Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMBUKTIAN. PENGERTIAN  ARTI SEMPIT: DEPAN PERSIDANGAN  ARTI LUAS: SEJAK PENYIDIKAN  ARTI SEMPIT: DEPAN PERSIDANGAN  ARTI LUAS: SEJAK PENYIDIKAN TUJUAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMBUKTIAN. PENGERTIAN  ARTI SEMPIT: DEPAN PERSIDANGAN  ARTI LUAS: SEJAK PENYIDIKAN  ARTI SEMPIT: DEPAN PERSIDANGAN  ARTI LUAS: SEJAK PENYIDIKAN TUJUAN."— Transcript presentasi:

1 PEMBUKTIAN

2 PENGERTIAN  ARTI SEMPIT: DEPAN PERSIDANGAN  ARTI LUAS: SEJAK PENYIDIKAN  ARTI SEMPIT: DEPAN PERSIDANGAN  ARTI LUAS: SEJAK PENYIDIKAN TUJUAN PEMBUKTIAN  TINDAK PIDANA APA YANG DILAKUKAN?  BAGAIMANA TINDAK PIDANA DILAKUKAN?  SIAPA YANG MELAKUKAN?  APAKAH PELAKU BERSALAH?  TINDAK PIDANA APA YANG DILAKUKAN?  BAGAIMANA TINDAK PIDANA DILAKUKAN?  SIAPA YANG MELAKUKAN?  APAKAH PELAKU BERSALAH?

3  Positive Wettelijk Bewijs Theory  Conviction intime  Conviction La Raisonne  Negative Wettelijk Bewijs Theory (yang dianut KUHAP)  Positive Wettelijk Bewijs Theory  Conviction intime  Conviction La Raisonne  Negative Wettelijk Bewijs Theory (yang dianut KUHAP)

4  BEBAN PEMBUKTIAN BIASA  BEBAN PEMBUKTIAN BERIMBANG/TERBATAS  BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK  BEBAN PEMBUKTIAN BIASA  BEBAN PEMBUKTIAN BERIMBANG/TERBATAS  BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK

5  Penjelasan UU PTPK: jaksa penuntut umum aktif dalam membuktikan dakwaannya dan terdakwa juga dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa dakwaan penuntut umum tidaklah benar.

6  Setiap Gratifikasi PN= Suap, bila berhubungan dengan jabatan/berlawanan dengan kewajiaban/tugasnya: 1. Nilai >= 10 juta, pembuktian oleh penerima gratifikasi. 2. Nilai <10 juta, pembuktian oleh PU.  Syarat: di depan persidangan  Pengecualian: Lapor KPK  Setiap Gratifikasi PN= Suap, bila berhubungan dengan jabatan/berlawanan dengan kewajiaban/tugasnya: 1. Nilai >= 10 juta, pembuktian oleh penerima gratifikasi. 2. Nilai <10 juta, pembuktian oleh PU.  Syarat: di depan persidangan  Pengecualian: Lapor KPK

7  Pasal 35 : “Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana”

8  Pengertian: Merujuk kepada Pendapat para sarjana dan KUHAP  Hubungan dengan Alat Bukti: Merupakan Pendukung Data Formil  Kategori 1. B. yang digunakan untuk melakukan TP 2. B. yang digunakan untuk membantu melakukan TP 3. B. yang tercipta dari suatu TP 4. B. yang merupakan tujuan satu TP 5. Informasi dalam Arti Khusus  Pengertian: Merujuk kepada Pendapat para sarjana dan KUHAP  Hubungan dengan Alat Bukti: Merupakan Pendukung Data Formil  Kategori 1. B. yang digunakan untuk melakukan TP 2. B. yang digunakan untuk membantu melakukan TP 3. B. yang tercipta dari suatu TP 4. B. yang merupakan tujuan satu TP 5. Informasi dalam Arti Khusus

9  Pengertian: Pasal 1 butir 26-27, 185 (1)  Syarat Sahnya:  1. Syarat Formil (160, 171)  2. Syarat Materil (ps.1 bt )  Pengecualian:  1. Absolut (ps.171)  2. Relatif (ps. 168 dan 170)  Pengertian: Pasal 1 butir 26-27, 185 (1)  Syarat Sahnya:  1. Syarat Formil (160, 171)  2. Syarat Materil (ps.1 bt )  Pengecualian:  1. Absolut (ps.171)  2. Relatif (ps. 168 dan 170)

10  A_____________B  C_________D E________F  G H  Derajat kekeluargaan:  A dan B dengan C atau E adalah derajat kesatu (hubungan darah).  A dan B dengan D atau F adalah derajat kesatu (hubungan semenda).  A dan B dengan G atau H adalah derajat kedua.  C dengan E atau F adalah derajat kedua (hubungan semenda).  C dengan H adalah derajat ketiga.  G dengan H adalah derajat keempat.

11  Macam2 Saksi 1.Saksi A Charge 2.Saksi Ade Charge 3.Saksi Korban 4.Saksi Pelapor 5.Saksi Mahkota 6.Saksi Berantai 7.Saksi T. Auditu

12  - Pengertian: Pasal 1 butir 28, pasal 120, Ps. 133, Pasal 179 KUHAP.  Syarat Keterangan Ahli 1. S. Materiil (Pasal 1 angka 28) 2. S. Formil (Pasal 160 ayat 4)  Macam/ Kategori a. Deskundige: Arsitek, Ahli ekonomi b. Getuige Deskundige (saksi ahli): Forensik c. Zaakundige: Ahli Meracik Racun/bom

13  Pengertian: Pasal 187 KUHAP  Kategori 1. Resmi: Pasal 187 a, b, c. 2. Tak Resmi: Pasal 187 d.  Kekuatan Pembuktian?  Pengertian: Pasal 187 KUHAP  Kategori 1. Resmi: Pasal 187 a, b, c. 2. Tak Resmi: Pasal 187 d.  Kekuatan Pembuktian?

14  Pengertian: Pasal 188 ayat (1) KUHAP  Sumber Petunjuk: Pasal 188 ayat (2).  Penilaian Alat Bukti Petunjuk: Pasal 188 ayat (3)

15 A. Pengertian: Pasal 189 ayat (1) B. Isi K. Tdw: Sangkalan (Sebagian atau seluruhnya) Pengakuan (sebagian atau seluruhnya) C. Syarat Keterangan Terdakwa: Ps. 189 (1) D. K. Terdakwa di Luar Sidang: Ps.189 (2) E. Pengakuan Terdakwa: Ps.189 (3) & (4) A. Pengertian: Pasal 189 ayat (1) B. Isi K. Tdw: Sangkalan (Sebagian atau seluruhnya) Pengakuan (sebagian atau seluruhnya) C. Syarat Keterangan Terdakwa: Ps. 189 (1) D. K. Terdakwa di Luar Sidang: Ps.189 (2) E. Pengakuan Terdakwa: Ps.189 (3) & (4)


Download ppt "PEMBUKTIAN. PENGERTIAN  ARTI SEMPIT: DEPAN PERSIDANGAN  ARTI LUAS: SEJAK PENYIDIKAN  ARTI SEMPIT: DEPAN PERSIDANGAN  ARTI LUAS: SEJAK PENYIDIKAN TUJUAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google