Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ISSUE STRATEGIS, INFORMASI ANGGARAN DAN BMN 2014 – 2015 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ISSUE STRATEGIS, INFORMASI ANGGARAN DAN BMN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ISSUE STRATEGIS, INFORMASI ANGGARAN DAN BMN 2014 – 2015 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ISSUE STRATEGIS, INFORMASI ANGGARAN DAN BMN."— Transcript presentasi:

1

2 ISSUE STRATEGIS, INFORMASI ANGGARAN DAN BMN 2014 – 2015 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ISSUE STRATEGIS, INFORMASI ANGGARAN DAN BMN 2014 – 2015 Jakarta, Maret 2015 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

3 ISU-ISU STRATEGIS 4. PENDALAMAM HASIL SPENDING REVIEW STOCK ALKON PENGADAAN BARANG/JASA BKKBN BMN (STATUS TANAH) 5. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KB

4 Tahun 2014 pagu Belanja terbesar dialokasikan untuk kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran (3331) senilai Rp1.654 miliar atau sebesar 65%. Pada kegiatan tersebut alokasi terbesar pada output Kesertaan ber-KB di Provinsi. Pagu Kegiatan Terbesar TA 2014 Pagu Output Pada Kegiatan 3331 ** - Pagu Anggaran tahun 2014: Rp Realisasi : 83 %

5 KelompokBelanja Kesertaan Ber- KB di Provinsi Nilai InefisiensiPersentase BKKBN Provinsi % (juta rupiah) *Analisis BenchmarkingAnalisis Benchmarking * Tekhnik Data Evelopment Analisis (DEA)

6 PENDALAMAN HASIL SPENDING REVIEW TELAAH PADA KEGIATAN ( ) KESERTAAN BER KB DI 31 PROVINSI (Sumber Data: Laporan BKKBN kepada Kementerian Keuangan di: e-monev.anggaran.depkeu.go.id) NOSATUAN KERJACAPAIAN OUTPUT DAN CAPAIAN ANGGARAN PADA KEGIATAN ( ) KESERTAAN BER-KB DI PROVINSI TARGETCAPAIAN%PAGUREALISASI% 1 D.I.Aceh Sumatera Utaratidak mengirimkan data capaian output ke dalam aplikasi e-monev Kementerian Keuangan 3Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Kepulauan Bangka Belitung Lampung Banten

7 PENDALAMAN HASIL SPENDING REVIEW TELAAH PADA KEGIATAN ( ) KESERTAAN BER KB DI 31 PROVINSI (Sumber Data: Laporan BKKBN kepada Kementerian Keuangan di: e-monev.anggaran.depkeu.go.id) NOSATUAN KERJACAPAIAN OUTPUT DAN CAPAIAN ANGGARAN PADA KEGIATAN ( ) KESERTAAN BER-KB DI PROVINSI TARGETCAPAIAN%PAGUREALISASI% 12 DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan

8 PENDALAMAN HASIL SPENDING REVIEW TELAAH PADA KEGIATAN ( ) KESERTAAN BER KB DI 31 PROVINSI (Sumber Data: Laporan BKKBN kepada Kementerian Keuangan di: e-monev.anggaran.depkeu.go.id) NOSATUAN KERJACAPAIAN OUTPUT DAN CAPAIAN ANGGARAN PADA KEGIATAN ( ) KESERTAAN BER-KB DI PROVINSI TARGETCAPAIAN%PAGUREALISASI% 23 Kalimantan Timur Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggaratidak mengirimkan data capaian output ke dalam aplikasi e-monev Kementerian Keuangan 27Sulawesi Tengah Gorontalo , Sulawesi Utara Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Telaah lanjutan 31 provinsi

9 KESIMPULAN HASIL SPENDING REVIEW TELAAH PADA KEGIATAN ( ) KESERTAAN BER KB DI 31 PROVINSI (Sumber Data: Laporan BKKBN kepada Kementerian Keuangan di: e-monev.anggaran.depkeu.go.id) 16 Provinsi tidak mencapai target, tetapi penyerapan anggaran (realisasi) cukup tinggi, yaitu: Jawa Barat (67%), Jawa Timur (54%), Kalimantan Barat (85%), Sulawesi Tengah (72%), Bali (80%), dan Papua Barat (88%)) 214 Provinsi mencapai di atas target, dengan penyerapan anggaran (realisasi) hanya sekitar %, yaitu: Jawa Tengah, DIY, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat. 322 Provinsi tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Dukungan Pelayanan KB dengan sistem Kapitasi dan Pelayanan non BPJS seperti yang disarankankan dalam satuan 3, yaitu: Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, DIY, Aceh, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Bali, NTB, Banten, Kepulauan Riau, dan 1 Provinsi (Jawa Timur) mengalokasikan tetapi membuat menjadi 1 Paket tidak dibuat rinci sesuai dengan satuan Provinsi (Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah) tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Sosialisasi kebijakan strategi operasional dan materi tentang akses dan kualitas pembinaan. 5Revisi rkakl pada satuan kerja di provinsi dilakukan sebanyak 4 sampai dengan 14 kali hanya DKI dan melakukan revisi 1 kali. 62 provinsi tidak mengirimkan data ke dalam aplikasi e-monev Kementerian Keuangan (Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara) 7878 Provinsi Bali setelah di cek dalam aplikasi e-monev didapatkan informasi bahwa Bali terakhir meng up date data target bulan April Provinsi NTB mencapai diatas target (112 %) dengan penyerapan anggaran hanya 43%

