Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan Nasional © 2011 KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP PENUNTASAN WAJIB.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan Nasional © 2011 KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP PENUNTASAN WAJIB."— Transcript presentasi:

1 Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan Nasional © 2011 KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN YANG BERMUTU PROGRAM PERLUASAN AKSES dalam rangka melalui

2 Kondisi saat ini (data APK & APM Nasional)

3 No Tingkat Ketuntasan APM/APK (%) Jumlah ProvinsiJumlah Kabupaten/Kota Tuntas Paripurna> Tuntas Utama> 90 - < Tuntas Madya> 85 - < Tuntas Pratama> 80 - < Belum Tuntas< Jumlah Tingkat ketuntasan WAJAR DIKDAS Provinsi & Kab/Kota

4 A. Tuntas ParipurnaB. Tuntas Utama C. Tuntas Madya D. Tuntas Pratama E. Belum Tuntas No.ProvinsiAPK 01 DKI Jakarta117,18 02 DI Yogyakarta115,51 03 Kepulauan Riau110,12 04 Sumatera Barat108,92 05 Bali105,87 06 Jawa Timur105,68 07 NAD104,55 08 Riau104,50 09 Nusa Tenggara Barat100,85 10 Jambi100,76 11 Bengkulu100,06 12 Sumatera Utara99,57 13 Jawa Tengah99,40 14 Sulawesi Utara98,70 15 Maluku97,70 16 Sulawesi Tenggara97,21 17 Sulawesi Selatan97,20 18 Maluku Utara96,80 19 Bangka Belitung95,58 20 Kalimantan Timur95,33 No.ProvinsiAPK 1 Lampung94,55 2 Jawa Barat93,97 3 Banten93,78 4 Sumatera Selatan92,89 5 Sulawesi Barat92,02 6 Gorontalo90,42 7 Sulawesi Tengah90,24 No.ProvinsiAPK 1 Kalimantan Tengah89,45 2 Kalimantan Selatan86,76 No.ProvinsiAPK 1 Kalimantan Barat82,11 2 Papua80,74 No.ProvinsiAPK 1 NTT79,91 2 Papua Barat79,59 APK Nasional98,11 Sebaran APK Provinsi Menurut Tingkat Ketuntasan

5 Dengan dasar misi 5 K, maka strategi dan kebijakan Direktorat Pembinaan SMP adalah:  Ketersediaan. Menyediakan bertambahnya daya tampung ruang belajar (USB, Satap, dan RKB);  Keterjangkauan. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk menjangkau calon siswa SMP di daerah terpencil, terpencar dan terisolir (Satap, SMP Terbuka);  Kualitas. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penyediaan sarana pendidikan dan implementasi kurikulum yang tepat  Kesetaraan. Memberikan kesempatan yang setara kepada calon siswa yang secara ekonomi tidak mampu dengan pemberian BOS dan beasiswa siswa miskin;  Kepastian. Memastikan penyelenggaraan pendidikan dengan optimal sehingga lulusan SMP benar-benar berkualitas; Strategi & Kebijakan

6 1. KETERSEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN a.Pembangunan USB SMP b.Pembangunan RKB SMP (Pusat & DAK) 2. PEMENUHAN KETERJANGKAUAN LAYANAN PENDIDIKAN a.Pembangunan SD-SMP Satu Atap b.Pengembangan SMP Terbuka Program & Kegiatan

7 3. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN a.Peningkatan kualitas (kelulusan/UN, kurikulum, PBM, penilaian) b.Peningkatan kelembagaan sekolah (SBI/RSBI, SSN, Akreditasi Sekolah) c.Pengembangan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) d.Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) e.SMP Berbasis Pesantren f.Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (PPMBS) g.Pembangunan Ruang Belajar Lain (Pusat & DAK) h.Rehabilitasi Sekolah (Pusat & DAK) i.Penyediaan alat pendidikan (DAK) Program & Kegiatan

8 8 3. PENINGKATAN KUALITAS (lanjutan) j.Penyediaan buku k.Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Karakter/ Budipekerti siswa l.Peningkatan Prestasi Siswa (Kompetensi, Beasiswa) m.Pembinaan Bakat Siswa n.Pengembangan ekonomi kreatif 4. KESETARAAN MEMPEROLEH LAYANAN PENDIDIKAN a.Bantuan Operasional Sekolah b.Beasiswa Siswa Miskin c.Beasiswa Siswa SMP Terbuka Program & Kegiatan

9 9 5. KEPASTIAN MEMPEROLEH LAYANAN PENDIDIKAN a.Pengembangan Sistem Manajemen Mutu atau Sertifikasi ISO 9000: 2001 b.Pengembangan supervisi, monitoring dan evaluasi oleh sekolah c.Pengembangan tata kelola organisasi dan administrasi sekolah Program & Kegiatan

10 No.INDIKATOR KINERJA KUNCI KONDISI AWAL (2009) TAHUN APK Nasional SMP/SMPLB/MTs/Sederajat 98.3%99.3%101.5%103.9%106.8%110.0% 2APM Nasional SMP/SMPLB/MTs/Sederajat 73.3%74.0%74.5%75.0%75.5%76.0% 3% Provinsi Mencapai APK > 95% 63.6%68.9%74.2%79.4%84.7%90.0% 4% Kota Mencapai APK > 115% 43.0%50.4%57.8%65.2%72.6%80.0% 5% Kabupaten Mencapai APK > 90% 55.0%61.0%67.0%73.0%79.0%85.0% 6Disparitas APK antara Kabupaten-kota 22.31%21,9%21.49%21.08%20.67%20.26% 7% peserta didik SMP/SMPLB Putus Sekolah 1.99%1.80%1.60%1.40%1.20%1.00% 8% lulusan SMP yang tidak melanjutkan 4.41%4.25%4.08%3.91%3.75%3.58% 9% Kabupaten Memiliki 1 SMP SBI/RSBI 43.7%50.0%56.2%62.5%68.7%75.0% 10% Kota Memiliki Minimal 2 SMP SBI/RSBI 20.0%33.0%46.0%59.0%72.0%85.0% Target Nasional

