Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KAJIAN MANAJEMEN PUBLIK POKOK BAHASAN : ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK (Sumber : Analisis Kebijakan Publik, LAN-RI, 2008) 1 FASILITATOR : DRS. SURJADI, M.Si.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KAJIAN MANAJEMEN PUBLIK POKOK BAHASAN : ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK (Sumber : Analisis Kebijakan Publik, LAN-RI, 2008) 1 FASILITATOR : DRS. SURJADI, M.Si."— Transcript presentasi:

1 KAJIAN MANAJEMEN PUBLIK POKOK BAHASAN : ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK (Sumber : Analisis Kebijakan Publik, LAN-RI, 2008) 1 FASILITATOR : DRS. SURJADI, M.Si Widyaiswara Utama Badan Diklat Provinsi Jawa Timur 2010

2 DESKRIPSI SINGKAT Mata diklat Analisis Kebijakan Publik membahas pengertian, konsep poko dan metode analisis kebijakan publik yang menyangkut system, tingkat-tingkat, proses, siklus kebijakan publik dan peran informasi dalam pembuatan kebijakan publik. 2

3 TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM SETELAH MEMBACA MODUL ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK INI, PESERTA MAMPU MENJELASKAN, MENERAPKAN KONSEP DAN PENGERTIAN KONSEP POKOK, METODE ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DAN MENGAPLIKASIKANNYA SERTA PERAN INFORMASI DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK. 3

4 TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS 1.Peserta mampu memahami dan menjelaskan pengertian, jenis-jenis dan tingkat-tingkat kebijakan publik; 2.Peserta mampu memahami dan menjelaskan system, proses dan siklus kebijakan publik; 3.Peserta mampu memahami dan menjelaskan peran informasi dalam pembuatan kebijakan publik; 4. peserta mampu memahami dan menjelaskan agenda setting; 5.Peserta mampu memahami dan menjelaskan analisis kebijakan publik. 4

5 PROLOG 5

6 TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH MELAKSANAKAN KEWAJIBAN NEGARA YAITU : - MELINDUNGI RAKYAT (To Protect The People); - MELAYANI RAKYAT (To Serve The People); - MENGATUR RAKYAT (To Regulate The People). ESENSI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ADALAH PELAKSANAAN “FUNGSI PELAYANAN”. 6

7 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG MEMUASKAN MELESTARIKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT & MENUMBUHKAN PARTISIPASI 7 MELALUI : ALOKASI KEBIJAKAN PUBLIK

8 SUB POKOK BAHASAN AKP I.PENDAHULUAN II.PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK III.SISTEM, PROSES DAN SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK IV.PERAN INFORMASI DLM PEMBUATAN KEBIJAKAN DAN AGENDA SETTING V.PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK VI.IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK 8

9 I. PENDAHULUAN PENDEKATAN STUDI KEBIJAKAN; PROSES KEBIJAKAN DAN ANALISIS KEBIJAKAN; MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK 9

10 PENGERTIAN “ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH SUATU DISIPLIN ILMU SOSIAL TERAPAN YANG MENGGUNAKAN BERBAGAI MACAM METODOLOGI PENELITIAN DAN ARGUMEN UNTUK MENGHASILKAN DAN MENTRANSFORMASIKAN YANG RELEVAN DENGAN KEBIJAKAN YANG DIGUNAKAN DALAM LINGKUNGAN POLITIK TERTENTU UNTUK MEMECAHKAN MASALAH-MASALAH KEBIJAKAN” (William N. Dunn) 10

11 ASPEK-ASPEK DALAM ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK a.ANALISIS MENGENAI PERUMUSAN KEBIJAKAN; b.ANALISIS MENGENAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN; c.ANALISIS MENGENAI EVALUASI KEBIJAKAN. 11 (Buka Modul LAN-RI, 2008 : 45-46)

12 MACAM-MACAM ANALISIS KEBIJAKAN 1.Analysis of Policy Determination, 2.Analysis of Policy Content; 3.Policy Monitoring and Evaluation; 4.Information for Policy; 5.Policy Advocacy. 12 ANALYSIS OF POLICY ANALYSIS FOR POLICY (Buka Modul LAN-RI, 2008 : 47-48)

