Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 RIONO BUDISANTOSO Ketua Kelompok Hukum Direktorat Hukum dan Regulasi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 RIONO BUDISANTOSO Ketua Kelompok Hukum Direktorat Hukum dan Regulasi."— Transcript presentasi:

1 Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 RIONO BUDISANTOSO Ketua Kelompok Hukum Direktorat Hukum dan Regulasi Disampaikan pada Sosialisasi Rezim Anti Pencucian Uang bagi Penegak Hukum Jogjakarta, 29 November 2011

2

3 “Placing, Receiving or Controlling Dirty Money is Money Laundering” Upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. PENCUCIAN UANG

4 “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini.” (Pasal 1 angka 1 UU No. 8/2010) DEFINISI YANG SPESIFIK AKAN MENYULITKAN DALAM PENERAPAN HUKUM TERHADAP SUATU DELIK DI DALAM UNDANG-UNDANG

5 Placement Penempatan dana yang dihasilkan dari tindak kejahatan ke dalam sistem keuangan Layering Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana Integration Mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada si pelaku sehingga dapat digunakan dengan aman PROSES PENCUCIAN UANG BERDASARKAN TEORI

6 6

7 KONSEP DASAR DAN MEKANISME KERJA REZIM ANTI PENCUCIAN UANG

8 8  Hasil kejahatan as “Blood of the Crime”  Harta kekayaan adalah titik terlemah dari rantai kejahatan  Efektivitas penegakan hukum/pencegahan tindak pidana (menambah sanksi/penghukuman).  Kesulitan membuktikan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban aktor intelektual kejahatan diatasi dengan menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan (“follow the money”).  Menghilangkan motivasi pelaku kejahatan  Lebih adil dan lebih jauh jangkauannya. PARADIGMA BARU Follow the Money PARADIGMA BARU Follow the Money

9  Pihak Pelapor  Lembaga Pengawas dan Pengatur  Ditjen Bea dan Cukai  PPATK  Penyidik  Penuntut Umum  Hakim  Lembaga eksternal, baik domestik maupun internasional PELAKU UTAMA REZIM ANTI PENCUCIAN UANG

10 Sektor Keuangan PresidenDPR Masyarakat Komite Koordinasi Nasional TPPU Kerjasama Domestik Kejahatan Asal Hasil Kejahatan Kerjasama Internasional Penuntut Umum Pengadilan Sektor Penegakan Hukum dan Peradilan Bea & Cukai Lmbg Pengawas dan Pengatur Pihak Pelapor Bea & Cukai Penyidik TP Asal REZIM ANTI PENCUCIAN UANG INDONESIA

11 ASPEK-ASPEK PENEGAKAN HUKUM DALAM UU NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

12 PASAL 3 UU NO. 8 TAHUN 2010 Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp ,00 (sepuluh miliar rupiah). KRIMINALISASI TPPU

13 Actus Reus : menempatkan mentransfer mengalihkan membelanjakan membayarkan menitipkan Mens Rea Menyembunyikan asal usul Menyamarkan asal usul Mens Rea Diketahui, Patut Diduga dari hasil tindak pidana Actus Reus : membawa ke luar negeri mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga menghibahkan perbuatan lain Subyek: Orang perseorangan korporasi Obyek : Harta Kekayaan TPPU Pasal 3

14 PASAL 4 UU NO. 8 TAHUN 2010 Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp ,00 (lima miliar rupiah). KRIMINALISASI TPPU

15 asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, Perbuatan (Actus Reus) : - Menyembunyikan -Menyamarkan Mens Rea Diketahui, Patut Diduga dari hasil tindak pidana Subyek: Orang perseorangan korporasi Obyek : Harta Kekayaan pengalihan hak-hak, kepemilikan yang sebenarnya TPPU Pasal 4

16 PASAL 5 UU NO. 8 TAHUN 2010 Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp ,00 (satu miliar rupiah). KRIMINALISASI TPPU

17 penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, Mens Rea Diketahui, Patut Diduga, dari hasil tindak pidana Subyek: Orang perseorangan korporasi Obyek : Harta Kekayaan sumbangan, penitipan, penukaran Actus Reus (Perbuatan) Menggunakan (Commision) Menerima atau Menguasai (Ommision) TPPU Pasal 5

18 1.korupsi; 2.penyuapan; 3.narkotika; 4.psikotropika; 5.penyelundupan tenaga kerja; 6.penyelundupan imigran; 7.di bidang perbankan; 8.di bidang pasar modal; 9.di bidang perasuransian; 10.kepabeanan; 11.cukai; 12.perdagangan orang; 13.perdagangan senjata gelap; 14.terorisme; 15.penculikan; 16.pencurian; 17.penggelapan; 18.penipuan; 19.pemalsuan uang; 20.perjudian; 21.prostitusi; 22.di bidang perpajakan; 23.di bidang kehutanan; 24.di bidang lingkungan hidup; 25.di bidang kelautan dan perikanan; atau 26.tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih; yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. TINDAK PIDANA ASAL PASAL 2 UU NO. 8 TAHUN 2010

19 “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” (Pasal 68 UU TPPU) HUKUM ACARA PENANGANAN TPPU

20 “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” (Pasal 69 UU TPPU) HUKUM ACARA … (lanjutan)

21 Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau; b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen. (Pasal 73 UU TPPU) Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. (Pasal 1 Angka 16 UU TPPU) ALAT BUKTI

22 “Penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut UU ini.” (Pasal 74 UU TPPU) Penjelasan Pasal 74 UU TPPU: Penyidik Tindak Pidana Asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang- undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu: - Polri - Kejaksaan - KPK - BNN - Ditjen Pajak - Ditjen Bea dan Cukai PENYIDIKAN

