Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

OLEH : MEIRINAWATI. Referensi Akadun.2007. Administrasi Perusahaan Negara.Bandung. Alfabeta A. Habibullah.2009. Kebijakan Privatisasi BUMN (Relasi State,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "OLEH : MEIRINAWATI. Referensi Akadun.2007. Administrasi Perusahaan Negara.Bandung. Alfabeta A. Habibullah.2009. Kebijakan Privatisasi BUMN (Relasi State,"— Transcript presentasi:

1 OLEH : MEIRINAWATI

2 Referensi Akadun Administrasi Perusahaan Negara.Bandung. Alfabeta A. Habibullah Kebijakan Privatisasi BUMN (Relasi State, Market dan Civil Society). Malang. Averroes Press

3 Djokosantoso Moeljono Reinvensi BUMN (Empat Strategi Membengun BUMN Kelas Dunia). Jakarta.PT Elex Media Komputindo Sutiyoso Reinventing BUMD (Kunci Sukses Mengembangkan BUMD Produktif dan Profesional. Jakarta.PT Elex Media Komputindo Pariata Westra Administrasi Perusahaan Negara.Yogyakarta.Ghalia Indonesia

4 MANAJEMEN BUMN/BUMD Sebagai ilmu pengetahuan : A. Ontologi 1. Pengertian BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara RI.

5 Pasal 1 UU No.19/Prp/1960 Perusahaan negara atau BUMN adl semua perusahaan dlm bentuk apapun yg modalnya u/ seluruhnya mrpk kekayaan negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain dgn atau berdasarkan undang-undang

6 UU No. 9 Th 1969 BUMN adalah seluruh bentuk usaha negara yg modal seluruhnya atau sebagian dmiliki oleh negara/ pemerintah dan dipisahkan dari kekayaan negara.

7 UU No. 19 Th 2003 (Pasal 1) BUMN adalah badan usaha yg seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yg dipisahkan

8 UU No. 5 th 1962 BUMD dikenal dgn nama Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan yg bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan

9 Modal perusahaan daerah terdiri dr seluruh atau sebagian dari kekayaan daerah yg dipisahkan. Modal perush daerah seluruhnya terdr atas kekayaan suatu daerah dipisahkan tdk terdiri atas saham

10 Sebaliknya modal perusahaan daerah yg sebagian terdiri dr kekayaan daerah yg dipisahkan, modal itu terdiri atas saham Saham BUMD terdr atas saham prioritas (hanya dimiliki daerah) dan saham biasa (dimiliki daerah,WNI,dan/ bdn hkm yg didirikan berdsr peraturan perUU Ind pesertanya WNI

11 BUMN adalah : * badan usaha yg sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat

12 2. Landasan Hukum BUMN Landasan yuridisnya UUD 1945 Pasal 33 yg memberikan hak kpd negara u/ menguasai cabang2 produksi yg penting dan menguasai hajat hidup orang banyak Lebih spesifik : UU No. 19/Prp/1960 UU No. 9 th 1969 UU No. 19 th 2003

13 Tujuan Pendirian BUMN/D (LAN, 2003) 1. Fungsi Sosial Untuk melindungi keselamatan & kesejahteraan masyarakat 2. Agent of Change Perintisan & pembangunan prasarana tertentu. 3. Nasionalisasi Perusahaan yg dahulu milik Hindia Belanda menjadi milik Negara.

14 Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yg dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN

15 1. Pendekatan/Kerangka Berpikir : a. Pend multidisipliner b. Pend multidimensi 2. Metode a. induksi : mendasarkan hsl penelitian di dlm masy baru diambil kesimpulan b. deduksi : mendsrkan pd rumusan/teori/dalil lalu dibuktikan kebenarannya

16 Tujuan : Mengetahui sejauhmana langkah- langkah yang dilakukan pemerintah terhadap BUMN dan BUMD yang ada di Indonesia.