13 LIHAT MODUL –LAN.RI, 2008 : 42) PENDEKATAN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK POLICY STUDY (Policy Process) Analysis of the policy process (Policy Process) (Policy Analysis) Analysis in and for the policy process (Policy Analysis)

14 PUBLIC POLICY MAKING PROCESS Policy Process Policy Analysis PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN LOKUS Focus: Analisis pada setiap tahapan policy process dalam bentuk penyediaan relevant information untuk policy process Wilayah Politik KEBIJAKAN PUBLIK Wilayah Administratif

15 POLICY PROCESS BERKAITAN DENGAN BAGAIMANA : MASALAH DIRUMUSKAN. AGENDA KEBIJAKAN DITENTUKAN. KEBIJAKAN DIRUMUSKAN. KEPUTUSAN KEBIJAKAN DIAMBIL. KEBIJAKAN DILAKSANAKAN. KEBIJAKAN DIEVALUASI. 15

16 POLICY ANALYSIS (ANALISIS KEBIJAKAN) MENCAKUP PENGGUNAAN TEKNIK-TEKNIK ANALITIK, RISET, ADVOKASI DALAM : PERUMUSKAN MASALAH KEBIJAKAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK PELAKSANAAN KEBIJAKAN. EVALUASI KEBIJAKAN. 16

17 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK 17 MKP SUATU PENGATURAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MERENCANAKAN KEGIATAN FORMULASI IMPLEMENTASI EVALUASI MEMANFAATKAN SUMBER DAYA MEMANFAATKAN LINGKUNGAN GOALS EFEKTIF EFISIEN INTERNAL DAN EKSTERNAL

18 POINT PENTING STUDI KEBIJAKAN PUBLIK AKAN SELALU MUNCUL MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI INPUT KEBIJAKAN DARI DUA KUTUB, YAKNI : 1. DARI HAL-HAL YG SUDAH DIATUR, KARENA : - ADANYA PERGESERAN PARADIGMA - MENINGKATNYA TUNTUTAN MASYARAKAT - TIMBULNYA KONFLIK - TIMBULNYA MASALAH BARU KARENA KEBIJAKAN PUBLIK - DLL 2. DARI HAL-HAL YANG MEMANG BELUM/TIDAK DIATUR 18

19 II. KEBIJAKAN PUBLIK PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK JENIS-JENIS KEBIJAKAN PUBLIK STRATIFIKASI KEBIJAKAN PUBLIK ELEMEN DAN ESENSI KEBIJAKAN PUBLLIK 19

20 DEFINISI 20 THOMAS R.DYE :Public Policy is whatever the Government choose “to do or not to do”. JAMES E. ANDERSON : Public Policy are those policies developed by Governmental Bodies and Officials. DAVID EASTON : Public Policy is the Authoritative allocation of values for the whole society. GEORGE C. EDWARDS : Public Policy is what government say and do, or do not do it is the goals or purposes of government programs.

21 PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK (Mustopadidjaja AR) 21 Suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan Negara dan Pembangunan.

22 PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK RESPON SISTEM POLITIK TERHADAP DEMMAND / CLAIMS DAN SUPPORT YANG MENGALIR DARI LINGKUNGANNYA. SERANGKAIAN TINDAKAN YANG MEMPUNYAI TUJUAN TERTENTU YANG DIIKUTI DAN DILAKSANAKAN OLEH PELAKU ATAU SEKELOMPOK PELAKU GUNA MEMECAHKAN MASALAH TERTENTU. SUATU KEPUTUSAN YANG DIBUAT DENGAN MELIBATKAN PUBLIK ATAU YANG MEWAKILINYA DAN SUBSTANSINYA UNTUK KEPENTINGAN ATAU BERPIHAK PD PUBLIK. 22

23 KESIMPULAN PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH SERANGKAIAN TINDAKAN YANG DITETAPKAN DAN DILAKSANAKAN ATAU TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH YANG MEMPUNYAI TUJUAN ATAU BERORIENTASI PADA TUJUAN TERTENTU DEMI KEPENTINGAN MASYARAKAT (ISLAMY, 1984) KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH SERANGKAIAN TINDAKAN YANG DITETAPKAN DAN DILAKSANAKAN ATAU TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH YANG MEMPUNYAI TUJUAN ATAU BERORIENTASI PADA TUJUAN TERTENTU DEMI KEPENTINGAN MASYARAKAT (ISLAMY, 1984) 23

24 24 IMPLIKASI KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH : BENTUK PERDANANYA BERUPA TINDAKAN PEMERINTAH; TIDAK CUKUP HANYA DINYATAKAN, TETAPI DILAKSANAKAN DALAM BENTUKNYA YANG NYATA; BAIK MELAKUKAN SESUATU ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU, DILANDASI MAKSUD DAN TUJUAN TERTENTU; HARUS SENANTIASA DITUJUKAN BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT.