23 “Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan TPPU dan memberitahukannya kepada PPATK”. (Pasal 75 UU TPPU) PENYIDIKAN

24 “Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara TPPU kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap.” (Pasal 76 ayat (1) UU TPPU) “Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut”. (Pasal 76 ayat (2) UU TPPU) PENUNTUTAN

25 “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.“ (Pasal 77 UU TPPU) ‘PEMBUKTIAN TERBALIK’ “Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).“ (Pasal 78 ayat (1) UU TPPU)

26 Adanya pembebanan pembuktian pada terdakwa mengenai harta benda/kekayaannya Namun pada dasarnya beban pembuktian tetap berada pada penuntut umum – JPU tidak dapat mengajukan dakwaan tanpa disertai dengan pengajuan bukti-bukti Hanya unsur ‘Harta Benda/Kekayaan’ yang wajib dibuktikan terdakwa ‘PEMBUKTIAN TERBALIK’

27 PENYITAAN TAMBAHAN “Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.“ (Pasal 81 UU TPPU)

28 “Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor.” (Pasal 83 ayat (1) UU TPPU) PELINDUNGAN BAGI PIHAK PELAPOR, PELAPOR, DAN SAKSI Pasal 16 UU TPPU: Pelanggaran ketentuan kerahasiaan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

29 GAKKUM MEMERINTAHKAN PJK UNTUK SUSPEND TRANSACTION MAX 5 HARI $ PJK Penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: a.nama dan jabatan yang meminta penundaan Transaksi; b.identitas setiap orang yang Transaksinya akan dilakukan penundaan; c.alasan penundaan Transaksi; dan d.tempat Harta Kekayaan berada. PENYIDIK TINDAK ASAL : 1.KEPOLISIAN 2.KEJAKSAAN 3.KPK 4.BNN 5.DITJEN PAJAK 6.DITJEN BEA CUKAI PENUNTUT UMUM HAKIM Pihak Pelapor melaksanakan penundaan Transaksi sesaat setelah surat perintah/permintaan penundaan Transaksi diterima, dan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan penundaan Transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang meminta penundaan Transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penundaan Transaksi. PENUNDAAN TRANSAKSI OLEH PENEGAK HUKUM PASAL 70 UU NO. 8 TAHUN 2010

30 PEMBLOKIRAN Perintah kepada Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari: orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; tersangka; atau terdakwa. Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja Yang berwenang memerintahkan: Penyidik, Penuntut umum, atau Hakim.

31 Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari: orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; tersangka; atau terdakwa. Tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain. PERMINTAAN KETERANGAN OLEH PENEGAK HUKUM

32 Permintaan keterangan harus disertai dengan: a.laporan polisi dan surat perintah penyidikan; b.surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau c.surat penetapan majelis hakim (Pasal 72 ayat (4) UU TPPU) TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN Surat permintaan keterangan harus ditandatangani oleh: a.Kapolri atau kapolda... dst; b.Pimpinan instansi/lembaga/komisi... dst; c.Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi … dst; d.Hakim ketua majelis yang memeriksa perkara. (Pasal 72 ayat (5) UU TPPU)

33

34 Collecting/ReceivingAnalyzingDisseminating 34 FIU CORE BUSINESS

35 TUGAS

36 FUNGSI

37 Meminta & mendapat- kan data/ informasi Menetapkan pedoman identifikasi TKM Koordinasi memberikan rekomendasi Mewakili pemerintah dalam organisasi dan forum internasional program diklat Sosialisasi KEWENANGAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

38 Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan TPPU Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus Menyampaikan informasi hasil audit kepada regulator Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan Merekomendasikan kepada regulator mencabut izin usaha pihak pelapor Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip KYC terhadap bagi pihak pelapor yang tidak memiliki regulator KEWENANGAN DALAM PENGAWASAN KEPATUHAN PIHAK PELAPOR

39 MEMINTA DAN MENERIMA DARI PIHAK PELAPOR LAPORAN INFORMASI PERTUKARAN INFORMASI PIHAK PELAPOR PENEGAK HUKUM INSTANSI/ PIHAK TERKAIT MITRA DI LUAR NEGERI MASYARAKAT REKOMENDASI KEPADA PENEGAK HUKUM INTERSEPSI PENYADAPAN MEMINTA PJK MENGHENTIKAN SEMENTARA TRANSAKSI SELURUH SEBAGIAN MEMINTA INFORMASI PERKEMBANGAN LID DIKMENERUSKAN HASIL ANALISIS HASIL PEMERIKSAAN KEWENANGAN DALAM ANALISIS DAN PEMERIKSAAN LAPORAN DAN INFORMASI

40 Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi. KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

41 CBCC Transfer Dana LTKM & LTKT SUMBER LAPORAN DAN INFORMASI

42 INQUIRY STR STR/ CTR STR Inisiatif oleh Pihak Pelapor Inisiatif oleh Peminta Informasi identifikasi PEMINTA INFORMASI PENYIDIK/ APGAKKUM BAGAIMANA PROSES ANALISIS DIMULAI? PPATK

43 STATISTIK per Oktober 2011

44 Jumlah Kumulatif Hasil Analisis ***) yang Disampaikan ke Penyidik dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tahun 2003 – 2011*)

45 Jumlah Kumulatif Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Sampai 2011*)

46 Jumlah Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Tahun *)

47

48 Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Sampai saat ini terdapat 42 putusan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. 48

49 49 49 Website: or Phone: ; Fax:


Download ppt "Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 RIONO BUDISANTOSO Ketua Kelompok Hukum Direktorat Hukum dan Regulasi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google