17 Menurut UU No.9 th 1969, PP No.3 th 1983 dan PP No. 6 th 2000, ada 3 jenis BUMN yi : 1. Perusahaan Jawatan (Perjan) 2. Perusahaan Umum (Perum) 3. Perusahaan perseroam (Persero)

18 Perjan mrpk kepanjangan dr suatu departemen pemerintah, shg mrpk organ dr depertemen pemerintah. BUMN jenis ini seluruh modalnya terdiri dari kekayaan negara yg tidak dipisahkan

19 Karena mrpk bagian dr departeman, mk prakteknya memperoleh fasilitas departeman Sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yg berasal dari negara Besarnya modal Perjan ditetapkan melalui APBN

20 CIri-Ciri Perusahaan Jawatan Memberikan pelayanan kpd masy Mrpk bagian dr suatu departemen pemerintah Dipimpin o/ seorg kepala yg bertanggung jawab langsung kpd Mentri atau Dirjen departemen ybs Status karyawan adalah pegawai negeri

21 Adalah : BUMN yg seluruh modalnya terdiri dari keyaan negara yg dipisahkan bdn hukum publik

22 Sejenis perusahaan badan pemerintah yang mengelola sarana umum Contohnya Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI

23 UU No. 19 th 2003 ditegaskan tugas dan tujuan u/ kemanfaatan umum berupa penyediaan barang yg bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengeloaan perusahaan

24 Adalah : BUMN yg berbentuk perseroan terbatas (PT) yg modal/sahamnya paling sedikit 51 %dimiliki oleh pemerintah tujuannya mengejar keuntungan

25 Maksud & Tujuan mendirikan Persero : Untuk menyediakan barang dan atau jasa yg bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan

26 Ciri-Ciri Persero Pendirian persero diusulkan menteri kpd presiden Pelaks pendirian dilakukan o/ menteri dgn memperhatikan perUUan Statusnya berupa PT yg diatur berdsrkan UU Modalnya berbentuk saham

27 Sebagian/seluruh modalnya milik negara dr kekayaan negara yg dipisahkan Organ persero adl RUPS, direksi dan komisaris Mentri yg ditunjuk memiliki kuasa sbg pemegang saham milik pemerintah

28 Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah,mk mentri berlaku sbg RUPS, jika hanya sebagian, maka sbg pemegang saham perseroan terbatas RUPS bertindak sbg kekuasaan tertinggi perusahaan Dipimpin oleh direksi

29 Laporan tahunan diserahkan ke RUPS u/ disahkan Tidak mendapat fasilitas negara Tujuan utama memperoleh keuntungan Hubungan2 usaha diatur dlm hukum perdata Pegawainya berstatus pegawai negeri

30 A. Jasa keuangan, konstruksi dan jasa lainnya 1. PERBANKAN - PT Bank Mandiri Tbk - PT Bank Negara Ind. Tbk - PT BRI Tbk - BTN

31 2. ASURANSI - PT ASABRI - PT Asuransi Jasa Raharja - PT Jamsostek - PT Taspen

32 3. JASA PEMBIAYAAN - Perum Pegadaian - Perum Sarana Pengembangan Usaha - PT Danareksa - PT Kliring Berjangka Indonesia - PT Sarana Multi Infrastruktur

33 4. JASA KONSTRUKSI - Perum Pengembangan Perumahan Nasional - PT Adhi Karya Tbk - PT Brantas Abipraya - PT Hutama Karya

34 5. KONSULTAN KONSTRUKSI - PT Bina Karya - PT Indah Karya - PT Indra Karya - PT Virama Karya - PT Yodya Karya

35 6. PENUNJANG KONSTRUKSI - PT Amarta Karya - PT Jasa Marga 7. JASA PENILAI - PT Biro Klasifikasi Indonesia - PT Sucofindo - PT Survai Udara Penas - PT Surveyor Indonesia

36 8. JASA LAINNYA - Perum Jasa Tirta I - Perum Jasa Tirta II - PT Perusahaan Pengelola Aset

37 9. PERJAN RUMAH SAKIT - Perjan RS AB Harapan Kita - Perjan RS Cipto Mangunkusumo - Perjan RS Dr. Wahidin - Perjan RS Fatmawati 10. FILM - Perum Produksi Film Negara

38 B. Logistik dan Pariwisata 1. PELABUHAN - PT Pelabuhan Indonesia I - PT Pelabuhan Indonesia II - PT Pelabuhan Indonesia III - PT Pelabuhan Indonesia IV

39 2. PELAYARAN - PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan - PT Bahtera Adhiguna - PT Djakarta Lloyd - PT Pelayaran Nasional Indonesia