25 MENGAPA KP ITU HARUS ADA TUJUAN TERTENTU “KP” ITU DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI PEDOMAN APA YANG HARUS DILAKUKAN; “TUJUAN” ITU AKAN DIPAKAI SEBAGAI TOLOK UKUR KINERJA DARI KEBIJAKAN TSB;  “KEGIATAN MENILAI” (tdk cukup berdasarkan capaian dlm Renstra, tapi apakah kinerja itu berlaku dlm kehidupan nyata yang akuntabel); 25

26 UNSUR-2 KEBIJAKAN PUBLIK : SELALU MEMPUNYAI TUJUAN; BERISI TINDAKAN ATAU POLA TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAH; APA YANG BENAR-BENAR DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH; BERSIFAT POSITIF; BERDASARKAN PERATURAN DAN BERSIFAT OTORITATIF. 26

27 ESENSI KEBIJAKAN PUBLIK. UNTUK MEMECAHKAN MASALAH YANG TUMBUH KEMBANG DI MASYARAKAT; UNTUK MENGATUR DAN MENGENDALIKAN MASYARAKAT; MENGALOKASIKAN SUMBER DAYA KEPADA MASYARAKAT; DILAKUKAN OLEH INSTANSI YANG BERKEWENANGAN. 27

28 JENIS-JENIS KEBIJAKAN PUBLIK Substantive and Procedural Policies; Distributive Policy, Redistributive Policy and Regulatory Policies; Material Policy; Public Goods and Private Goods Policies. 28

29 STRATIFIKASI KEBIJAKAN PUBLIK LINGKUP NASIONAL 1) KEBIJAKAN NASIONAL (UUD, UU Perpu) 2) KEBIJAKAN UMUM (PP, Keppres, Inpres) 3) KEBIJAKAN PELAKSANAAN (Permen, Kepmen, Inmen) LINGKUP WILAYAH DAERAH 1) KEBIJAKAN UMUM (Perda) 2) KEBIJAKAN PELAKSANAAN (Kpts/ Instruksi Gub/Bup/Wakot) 29

30 III. SISTEM, PROSES DAN SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK A.SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK B.PROSES KEBIJAKAN PUBLIK C.SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK 30

31 A.SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK KESELURUHAN POLA KELEMBAGAAN DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG MELIBATKAN HUBUNGAN DIANTARA 4 ELEMEN, YAITU LINGKUNGAN KEBIJAKAN, PEMBUAT DAN PELAKSANA KEBIJAKAN (AKTOR KEBIJAKAN), KEBIJAKAN PUBLIK, DAN KELOMPOK SASARAN KEBIJAKAN; KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH MERUPAKAN PRODUK (OUTPUT) DARI SUATU INPUT YANG DIPROSES SECARA POLITIS. 31

32 ELEMEN SISTEM KEBIJAKAN 32 PEMBUAT DAN PELAKSANA KEBIJAKAN LINGKUNGAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN KELOMPOK SASARAN KEBIJAKAN MUSTOPADIDJAJA,

33 ELEMEN SISTEM KEBIJAKAN 33 LINGKUNGAN KEBIJAKAN (POLICY ENVIRONMENT) KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY) PELAKU KEBIJAKAN (POLICY STAKEHOLDERS) WILIAM N. DUNN, 1994.

