Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Regulasi Pelayanan Kesehatan 1. Reposisi Dinas Kesehatan dalam sistem kesehatan wilayah Reposisi Dinas Kesehatan dalam sistem kesehatan wilayah 2.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Regulasi Pelayanan Kesehatan 1. Reposisi Dinas Kesehatan dalam sistem kesehatan wilayah Reposisi Dinas Kesehatan dalam sistem kesehatan wilayah 2."— Transcript presentasi:

1 Regulasi Pelayanan Kesehatan 1

2 Reposisi Dinas Kesehatan dalam sistem kesehatan wilayah Reposisi Dinas Kesehatan dalam sistem kesehatan wilayah 2

3 Peran Pemerintah PEMBERI BIAYA KOMBINASI REGULATOR PELAKSANA 3

4 Peran: Melakukan regulasi Tujuan: Melindungi publik dengan menjamin seluruh lembaga pelayanan memberikan pelayanan yang bermutu Sasaran: Seluruh lembaga pelayanan modern dan tradisional, milik pemerintah dan swasta Konsekuensi: Melaksanakan regulasi pelayanan Persyaratan: Mempunyai kredibilitas dalam melakukan pengawasan mutu dan mempunyai surveyor yang handal dan objektif 4

5 Peran: Mengelola lembaga pelayanan publik Tujuan: Efisiensi dan survival lembaga pelayanan publik Sasaran: Fasilitas pemerintah, mis Puskesmas, balai kesehatan, RSUD Konsekuensi: Bersaing dengan swasta Persyaratan: Sistem manajemen yang baik 5

6 Dinas Kesehatan harus: Melindungi masyarakat dari praktek-praktek kesehatan yang berbahaya Melindungi masyarakat dari praktek-praktek kesehatan yang berbahaya 6

7 Kondisi atap di RS Tipe C 7

8 Tempat Pembuangan & Pengolahan Sampah RS. X (tipe D) RS. Y (tipe C) 8

9 LINGKUP EVALUASI SANITASI SISTEM IPAL, AIR BERSIH, PERSAMPAHAN, DAN KADAR BAKTERI EVALUASI TERHADAP SISTEM AIR BERSIH, PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DAN LIMBAH PADAT, SERTA PENGUKURAN KADAR BAKTERI PADA RUANG-RUANG VITAL. 9

10 10

11 Proses Regulasi: Sosial versus Ekonomi VariabelSasaran Cara Market entry Kuantitas Harga Kualitas Distribusi Pasar Input Output Outcome Legislasi Insentif Regulasi insentif Tekanan pasar 11

12 AKTIVITAS REGULASI PELAYANAN KESEHATAN Lisensi Sertifikasi Akreditasi MUTU 12

13 Pelayanan- Standar Pelayanan Lembaga pelayanan- Standar Perijinan & Akreditasi Individu- Profesi 13

14 L isensi, S ertifikasi, A kreditasi Lisensi: memenuhi kompetensi dasar atau standar minimal (menjamin patient safety dan bebas dari medical errors) Lisensi: memenuhi kompetensi dasar atau standar minimal (menjamin patient safety dan bebas dari medical errors) Sertifikasi: memenuhi kompetensi maksimal untuk bidang tertentu (seperti ATLS, ACLS, ISO 9000) Sertifikasi: memenuhi kompetensi maksimal untuk bidang tertentu (seperti ATLS, ACLS, ISO 9000) Akreditasi: memenuhi standar tertentu yang dirancang untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan Akreditasi: memenuhi standar tertentu yang dirancang untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan 14

15 Kompetensi Sasaran Sifat Hukum LISENSI Minimal Individu/ Sarana Wajib Berat SERTIFIKASI Maksimal Individu/ Pelayanan/ lembaga Sukarela Ringan AKREDITASI Maksimal Lembaga Tgt. Sistem Berat Pemerintah Konsil/ Swasta Profesi 15

16 Bagaimana pelaksanaan peran regulasi di daerah? Bagaimana pelaksanaan peran regulasi di daerah? 16

17 Pembahasan: Problem Pusat dan/atau Daerah? 17

18 Penyebab masalah yang terkait dengan Pusat Persepsi mengenai perijinan Persepsi mengenai perijinan Standar perijinan: swasta vs pemerintah; implementasi Standar perijinan: swasta vs pemerintah; implementasi Kelengkapan standar, instrumen perijinan dan monitoring Kelengkapan standar, instrumen perijinan dan monitoring Pelatihan bagi Daerah Pelatihan bagi Daerah 18

