Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ISSUE STRATEGIS, INFORMASI ANGGARAN DAN BMN 2014 – 2015 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ISSUE STRATEGIS, INFORMASI ANGGARAN DAN BMN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ISSUE STRATEGIS, INFORMASI ANGGARAN DAN BMN 2014 – 2015 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ISSUE STRATEGIS, INFORMASI ANGGARAN DAN BMN."— Transcript presentasi:

1

2 ISSUE STRATEGIS, INFORMASI ANGGARAN DAN BMN 2014 – 2015 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ISSUE STRATEGIS, INFORMASI ANGGARAN DAN BMN 2014 – 2015 Jakarta, Maret 2015 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

3 ISU-ISU STRATEGIS 4. PENDALAMAM HASIL SPENDING REVIEW 2. 3. 1. STOCK ALKON PENGADAAN BARANG/JASA BKKBN BMN (STATUS TANAH) 5. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KB

4 Tahun 2014 pagu Belanja terbesar dialokasikan untuk kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran (3331) senilai Rp1.654 miliar atau sebesar 65%. Pada kegiatan tersebut alokasi terbesar pada output Kesertaan ber-KB di Provinsi. Pagu Kegiatan Terbesar TA 2014 Pagu Output Pada Kegiatan 3331 ** - Pagu Anggaran tahun 2014: Rp. 2.539.866.646 - Realisasi : 83 %

5 KelompokBelanja Kesertaan Ber- KB di Provinsi Nilai InefisiensiPersentase BKKBN Provinsi266.935 141.19953% (juta rupiah) *Analisis BenchmarkingAnalisis Benchmarking * Tekhnik Data Evelopment Analisis (DEA)

6 PENDALAMAN HASIL SPENDING REVIEW TELAAH PADA KEGIATAN (3331.002) KESERTAAN BER KB DI 31 PROVINSI (Sumber Data: Laporan BKKBN kepada Kementerian Keuangan di: e-monev.anggaran.depkeu.go.id) NOSATUAN KERJACAPAIAN OUTPUT DAN CAPAIAN ANGGARAN PADA KEGIATAN (3331.002) KESERTAAN BER-KB DI PROVINSI TARGETCAPAIAN%PAGUREALISASI% 1 D.I.Aceh443.046639.4091447.738.012.0005.377.436.35069 2Sumatera Utaratidak mengirimkan data capaian output ke dalam aplikasi e-monev Kementerian Keuangan 3Sumatera Barat 539.960652.48311310.120.061.0006.682.098.60066 4Riau 689.2981.417.6992055.962.816.0004.103.752.35069 5Kepulauan Riau 198.0231.418.8407163.154.135.0003.047.728.80097 6Jambi 487.214 1006.021.704.0003.849.856.42264 7Bengkulu 280.738 1005.905.428.0004.595.443.25078 8Sumatera Selatan 1.192.417 1.630.880137 17.467.140.00010.492.378.30060 9Kepulauan Bangka Belitung 185.258208.5941133.090.786.0002.284.615.00074 10Lampung 1.260.9921.187.7669417.208.343.0009.796.442.85057 11Banten 1.569.9861.299.0628213.153.258.0005.991.230.42046

7 PENDALAMAN HASIL SPENDING REVIEW TELAAH PADA KEGIATAN (3331.002) KESERTAAN BER KB DI 31 PROVINSI (Sumber Data: Laporan BKKBN kepada Kementerian Keuangan di: e-monev.anggaran.depkeu.go.id) NOSATUAN KERJACAPAIAN OUTPUT DAN CAPAIAN ANGGARAN PADA KEGIATAN (3331.002) KESERTAAN BER-KB DI PROVINSI TARGETCAPAIAN%PAGUREALISASI% 12 DKI Jakarta 1.306.5581.108.8418413.990.128.0007.479.392.99553 13Jawa Barat 6.261.6112.904.17946 63.103.530.000 42.288.820.66767 14Jawa Tengah 4.724.5205.326.85611353.063.514.00035.682.999.99467 15D.I. Yogyakarta 427.940453.8191065.019.085.0003.256.209.55265 16Jawa Timur 5.571.5771.991.4473564.312.405.00034.626.665.81554 17Bali 341.009373.9931097.654.550.0005.183.856.06668 18Nusa Tenggara Barat 817.895920.75611211.072.874.0004.731.357.84843 19Nusa Tenggara Timur 402.356386.1969617.062.746.00010.212.388.69960 20Kalimantan Barat 633.983630.9839910.001.372.0008.491.348.63085 21Kalimantan Tengah 362.829353.322975.319.268.0003.841.980.04072 22Kalimantan Selatan 570.815643.7381125.598.581.0004.150.492.60074

