Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Dr. Tatang A. Taufik Deputi Kepala BPPT Bidang PKT Lokakarya DRN “Integrasi Sistem Inovasi Daerah.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Dr. Tatang A. Taufik Deputi Kepala BPPT Bidang PKT Lokakarya DRN “Integrasi Sistem Inovasi Daerah."— Transcript presentasi:

1 PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Dr. Tatang A. Taufik Deputi Kepala BPPT Bidang PKT Lokakarya DRN “Integrasi Sistem Inovasi Daerah dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah” Puspiptek - Serpong, 14 Desember 2011

2 OUTLINE PENDAHULUAN : POLA PIKIR 1 STRATEGI KEBIJAKAN 2 INISIATIF STRATEGIS 3 CATATAN PENUTUP 4

3 OUTLINE PENDAHULUAN : POLA PIKIR 1 STRATEGI KEBIJAKAN 2 INISIATIF STRATEGIS 3 CATATAN PENUTUP 4

4 PENDAHULUAN - 1 Pencapaian tujuan pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan sumber daya alam  tantangan & peluang ke depan : pembangunan daerah berbasis pengetahuan; Nilai tambah pengetahuan (iptek) : jika dapat memberikan kontribusi kepada (dan menjadi penyumbang peningkatan atas) proses pembelajaran, difusi, dan inovasi untuk/dalam pembangunan daerah;

5 PENDAHULUAN - 2 Kompleksitas dan dinamika yang berkembang (tantangan universal & isu-isu kontekstual) menuntut strategi pendekatan sistem ~ sistem inovasi ~ sebagai suatu kesatuan (dari aktor, kelembagaan, interaksi, dan jaringan) yang memengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi, difusi, dan proses pembelajaran dalam masyarakat;

6 PENDAHULUAN - 3 Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional , penguatan Sitem Inovasi Nasional bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan visi pembangunan nasional melalui peningkatkan kapasitas inovasi nasional, terutama sebagai wahana utama dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy); Sistem Inovasi Nasional adalah suatu kerangka kerja berbasis pendekatan sistem dalam membangun kapasitas inovasi nasional. Dengan demikian, penguatan sistem inovasi nasional merupakan wahana strategis dalam mendukung proses transformasi ekonomi nasional sesuai visi pembangunan nasional 2025;

7 PENDAHULUAN - 4 Pada sisi lainnya, hal tersebut dapat terwujud jika pembangunan melalui penguatan sistem inovasi juga menjadi wahana utama dalam mendorong pembangunan masyarakat yang sadar dan semakin mampu mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan (knowledge based society); Penguatan sistem inovasi merupakan kunci, pijakan, dan strategi bagi peningkatan daya saing dan penguatan kohesi sosial.

8 Sistem Inovasi Daya Saing dan Kohesi Sosial Kesejahteraan/Kemakmuran, Kemandirian & Peradaban Bangsa Isu-isu Kontekstual Kemajuan Iptek, Inovasi Kemajuan Iptek, Inovasi Ekonomi Pengetahuan Ekonomi Jaringan Ekonomi Jaringan Globalisasi Faktor-faktor Lokalitas Faktor-faktor Lokalitas  Kecenderungan dan Tantangan Universal 1.SDM yang terdidik, kreatif, dan terampil 2.Infrastruktur komunikasi yang dinamis 3.Sistem inovasi yang efektif 4.Pemerintahan, insentif ekonomi dan rejim kelembagaan yang mendukung Knowledge Economy Knowledge Society 1.Sistem informasi dan komunikasi 2.Pembelajaran seumur hidup dan budaya inovasi 3.Sistem inovasi yang efektif 4.Modal sosial 5.Kepemimpinan/kepeloporan dalam pemajuan sosial budaya masyarakat 6.Rejim kebijakan yang kondusif POLA PIKIR : PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PENGETAHUAN

9 OUTLINE PENDAHULUAN : POLA PIKIR 1 STRATEGI KEBIJAKAN 2 INISIATIF STRATEGIS 3 CATATAN PENUTUP 4

10 PENGUATAN SISTEM INOVASI Penguatan sistem inovasi : “membenahi” sistem (holistik, serentak, isu-isu sistemik) secara bersistem; Dari perspektif kebijakan, langkah perbaikan perlu diarahkan untuk membenahi “isu-isu kegagalan sistemik” (systemic failures); Strategi kebijakan perlu dikembangkan sebagai suatu kesatuan kerangka kebijakan inovasi/KKI (innovation policy framework); KKI merupakan kerangka kerja kolaboratif sebagai pijakan bersama (common platform) para pihak bagi pengembangan koherensi dan sinergitas kebijakan dan tindakan implementasi operasionalnya; Para pihak dituntut semakin mampu memperbaiki, menyesuaikan dan mengembangkan diri untuk berkontribusi dan berprestasi dalam penguatan sistem inovasi nasional.

