Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 4 SEPTEMBER 2014 Oleh : SUPRAYITNO.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 4 SEPTEMBER 2014 Oleh : SUPRAYITNO."— Transcript presentasi:

1

2 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 4 SEPTEMBER 2014 Oleh : SUPRAYITNO

3 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara 2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 40 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS 4.Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor masing-masing jabatan fungsional 5.Keputusan Bersama Ka. BKN dan Instansi Pembina masing-masing jabatan fungsional 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara 2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 40 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS 4.Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor masing-masing jabatan fungsional 5.Keputusan Bersama Ka. BKN dan Instansi Pembina masing-masing jabatan fungsional

4  Melakukan evaluasi jabatan  Memanfaatkan assesment center untuk pengukuran kompetensi jabatan, penempatan dalam jabatan dan pengembangan pegawai  Menyusun uraian jabatan  Menyusun profil kompetensi jabatan  Menyusun standar kompetensi jabatan  Menyusun job grading dan job pricing  Menerapkan sistem penilaian kinerja  Menerapkan sistem pemberian tunjangan kinerja/remunerasi  Mengembangkan sistem pengadaan dan seleksi  Membangun/mengembangkan database pegawai  Mengembangkan pola karier berdasarkan kompetensi : penempatan, rotasi, mutasi dan promosi

5 BERSIH DARI KKN DAN POLITISASI KOMPETEN TERHADAP TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB YANG DIEMBAN MELAYANI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA/INVESTASI

6 PEGAWAI NEGERI SIPIL PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMENUHI SYARAT TERTENTU, DIANGKAT SEBAGAI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SECARA TETAP OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN UNTUK MENDUDUKI JABATAN PEMERINTAHAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMENUHI SYARAT TERTENTU, YANG DIANGKAT BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN

7 PIMPINAN TINGGI JABATAN FUNGSIONAL JABATAN ADMINISTRASI PRATAMA MADYA UTAMA ADMINISTRATOR PELAKSANA PENGAWAS KEAHLIAN KETERAMPILAN

8 MANAJEMEN PNS, MELIPUTI :MANAJEMEN PPPK MELIPUTI :  PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN;  PENGADAAN;  PANGKAT DAN JABATAN;  PENGEMBANGAN KARIER;  POLA KARIER;  PROMOSI;  MUTASI;  PENILAIAN KINERJA;  PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN;  PENGHARGAAN;  DISIPLIN;  PEMBERHENTIAN;  PENSIUN DAN TABUNGAN HARI TUA  PERLINDUNGAN.  PENETAPAN KEBUTUHAN;  PENGADAAN;  PENILAIAN KINERJA;  PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN;  PENGEMBANGAN KOMPETENSI;  PEMBERIAN PENGHARGAAN;  DISIPLIN;  PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA, dan  PERLINDUNGAN.

9 Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: Menteri di kementerian; Pimpinan lembaga di LPNK; sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan LNS; gubernur, di provinsi; dan bupati/walikota, di kabupaten/kota. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) MANAJEMEN ASN Pejabat yang Berwenang (PyB) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan PEMBINAAN Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.

10 KETERANGAN PP 32 TAHUN 1979 UU NOMOR 5 TAHUN 2014 PEJABAT ADMINISTRASI ( ESELON 3 KE BAWAH) 56 Tahun58 Tahun PEJABAT PIMPINAN TINGGI (ESELON 1 DAN 2) Max 60 Tahun60 Tahun PEJABAT FUNGSIONAL60 Tahun

11 HAK DAN KEWAJIBAN ASN JENIS PNS Pasal 1 butir 3 & Pasal 7 PPPK Pasal 1 butir 4 & Pasal 7 HAK 1.gaji, tunjangan, dan fasilitas; 2.cuti; 3.jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 4.perlindungan; dan 5.pengembangan kompetensi. 1.gaji, tunjangan, dan fasilitas; 2.cuti; 3.perlindungan; dan 4.pengembangan kompetensi. setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah; menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; melaksanakan kebijakan pemerintah; menaati ketentuan peraturan perundang- undangan; melaksanakan tugas kedinasan; menunjukkan integritas dan keteladanan; menyimpan rahasia jabatan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI KEWAJIBAN

12 Pengangkatan Dalam jabatan struktural Manajerial Fasilitatif PP. No. 100 Th 2000 PP. No. 13 Th Penyederhanaan Struktur fungsional Mandiri teknis Subtantif PP. No. 16 Th 1994 Jo. PP No. 40 Tahun 2010 Keppres No. 87 Th Pemerkayaan/ Pengembangan fungsi 133 Jabatan Fung PP. No. 41 Th PNS Profesional Jafung Umum Jafung tertentu staf