8 PENDALAMAN HASIL SPENDING REVIEW TELAAH PADA KEGIATAN (3331.002) KESERTAAN BER KB DI 31 PROVINSI (Sumber Data: Laporan BKKBN kepada Kementerian Keuangan di: e-monev.anggaran.depkeu.go.id) NOSATUAN KERJACAPAIAN OUTPUT DAN CAPAIAN ANGGARAN PADA KEGIATAN (3331.002) KESERTAAN BER-KB DI PROVINSI TARGETCAPAIAN%PAGUREALISASI% 23 Kalimantan Timur427.250311.297735.442.079.0003.471.754.80063 24Sulawesi Selatan 43.847 1.012.91312020.039.491.00013.772.398.14668 25Sulawesi Barat 109.978113.8151032.7489.102.0002.243.781.40082 26Sulawesi Tenggaratidak mengirimkan data capaian output ke dalam aplikasi e-monev Kementerian Keuangan 27Sulawesi Tengah 340.913 119.754356.633.290.0004.781.864.57572 28Gorontalo 167.4991830,13.779.151.0002.775.698.00073 29Sulawesi Utara 341.009373.9931097.654.550.0005.183.856.06668 30Maluku 152.007162.72610712.484.960.00010.200.408.50081 31Maluku Utara 135.066172.7301284.499.505.0003.757.745.57084 32Papua Barat 23.759 11.199474.108.681.0003.626.777.40088 33Papua 149.691156.18910416.307.632.00015.305.752.75094 Telaah lanjutan 31 provinsi

9 KESIMPULAN HASIL SPENDING REVIEW TELAAH PADA KEGIATAN (3331.002) KESERTAAN BER KB DI 31 PROVINSI (Sumber Data: Laporan BKKBN kepada Kementerian Keuangan di: e-monev.anggaran.depkeu.go.id) 16 Provinsi tidak mencapai target, tetapi penyerapan anggaran (realisasi) cukup tinggi, yaitu: Jawa Barat (67%), Jawa Timur (54%), Kalimantan Barat (85%), Sulawesi Tengah (72%), Bali (80%), dan Papua Barat (88%)) 214 Provinsi mencapai di atas target, dengan penyerapan anggaran (realisasi) hanya sekitar 60-90 %, yaitu: Jawa Tengah, DIY, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat. 322 Provinsi tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Dukungan Pelayanan KB dengan sistem Kapitasi dan Pelayanan non BPJS seperti yang disarankankan dalam satuan 3, yaitu: Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, DIY, Aceh, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Bali, NTB, Banten, Kepulauan Riau, dan 1 Provinsi (Jawa Timur) mengalokasikan tetapi membuat menjadi 1 Paket tidak dibuat rinci sesuai dengan satuan 3. 42 Provinsi (Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah) tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Sosialisasi kebijakan strategi operasional dan materi tentang akses dan kualitas pembinaan. 5Revisi rkakl pada satuan kerja di provinsi dilakukan sebanyak 4 sampai dengan 14 kali hanya DKI dan melakukan revisi 1 kali. 62 provinsi tidak mengirimkan data ke dalam aplikasi e-monev Kementerian Keuangan (Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara) 7878 Provinsi Bali setelah di cek dalam aplikasi e-monev didapatkan informasi bahwa Bali terakhir meng up date data target bulan April 2014. Provinsi NTB mencapai diatas target (112 %) dengan penyerapan anggaran hanya 43%

10 KONDISI STOCK ALAT KONTRASEPSI DI GUDANG PUSAT PER 10 MARET 2015 (SUNTIKAN,PIL,KONDOM)

11

12 PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BKKBN S/D MARET 2015  Sesuai RUP BKKBN Pusat TA. 2015 terdapat 72 paket pengadaan Barang/Jasa (data per 25 Maret 2015)  Dari 72 paket pengadaan 53 paket metode pemilihan penyedia dilaksanakan dengan lelang.  Dari 53 paket lelang 22 paket dalam proses lelang, dengan rincian sbb: 1)7 paket sudah selesai pada bulan Januari 2015; 2)2 Paket dilaksanakan di ULP LKPP; 3)9 paket dalam proses pembuatan dokumen di Pokja ULP,(4 paket dikembalikan ke PPK Satker bersangkutan karena persyaratan dokumen pelaksanaan belum lengkap)dan; 4)4 paket Gagal Lelang, dan sedang dilakukan Evaluasi Spesifikasi Teknis oleh user.

13 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pengadaan ULP BKKBN s/d 25 Maret 2015

14 KONDISI SDM ULP BKKBN  Dari 43 orang anggota pokja ULP: -4 orang anggota Pokja ULP masa berlaku Sertifikat Keahlian Pengadaannya telah habis, -1 orang mengundurkan diri dari Pokja ULP, dan; -1 orang mengundurkan diri dari Tim Pokja yang ditugaskan untuk pengadaan disatuan Kerja KSPK;  Telah dilakukan sosialisasi pengisian Loogbook pemilik Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa untuk PPK dan Kelompok Kerja ULP;  Akan dilakukan pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah untuk PPK, ULP/Pejabat Pengadaan BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi tanggal 20 s/d 23 April 2015 dengan Narasumber dari LKPP.