34 ELEMEN SISTEM KEBIJAKAN 34 KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI (SOCIAL AND ECONOMIC CONDITION) KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY) INSTITUSI, PROSES, PERILAKU (INSTITUTION, PROCESS, BEHAVIOR) THOMAS, R. DYE, 1984

35 SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK 35 INPUT MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK OUTPUT KEBIJAKAN PUBLIK IMPACT DAMPAK TERHADAP TARGET GROUP LINGKUNGAN KEBIJAKAN KELOMPOK KEPENTINGAN KELOMPOK PENEKAN STAKEHOLDERS DAVID EASTON, 1989 INTENDED IMPACT UNINTENDED IMPACT

36 B.PROSES KEBIJAKAN PUBLIK PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK; IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK; MONITORING KEBIJAKAN PUBLIK; EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK SLIDE

37 C.SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK 37 PERUMUSAN KEBIJAKAN EVALUASI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MONITORING KEBIJAKAN

38 IV. PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK DAN AGENDA SETTING A.P ERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK B.A GENDA SETTING 38

39 A.PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK PENGERTIAN “MASALAH KEBIJAKAN” MASALAH KEBIJAKAN ADALAH KEBUTUHAN ATAU KESEMPATAN YANG TIDAK TEREALISIR TETAPI DAPAT DICAPAI MELALUI TINDAKAN “KEBIJAKAN PUBLIK” 39

40 PRIORITAS PERUMUSAN MASALAH DALAM ANALISIS KEBIJAKAN 40 PENGENALAN MASALAH SITUASI MASALAH PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN MASALAH BENAR PEMENTAHAN MASALAH PEMENTAHAN SOLUSI MASALAH PEMECAHAN MASALAH SOLUSI KEBIJAKAN SOLUSI KEBIJAKAN PEMECAHAN KEMBALI MASALAH TIDAK YA TIDAK

41 POLICY PROBLEM FORMULATION ( PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN) MENGHENDAKI PERUMUSAN MASALAH YANG BAIK DAN BENAR; MASALAH YANG TELAH DIRUMUSKAN DENGAN BAIK DAN BENAR, BERARTI “50 %” MASALAH SUDAH TERPECAHKAN ; KEBERHASILAN DALAM MEMECAHKAN MASALAH MENGHENDAKI DIKETEMUKANNYA PEMECAHAN YANG BENAR ATAS MASALAH YANG BENAR; KEGAGALAN SERING TERJADI, KARENA KITA MEMECAHKAN “MASALAH YANG SALAH”. 41

42 PERUMUSAN MASALAH SEBAGAI SUATU PROSES MELIPUTI 4 FASE : PENCARIAN MASALAH, PENDEFINISIAN MASALAH, SPESIFIKASI MASALAH DAN PENGENALAN MASALAH. 42

43 TEKNIK PERUMUSAN MASALAH (WILLIAM N DUNN) 43 SITUASI MASALAH MASALAH SUBSTANTIF META MASALAH MASALAH FORMAL 1- PENCARIAN MASALAH 4- PENGENALAN MASALAH 2- PENDEFINISIAN MASALAH 3- SPESIFIKASI MASALAH

44 PERUMUSAN MASALAH SITUASI MASALAH ADALAH SATU PENGAKUAN ATAU DIRASAKANNYA KEBERADAAN ADANYA SUATU FENOMENA MASALAH; META MASALAH ADALAH SETUMPUK MASALAH YANG SALING TERKAIT DAN MERUPAKAN KUMPULAN MSL YG DIIDENTIFIKASI SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA MASALAH PUBLIK YANG TERGAMBAR DLM SITUASI MASALAH; 44

45 MASALAH SUBSTANTIF ADALAH MERUPAKAN MASALAH PUBLIK YANG TERHIMPUN DLM KELOMPOK-KELOMPOK MASALAH SEBAGAI HASIL PENDEFINISIAN META MASALAH;MASALAH SUBSTANTIF ADALAH MERUPAKAN MASALAH PUBLIK YANG TERHIMPUN DLM KELOMPOK-KELOMPOK MASALAH SEBAGAI HASIL PENDEFINISIAN META MASALAH; MASALAH FORMAL ADALAH MASALAH PUBLIK YANG DIPILIH UNTUK DIPECAHKAN SESUAI DENGAN KEMAMPUAN DAN KEINGINAN POLITIK DAN DIJADIKAN AGENDA \UNTUK DIPECAHKAN MELALUI KEBIJAKAN PUBLIK.MASALAH FORMAL ADALAH MASALAH PUBLIK YANG DIPILIH UNTUK DIPECAHKAN SESUAI DENGAN KEMAMPUAN DAN KEINGINAN POLITIK DAN DIJADIKAN AGENDA \UNTUK DIPECAHKAN MELALUI KEBIJAKAN PUBLIK. 45