13 FUNGSI BKD PROV. DKI JAKARTA (PERDA 10 TAHUN 2008) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, promosi, penggajian kesejahteraan, disiplin serta pemberhentian pegawai. Penyusunan kebijakan pengembangan pegawai termasuk dalam rangka pendidikan dan pelatihan pegawai

14 Jabatan StrukturalJabatan Fungsional (1)(2) Kenaikan pangkat 4 tahun sekaliKenaikan pangkat bisa < 4 tahun Jenjang kepangkatan tidak bisa melebihi atasannya Jenjang kepangkatan bisa melebihi atasannya Usulan pengangkatan hanya dari atasan Usulan pengangkatan bisa dari atas (top down) atau dari bawah (bottom up) Jenis pekerjaan hanya berdasarkan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) unit kerjanya Jenis pekerjaan bisa berasal baik dari dalam maupun dari luar unit kerjanya PERBANDINGAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

15 JABATAN FUNGSIONAL Kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu/profesional serta bersifat mandiri (PP Nomor 16 Tahun 1994) 1.Berstatus PNS; 2.Memenuhi syarat kepegawaian (diklat, pangkat, pendidikan) 3.Ketentuan jabatan fungsional; 1. Jabatan fungsional umum (contoh: Pengetik, Pengganda) 2. Jabatan fungsional tertentu (angka kredit), pada Dinas Kesehatan antara lain : Apoteker, Dokter, Dokter Gigi, Analis Kepegawaian, Nutrisionis dan lain-lain. Pengertian JENIS Syarat Pengangkatan

16 1. Kedudukan dalam Organisasi Jelas 2. Tugas terstruktur dan berjenjang 3. Kemandirian tugas diakui 4. Jenjang Jabatan sampai dengan Terampil : (Penyelia III/d) Ahli : (Utama IV/e ) 5. Memperoleh tunjangan (berdasarkan Perpres dan Tambahan TKD selain yang standar berdasarkan golongan ditambah Rp ,- bagi pejabat fungsional diluar bidang kesehatan, guru dan Widyaiswara) 6. Dengan prestasi sangat baik memperoleh peluang naik pangkat lebih cepat;

17 Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan Apabila tersusun dengan baik, akan mempermudah dan memperlancar pejabat fungsional dalam menjalankan tugasnya dalam mengumpulkan angka kredit Untuk menentukan kekuatan PNS berdasarkan kualifikasi jabatan untuk menjalankan tugas tertentu, guna menjaga keseimbangan kekuatan PNS dengan beban kerja. Dengan kata kunci “ Setiap Pegawai memiliki pekerjaan”

18

19 JUMLAH & RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL SAMPAI DENGAN JUNI TAHUN 2014, KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TELAH MENETAPKAN : 133 JENIS JABATAN FUNGSIONAL DAN 25 RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL

20 1 TAHUN=365 HARI CUTI TAHUNAN= 12 HARI 353 HARI HARI MINGGU= 52 HARI 301 HARI HARI LIBUR RESMI= 14 HARI 287 HARI JAM KERJA (KEPPRES 68/1995)=37 JAM 30 MENIT /MINGGU JAM EFEKTIF = 70% x 37 JAM 30 MENIT=26 JAM / MINGGU ATAU = 26 JAM : 6=4 JAM 33 MENIT / HARI WAKTU EFEKTIF 1 TAHUN =287 x 4 JAM 33 MENIT =1.244 JAM (DIBULATKAN JAM) Catatan : Tidak termasuk ijin/sakit PERHITUNGAN JAM EFEKTIF

21 Persyaratan kenaikan pangkat :  Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir  Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi  Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Persyaratan kenaikan jabatan : Sekurang-kurangnya telah 1(satu) tahun dalam jabatan terakhir Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi Telah mengikuti dan lulus diklat penjenjangan pada jabatan fungsional tertentu.

22 1. Jabatan sama dengan Pangkat 2. Jabatan dibawah Pangkat 3. Jabatan diatas Pangkat Kenaikan Pangkat jabatan Fungsional dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yg berwenang

23 SECARA KUANTITATIF DAN KUALITATIF DITENTUKAN DENGAN PENCAPAIAN ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH DARI KEGIATAN : * UNSUR UTAMA (MIN. 80%) * UNSUR PENUNJANG (MAX. 20%)

24  Januari untuk kenaikan pangkat April  Juli untuk kenaikan pangkat Oktober Dengan ketentuan penilaian untuk kenaikan jabatan dapat dilakukan setiap saat Penilaian dan penetapan angka kredit bagi pemangku jabatan fungsional dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun

