentuk output dan outcome.

4 4 Outcome merupakan HASIL pencapaian PROGRAM yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Output merupakan HASIL pencapaian KEGIATAN pada Satker yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

5 5 K ETERKAITAN KOMPONEN SAKIP

6 6 Tugas & fungsi Visi Misi STRUKTUR RENSTRA Tujuan Sasaran Tujuan: penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 5 tahun. Sasaran menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, dan perubahan perbaikan kondisi yang diakibatkan oleh kebijakan tsb IKU IKK Panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar (acuan) dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

7 K EDUDUKAN LAKIP DALAM SAKIP

8 K OMPONEN E VALUASI LAKIP

9 K ERANGKA L OGIS P ENYUSUNAN LAKIP

10 P RINSIP -P RINSIP P ENYUSUNAN LAKIP

11 K EBIJAKAN E VALUASI  Fokus utama evaluasi adalah menilai akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, belum sampai pada taraf menilai kinerja suatu instansi pemerintah.  Hasil evaluasi akan menilai sampai seberapa jauh suatu instansi pemerintah telah menginformasikan atau melaporkan kinerjanya kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban dan stakeholders lainnya.  Hasil evaluasi saat ini belum dimaksudkan untuk menilai apakah kinerja suatu instansi pemerintah sudah baik atau belum.  Evaluasi dilakukan lebih ditekankanterhadap implementasi Sistem AKIP, yakni aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap LAKIP saja.

12 I NTI DARI A KUNTABILITAS

13 I SU - ISU P ENTING YANG I NGIN D IUNGKAP DALAM E VALUASI LAKIP

14 M ETODOLOGI E VALUASI LAKIP Evaluasi dilakukan dengan menggunakan teknik “criteria referrenced survey”, yaitu menggunakan kriteria yang ditetapkan terlebih dahulu seperti tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan berdasarkan kepada:  Kebenaran normatif apa yang seharusnya dilakukan menurut pedoman penyusunan LAKIP.  Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku- buku petunjuk mengenai Sistem AKIP;  Kebenaran normatif yang bersumber pada best practices baik di Indonesia maupun di luar negeri;  Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen strategis, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.  Dalam menilai apakah suatu instansi memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan profesional judgement dari evaluator.

15 K OMPONEN - KOMPONEN E VALUASI LAKIP

16

17

18 P ENGUMPULAN D ATA KINERJA  Mekanisme Pengumpulan data kinerja sudah dirancang saat perumusan indikator kinerja.  Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala, tidak bersifat adhoc saat penyusunan LAKIP.  Data kinerja yang tersedia di internal organisasi lebih banyak hanya sampai pada indikator kinerja output saja  Data kinerja yang bersifat outcome, lebih banyak tersedia di luar organisasi seperti di target group atau stakeholder.  Teknik Pengumpulan data kinerja dapat menggunakan data sekunder (seperti BPS) atau menggunakan survey, questionaire dsb.

19 19 K ELEMAHAN P ENGUKURAN K INERJA YANG SERING DIJUMPAI DALAM E VALUASI Indikator Kinerja belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik; Pengukuran kinerja hanya membandingkan target dengan realisasi; Pengukuran kinerja hanya terhadap pelaksanaan kegiatan/program dalam DIPA; Pembandingan data kinerja tidak memadai; Capaian IKU tidak diukur; Analisis dan evaluasi terhadap hasil pengukuran kinerja kurang memadai; Tidak menginformasikan capaian kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi organisasi.

20 EVALUASI AKIP 2012 Berdasarkan Permen PAN-RB No. 20 Tahun 2013 Hanya 3 komponen yang dinilai: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja Hasil Penilaian: 20 No.Unit KerjaNilai 1.Kedeputian PUG Bidang Ekonomi60,12 2,Kedeputian PUG Bidang Polsoskum62,15 3.Kedeputian Bidang Perlindungan Perempuan63,36 4.Kedeputian Bidang Perlindungan Anak60,62 5.Kedeputian Bidang Tumbuh Kembang Anak61,27 6.Sekretariat Kementerian59,82 7.Set. KPAI-

21 TERIMA KASIH.... SEMOGA BERMANFAAT 21


Download ppt "EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) UNIT ESELON 1 & UNIT KERJA MANDIRI TAHUN 2012 Jakarta, 23 September 2013 Oleh : Titi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google