19 Penyebab masalah yang terkait dengan Daerah Beban daerah dalam regulasi Beban daerah dalam regulasi Struktur organisasi Struktur organisasi SDM SDM SIM SIM Wasit merangkap pemain Wasit merangkap pemain Anggaran Anggaran Perda Perda 19

20 Beban Regulasi KabTotalPraktek Dokter Praktek Perawat- Bidan RSBP/RB/Klinik Kota Sleman Bantul KProgo GKidul

21 Kapasitas Struktur Organisasi Struktur Organisasi Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Anggaran Anggaran 21

22 Struktur Organisasi Dinas Kota Sebelum: Subdin Pelayanan kesehatan dan farmasi; Subdin Bina Kesehatan Lingkungan; dan Subdin Penanggulangan Penyakit dan Promosi Kesehatan Sebelum: Subdin Pelayanan kesehatan dan farmasi; Subdin Bina Kesehatan Lingkungan; dan Subdin Penanggulangan Penyakit dan Promosi Kesehatan Sesudah: Subdin Regulasi Pelayanan Kesehatan; Subdin Pelayanan Kesehatan dan Farmasi; Subdin Bina Kesehatan Lingkungan; dan Subdin Penanggulangan Penyakit dan Promosi Kesehatan; Sesudah: Subdin Regulasi Pelayanan Kesehatan; Subdin Pelayanan Kesehatan dan Farmasi; Subdin Bina Kesehatan Lingkungan; dan Subdin Penanggulangan Penyakit dan Promosi Kesehatan; 22

23 Otoritas Kejelasan otoritas Kejelasan otoritas Monitoring? Monitoring? Peran Organisasi profesi Peran Organisasi profesi Peran Dinas kesehatan Peran Dinas kesehatan Konflik kepentingan Konflik kepentingan 23

24 Informasi Data sulit divalidasi Data sulit divalidasi Tidak seluruh dokter mempunyai/memperpanjang ijin Tidak seluruh dokter mempunyai/memperpanjang ijin Lembaga pelayanan tidak mempermasalahkan hal ini Lembaga pelayanan tidak mempermasalahkan hal ini Praktisi swasta tidak terlibat dalam program-program kesehatan pemerintah Praktisi swasta tidak terlibat dalam program-program kesehatan pemerintah Masyarakat tidak memahami regulasi Masyarakat tidak memahami regulasi 24

25 Anggaran dan Perda Anggaran untuk regulasi terbatas Anggaran untuk regulasi terbatas Perda lebih diwarna dengan retribusi perijinan dan birokrasi (bukan safety) Perda lebih diwarna dengan retribusi perijinan dan birokrasi (bukan safety) 25

26 Konteks: Regulasi belum dianggap penting Vulnerable System syndrome Highly regulated organization 26

27 Kesimpulan: Regulasi tidak efektif Regulatee (yang diregulasi) Regulator 27

28 10 Ciri Regulasi yang Efektif (Walshe, 2003) Fokus ke kinerja Fokus ke kinerja Responsif Responsif Proporsional, seimbang Proporsional, seimbang Metode sistematik, valid, terutama monitoring Metode sistematik, valid, terutama monitoring Pengaturan konsisten Pengaturan konsisten Biaya pengembangan regulasi Terbuka, transparan Enforcement strategy Akuntabilitas, independensi badan regulasi Komitmen tinggi dalam evaluasi dan review 28

29 Peran regulasi belum mendapat tempat yang layak Peran regulasi belum mendapat tempat yang layak Prioritas tinggi pada daerah dengan pelayanan swasta yang merebak Prioritas tinggi pada daerah dengan pelayanan swasta yang merebak 29

30 Perlu pemisahan yang lebih tegas antara peran sebagai penetap kebijakan regulasi dan peran pelaksana regulasi Perlu pemisahan yang lebih tegas antara peran sebagai penetap kebijakan regulasi dan peran pelaksana regulasi Pemisahan yang lebih tegas antara peran untuk promoting standards dan regulating Pemisahan yang lebih tegas antara peran untuk promoting standards dan regulating 30