46 B. AGENDA SETTING 46

47 AGENDA SETTING 47 COB AND ROSS : Proses dimana keinginan-2 dari berbagai kelompok masyarakat diterjemahkan ke dalam butir-2 kegiatan agar mendapat perhatian serius dari pejabat-2 pemerintah. JOHN KINGDON : Daftar subyek/masalah dimana para pejabat pemerintah & masyarakat diluar pemerintah yang ada kaitannya dg pejabat tsb memberikan perhatian pada masalah tsb. AGENDA SETTING : SYSTEMIC AGENDA GOVERNMENTAL AGENDA

48 SISTEMIC AGENDA : Surjadi - Proses Perumusan KP48 Terdiri Isu-isu Yang Dipandang Secara Umum Anggota Masyarakat Politik Sebagai Pantas Mendapat Perhatian Dari Pemerintah Dan Mencakup Masalah- masalah Yang Berada Dalam Kewenangan Sah Setiap Tingkat Pemerintah Masing- masing.

49 SYARAT ISSU KEBIJAKAN MASUK AGENDA SISTEMIK 1.Issu itu mendapat perhatian luas dlm masyarakat (ada kesadaran masyarakat); 2.Ada persepsi masyarakat bahwa perlu tindakan peme cahan masalah; 3.Ada persepsi masyarakat yang sama, bahwa pemecahan masalah itu ada lah kewajiban pemerintah. Surjadi - Proses Perumusan KP49

50 GOVERNMENTAL AGENDA : Surjadi - Proses Perumusan KP50 Adalah Serangkaian Masalah Yang Secara Eksplisit Memerlukan Pertimbangan – Pertimbangan Yang Aktif Dan Serius Dari Pembuat Kebijakan Yang Sah  Bersifat Khas Dan Terbatas Jumlahnya.

51 SYARAT ISSU KEBIJAKAN MASUK DALAM AGENDA PEMERINTAH Surjadi - Proses Perumusan KP51 1.TERDAPAT ADANYA ANCAMAN; 2.ADANYA PERHATIAN DARI “Para Aktor” 3.TIMBUL “Krisis” / “Peristiwa” LUAR BIASA; 4.ADANYA GERAKAN-GERAKAN PROTES.

52 Agenda Setting 52 Private Problems Public Problems Sistemic Agenda Governmenta l Agenda Policy Issues Private Problems adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat yang terbatas, atau hanya menyangkut pada satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung. Public Problems adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat lebih luas termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang secara tidak langsung terlibat. Policy Issues adalah perbedaan pendapat masyarakat tentang solusi dalam menangani masa-lah (policy action). Systematic Agenda: issue dirasakan oleh semua warga masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan issue tersebut berada dalam yuridiksi kewenangan pemerintah. Institutional Agenda: serangkaian issue yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang syah / otoritatif. 3 slide

53 V. PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK A.ISU-ISU KONSEPTUAL; B.PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK. 53 Model

54 A.ISU KONSEPTUAL Apabila pemerintah mengetahui adanya masalah-masalah dalam masyarakat (public problems) dan pemerintah ingin mengatasinya, maka pembuat kebijakan perlu memutuskan untuk melakukan serangkaian tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk itu pembuat kebijakan harus memilih beberapa alternatif yang ada untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk memperoleh alternatif tersebut diperlukan adanya proses perumusan kebijakan (Howlett, 1995) 54

55 B.PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (Tujuh Langkah) 1.PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN; 2.PERUMUSAN TUJUAN/SASARAN; 3.PERUMUSAN ALTERNATIF KEBIJAKAN; 4.PERUMUSAN MODEL; 5.PERUMUSAN KRITERIA; 6.PENILAIAN ALTERNATIF KEBIJAKAN; 7.REKOMENDASI KEBIJAKAN; IMPLEMENTASI