11 1.Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis. 2.Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri, khususnya UKM. 3.Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbangyasa serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi. 4.Mendorong budaya inovasi. 5.Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah. 6.Penyelarasan dengan perkembangan global Kerangka Kebijakan Inovasi : Heksagon AGENDA STRATEGIS PENGUATAN SISTEM INOVASI DI INDONESIA

12 OUTLINE PENDAHULUAN : POLA PIKIR 1 STRATEGI KEBIJAKAN 2 INISIATIF STRATEGIS 3 CATATAN PENUTUP 4

13 Instrumen kebijakan Instrumen kebijakan Inovasi dan Difusi serta Pembelajaran Kualitas Hidup & Kesejahteraan Masyarakat Kemandirian Peradaban Bangsa Produktivitas/ Daya Saing & Kohesi Sosial Reposisi, fokus, dan sinergi agar memberikan efektivitas, efisiensi, jangkauan (outreach) dan daya ungkit (leverage) lebih besar dalam menghasilkan dampak ekonomi, sosial dan budaya. daya ungkit (leverage) Lebih besar Reposisi, fokus, dan sinergi REPOSISI, FOKUS, DAN SINERGI

14 Visi SIN 2025 Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Prinsip Dasar INISIATIF STRATEGIS

15 INISIATIF STRATEGIS PENGUATAN SISTEM IOVASI NASIONAL 1.Penguatan Sistem Inovasi Daerah : sebagai wahana untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuhkembangan kreativitas-keinovasian di tingkat daerah, di mana penguatan sistem inovasi daerah merupakan bagian integral dari penguatan sistem inovasi nasional. 2.Pengembangan Klaster Industri : sebagai wahana untuk mengembangkan potensi terbaik & meningkatkan daya saing industrial. 3.Pengembangan Jaringan Inovasi : sebagai wahana untuk membangun keterkaitan dan kemitraan antar aktor, serta mendinamisasikan aliran pengetahuan, inovasi, difusi, dan pembelajaran. 4.Pengembangan Teknoprener : sebagai wahana modernisasi bisnis/ekonomi & sosial, serta mengembangkan budaya inovasi. 5.Penguatan Pilar-pilar Tematik SIN : sebagai wahana memperbaiki elemen-elemen penguatan sistem yang bersifat tematik dan kontekstual.

16 MATRIKS KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAN INISIATIF STRATEGIS PENGUATAN SISTEM INOVASI Kerangka Kebijakan Inovasi Tema Inisiatif Strategis SID KlasterIndustri JaringanInovasi Teknoprener Kerangka Umum Kelembagaan, Daya Dukung, Kap. Absorpsi Interaksi/Keterkaitan, Pelayanan Budaya Inovasi Fokus, Keterpaduan Rantai Nilai Perkembangan GlobalPilar-pilarTematik

17 ILUSTRASI KETERKAITAN PROGRAM DALAM KONTEKS “PERCONTOHAN DI DAERAH” PPKDS Penguatan Sistem Inovasi Daerah PPKIT Pengembangan Klaster Industri Unggulan Daerah PPKDT Pengembangan Jaringan Inovasi BIT Pengembangan Teknoprener

18 KETERKAITAN PERAN DAN LAYANAN TEKNOLOGI BPPT, KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI DAN PRAKARSA STRATEGIS Percontohan “di daerah”  Kisah Sukses

19 SKENARIO SINKRONISASI PENGUATAN SID Kerangka SID RPJPD RPJMD Pragmatisasi RPJMD Landasan legal pembangunan yang sangat kuat Multi rejim – multi generasi (periode) Landasan legal pembangunan yang kuat Satu rejim – satu generasi (periode) Perlu landasan legal pembangunan PENGUAT untuk memperkuat Perlu LEADERSHIP yang sangat kuat agar dapat diimplementasikan secara kongkrit dan memberikan dampak Perlu COLLECTIVE LEADERSHIP untuk operasionalisasi Perlu starting points yang tepat sebagai MILESTONES PENGUNGKIT YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK SIGNIFIKAN Penguatan sistem inovasi menjadi agenda penting dalam dokumen- dokumen strategis legal daerah.

