Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Peningkatan Pembangunan Guna Mengatasi Disparitas Akses Pelayanan Kesehatan dan KB Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Sistem Kesehatan, Kependudukan dan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Peningkatan Pembangunan Guna Mengatasi Disparitas Akses Pelayanan Kesehatan dan KB Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Sistem Kesehatan, Kependudukan dan."— Transcript presentasi:

1 Peningkatan Pembangunan Guna Mengatasi Disparitas Akses Pelayanan Kesehatan dan KB Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Sistem Kesehatan, Kependudukan dan Keuarga Berencana Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahterann Rakyat Hotel Sahid Jakarta Maret 2010 Abdul Razak Thaha Universitas Hasanuddin, Makassar

2 GOAL 1 Target 2: Menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita Status : Tercapai GOAL 4 Target 5: Menurunkan angka kematian anak Status : On track GOAL 5 Target 6: Meningkatkan kesehatan ibu Status : Off track GOAL 6 Target 7: Mengendalikan penyebaran HIV dan AIDS dan mulai menurunkan kasus baru pada tahun Target 8: Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya kasus malaria dan penyakit lainnya (TB) tahun 2015 S tatus : On track GOAL 7 Target 10: Menurunkan hingga separuhnya proporsi rumah tangga tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada Status : On track CAPAIAN TUJUAN MDGs 2 Sumber_BAPPENAS_FEB 2010

3 KONDISI OBYEKTIF DISPARITAS

4 DISPARITAS CAPAIAN PROGRAM

5 Prevalensi Balita Kekurangan Gizi Per Provinsi (2007) Provinsi dengan prevalensi kekurangan gizi terendah 11,4% (Bali) dan tertinggi 33,6 % (NTT) Provinsi dengan prevalensi kekurangan gizi > 25% : Maluku (27,8%), Sulteng (27,6%), Kalsel (26,6%), NAD (26,5%), NTT 33,6% Terjadinya disparitas prevalensi kekurangan gizi antarwilayah, antarkota-desa dan antartingkat sosial ekonomi. 5 Sumber: BAPPENAS_FEB 2010

6 Prevalensi Anak Pendek menurut Kabupaten/Kota

7 7 D ATA SUSENAS 2007 mengindikasikan bahwa - 58,5% penduduk mengkonsumsi < 2000 kkal - 26,1% penduduk mengkonsumsi < 1700 kkal - 3,9% penduduk mengkonsumsi < kkal per hari Rata-rata Konsumsi Energi RT menurut Kelompok Pendapatan di Indonesia (2007) Sumber: BAPPENAS_FEB 2010

8 Angka Kematian Anak Menurut kondisi sosial-ekonomi dan provinsi Desa (60); Kota : (38) Q1 (77), Q5 (32) 8 Sumber: BAPPENAS_FEB 2010

9 Angka Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) menurut Provinsi Tahun 2007 Sumber: Riskesdas,

10 10 Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan bervariasi antar propinsi. Provinsi dengan cakupan pertolongan persalinan di bawah angka rata-rata nasional, meliputi : Jambi, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan NTT. Sumber : Riskesdas 2007 Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2007 Per Provinsi Sumber: BAPPENAS_FEB 2010

11 11 Sekitar 40% berasal dari ibu dengan tidak berpendidikan dan 77 persen berasal dari ibu dengan pendapatan yang rendah  tidak mendapatkan postnatal care Pelayanan Kontrasepsi Sumber: BAPPENAS_FEB 2010

12 12 Besarnya kasus berbeda antar provinsi. Dari jumlah kumulatif kasus HIV hingga akhir tahun 2008 sebesar kasus, jumlah kasus HIV tertinggi dilaporkan dari Provinsi Papua Barat (26,14 kasus) dan Papua (18,41 kasus) Grafik Jumlah Kasus HIV per Provinsi Tahun 2008 (Sumber : Depkes 2008). Sumber: BAPPENAS_FEB 2010

13 13 Grafik Jumlah Kasus AIDS per Provinsi Tahun 2008 Besarnya kasus berbeda antar provinsi. Jika dilihat dari data kasus AIDS hingga akhir tahun 2008 yakni sebesar kasus, jumlah kasus AIDS tertinggi dilaporkan oleh Provinsi Jawa Barat (2.888 kasus), DKI Jakarta (2.781 kasus), Jawa Timur (2.591 kasus) dan Papua (2.382 kasus). (Sumber : Depkes 2008). Sumber: BAPPENAS_FEB 2010