10 KONDISI STOCK ALAT KONTRASEPSI DI GUDANG PUSAT PER 10 MARET 2015 (SUNTIKAN,PIL,KONDOM)

11

12 PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BKKBN S/D MARET 2015  Sesuai RUP BKKBN Pusat TA terdapat 72 paket pengadaan Barang/Jasa (data per 25 Maret 2015)  Dari 72 paket pengadaan 53 paket metode pemilihan penyedia dilaksanakan dengan lelang.  Dari 53 paket lelang 22 paket dalam proses lelang, dengan rincian sbb: 1)7 paket sudah selesai pada bulan Januari 2015; 2)2 Paket dilaksanakan di ULP LKPP; 3)9 paket dalam proses pembuatan dokumen di Pokja ULP,(4 paket dikembalikan ke PPK Satker bersangkutan karena persyaratan dokumen pelaksanaan belum lengkap)dan; 4)4 paket Gagal Lelang, dan sedang dilakukan Evaluasi Spesifikasi Teknis oleh user.

13 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pengadaan ULP BKKBN s/d 25 Maret 2015

14 KONDISI SDM ULP BKKBN  Dari 43 orang anggota pokja ULP: -4 orang anggota Pokja ULP masa berlaku Sertifikat Keahlian Pengadaannya telah habis, -1 orang mengundurkan diri dari Pokja ULP, dan; -1 orang mengundurkan diri dari Tim Pokja yang ditugaskan untuk pengadaan disatuan Kerja KSPK;  Telah dilakukan sosialisasi pengisian Loogbook pemilik Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa untuk PPK dan Kelompok Kerja ULP;  Akan dilakukan pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah untuk PPK, ULP/Pejabat Pengadaan BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi tanggal 20 s/d 23 April 2015 dengan Narasumber dari LKPP.

15 NOSATUAN KERJAKETERANGAN 1JABAR SEBAGIAN GEDUNG KANTOR BERDIRI DI ATAS TANAH DENGAN SERTIFIKAT A.N PEMPROV 2JATENGTANAH BALAI DIKLAT PATI MASIH BELUM PROSES BPN 3JATIM TANAH KANTOR SERTIFIKAT PEMPROV, PINJAM PAKAI dan TELAH DIPERPANJANG BERDASARKAN BERITA ACARA NO 020/8306/2013.5/2014 TANGGAL 9 DESEMBER SUMBARSERTIFIKAT TANAH an INDIVIDU DALAM PROSES KE BPN 5LAMPUNG TERDAPAT GEDUNG BANGUNAN BERDIRI DI ATAS TANAH DENGAN SERTIFIKAT a.n PEMPROV/PEMDA 6KALSEL TERDAPAT GEDUNG BANGUNAN BERDIRI DI ATAS TANAH DENGAN SERTIFIKAT a.n PEMPROV/PEMDA 7BALI TERDAPAT GEDUNG BANGUNAN BERDIRI DI ATAS TANAH DENGAN SERTIFIKAT a.n PEMPROV/PEMDA 8NTB TERDAPAT GEDUNG BANGUNAN BERDIRI DI ATAS TANAH DENGAN SERTIFIKAT a.n PEMPROV/PEMDA 9BANTEN TERDAPAT GEDUNG BANGUNAN BERDIRI DI ATAS TANAH DENGAN SERTIFIKAT a.n PEMPROV/PEMDA 10BABEL TERDAPAT GEDUNG BANGUNAN BERDIRI DI ATAS TANAH DENGAN SERTIFIKAT a.n PEMPROV/PEMDA

16 NOSATUAN KERJAKETERANGAN 1SUMSELSERTIFIKAT HILANG SEDANG DALAM PROSES PENGURUSAN DI BPN 2KALTIM SERTIFIKAT HP NO.14 LUAS TANAH 1,257 m2 BERUPA TANAH KOSONG DALAM SENGKETA PENGADILAN NEGERI a.n SARLOTTA DARTY SEKARANG SEDANG DALAM PROSES PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI 3SULSELSATU SERTIFIKAT TANAH HILANG SEDANG DALAM PROSES PENGURUSAN DI BPN 4SULTRA SERTIFIKAT HP NO.259 LUAS TANAH 536 m2 DALAM SENGKETA SEDANG DALAM PROSES PENINJAUAN KEMBALI UNTUK YANG KEDUA KALINYA BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI NO S-28 TANGGAL 9 FEBRUARI 2015