56 KRITERIA PENILAIAN ALTERNATIF Politik : alternatif mana yang paling banyak mendapatkan dukungan aktor;Politik : alternatif mana yang paling banyak mendapatkan dukungan aktor; Ekonomi/Finansial : alternatif mana yang paling banyak menggunakan dana;Ekonomi/Finansial : alternatif mana yang paling banyak menggunakan dana; Administratif : apakah alternatif tsb layak dari segi administratif;Administratif : apakah alternatif tsb layak dari segi administratif; Teknologi : apakah alternatif tsb didukung adanya teknologi;Teknologi : apakah alternatif tsb didukung adanya teknologi; Sosial, Budaya, Agama : apakah alternatif tsb tdk menimbulkan gejolak SARA;Sosial, Budaya, Agama : apakah alternatif tsb tdk menimbulkan gejolak SARA; Hankam : apakah alternatif tsb layak dari segi hankam/trantib.Hankam : apakah alternatif tsb layak dari segi hankam/trantib. 56

57 VI. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI ADALAH SUATU PROSES MEWUJUDKAN SUATU KEBIJAKAN YANG MASIH BERSIFAT ABSTRAK KE DALAM REALITA NYATA; IMPLEMENTASI ADALAH SUATU PROSES MENIMBULKAN DAMPAK ATAU HASIL AGAR DAPAT BERMANFAAT ATAU DINIKMATI OLEH KELOMPOK SASARAN (TARGET GROUPS); IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BERTUJUAN AGAR APA YANG MENJADI TUJUAN KEBIJAKAN YANG TELAH DITETAPKAN DAPAT SEGERA TERCAPAI DENGAN DAMPAK NEGATIF YANG SEKECIL MUNGKIN. 57

58 PENGELOLAAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTIMBANGAN KEMUNGKINAN : Program Failures : Kebijakan atau program dapat disebut gagal karena keduanya memang tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana; Theory Failures : Kebijakan atau program dapat dilaksanakan sesuai rencana, tetapi tidak mampu mencapai hasil yang diharapkan. 58

59 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 59 KEBIJAKAN REGULATIF : Kebijakan yng dirancang untuk menjamin terwujudnya penaat- an (compliance) thd serangkai- an ketentuan, aturan ataupun prosedur tertentu yg diwajib- kan kepada obyak dan subyek kebijakan. KEBIJAKAN ALOKATIF : Kebijakan yg menetapkan kebu tuhan masukan/input berupa : dana, waktu, personil maupun perlengkapan (termasuk tekno- logi, mesin, sarana & prasarana KEBIJAKAN REGULATIFALOKATIF DISTRIBUTIF/ REDISTRIBUTIF KEGIATAN PROGRAM UNIT PELAKSANA

60 IMPLEMENTATION ANALYSIS Analisis implementasi kebijakan mengkaji beberapa faktor yang menghambat atau memperlancar pelaksanaan kebijakan : 1. Siapa dan berapa banyak unsur pelaksana kebijakan ? 2. Bagaimana setting pelaksanaan kebijakan ? 3. Apakah ada standar operasi baku ? 4. Bagaimana tingkat konsensus pelaksanaan kebijakan yang disepakati ? 5. Bagaimana tingkat dampak yang diharapkan ? 6. Teknik apa yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kebijakan ini ? 7. Apakah sumber-sumber yang dibutuhkan untuk pelaksanaan telah tersedia ? 60

61 TUJUAN MONITORING / PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN COMPLIANCE (PENAATAN) : Memonitor apakah tindakan pelaksana kebijakan dan stakeholders mematuhi standar dan prosedur yang telah ditetapkan. AUDITING (PEMERIKSAAN) : Memeriksa apakah sumber-sumber dan program yang ditujukan bagi target group dan benefeciaries telah benar-benar sampai atau diterima ybs. ACCOUNTING (PENGHITUNGAN) : Mencari data dan informasi untuk menghitung perubahan sosial-ekonomi yang diharapkan terjadi (intended impact) dengan diterapkannya kebijakan. EXPLANATION (PENJELASAN) : Memperoleh informasi untuk menjelaskan tingkat kinerja kebijakan. 61

62 UPAYA MENCEGAH KEGAGALAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Kebijakan tidak bersifat ambigua; Prosedur administrasi jelas dan dikomunikasikan secara konsisten; SDM terlatih dan well informed tersedia untuk melaksanakan kebijakan; SDM memperoleh delegasi wewenang; SDM memperoleh insentif dan motivasi; Melaksanakan pemantauan dan evaluasi. 62

63 KENDALA IMPLEMENTASI 63 1.Pluralisme kepentingan dan benyaknya aktor yang terlibat yang saling berbeda prioritas, urgensi dan tujuannya; 2.Pedoman pelaksanaan yang tidak jelas, sistem dan prosedur yang sangat ketat; 3.Aktor pelaksana yang berbeda dan saling bertubrukan; 4.Hambatan hukum (legal obstacles) bagi pelaksana efektif.