31 Model Strategi Pengembangan Regulasi Strategi penguatan Dinas Kesehatan Strategi penguatan Dinas Kesehatan Strategi kemitraan dengan badan lain Strategi kemitraan dengan badan lain Strategi kombinasi Strategi kombinasi 31

32 Strategi Kemitraan Untuk perijinan? Untuk perijinan? Untuk akreditasi? Untuk akreditasi? 32

33 MODEL 1: Saat ini Dinas Kesehatan / Depkes Regulasi: Akreditasi RS KARSBAN-RS Oversight : PEMERINTAH SWASTA (INDEPENDEN) ( Regulator ) 33

34 MODEL 2: Model Ideal Dinas Kesehatan / Depkes Regulasi: Akreditasi Oversight : PEMERINTAH SWASTA (INDEPENDEN) ( Regulator ) KARS ISO Lembaga akreditasi negara lain Regulasi: Lisensi Tenaga Konsil Kedokteran/Kebidanan/ Keperawatan 34

35 MODEL 3: Model Transisi PEMDA Dinas Kesehatan Kab- Kota/Propinsi Pengend alian Peny. YanMed BindalLitbangkes Promosi Regulasi: -Akreditasi -Lisensi -Dll. Board of Health Perwakilan dari Stakeholder Badan Mutu Lisensi Sarana Monitoring Lisensi Keluhan Pemerintah Org profesi Inst. Pendidikan Masyarakat Praktisi Peneliti Dsb.Indikato r Klinik Pemerintah (Gov. Acc. )Swasta (Public Acc)

36 Akreditasi rumah sakit Propinsi: Propinsi: menyusun kebijakan akreditasi rumah sakit (wajib untuk 5 standar KARS dan rumah sakit dapat memilih lembaga yang mengakreditasi) menyusun kebijakan akreditasi rumah sakit (wajib untuk 5 standar KARS dan rumah sakit dapat memilih lembaga yang mengakreditasi) Mengembangkan sistem reward bagi rs yang telah diakreditasi Mengembangkan sistem reward bagi rs yang telah diakreditasi Mensosialisasikan standar akreditasi Mensosialisasikan standar akreditasi Kabupaten/kota: terlibat dalam kegiatan akreditasi atau supervisi Kabupaten/kota: terlibat dalam kegiatan akreditasi atau supervisi MAPPING PERAN 36

37 Akreditasi pelayanan medik dasar Propinsi: mensosialisasikan standar akreditasi pelayanan klinik untuk lembaga medik dasar Propinsi: mensosialisasikan standar akreditasi pelayanan klinik untuk lembaga medik dasar Kabupaten/kota: Kabupaten/kota: meningkatkan mutu klinik melalui supervisi dan monitoring meningkatkan mutu klinik melalui supervisi dan monitoring mengembangkan kebijakan untuk akreditasi pelayanan klinik bagi lembaga pelayanan medik dasar dan sistem reward mengembangkan kebijakan untuk akreditasi pelayanan klinik bagi lembaga pelayanan medik dasar dan sistem reward MAPPING PERAN 37

38 Lisensi sarana pelayanan kesehatan Propinsi: Propinsi: mengembangkan indikator monitoring dan sistem informasi mengembangkan indikator monitoring dan sistem informasi membantu pengembangan pelatihan bagi SDM membantu pengembangan pelatihan bagi SDM Kabupaten/kota: Kabupaten/kota: menilai dan memberikan ijin sarana pelayanan yang menjadi wewenang Kabupaten-Kotamadya menilai dan memberikan ijin sarana pelayanan yang menjadi wewenang Kabupaten-Kotamadya melakukan monitoring dan perijinan ulang melakukan monitoring dan perijinan ulang MAPPING PERAN 38

39 Contoh peran dalam perijinan rs Peran Pusat : 1. Menyusun dan mengupdate standar perijinan 2. Mengembangan instrumen perijinan, penyelenggaraan, monitoring 3. Melakukan pelatihan pada pihak yang memberikan ijin 4. Melakukan supervisi ke daerah 5. Mengevaluasi standar perijinan rumah sakit Peran pemerintah daerah : 1. Menyusun kebijakan dan Perda 2. Menyusun prosedur perijinan 3. Mensosialisasikan standar perijinan 4. Melakukan onsite survey dan penilaian 5. Menerbitkan ijin 6. Mendokumentasikan informasi rumah sakit yang berijin 7. Melakukan atau meminta pihak lain untuk melakukan monitoring perijinan 8. Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring 9. Mempublikasikan daftar rs berijin di media yang diakses publik 39