25 PROSES USULAN SK JABATAN FUNGSIONAL PADA PEMPROV DKI JAKARTA, USULAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL : UNTUK KENAIKAN PANGKAT PERIODE APRIL PALING LAMBAT DIAJUKAN PADA PEERTENGAHAN DESEMBER, KARENA USULAN KENAIKAN PANGKAT PALING LAMBAT 10 JANUARI UNTUK PERIODE PANGKAT PERIODE OKTOBER PALING LAMBAT DIAJUKAN PADA PERTENGAHAN MEI, KARENA USULAN KENAIKAN PANGKAT PALING LAMBAT 10 JUNI

26 “”Pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi melalui cpns”” “”Pengangkatan yg dilakukan melalui perpindahan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lain ke dalam jabatan fungsional tertentu (133).”” “””Pengangkatan dalam jabfung tertentu bagi PNS yang pada saat Peraturan Menpan ditetapkan, telah dan masih melaksanakan tugas jabfung tertentu.”””

27 PNS yang diangkat dalam jabatan diberikan tunjangan jabatan besaran tunjangan jabatan ditetapkan dgn Perpres berdasarkan penilaian :  resiko pekerjaan  kompetensi jabatan  kelangkaan  sikap pelaksanaan pekerjaan

28

29

30 A. TINGKAT TERAMPIL

31 NO PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBEBASAN PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG JENJANG JABATANGOLONGAN MENETAPKANPETIKAN 1. PERTAMAIII/a, III/b KEPALA BKD KABID RENDAGUN BKD 2. MUDA III/c, III/d ASISTEN PEMERINTAHAN 3. MADYAIV/a, IV/b Ka. BKD SEKDA A. TINGKAT AHLI

32 JENIS SK DAN BERKAS YANG DIBUTUHKAN I. PENGANGKATAN

33 JENIS SK JAFUNG KELENGKAPAN PERSYARATANKETERANGAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL 1.SK Pangkat terakhir Berkas Rangkap 1 (satu) 2.SK Pengangkatan Jabatan Fungsional 3.Ijasah terakhir 4.SK PAK terakhir 5.DP3 1 tahun terakhir 6.Dokumen sah tentang alasan pembebasan Sementara ybs, antara lain karena : a. Terkena hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (surat dari kepala SKPD atau pejabat yang berwenang) b. Mengikuti pendidikan > 6 bulan (SK Tugas Belajar) c. Cuti di luar tanggungan negara (surat cuti) d. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsional. contoh : diangkat dalam jabatan struktural, ( SK Struktural) e. Diberhentikan sementara sebagai PNS f. Dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. II. PEMBEBASAN SEMENTARA

34 JENIS SK JAFUNGKELENGKAPAN PERSYARATANKETERANGAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL 1.SK Pangkat terakhir Berkas Rangkap 1 (satu) 2.SK Pengangkatan Jabatan Fungsional 3.Ijasah 4.Dokumen yang sah tentang pembebasan sementara ybs antara lain karena : a. dalam jangka waktu 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi b. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jafung (bermaterai) c.Dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat. III. PEMBERHENTIAN

35 JENIS SK JAFUNGKELENGKAPAN PERSYARATANKETERANGAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL 1.SK Pangkat terakhir Berkas Rangkap 1 (satu) 2.SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional 3.SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional 3.SK PAK terakhir 4.Ijasah 5. DPP 3 1 tahun terakhir 6. Memenuhi persyaratan umum tentang batas usia pengakatan kembali sesuai Kepmenpan masing- masing jabatan fungsional. IV. PENGANGKATAN KEMBALI

36 KEPALA BKDSEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN PEMARAF SERTA DAN PENAKLIK KASUBID MUTASI KABID RENDAGUN SEKRETARIS BKD BIRO HUKUM BIRO UMUM KASUBID MUTASI KABID RENDAGUN SEKRETARIS BKD KEPALA BKD BIRO HUKUM BIRO UMUM KASUBID MUTASI KABID RENDAGUN SEKRETARIS BKD KEPALA BKD BIRO HUKUM ASISTEN PEMERITAHAN BIRO UMUM PEJABAT PENANDATANGAN SK JABATAN FUNGSIONAL

37 Tips meraih sukses Memahami Tu-Si dan unsur kegiatan sesuai jenjang jabatan Dokumentasikan setiap kegiatan Maksimumkan potensi kegiatan yang dapat menghasilkan angka kredit Cermat menentukan kegiatan Jangan menunda pengajuan angka kredit (tertib waktu) Kreatif mencari peluang kegiatan

38 JIKA ADA PERTANYAAN LEBIH LANJUT TERKAIT DENGAN “ Persyaratan dan pengajuan usul pengangkatan dalam Jabatan Fungsional” Dapat Menghubungi : BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Telp : , 2833 TERIMA KASIH


Download ppt "BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 4 SEPTEMBER 2014 Oleh : SUPRAYITNO."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google