64 FAKTOR PENDORONG PENOLAKAN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK 64 1.Bertentangan dengan sistem nilai dalam masyarakat; 2.Ketidak patuhan selektif; 3.Adanya pengaruh kelompok penolakan; 4.Adanya mencari keuntungan dengan cepat; 5.Adanya ketidak pastian hukum.

65 FAKTOR PENDORONG PENERIMAAN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK 65 1.Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan keputusan lembaga pemerintah; 2.Adanya kesadaran masyarakat; 3.Adanya keyakinan keabsahan kebijakan yang dibuat lembaga pemerintah; 4.Adanya kesesuaian dengan kepentingan pribadi; 5.Adanya sanksi-sanksi terhadap penolakan kebijakan; 6.Masalah waktu (sebelumnya menolak, setelah berselang waktu berikut dapat menerima kebijakan tersebut).

66 FAKTOR PENYEBAB KEBIJAKAN GAGAL 66 1.Tersedianya sumber yang terbatas; 2.Kelemahan administrasi; 3.Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan terbatas; 4.Respon publik yang berbeda-beda; 5.Tujuan suatu kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan yang lain;

67 Faktor …………… 6.Memecahkan masalah dengan kebijakan yang beresiko biaya lebih besar; 7.Masalah publik yang tidak terpecahkan secara tuntas; 8.Perubahan sifat permasalahan yang dihadapi; 9.Munculnya masalah baru. 67

68 VII. EVALUASI KEBIJAKAN PENGERTIAN, TAHAPAN DAN KLASIFIKASI / BENTUK EVALUASI KP; PENGERTIAN, TAHAPAN DAN KLASIFIKASI / BENTUK EVALUASI KP; CARA EVALUASI KP; CARA EVALUASI KP; DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK; DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK; REKOMENDASI HASIL EVALUASI. REKOMENDASI HASIL EVALUASI. 68

69 PENGERTIAN Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan- perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisisnya; Evaluasi kebijakan merupakan proses mendapatkan gambaran tentang kebijakan publlik dalam pelaksa- naannya, alat yg dipakai dan tujuan-tujuan yang diberikan. Karenanya kegiatan-kegiatan spesifikasi, pengukuran, analisis, dan rekomendasi adalah mencirikan segala bentuk evaluasi.

70 TAHAPAN EVALUASI Spesifikasi adalah mengidentifikasi tujuan-tujuan serta kriteria-kriteria yang harus dievaluasi dalam suatu proses atau kebijakan tertentu. Spesifikasi adalah merupakan cara di mana “manfaat” harus dinilai atau dipertimbangkan. Pengukuran (measurement), secara sederhana mengacu pada pengumpulan informsi yang relevan dengan tujuan kebijakan. Analisis adalah penyerapan dan penggunaan informasi yang dikumpulkan guna membuat kesimpulan. Rekomendasi, merupakan suatu penentuan apa yang seharusnya dilakukan selanjutnya.

71 EVALUASI KEBIJAKAN PROSES MENDAPATKAN GAMBARAN TENTANG KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN ALAT YANG DIPAKAI TUJUAN YANG DIBERIKAN. TUJUAN SISTEMIK PENGAMATAN EMPIRIS. PENGARUH KEBIJAKAN YANG BERJALAN. PROGRAM PEMERINTAH YANG TELAH DITENTUKAN BENTUK TUJUAN YANG AKAN DICAPAI. KLASIIFIKASI EVALUASI KP EVALUASI ADMINISTRATIF. EVALUASI BIDANG HUKUM. EVALUASI POLITIK. MAKSUD DAN SYARAT INPUTS OUTPUTS OUTCOME PENGARUHNYA AKIBAT PERUBAHAN YANG DITIMBULKAN OLEH KEBIJAKAN

72 Klasifikasi / Bentuk Evaluasi Kebijakan EVALUASI ADMINISTRATIF : Untuk menjamin kebijakan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien, apa yang diperlukan; EVALUASI LEGAL/HUKUM : Untuk menjamin kebijakan yang dilaksanakan tidak menimbulkan konflik, baik antar kebijakan, norma, standar, HAM dsb; EVALUASI POLITIK : Untuk menjamin kebijakan benar-benar aspiratif dan rasional.