40 Strategi Penguatan Struktur organisasi Struktur organisasi Tupoksi: apakah telah mencakup scope regulasi dan jenis sarana pelayanan Tupoksi: apakah telah mencakup scope regulasi dan jenis sarana pelayanan Penyusunan Perda perijinan Penyusunan Perda perijinan Penyusunan prosedur perijinan dan instrumen Penyusunan prosedur perijinan dan instrumen Sosialisasi prosedur perijinan Sosialisasi prosedur perijinan Implementasi perijinan sarana pelayanan prioritas Implementasi perijinan sarana pelayanan prioritas Database sarana pelayanan kesehatan dan remindernya Database sarana pelayanan kesehatan dan remindernya 40

41 Pengembangan Infrastruktur Regulasi Fungsi-fungsi pengawasan mutu tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan harus dapat didesentralisasikan ke daerah. Fungsi-fungsi pengawasan mutu tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan harus dapat didesentralisasikan ke daerah. Diperlukan tenaga-tenaga yang cukup dan mempunyai ketrampilan baru dalam pengawasan mutu tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan. Diperlukan tenaga-tenaga yang cukup dan mempunyai ketrampilan baru dalam pengawasan mutu tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan. Adanya kesadaran dari tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai perlunya pengembangan mutu. Adanya kesadaran dari tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai perlunya pengembangan mutu. 41

42 PENGALAMAN DIY DALAM PENGEMBANGAN SISTEM REGULASI 42

43 Contoh Pengembangan Badan Mutu 43

44 44

45 Dinas Kesehatan harus dapat memperkuat posisinya menjadi pemantau mutu pelayanan kesehatan, perijinan rumahsakit dan menjaga sistem rujukan kesehatan Dinas Kesehatan harus dapat memperkuat posisinya menjadi pemantau mutu pelayanan kesehatan, perijinan rumahsakit dan menjaga sistem rujukan kesehatan Hal ini menyangkut ketersediaan peraturan hukum, tenaga manusia, instrument penilai mutu pelayanan medik di sarana pelayanan kesehatan, instrument perijinan dll. Hal ini menyangkut ketersediaan peraturan hukum, tenaga manusia, instrument penilai mutu pelayanan medik di sarana pelayanan kesehatan, instrument perijinan dll. 45

46 Meninjau dan mengevaluasi kembali efektifitas persyaratan administratif perijinan Meninjau dan mengevaluasi kembali efektifitas persyaratan administratif perijinan Melakukan pendataan ulang seluruh sarana Mengevaluasi kembali Efektivitas Persyaratan perijinan Melakukan kajian Prosedur dan standar perijinan Melakukan sosialisasi Standar dan prosedur Perijinan yang berorientasi Patient safety 46

47 Dalam regulasi perijinan belum mencakup aspek profesionalisme Dalam regulasi perijinan belum mencakup aspek profesionalisme Sistem yang digunakan saat ini masih bersifat administratif Sistem yang digunakan saat ini masih bersifat administratif Kerjasama lintas program, lintas sektor, dan dengan organisasi profesi serta lembaga masyarakat masih terbatas Kerjasama lintas program, lintas sektor, dan dengan organisasi profesi serta lembaga masyarakat masih terbatas 47

48 Kewenangan pemerintah daerah: 1. Melakukan onsite survey 2. Menerbitkan ijin 3. Mendokumentasikan informasi sarana Yan-kes yang berijin 4. Melakukan atau memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk melakukan sidak 5. Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil sidak 6. Mempublikasikan daftar rs /sarana berijin 48

49 - Pembenahan manajemen kesehatan dengan mulai melakukan pendataan secara baik dan benar - Jaringan kemitraan antara sektor pemerintah dan swasta perlu dikembangkan secara optimal 49

50 50


Download ppt "Regulasi Pelayanan Kesehatan 1. Reposisi Dinas Kesehatan dalam sistem kesehatan wilayah Reposisi Dinas Kesehatan dalam sistem kesehatan wilayah 2."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google