40 3. KEBANDARUDARAAN - PT Angkasa Pura I - PT Angkasa Pura II 4. ANGKUTAN DARAT - Perum DAMRI - Perum PPD - PT Kereta Api Indonesia

41 5. LOGISTIK - Perum Bulog - PT Bhanda Ghara Reka - PT Pos Indonesia - PT Varuna Tirta Prakasya 6. PERDAGANGAN -PT Perusahaan Perdagangan Indonesia - PT PP Berdikari - PT Sarinah

42 7. PENGERUKAN - PT Pengerukan Indonesia 8. INDUSTRI FARMASI - PT Biofarma - PT Indofarma Tbk - PT Kimia Farma Tbk

43 9. PARIWISATA - PT Bali Tourm & Development Corp - PT Hotel Indonesia Natour - PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko

44 10. KAWASAN INDUSTRI - PT Kawan Berikat Nusantara - PT Kawasan Industri Makasar - PT Kawasan Industri Medan - PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma 11. USAHA PENERBANGAN - PT Garuda Indonesia - PT Merpati Nusantara Airlines

45 12. DOK DAN PERKAPALAN - PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari - PT Dok dan Perkapalan Surabaya - PT Industri Kapal Indonesia

46 C. Agro Industri,Kehutanan, Kertas,Percetakan dan Penerbitan 1. PERKEBUNAN - PT Perkebunan Nusantara I - PT Perkebunan Nusantara II - PT Perkebunan Nusantara III - PT Perkebunan Nusantara IV

47 2. PERTANIAN - PT Pertani - PT Sang Hyang Seri 3. PERIKANAN - Perum Prasarana Perikanan Samudra - PT Perikanan Samudra Besar - PT Perikani - PT Tirta Raya Mina

48 4. PUPUK - PT Pupuk Sriwidjaja 5. KEHUTANAN - Perum Perhutani - PT Inhutani I - PT Inhutani II - PT Inhutani III

49 6. KERTAS - PT Kertas Kraft Aceh - PT Kertas Leces 7. PERCETAKAN & PENERBITAN - Perum Percetakan Negara RI - Perum Percetakan Uang RI - PT Balai Pustaka - PT Pradnya Paramita

50 D. Pertambangan, Industri Strategis, Energi, & Telekomunikasi 1. DOK & PERKAPALAN - PT PAL 2. PERTAMBANGAN - PT Antam Tbk - PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk -PT Pertamina (Persero) - PT Sarana Karya

51 3. ENERGI - PT EMI (Energy Management Indonesia) - PT Perusahaan Gas Negara Tbk - PT PLN 4. INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI - PT Batan Teknologi - PT Inka - PT INTI - PT LEN Industri

52 5. BAJA dan KONSTRUKSI BAJA - PT Barata Indonesia - PT Boma Bisma Indra - PT Krakatau Sreel 6. TELEKOMUNIKASI - Perjan RRI - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

53 7. INDUSTRI PERTAHANAN - PT DAHANA - PT PINDAD 8. SEMEN - PT Semen Baturaja - PT Semen Gresik Group Tbk (Semen Gresik, Semen Padang, Semen Tonasa)

54 9. INDUSTRI SANDANG - PT Cambrics Primissima - PT Ind. Sandang Nusantara 10. ANEKA INDUSTRI - PT Garam - PT Iglas - PT Industri Soda Indonesia (resmi bubar 4 Nop 2008)

55 E. Perusahaan Patungan Minoritas 1. ASURANSI - PT Asuransi Kredit Indonesia 2. KAWASAN INDUSTRI - Jakarta Industrial Estate Pulogadung - Surabaya Industrial Estate Rungkut

56 3. INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI - PT Dirgantara Indonesia 4. TELEKOMUNIKASI - PT Indosat Tbk 5. SEMEN - PT Semen Kupang

57 Perjan RRI, mulai 2005, RRI dan TVRI sudah tidak lagi di bawah naungan Kementrian Negara BUMN, melainkan menjadi lembaga di bawah Presiden, dengan Kementrian Teknisnya adalah Depkominfo Perjan RRI, mulai 2005, RRI dan TVRI sudah tidak lagi di bawah naungan Kementrian Negara BUMN, melainkan menjadi lembaga di bawah Presiden, dengan Kementrian Teknisnya adalah Depkominfo