20 1 Kabupaten Pelalawan 2 Kabupaten Way Kanan 3 Kota Cimahi 4 Kota Pekalongan 5 Kota Surakarta 6 Kabupaten Tegal 7 Kabupaten Banyumas 8 Kota Semarang (2012) 9 Kabupaten Gunungkidul 10 Kabupaten Bantul 11 Kabupaten Madiun 12 Kabupaten Trenggalek 13 Kabupaten Blitar 14 Kabupaten Gresik 15 Kabupaten Bangli 16 Kabupaten Jembrana 17 Desa Mlatiharjo – Kab. Demak 1 Provinsi Jateng 2 Provinsi Riau (2012) 3 Provinsi Jambi 4 Provinsi Sumsel (T) 5 Provinsi Jatim 6 Provinsi Bali 7 Provinsi Kalimantan Barat 8 Provinsi Sulawesi Selatan 9 Provinsi Papua 1 Kabupaten Kep. Anambas 2 Kabupaten Kapuas Hulu  Percontohan SID Provinsi  Percontohan SID Kawasan Khusus  Percontohan SID Otonom Koridor Sumatera Koridor Kalimantan Koridor Sulawesi Koridor Jawa Koridor Bali Nusa Tenggara Koridor Papua KONTRIBUSI BPPT DALAM IMPLEMENTASI PERCONTOHAN DI DAERAH (2011) Status per November 2011 * Tinta Hitam : masih penjajakan

21 OUTLINE PENDAHULUAN : POLA PIKIR 1 STRATEGI KEBIJAKAN 2 INISIATIF STRATEGIS 3 CATATAN PENUTUP 4

22 PENUTUP 1.Pengarustamaan penguatan sistem inovasi dalam pembangunan berbasis pengetahuan; 2.Mengusulkan inisiatif strategis yang telah disampaikan sebagai flagship dalam penguatan sistem inovasi nasional ~ program payung (umbrella program); 3.Penguatan sistem inovasi harus menjadi gerakan bersama ~ gerakan ekonomi, sosial, budaya dan sekaligus gerakan politik; 4.Langkah-langkah jangka pendek 3 tahun ke depan diarahkan untuk membangun/memperkuat fondasi penting bagi penguatan sistem inovasi nasional dan mengembangkan kisah-kisah sukses (success stories) Indonesia.

23 LESSONS LEARNED Penerimaan daerah terhadap prakarsa penguatan Sistem Inovasi beragam Prakarsa kreatif di daerah sudah tumbuh Daerah yang ‘inovatif’; – Kepemimpinan visioner, kuat dan progresif – Terbuka pada gagasan baru – Hubungan eksekutif-legislatif serasi – Ada ‘local champion’ : katalis-sinapsis – Cascading dari pimpinan tertinggi efektif – Budaya ‘sharing’ yang kuat dan tulus

24 Salam Inovasi Indonesia dalam keselarasan kita maju … Terimakasih Dr. Tatang A. Taufik Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Gedung BPPT II, Lt 13 Jl. MH. Thamrin 8, Jakarta Telp. (021) / 9442 Fax. (021) Gerakan Membangun Sistem Inovasi, Daya Saing dan Kohesi Sosial di seluruh Wilayah Nusantara

25 25 GOVERNANCE OF INNOVATION POLICY: EUROPEAN PRACTICE A diversity of ways of managing innovation policy : No “optimal model”...but some guiding principles Sumber : Reid / Technopolis Group, 2006)

26 CONTOH : PERBANDINGAN DI BEBERAPA NEGARA Sumber : Arnold, et al. (2004, 2003). Desain kebijakan Desain program Manajemen program Administrasi program M = Kementerian yang bertanggung jawab atas kebijakan teknologi dan/atau inovasi Stat e SEN- TER M Belanda Sektor Swasta M Inggris M Kanada M Semi-publik Denmark NRC M Norwegia TEKES M Finlandia Enterprise Ireland M Irlandia VINNOVA M Swedia BPPT M Indonesia