17 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB 1)Lemahnya fungsi TIM DAK Perwakilan BKKBN Propinsi dalam Pembinaan, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK. 2)Laporan tidak sesuai dengan format yang ada pada pedoman DAK. 3)Pada tahun 2014 terdapat 82 Kabupaten dan Kota melakukan perubahan/pergeseran menu dan tahun 2015 sampai dengan bulan Maret sudah 47 Kabupaten dan Kota mengajukan perubahan/pergeseran menu. 4)Kurangnya dukungan dana operasional dan perawatan.

18 PAGU ANGGARAN 2015 REALISASI S/D FEBRUARI 2015 INFORMASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)

19 Alokasi Anggaran (068) BKKBN T.A 2015 PaguSelf Blocking Pagu setelah Self Blocking

20 PAGU BKKBN PUSAT TA MAKJENIS BELANJAPAGU% 51Belanja Pegawai ,43 52Belanja Barang ,99 53Belanja Modal ,58 TOTAL

21 PAGU BKKBN PROVINSI TA MAKJENIS BELANJAPAGU% 51Belanja Pegawai ,55 52Belanja Barang ,56 53Belanja Modal ,89 TOTAL

22 Alokasi BKKBN per Jenis Belanja MAKJENIS BELANJAPAGU 51Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal T o t a l

23 PAGU ANGGARAN BKKBN PER SATKER PUSATPROVINSI

24 PAGUREALISASI SPM% , ,-2.0 REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI) BULAN FEBRUARI 2015 Realisasi SPM sebesar Rp ,- atau 2.0 % dari Pagu Anggaran sebesar Rp ,-

25 REALISASI ANGGARAN SATKER PUSAT REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER BELANJA Realisasi SPM Belanja Pegawai (MAK51) sejumlah Rp ,- atau 9.04% dari Pagu Anggaran Rp ,- Realisasi SPM Belanja Barang (MAK52)sejumlah Rp ,-- atau 0.60% dari Pagu Anggaran Rp ,- Realisasi SPM Belanja Modal (MAK 53) sejumlah Rp. 0,- atau 0 % dari Pagu Anggaran Rp ,- Total Realisasi SPM Rp ,- (1.12%) sedangkan realisasi SPJ Rp ,- atau 0.85% dari total Anggaran sebesar Rp ,-

26 PERSENTASE (%) REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER SATKER Real SPM = 1,12 % A. Realisasi tertinggi Satker Irtama sebesar 6.63 % B. Realisasi terendah Satker KBKR sebesar 0.01 %

27 PERSENTASE (% )REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER KOMPONEN REALISASI PUSAT 1,12%

28 C. REALISASI ANGGARAN SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI PAGUREALISASI SPM% , Realisasi SPM dari 33 Satker Perwakilan BKKBN Provinsi sebesar Rp ,- atau 2.67 % dari Pagu Anggaran sebesar Rp ,-

29 Realisasi SPM 2.67 %

30  Total Nilai BMN BKKBN hasil Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp ,-

31 SATUAN KERJA LUAS TANAH (m2) SIMAK MALUKU PUSAT KALTENG BENGKULU JATIM PAPUA BARAT KALTIM JATENG PAPUA NTT ACEH JABAR KALBAR SULTRA SUMBAR SULTENG YOGYA SUMUT SULSEL JAMBI RIAU GORONTALO NTB BALI KALSEL LAMPUNG 966 SUMSEL 767 SULBAR 598 SULUT 5 MALUT - BANTEN - BABEL - KEPRI - TOTAL LUAS TANAH  Total luas tanah yang dikuasai BKKBN adalah sebesar M2 dengan nilai Rp ,-  Satuan kerja yang tanahnya masih milik pemerintah daerah lain Satker Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, dan Maluku Utara

32 NOSATUAN KERJA TOTAL NILAI BMN 1SESTAMA ADPIN DITVOK KSPK KEPENDUDUKAN LATBANG PUSLITBANG IRTAMA KBKR TOTAL

33 NOSATUAN KERJA TOTAL NILAI BMN 1JATENG JATIM JABAR SULSEL ACEH SUMSEL KALTIM RIAU SUMBAR LAMPUNG SULUT DIY SUMUT NTB NTT KALTENG SULTRA BANTEN MALUKU PAPBAR PAPUA KALBAR BALI JAMBI SULTENG MALUT KALSEL BABEL BENGKULU GORONTALO SULBAR KEPRI TOTAL


Download ppt "ISSUE STRATEGIS, INFORMASI ANGGARAN DAN BMN 2014 – 2015 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ISSUE STRATEGIS, INFORMASI ANGGARAN DAN BMN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google