11 11 Target Nasional (lanjutan) No.INDIKATOR KINERJA KUNCI KONDISI AWAL (2009) TAHUN % SMP yang memiliki ruang dan alat Lab. Bahasa 8,94%21,34%33,7%46,1%58,5%0,9% 12 % SMP yang memiliki Ruang Serbaguna 10,00%25,00%40,0%55,0%70,0%85,0% 13 % SMP yang memiliki Lab. Kom 38,45%45,50%52,5%59,6%66,6% 3,7% 14 % SMP yang memiliki Lab. IPA 72,47%77,47%82,4%87,4%92,4%97,4% 15 % SMP yang memiliki perpustakaan 79,49%83,59%87,6%91,7%95,8%99,9%

12 KEBUTUHAN DAYA TAMPUNG

13  Pembangunan USB di kantung-kantung daerah yang tebal dan terkonsentrasi (bibit lulusan SD siswa)  Pembangunan RKB di sekolah-sekolah yang over- capacity (minimum 130% kapasitas tempat yang tersedia)  Pengembangan SD-SMP Satu Atap, di daerah terpencil, kepulauan dan terisolasi, dengan memanfaatkan fasilitas SD yang sudah tersedia  Pengembangan SMP Terbuka di kantung-kantung daerah yang tipis dan terpencar Strategi Penyiapan Daya Tampung

14 1.Block Grant Pembangunan USB 115 Unit 2.Block Grant Pengembangan SD- SMP Satu Atap 450 Unit Sebagian dilaksanakan dengan Block Grant, dan pelaksanaannya melibatkan Partisipasi Masyarakat. Sebagian dilaksanakan oleh kontraktor (khusus Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara) KEGIATAN PERLUASAN SMP TA 2011

15 Pembangunan USB adalah pembangunan sekolah yang dilaksanakan di lokasi, dimana: 1.Terdapat sejumlah anak yang memerlukan akses pendidikan jenjang SMP (>48 anak pertahun dengan APK< APK Rata-rata Nasional) 2.Memenuhi syarat dibangun SMP 3.Dana block grant yang dipakai untuk membangun sekolah diberikan langsung kepada sekolah/masyarakat ( kecuali untuk Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara ) 4.Pelaksanaan pembangunan melibatkan partisipasi masyarakat disekitar lokasi sekolah ( kecuali untuk Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara ) USB KEGIATAN PERLUASAN SMP TA 2011

16 Pengembangan SD-SMP Satu Atap adalah: 1.Pengembangan sekolah dilakukan dengan prioritas pada daerah yang jauh, terpencil, terisolir dan terpencar, didaerah tersebut belum ada SMP atau sudah ada namun lokasinya berada di luar jangkauan anak lulusan SD setempat (secara geografis dan waktu tempuh). 2.Di daerah tersebut Jumlah lulusan SD relatif sedikit (<48 siswa), dengan APK rata-rata rendah, dan jika dibangun USB SMP dipandang tidak efisien. 3.Minat dan peran serta masyarakat untuk menyekolahkan anaknya cukup tinggi, SD-SMP SATU ATAP KEGIATAN PERLUASAN SMP TA 2011

17 4.Pengembangan sekolah ini menyatukan lokasi SMP dan SD dengan memanfaatkan SDM dan fasilitas yang sudah ada pada SD yang dikembangkan tersebut, 5.Dana block grant yang dipakai untuk membangun sekolah diberikan langsung kepada sekolah dan pelaksanaannya melibatkan masyarakat disekitar sekolah. ( kecuali untuk Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara ) KEGIATAN PERLUASAN SMP TA 2011 SD-SMP SATU ATAP

18 ALOKASI (hingga 2014) No Propinsi Populasi th Jumlah Siswa APK (%) Populasi belum Sekolah Tambahan Daya Tampung 08/09 Kekurangan Daya Tampung Kebutuhan USBSATAP RKB 1NAD , Sumatera Utara , Sumatera Barat , Riau , Kepulauan Riau , Jambi , Bengkulu , Sumatera Selatan , Bangka Belitung , Lampung , Jawa Barat ,

19 ALOKASI (hingga 2014) No Propinsi Populasi th Jumlah Siswa APK (%) Populasi belum Sekolah Tambahan Daya Tampung 08/09 Kekurangan Daya Tampung Kebutuhan USBSATAP RKB 12Banten , DKI Jakarta , Jawa Tengah , DIY , Jawa Timur , Kalimantan Barat , Kalimantan Tengah , Kalimantan Selatan , Kalimantan Timur , Bali , NTB ,

20 ALOKASI (hingga 2014) No Propinsi Populasi th Jumlah Siswa APK (%) Populasi belum Sekolah Tambahan Daya Tampung 08/09 Kekurangan Daya Tampung Kebutuhan USBSATAP RKB 23NTT , Sulawesi Utara , Gorontalo , Sulawesi Tengah , Sulawesi Barat , Sulawesi Selatan , Sulawesi Tenggara , Maluku Utara , Maluku , Papua , Papua Barat ,

21 TERIMA kasih


Download ppt "Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan Nasional © 2011 KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP PENUNTASAN WAJIB."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google