27 Administras/ Implementasi Program INNOVATION GOVERNANCE Desain / Penetapan Kebijakan Desain Program Manajemen Program Tingkat 1 Kebijakan lintas bidang tingkat tinggi Tingkat 1 Kebijakan lintas bidang tingkat tinggi Tingkat 2 Koordinasi yang berpusat pada misi kementerian Tingkat 2 Koordinasi yang berpusat pada misi kementerian Tingkat 3 Koordinasi & pengembangan kebijakan yang lebih rinci Tingkat 3 Koordinasi & pengembangan kebijakan yang lebih rinci Tingkat 4 Pelaku litbangyasa dan inovasi Tingkat 4 Pelaku litbangyasa dan inovasi PemerintahDewan kebijakan Dewan Riset dan Akademi Badan Teknologi dan Inovasi Badan-badan Program Pendukung Produsen: Perusahaan, Pertanian, Rumah sakit, dsb. Perguruan Tinggi Lembaga Litbang Kontraktor Program Departemen/ Kementerian Industri, dll. Departemen/ Kementerian Riset dan Teknologi Departemen/ Kementerian Sektoral lainnya Peran Strategis BPPT KIN

28 Sistem Pendidikan dan Litbang Pendidikan dan Pelatihan Profesi Pendidikan Tinggi dan Litbang Litbang Pemerintah Sistem Industri Perusahaan Besar UKM “Matang/ Mapan” PPBT Intermediaries Lembaga Litbangyasa Brokers Konsumen (permintaan akhir) Produsen (permintaan antara) Permintaan (Demand) Framework Conditions Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Perbankan Modal Ventura Supra- dan Infrastruktur Khusus HKI dan Informasi Dukungan Inovasi dan Bisnis Standar dan Norma Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development) PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi. Budaya Sikap dan nilai Keterbukaan terhadap pembelajaran dan perubahan Kecenderungan terhadap Inovasi dan kewirausahaan Mobilitas dan interaksi Kebijakan Ekonomi Kebijakan ekonomi makro Kebijakan moneter Kebijakan fiskal Kebijakan pajak Kebijakan perdagangan Kebijakan persaingan Kebijakan Industri / Sektoral Kebijakan Keuangan Sistem Politik Pemerintah Penadbiran (Governance) Kebijakan RPT Kebijakan Promosi & Investasi Infrastruktur Umum/ Dasar Kebijakan Pendidikan SDA dan Lingkungan inovasi Discovery invensi difusi Intermediasi Discovery invensi PROSES PEMBELAJARAN ELEMEN PENTING SISTEM INOVASI

29 Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Etzkowitz dan Leydesdorff (2000). AkademiaIndustri Pemerintah Pemerintah mendominasi lingkaran/spiral lainnya Koordinasi birokratis top-down Mentalitas “proyek besar” Industri: national champion Perguruan tinggi: terutama berperan sebagai lembaga pengajaran Pemerintah AkademiaIndustri Perguruan tinggi : melaksanakan riset dasar dan penyediaan SDM Industri : perusahaan terhubungkan oleh pasar Pemerintah : dibatasi pada penanggulangan kegagalan pasar Mentalitas individualistik Unit-unit antarmuka (interface) pada garis batas yang ketat. Pemerintah Bisnis Litbangyasa & PT Tri-literal network dan Organisasi Hybrid Hubungan/interaksi antar kelembagaan dalam “pusaran spiral” sebagai “proses transisi tanpa akhir dan dinamis” DINAMIKA INTERAKSI TRIPLE HELIX SISTEM INOVASI

30 Klaster Industri 1-A Klaster Industri 2-C Klaster Industri 3-B Klaster Industri 1-Z Klaster Industri: Klaster Industri 3 Sistem Inovasi Nasional SID : Sistem Inovasi Daerah. “industrial cluster-wise” Sub- national Innovation System Klaster Industri 1 Sektor III Sektor II Sektor I “Sector-wise” Sub-national Innovation System Daerah A SID Daerah C SID “Region-wise” Sub-national Innovation System SITI : Sistem Inovasi Tekno-Industri. SUBSISTEM & KETERKAITAN MULTIDIMENSI SISTEM INOVASI


Download ppt "PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Dr. Tatang A. Taufik Deputi Kepala BPPT Bidang PKT Lokakarya DRN “Integrasi Sistem Inovasi Daerah."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google