58 Eksistensi BUMN bersifat fokus, strategis, mega usaha dpt ditata dgn 3 langkah : a. Rekstrukturisasi b. Profitisasi c. Privatisasi

59 Ada 2 jenis : A. Rekstrukturisasi pemilahan karakter BUMN B. Rekstrukturisasi manajemen BUMN

60 RESTRUKTURISASI PEMILAHAN KARAKTER BUMN a. Tidak ada redefinisi yg pasti ttg peran BUMN dlm perekonomian bangsa sbg public services, pioner bahkan jg profit maker Contoh : Penerbangan Merpati Nusantara Airlines

61 BUMN sebagai profit maker BUMN sebagai pioneer/perintis BUMN sebagai public services

62 1. BUMN Profit Maker Penanaman: BUMN & Brothers Misi: Laba Jenis Usaha: -Bisnis mandiri -Menguntungkan -Bisa dilakukan masy/swasta Arah Kebj: Privatisasi Pengukuran Kinerja: laba/modal (aset)

63 Kepemilikan: Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Swasta Dalam Negeri Swasta Luar Negeri Publik Contoh BUMN: Indosat, Telkom Garuda Pertamina Hotel Indonesia Semen BNI

64 2. BUMN Pioneer Penanaman : BUMN Investindo Misi : Perintisan Jenis Usaha : -Bisnis baru, -Investasi besar -Pengadaan infrastruktur membuka kawasan baru -Tdk dilakukan o/ swasta (resiko amat besar) Arah Kebj: state-isasi

65 Pengukuran Kinerja : Perintisan/investasi Kepemilikan : Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Contoh BUMN : Merpati IPTN

66 3. BUMN Public Services Penanaman: BUMN PSO Misi: Pelayanan Umum Jenis Usaha: Melayani segala lapisan masy dgn harga terjangkau -Berkenaan strategi politik pemerintah -Berkenaan keamanan neg. -Pasar murni dr pemerintah / negara Arak Kebj: State-isasi Pengukuran Kinerja: Kualitas &Luasan layanan/biaya

67 Kepemilikan: Pemerintah Pusat (Pemerintah Daerah & Orgs Kemasy/LSM) u/ kondisi ttt Contoh BUMN: Pusri Biofarma Pelni PJKA, Damri Pos

68 4. BUMN Strategis Dikelola secara khusus menyangkut keamanan negara Tidak dikatakan kategori sebuah usaha, arti diluar BUMN krn tdk bermakna bisnis ttp servis khusus Contoh : Industri senjata (Pindad), Reaktor BATAN langsung dibawah pengawasan Sekretariat Negara

69 Dengan Restrukturisasi, Pemerintah Mengambil 4 Langkah Fokus jenis usaha yg dikelola masing2 BUMN Melakukan divestasi jenis usaha yang merugi dan tdk dikerjakan pemerintah Melanjutkan investasi secara strategis Melakukan aliansi strategis dan kompetitif (bentuk kepemilikan, manajemen, kepemimpinan bisnis antr pemerintah dan swasta)

70 b. Redefinisi hub antara pemerintah sbg pemilik dan BUMN itu sendiri memiliki tdk selalu campur tangan berlebihan Pengambilan keputusan hrs ditangan profesional pebgelola BUMN

71 RESTRUKTURISASI MANAJEMEN BUMN Adalah : Menata ulang BUMN yg undermanaged baik internal dan eksternal Masalah internal kurangnya kompetensi manajerial dr BUMN ybs

72 BUMN Dikembangkan Sebagai Pelaku Ekonomi Global Tdk ada satu BUMN yg tidak fokus Tdk ada satu BUMN yg tidak fokus rata2 BUMN hanya memp 1 jenis bisnis dan dikembangkan mendalam memiliki core competence Bisnis strategis & menyangkut kebutuhan orang banyak serta menjangkau kedepan Bisnis strategis & menyangkut kebutuhan orang banyak serta menjangkau kedepan

73 Karena dimiliki pemerintah, shg BUMN mempunyai akses sumber dana yg relatif besar, mudah dan murah Karena dimiliki pemerintah, shg BUMN mempunyai akses sumber dana yg relatif besar, mudah dan murah Jika dalam kompetisi, pemerintah mempunyai hak untuk melakukan proteksi Jika dalam kompetisi, pemerintah mempunyai hak untuk melakukan proteksi BUMN berpeluang memp memiliki aset dan omzet bisnis yg jauh lebih besar BUMN berpeluang memp memiliki aset dan omzet bisnis yg jauh lebih besar