73 EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK KLASIFIKASIHASIL EVALUASI EVALUASI ADMINISRATIF --- EVALUASI LEGAL/HUKUM --- EVALUASI POLITIK ---

74 CARA EVALUASI KEBIJAKAN Perbandingan sebelum dan sesudah kebijakan; Perbandingan dengan dan tanpa kebijakan; Perbandingan kinerja nyata dengan rencana; Model eksperimentasi (sampel kontrol); Pendekatan analisis biaya. 74

75 LANGKAH PROGRAM EVALUASI KEBIJAKAN SPESIFIKASI PROGRAM KEBIJAKAN; KOLEKSI INFORMASI PROGRAM KEBIJAKAN; PENILAIAN HASIL PROGRAM KEBIJAKAN; PENILAIAN HASIL UMPAN BALIK UNTUK TARGET GROUP. 75

76 KRITERIA EVALUASI KEBIJAKAN COMPLIANCE : Tingkat ketaatan atas aturan hukum, arah kebijakan, prosedur, rencana dsb ; EFFICIENCY : Tingkat produktivitas optimum dari sumber-sumber daya yang digunakan ; EFFECTIVENESS : Tingkat pencapaian sasaran yang optimum dari penggunaan sumber- sumber daya sesuai target yang ditetapkan. 76

77 EFEKTIFITAS EFISIENSI KECUKUPAN PERATAAN RESPONSIVITAS KETEPATAN 77 KRITERIA EVALUASI

78 DIMENSI DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK 78 1.Dampak yang diharapkan (Intended Consequences) 2.Dampak yang tidak diharapkan (Unintended Consequences) 3.Limbah terhadap situasi/orang/kelompok di luar target group kebijakan (Externalities Spillover effect); 4.Dampak pada kondisi sekarang / yang akan datang; 5.Dampak beban biaya langsung (Economic Cost maupun Social Cost); 6.Dampak beban biaya tidak langsung.

79 EVALUASI KEBIJAKAN MERUPAKAN AKHIR SIKLUS KEBIJAKAN, HASILNYA : 1. Kebijakan dilanjutkan (Continuation) 2. Perubahan atau Perbaikan Kebijakan (Change or alteration) 3. Pencabutan kebijakan (Termination) REKOMENDASI HASIL EVALUASI 79

80 SEKIAN DAN TERIMA KASIH 80

81 SUBSTANTIVE AND PROCEDURAL POLICIES SUBSTANTIVE POLICY : Suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. (Misalnya kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi dsb.) PROCEDURAL POLICY : Suatu kebijakan dilihat dai pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya 81

82 DISTRIBUTIVE, REDISTRIBUTIVE AND REGULATORY POLICIES DISTRIBUTIVE POLICY : Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan / keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok atau perusahaan-perusahaan; (Tax Holiday) REDISTRIBUTIVE POLICY : Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan atau hak-hak. (Pembebasan tanah utk kepentingan umum) 82

83 REGULATORY POLICY : Suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/ pelarangan terhadap perbuatan / tindakan. (Larangan memiliki dan menggunakan senjata api). 83

84 MATERIAL POLICY MATERIAL POLICY : Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/ penyediaan sumber-2 material yang nyata bagi penerimanya. (Misal : kebijakan pembuatan rumah sederhana). 84

85 PUBLIC GOODS AND PRIVATE GOODS POLICIES PUBLIC GOODS POLICY : Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-2 / pelayanan-2 oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. (Kebijakan tentang perlindungan keamanan, jalan umum dsb). 85

86 PRIVATE GOODS POLICY : Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-2/ pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu-2 di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu. (Misal : Kebijakan pengadaan barang keperluan perorangan misalnya tempat hiburan, hotel dsb.) 86


Download ppt "KAJIAN MANAJEMEN PUBLIK POKOK BAHASAN : ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK (Sumber : Analisis Kebijakan Publik, LAN-RI, 2008) 1 FASILITATOR : DRS. SURJADI, M.Si."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google