15 NOSATUAN KERJAKETERANGAN 1JABAR SEBAGIAN GEDUNG KANTOR BERDIRI DI ATAS TANAH DENGAN SERTIFIKAT A.N PEMPROV 2JATENGTANAH BALAI DIKLAT PATI MASIH BELUM PROSES BPN 3JATIM TANAH KANTOR SERTIFIKAT PEMPROV, PINJAM PAKAI dan TELAH DIPERPANJANG BERDASARKAN BERITA ACARA NO 020/8306/2013.5/2014 TANGGAL 9 DESEMBER 2014 4SUMBARSERTIFIKAT TANAH an INDIVIDU DALAM PROSES KE BPN 5LAMPUNG TERDAPAT GEDUNG BANGUNAN BERDIRI DI ATAS TANAH DENGAN SERTIFIKAT a.n PEMPROV/PEMDA 6KALSEL TERDAPAT GEDUNG BANGUNAN BERDIRI DI ATAS TANAH DENGAN SERTIFIKAT a.n PEMPROV/PEMDA 7BALI TERDAPAT GEDUNG BANGUNAN BERDIRI DI ATAS TANAH DENGAN SERTIFIKAT a.n PEMPROV/PEMDA 8NTB TERDAPAT GEDUNG BANGUNAN BERDIRI DI ATAS TANAH DENGAN SERTIFIKAT a.n PEMPROV/PEMDA 9BANTEN TERDAPAT GEDUNG BANGUNAN BERDIRI DI ATAS TANAH DENGAN SERTIFIKAT a.n PEMPROV/PEMDA 10BABEL TERDAPAT GEDUNG BANGUNAN BERDIRI DI ATAS TANAH DENGAN SERTIFIKAT a.n PEMPROV/PEMDA

16 NOSATUAN KERJAKETERANGAN 1SUMSELSERTIFIKAT HILANG SEDANG DALAM PROSES PENGURUSAN DI BPN 2KALTIM SERTIFIKAT HP NO.14 LUAS TANAH 1,257 m2 BERUPA TANAH KOSONG DALAM SENGKETA PENGADILAN NEGERI a.n SARLOTTA DARTY SEKARANG SEDANG DALAM PROSES PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI 3SULSELSATU SERTIFIKAT TANAH HILANG SEDANG DALAM PROSES PENGURUSAN DI BPN 4SULTRA SERTIFIKAT HP NO.259 LUAS TANAH 536 m2 DALAM SENGKETA SEDANG DALAM PROSES PENINJAUAN KEMBALI UNTUK YANG KEDUA KALINYA BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI NO S-28 TANGGAL 9 FEBRUARI 2015

17 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB 1)Lemahnya fungsi TIM DAK Perwakilan BKKBN Propinsi dalam Pembinaan, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK. 2)Laporan tidak sesuai dengan format yang ada pada pedoman DAK. 3)Pada tahun 2014 terdapat 82 Kabupaten dan Kota melakukan perubahan/pergeseran menu dan tahun 2015 sampai dengan bulan Maret sudah 47 Kabupaten dan Kota mengajukan perubahan/pergeseran menu. 4)Kurangnya dukungan dana operasional dan perawatan.

18 1. 3. 2. PAGU ANGGARAN 2015 REALISASI S/D FEBRUARI 2015 INFORMASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)

19 Alokasi Anggaran (068) BKKBN T.A 2015 PaguSelf Blocking Pagu setelah Self Blocking 3.294.657.742.000223.145.681.0003.071.512.061.000

20 PAGU BKKBN PUSAT TA. 2015 MAKJENIS BELANJAPAGU% 51Belanja Pegawai92.005.064.0006,43 52Belanja Barang1.287.100.585.00089,99 53Belanja Modal51.177.607.0003,58 TOTAL1.430.283.256.000100

21 PAGU BKKBN PROVINSI TA. 2015 MAKJENIS BELANJAPAGU% 51Belanja Pegawai289.852.624.00015,55 52Belanja Barang1.539.278.053.00082,56 53Belanja Modal35.243.809.0001,89 TOTAL1.864.374.486.000100

22 Alokasi BKKBN per Jenis Belanja MAKJENIS BELANJAPAGU 51Belanja Pegawai381.857.688.000 52Belanja Barang2.826.378.638.000 53Belanja Modal86.421.416.000 T o t a l3.294.657.742.000

23 PAGU ANGGARAN BKKBN PER SATKER PUSATPROVINSI

24 PAGUREALISASI SPM% 3.294.657.742.000,-65.757.654.898,-2.0 REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI) BULAN FEBRUARI 2015 Realisasi SPM sebesar Rp.65.757.654.898,- atau 2.0 % dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.294.657.742.000,-