74 Persiapan privatisasi yg bernilai tambah, bagi BUMN yg dpt diprivatisasi Persiapan privatisasi yg bernilai tambah, bagi BUMN yg dpt diprivatisasi Harapannya sebelum diprivatisasi, BUMN sdh sehat dan dpt diprovatisasi dgn harga penawaran yg lebih optimal Harapannya sebelum diprivatisasi, BUMN sdh sehat dan dpt diprovatisasi dgn harga penawaran yg lebih optimal

75 Tidak selalu BUMN harus diprivatisasi Tidak selalu BUMN harus diprivatisasi Tergantung keperluan dan sifat BUMN dgn mitra strategis/pasar modal Tergantung keperluan dan sifat BUMN dgn mitra strategis/pasar modal Bersifat strategis dimiliki pemerintah, kategori lain dimiliki swasta Bersifat strategis dimiliki pemerintah, kategori lain dimiliki swasta

76 Yg dimungkinkan kelp BUMN & Brothers Yg dimungkinkan kelp BUMN & Brothers “Jika sdh profit mengapa hrs diprivatisasi?” “Jika sdh profit mengapa hrs diprivatisasi?” - Memberikan kapitalisasi modal yg jauh - Memberikan kapitalisasi modal yg jauh berlipat ganda dibanding kondisi tdk profit profit - Citra perusahaan yg profit melipatkan kapitalisasi sampai 7-8 kali - Citra perusahaan yg profit melipatkan kapitalisasi sampai 7-8 kali

77 Profit Memiliki kinerja yg baik -Kontribusi besar -Produktivitas tinggi -Punya daya saing Gambaran buruk BUMN tdk akan ditemui th 2020 mendatang

78 Privatisasi memberi hasil maksimal : Privatisasi memberi hasil maksimal : Mitra StrategisPasar Modal Go Public

79 Mitra Strategis keuntungan : -Injeksi modal, -Pasar kompetensi manajemen, -Teknologil Pasar Modal keuntungan : -Injeksi kapital - Citra transparansi

80 A Tahap 1 Restrukturisasi B Tahap 2 Peningkatan Laba C Tahap 3 Privatisasi

81 A :BUMN yg undermanaged (masalah internal/eksternal). Masalah internal : kurangnya kompetensi manajerial dr BUMN Masalah internal : kurangnya kompetensi manajerial dr BUMN Hampir seluruh BUMN memerlukan proses restrukturisasi manajerial Masalah eksternal : BUMN terkait kontrak2 dgn pihak ketiga yg dapat mempailitkannya Masalah eksternal : BUMN terkait kontrak2 dgn pihak ketiga yg dapat mempailitkannya

82 B : Langkah lanjut dari restrukturisasi 1. Peningkatan laba karena setiap BUMN yang bersifat Persero bermotif profit 2. Persiapan privatisasi yg bernilai tambah bagi BUMN yg dapat diprivatisasi Dengan demikian sebelum diprivatisasi BUMN sudah sehat dan dapat diprivatisasi dengan harga penawaran yang lebih optimal

83 C : Tergantung keperluan dan sifat BUMN 1. BUMN yg bersifat sangat strategis akan tetap dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah, sementara yg diluar kategori tsb dapat diprivatisasi 2. Melalui mitra strategis (dgn keuntungan injeksi modal, pasar kompetensi manajemen, teknologi) atau melalui pasar modal (dengan keuntungan injeksi kapital dan citra transparansi)

84 1. Teori monopoli BUMN sering menerima hak istimewa shg sering tdk efisien 2. Teori property rights Esensi perush swsta milik individu shg berupaya efisien BUMN milik negara, shg seperti tanpa pemilik berakibat tdk efisiensi

85 3. Teori principal-agent artinya hub antara principal (pemilik perush) dan agent (perusahaan/BUMN) Swasta manajemen perush sbg agent tunduk dan loyal pd pemilik/pemegang saham. BUMN bernuansa politisasi menyebabkan BUMN tereksploitasi o/ para politisi