14 14 Disparitas akses penduduk terhadap air bersih per provinsi tahun 2007 Sumber: Susenas, 2007 Pada tahun 2007 sebanyak 22 provinsi memiliki angka persentase akses air bersih dibawah angka persentase nasional, yaitu Kalimantan Barat (18,12%), Bengkulu (29,82%), Papua (32,2%), Kalimantan Tengah (32,39%), Riau (35,06%), Aceh (36,8%), Maluku Utara (39,96%), Sulawesi Tengah (41,19%), Lampung (41,49%), Seulawesi Barat (41,7%), Jambi (43,04%), NTT (43,41%), Gorontalo (43,99%), Papua Barat (45,97%), Banten (46,15%), Jawa Barat (46,30%), Sumatera Selatan (46,93%), Bangka Belitung (49,06%), Sumatera Barat (49,44%), Sumatera Utara (50,9%), NTB (51,13%) dan Sulawesi Selatan (51,37%) (Susenas, 2007). Sumber: BAPPENAS_FEB 2010

15 15 Disparitas akses penduduk terhadap sanitasi dasar yang layak per provinsi tahun 2007 Akses penduduk terhadap sanitasi dasar di DKI Jakarta mencapai 64,1 persen sedangkan di Papua Barat baru mencapai 17,9 persen. Pada tahun 2007 sebanyak 20 provinsi memiliki angka persentase akses sanitasi dasar yang layak dibawah angka persentase nasional (43%), yaitu NTT (19,98%), Kalimantan Tengah (23,75%), Kalimantan Selatan (32,26%), Papua (32,35%), Sulawesi Barat (32,26%), Bengkulu (34,34%), Kalimantan Barat (35,01%), Lampung (36,54%), Papua Barat (37,90%), Aceh (38,12%), Jambi (38,12%), Sumatera Barat (39,11%), Sulawesi Tengah (39,94%), NTB (41,52%), Gorontalo (41,62%), Sulawesi Tenggara (41,69%), Maluku (41,94%), Sumatera Selatan (43,15%), Jawa Timur (46,49%), dan Riau (47,23%) Sumber: Susenas, 2007 Sumber: BAPPENAS_FEB 2010

16 Persen Penduduk Miskin, 2007 BPS: Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2007

17 DISPARITAS SARANA-PRASARANA DAN SDM

18 Rasio Rumah Sakit Per Penduduk Menurut Provinsi Balitbang Kemenkes RI 2009

19 Rasio Puskesmas Per Penduduk Menurut Provinsi Balitbang Kemenkes RI 2009

20 Desa per Pustu Menurut Provinsi, 2008 Balitbang Kemenkes RI 2009

21 Desa Yang Tidak Mempunyai Fasilitas Kesehatan Menurut Provinsi Balitbang Kemenkes RI 2009

22 Keberadaan Posyandu di Desa menurut Provinsi, 2008 Balitbang Kemenkes RI 2009

23 Jumlah Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten menurut Tidak Ada Posyandu di masing-masing Provinsi Balitbang Kemenkes RI 2009

24 Ketidakberadaan Bidan di Desa menurut Wilayah Kabupaten di masing-masing Provinsi Balitbang Kemenkes RI 2009

25 Ketidakberadaan Bidan di Desa menurut Wilayah Kota di masing-masing Provinsi Balitbang Kemenkes RI 2009

26 Ketidakberadaan Tenaga Kesehatan Lainnya di Desa menurut Wilayah Kabupaten di masing-masing Provinsi Balitbang Kemenkes RI 2009

27 Ketidakberadaan Tenaga Kesehatan Lainnya di Desa menurut Wilayah Kota di masing-masing Provinsi Balitbang Kemenkes RI 2009

28 Ketidakberadaan Salah Satu Tenaga Kesehatan di Desa menurut Wilayah Kabupaten di masing-masing Provinsi* ) * ) Salah satu tenaga kesehatan: dokter atau dokter gigi atau bidan atau Nakes lainnya Balitbang Kemenkes RI 2009

29 Ketidakberadaan Salah Satu Tenaga Kesehatan di Desa menurut Wilayah Kota di masing-masing Provinsi* ) * ) Salah satu tenaga kesehatan: dokter atau dokter gigi atau bidan atau Nakes lainnya Balitbang Kemmenkes RI 2009