25 REALISASI ANGGARAN SATKER PUSAT REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER BELANJA Realisasi SPM Belanja Pegawai (MAK51) sejumlah Rp. 8.312.892.019,- atau 9.04% dari Pagu Anggaran Rp. 92.005.064.000,- Realisasi SPM Belanja Barang (MAK52)sejumlah Rp. 7.688.249.963,-- atau 0.60% dari Pagu Anggaran Rp. 1.287.100.585.000,- Realisasi SPM Belanja Modal (MAK 53) sejumlah Rp. 0,- atau 0 % dari Pagu Anggaran Rp. 51.177.607.000,- Total Realisasi SPM Rp. 16.001.141.982,- (1.12%) sedangkan realisasi SPJ Rp. 12.175.446.982,- atau 0.85% dari total Anggaran sebesar Rp.1.430.283.256.000,-

26 PERSENTASE (%) REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER SATKER Real SPM = 1,12 % A. Realisasi tertinggi Satker Irtama sebesar 6.63 % B. Realisasi terendah Satker KBKR sebesar 0.01 %

27 PERSENTASE (% )REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER KOMPONEN REALISASI PUSAT 1,12%

28 C. REALISASI ANGGARAN SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAGUREALISASI SPM% 1.864.374.486.00049.756.512.916,- 2.67 Realisasi SPM dari 33 Satker Perwakilan BKKBN Provinsi sebesar Rp.49.756.512.916,- atau 2.67 % dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.864.374.486.000,-

29 Realisasi SPM 2.67 %

30  Total Nilai BMN BKKBN hasil Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 1.172.531.743.244,-

31 SATUAN KERJA LUAS TANAH (m2) SIMAK MALUKU 79.060 PUSAT 54.330 KALTENG 17.127 BENGKULU 15.267 JATIM 15.004 PAPUA BARAT 15.000 KALTIM 14.239 JATENG 13.500 PAPUA 11.881 NTT 10.664 ACEH 9.918 JABAR 8.966 KALBAR 8.802 SULTRA 8.647 SUMBAR 8.559 SULTENG 8.495 YOGYA 8.373 SUMUT 7.695 SULSEL 7.255 JAMBI 7.230 RIAU 7.077 GORONTALO 3.666 NTB 2.904 BALI 2.420 KALSEL 2.389 LAMPUNG 966 SUMSEL 767 SULBAR 598 SULUT 5 MALUT - BANTEN - BABEL - KEPRI - TOTAL LUAS TANAH 350.206  Total luas tanah yang dikuasai BKKBN adalah sebesar 350.206 M2 dengan nilai Rp 368.748.205.366,-  Satuan kerja yang tanahnya masih milik pemerintah daerah lain Satker Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, dan Maluku Utara

32 NOSATUAN KERJA TOTAL NILAI BMN 1SESTAMA 315.995.673.327 2ADPIN 23.212.444.922 3DITVOK 2.789.716.944 4KSPK 1.944.024.852 5KEPENDUDUKAN 1.416.272.781 6LATBANG 1.373.518.964 7PUSLITBANG 494.116.743 8IRTAMA 215.312.237 9KBKR 159.887.943 TOTAL 347.600.968.713

33 NOSATUAN KERJA TOTAL NILAI BMN 1JATENG 101.886.489.256 2JATIM 72.063.194.881 3JABAR 69.825.121.302 4SULSEL 48.702.007.171 5ACEH 47.745.336.373 6SUMSEL 43.807.726.768 7KALTIM 38.562.234.934 8RIAU 28.512.307.358 9SUMBAR 27.353.245.698 10LAMPUNG 26.014.563.433 11SULUT 24.902.933.245 12DIY 23.953.482.917 13SUMUT 23.566.546.112 14NTB 19.327.926.131 15NTT 19.074.720.890 16KALTENG 17.137.492.690 17SULTRA 17.082.931.156 18BANTEN 15.503.662.429 19MALUKU 15.426.223.253 20PAPBAR 14.996.931.692 21PAPUA 14.686.908.942 22KALBAR 14.145.916.963 23BALI 14.055.690.863 24JAMBI 13.608.666.775 25SULTENG 11.800.505.278 26MALUT 11.541.051.971 27KALSEL 11.175.899.692 28BABEL 9.121.336.002 29BENGKULU 8.998.472.118 30GORONTALO 8.219.054.658 31SULBAR 7.334.653.277 32KEPRI 4.797.540.303 TOTAL 824.930.774.531


Download ppt "ISSUE STRATEGIS, INFORMASI ANGGARAN DAN BMN 2014 – 2015 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ISSUE STRATEGIS, INFORMASI ANGGARAN DAN BMN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google