86 1. Menjadikan BUMN sbg perusahaan yg dikelola sebagaimana perusahaan pd umumnya : a. Mendefinisikan BUMN sbg business entity bukan political entity b. memungkinkan BUMN bergerak secara leluasa c. Mengubah pola pikir karyawan BUMN

87 d. Melarang BUMN mengerjakan hal-hal yg diliar misi usahanya e. Melarang pihak di luar BUMN untuk mencapuri urusan usaha BUMN f. Menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance

88 2. Mengundang profesional bisnis dari luar BUMN (dlm atau luar negeri) untuk menjadi profesional pengelola BUMN 3. Melakukan kerja sama operasi dengan swasta 4. Menjual saham kepada pihak lain

89 Apabila : 1. Privatisasi pd BUMN yg mempunyai sifat “sangat strategis” seperti berkenaan pertahanan dan keamanan 2. Privatisasi pd BUMN yg lebih 40 % usahanya menjalankan peran public service obligation

90 3. Berupa pemindahan monopoli dr negara ke swasta 4. Bentuknya asing-isasi/ menutup peluang dr publik domestik u/ ikut dlm proses privatisasi 5. Asal jual

91 1. Transformasi lebih sempurna kearah ekonomi kapitalis semakin pudarnya keyakinan pemikiran ekonomi sosialis bahwa pengeloaan ekonomi o/ negara menciptakan kesejahteraan 2. Pudarnya keyakinan teori negara kesejahteraan

92 3. Pemerintah harus fokus pd pekerjaan pemerintah saja, tidak usah mengurus hal-hal yg bukan core competencenya. “pemerintah hanya mengendalikan, tidak usah ikut mendayung”

93 Penelitian Bank Dunia menemukan 4 hal gambaran buruk perusahaan negara : Penelitian Bank Dunia menemukan 4 hal gambaran buruk perusahaan negara : 1. BUMN khusunya negara berkembang menyerap amat byk sumber daya finansial yg seharusnya dialokasikan ke layanan sosial

94 2. BUMN kebanyakan memperoleh kredit scr tdk proporsional dibanding swasta krn kedekatan politik 3. Pabrik milik BUMN lebih polutif dibanding pabrik milik swasta 4. Pembenahan BUMN termasuk privatisasi memberikan kontribusi fiskal yg positif bagi negara

95 BUMN sesungguhnya adalah beban dari pemerintah dan masyarakat daripada sebuah kebaikan Privatization is a must

96 Privatisasi BUMN Tidak Dapat Diterima Begitu Saja di Indonesia 1. Indonesia sbg negara berkembang yg masyarakatnya mempunyai keterbatasan u/ dpt ikut memiliki BUMN Privatisasi akhirnya bermakna asing-isasi (pembelinya org asing, WNA, perusahaan asing, negara asing)

97 2. Sebagian besar BUMN mempunyai kualitas siap jual ternyata BUMN yg mempunyai makna sangat strategis bagi ketahanan nasional Indonesia 3. Pada saat krisis BUMN menjadi “satu- satunya pemain/pelaku”, krn koperasi dan usaha menengah blm dpt diharapkan perannya.

98 4. Banyak pakar dan praktisi privatisasi yg kurang paham bahwa ada 2 jenis BUMN di Indonesia : a.BUMN yg sudah berada di dalam mekanisme pasar b.BUMN yg tidak di dlm mekanisme pasar (memp public servise obligation)

99 Cukup banyak kebijakan BUMN berdasarkan pertimbangan politis Cukup banyak kebijakan BUMN berdasarkan pertimbangan politis Contoh : Contoh : - Th 1992 Dirut Garuda (Moh Soeparno) berhasil merubah Garuda Ind dr perush tdk sehat menjadi sangat sehat, krn mengusulkan go public dicopot jabatannya Sekarang Garuda kembali tdk sehat

100 Dicopotnya Dirut Merpati, krn menolak menyewa CN-235 dr PT Arthasaka Nusaphala (mahal), shg tdk layak scr ekonomis u/ dioperasikan Dicopotnya Dirut Merpati, krn menolak menyewa CN-235 dr PT Arthasaka Nusaphala (mahal), shg tdk layak scr ekonomis u/ dioperasikan Perusahaan lain menawarkan Boeing dgn harga lebih murah