30 Daerah Bermasalah Kesehatan Berdasarkan Data Riskesdas dikembangakn IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) Diperoleh 119 kabupaten dan kota yang dikategorikan ke dalam Daerah Bermasalah Kesehatan yang terdiri dari: –98 kabupaten –19 kota Balitbang Kemenkes RI 2009

31 Indikator yang masuk VariabelBobot Prev. balita gizi buruk dan kurang5 Prev. balita sangat pendek & pendek5 Prev. balita sangat kurus dan kurus5 Prevalensi balita gemuk4 Prevalensi diare4 Prevalensi pnemonia4 Prevalensi hipertensi4 Prevalensi gangguan mental3 Prevalensi asma3 Prevalensi penyakit gigi dan mulut3

32 Indikator yang masuk VariabelBobot Proporsi perilaku cuci tangan4 Proporsi merokok tiap hari3 Akses air bersih5 Akses sanitasi5 Cakupan persalinan oleh nakes5 Cakupan pemeriksaan neonatal-15 Cakupan imunisasi lengkap5 Cakupan penimbangan balita5 Ratio Dokter5 Ratio Bidan5

33 Peringkat 20 besar teratas Peringkat IPKMKabupaten/Kota 10,594 Gianyar 20,587 Kota Salatiga 30,580 Bantul 40,577 Kota Madiun 50,575 Sukoharjo 60,573 Kota Yogyakarta 70,571 Kota Magelang 80,562 Kota Metro 90,561 Balikpapan 100,561 Tabanan Balitbang Kemenkes RI 2009

34 Peringkat 20 besar teratas Peringkat IPKMKabupaten/Kota 11 0,556 Kuningan 12 0,554 Sleman 13 0,554 Badung 14 0,553 Kota Batu 15 0,550 Kota Jambi 16 0,549 Tulungagung 17 0,549 Kota Blitar 18 0,546 Bontang 19 0,545 Wonogiri 20 0,542 Kota Mojokerto Balitbang Kemenkes RI 2009

35 Peringkat 20 besar terbawah Peringkat IPKMKabupaten/Kota 4210,283 Sumba Timur 4220,282 Murung Raya 4230,280 Indragiri Hilir 4240,277 Waropen 4250,274 Manggarai Barat 4260,273 Sampang 4270,265 Nias 4280,248 Jayawijaya 4290,247 Tolikara 4300,244 Mappi Balitbang Kemenkes RI 2009

36 Peringkat 20 besar terbawah Peringkat IPKMKabupaten/Kota 4310,239 Manggarai 4320,223 Puncak Jaya 4330,222 Nias Selatan 4340,216 Paniai 4350,215 Seram Bagian Timur 4360,212 Mamasa 4370,208 Asmat 4380,202 Gayo Luwes 4390,197 Yahukimo 4400,191 Pegunungan Bintang Balitbang Kemenkes RI 2009

37 Perbandingan Manggarai - Gianyar IndikatorManggaraiGianyar Linakes17,499,3 Pemeriks. neonatal34,953,0 Imunisasi lengkap23,377,2 Penimbangan balita39,794,3 Balita gizi kurang/buruk37,26,8 Balita kurus33,37,8 Balita pendek38,325,8 Akses air27,793,3 Akses sanitasi5,565,0 Balitbang Kemenkes RI 2009

38 Perbandingan Manggarai - Gianyar IndikatorManggaraiGianyar Kesehatan mental32,35,8 Hipertensi33,128,2 Diare19,97,0 Pnemonia9,10,7 Asma9,24,3 Merokok37,924,8 Cuci tangan22,924,2 Karies gigi68,469,4 Ratio dokter4,10,4 Ratio bidan0,90,4 Balitbang Kemenkes RI 2009

39 Presentase Daerah Bermasalah Kesehatan menurut Wilayah Kabupaten/Kota di masing-masing Provinsi Balitbang Kemenkes RI 2009

40 Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK)

41 Masalah yang Menghadang Sumber daya material: Sarana-prasarana, SDM dan biaya opersional jelas penting tetapi bukan satu-satunya faktor penyebab; Faktor sumber daya non-material memiliki peranan yang tidak kurang penting: Bagaimana mendistribusikan sumber daya material secara merata dan berkeadilan?