101 Kesamaan fundamental antara BUMD dan BUMN : Kesamaan fundamental antara BUMD dan BUMN : 1. keduanya menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan bedamya : BUMN menjadi sumber di tingkat nasional (APBN), sedang BUMD menjadi sumber pendanaan tingkat lokal (APBD Tingkat I dan II)

102 2. Keduanya sama-sama menjalankan bisnis yg monopoli karena menyangkut hajat hidup orang banyak 3. Keduanya mempunyai hubungan erat dengan birokrasi pemerintah adanya kesamaan mk mempunyai penyakit yg relatif sama : 1. Over bureucratized 2. Sama-sama tdk terbiasa berorientasi pasar shg tdkt terbiasa berkompetisi

103 BUMN memiliki economic size/economic schale yg lebih besar daripada BUMD BUMN memiliki economic size/economic schale yg lebih besar daripada BUMD BUMN mengelola sektor-sektor yg tidak hanya menguasai hajat hidup orang banyak, ttp jg sektor2 yg strategis BUMN mengelola sektor-sektor yg tidak hanya menguasai hajat hidup orang banyak, ttp jg sektor2 yg strategis BUMN relatif sudah mengalami reinventing drpd BUMD BUMN relatif sudah mengalami reinventing drpd BUMD

104 1. Manajemen BUMD 2. Budaya Korporat 3. Lingkungan Strategis

105 Tingkat provitabilitas rata-rata yg rendah Tingkat provitabilitas rata-rata yg rendah Cara usahanya terkotak-kotak dan diwarnai budaya usaha birokratis Cara usahanya terkotak-kotak dan diwarnai budaya usaha birokratis Tidak berorientasi pada pasar,kualitas, dan kinerja usaha Tidak berorientasi pada pasar,kualitas, dan kinerja usaha Produktivitas dan utilitas aset masih rendah Produktivitas dan utilitas aset masih rendah Pemasaran dan distribusi tidak terkoordinir dengan baik Pemasaran dan distribusi tidak terkoordinir dengan baik

106 Menjadikan BUMD sbg perusahaan yg memiliki daya saing dan daya cipta tinggi, shg diharapkan mampu unggul secara global Menjadikan BUMD sbg perusahaan yg memiliki daya saing dan daya cipta tinggi, shg diharapkan mampu unggul secara global Meningkatkan perekonomian daerah melalui perbaikan struktur penerimaan daerah Meningkatkan perekonomian daerah melalui perbaikan struktur penerimaan daerah Mengejar ketinggalan daya saing perusahaan Mengejar ketinggalan daya saing perusahaan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

107 MANFAAT REINVENTING BUMD Mendorong proses pencipta nilai, market value creation, dan value enhancement Mendorong proses pencipta nilai, market value creation, dan value enhancement Mensubstitusi defisiensi manajemen di anak-anak perusahaan Mensubstitusi defisiensi manajemen di anak-anak perusahaan Menggordinasikan langkah agar dapat akses ke pasar internasional Menggordinasikan langkah agar dapat akses ke pasar internasional Mencari sumber pendanaan yg lebih murah Mencari sumber pendanaan yg lebih murah Mengalokasikan kapital dan melakukan investasi yg strategis Mengalokasikan kapital dan melakukan investasi yg strategis Mengembangkan kemampuan manajemen puncak Mengembangkan kemampuan manajemen puncak

108 ARAH KEBIJAKAN REINVENTING BUMD 1. RESTRUKTURISASI 2. PROFITISASI 3. PRIVATISASI

109 ENAM LANGKAH DALAM REINVENTING BUMD 1. Menetapkan misi baru BUMD redefinisi BUMD 2. Menetapkan visi baru BUMD jenis BUMD 3. Menerbitkan peraturan perundangan ttg BUMD, baik tingkat nasional/pusat maupun tingkat daerahtingkat nasional dlm bentuk UU, tingkat daerah dlm bentuk Perda

110 4. Menetapkan manajer-manajer profesional sebagai pengelola BUMD 5. Melaksanakan manajemen p[rofesional di dalam BUMD 6. Untuk BUMD-BUMD yg berada di kuadran profit maker, jangan ragu melakukan privatisasi (baik go public maupun strategy patner)


Download ppt "OLEH : MEIRINAWATI. Referensi Akadun.2007. Administrasi Perusahaan Negara.Bandung. Alfabeta A. Habibullah.2009. Kebijakan Privatisasi BUMN (Relasi State,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google