42 Pentingnya Sumber Non-material Ancaman utama terhadap perkembangan persamaan hak – yang berkaitan dengan kemiskinan (disparitas) – erat hubungannya dengan the unequal distribution of “spiritual (non-material) resources.”Ancaman utama terhadap perkembangan persamaan hak – yang berkaitan dengan kemiskinan (disparitas) – erat hubungannya dengan the unequal distribution of “spiritual (non-material) resources.” R obert W. Fogel, Nobel Laureate Economist, in his Presidential Address to American Economic Association, January, 1999

43 Contoh Kasus NTT 12 kabupaten termasuk DBK Sumba Barat Sumba Timur Kupang Timor TS Timor TU Belu Alor Lembata Ende Manggarai Rote Ndao Manggarai B Balitbang Kemenkes RI 2009

44 Desa Yang Tidak Mempunyai Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Balitbang Kemenkes RI 2009

45 Ketidakberadaan Bidan di Desa menurut Wilayah Kabupaten-Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Balitbang Kemenkes RI 2009

46 Ketidakberadaan Tenaga Kesehatan di Desa menurut Wilayah Kabupaten-Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Balitbang Kemmenkes RI 2009

47 Trends in Child Underweight Prevalence and Gross National Income per Capita Doris Wiesmann, IFPRI, 2007

48 38% 24,6% 28% $570 $ M 175M 582M 667M Status Gizi, GNI per kapita dan Dana Gizi APBN Universitas Hasanuddin

49 PDBK Features Lokasi Daerah Tertinggal Daerah Maju PusatKegiatanEkonomiProduktif MigrasiPenduduk Terpencil Terluar PascaKonflik Kepulauan PascaBencana Perbatasan Daerah Transisi ArusInvestasi Sumber: Ijanto S 2009

50 PDBK Features Jaminan Ketersediaan Sumber Daya Kes. Daerah Transisi Daerah Tertinggal Terpencil Kepulauan PascaBencana Perbatasan Penguatan RS Dekat Lokasi Rawan Bencana Jaminan Ketersediaan Perbekalan Kesehatan Dukungan Legal PDBK Jaminan Ketersediaan Nakes Strategis Jaminan Ketersediaan BOK Jaminan Ketersediaan Sarprasar Daerah Maju Daerah Transisi Terluar PascaKonflik Sumber: Ijanto S 2009

51 Identifikasi DBK IPKM < kab/kota terburuk indikator tunggal Masuk kategori DTPK

52 Tim PDBK Tetapkan Tim PDBK pada tingkat pusat Rumusan Pra-model intervensi spesifik untuk kab/kota terpilih

53 Pemangku Kepentingan DPRD Provinsi setempat  Perda PDBK? Pemprov setempat  DAK, TP untuk PDBK DPRD Kab/Kota setempat  Perda PDBK? Pemkab/Kota  DAK, TP, Bansos untuk PDBK

54 Pemangku Kepentingan Kem-Keu  Kapasitas Fiskal Kem-Dagri  Indeks Pembangunan Manusia Kem-PU  Air Bersih dan Sanitasi, Lingkungan Kem-Diknas  PAUD, WAJAR 9 Tahun Kem-Tan  Ketersediaan bahan pangan

55 Pemangku Kepentingan Kem-Dag  Ketersediaan garam yodium, mikro nutrien Kem-Sos  Daerah Terkena Dampak Bencana Kemneg-PDT  Daerah Tertinggal Kemneg-Pemberdayaan Wanita/Hak Anak  Advokasi

56 Pemangku Kepentingan Kem-ESDM  Ketersediaan bahan bakar Kementerian/Lembaga Negara terkait lainnya  Advokasi Donor agencies  grant LSM  Humanitarian Swasta  CSR

57 Analisis Masalah Penyebab langsung: –peny menular –tidak menular Pemberian pelayanan kesehatan

58 Analisis Masalah Penyebab tidak langsung: –Kekurangan gizi remaja, bumil, baduta –Air bersih, sanitasi, PHBS –Jender, KIA, KB –Ketersediaan Bahan Bakar Kemitraan

59 Analisis Masalah Penyebab tmendasar: –Kapasitas Fiskal –Tingkat Kemiskinan –Tingkat Pendidikan –Ketertinggalan (DTPK) Advokasi

60 Bagaimana Menjamin Komitmen? Besaran DAK ditentukan oleh tingkat komitmen pemda mengatasi masalah kesehatan; 50% dialokasikan berdasarkan besar, berat dan luasnya masalah kesehatan; 50% dialokasikan berdasarkan tingkat komitmen Pemda  kontrak kerja

61 Terima kasih


Download ppt "Peningkatan Pembangunan Guna Mengatasi Disparitas Akses Pelayanan Kesehatan dan KB Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Sistem Kesehatan, Kependudukan dan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google