Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 7 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP “Perselisihan Hubungan Industrial & Mekanisme Penyelesaiannya” Special Thank’s For:

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 7 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP “Perselisihan Hubungan Industrial & Mekanisme Penyelesaiannya” Special Thank’s For:"— Transcript presentasi:

1 HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 7 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP “Perselisihan Hubungan Industrial & Mekanisme Penyelesaiannya” Special Thank’s For: Drs. Moch. Syaufii Syamsuddin, SH, MH

2 Definisi Perselisihan Perburuhan Menurut UU No. 22 tahun 1957, Perselisihan Perburuhan adalah perselisihan antara majikan dan serikat buruh tentang tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan.

3 Alur Prosedur Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Menurut UU NO. 22 Tahun 1957 Sepakat Berselisih Majikan Ditolak P4D Bipartit Gagal Ditolak Keputusan Anjuran Serikat Buruh Diterima Banding Keputusan Diterima Serikat Buruh Keputusan Serikat Buruh P4P Serikat Buruh Penyelesaian ArbitrasiKeputusan Disahkan P4P Pemerantaraan Anjuran Diterima PB Selesai

4 Definisi Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No. 2 Tahun 2004, Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.

5 Jenis Perselisihan Hubungan Industrial a.perselisihan hak; b.perselisihan kepentingan; c.perselisihan pemutusan hubungan kerja; d.perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan.

6 Perselisihan Hak Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

7 Perselisihan Kepentingan Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

8 Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

9 Perselisihan Antar Serikat Pekerja Perselisihan antar serikat pekerja adalah perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.

10 PERUNDINGAN BIPARTIT Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial (Menghasilkan Risalah). Isi Risalah: nama lengkap dan alamat para pihak; tanggal dan tempat perundingan; pokok masalah atau alasan perselisihan; pendapat para pihak; kesimpulan atau hasil perundingan; tanggal serta tandatangan para pihak yang melakukan perundingan.

11 PERSELISIHANPERSELISIHAN SELESAI PERJANJIAN BERSAMA DIDAFTAR SELESAI AKTE PERDAMAIAN TIDAK SELESAI DISETUJUI ANJURAN DITOLAK SELESAI PERJANJIAN BERSAMA SELESAI PERJANJIAN BERSAMA TIDAK SELESAI INSTANSI KETENAGAKERJAAN PENCATATAN MENAWARKAN PILIHAN PENYELESAIAN TIDAK SELESAI ANJURAN DISETUJUI DITOLAK DIDAF TAR TIDAK SELESAI PUTUSAN EKSEKUSI DITOLAK PERMOHONAN PEMBATALAN PUTU SAN PERTAMA: - PHK - HAK ACARA BIASA ACARA CEPAT TERAKHIR: - KEPENTINGAN - ANTAR SP BIPARTITBIPARTIT MEDIASI KONSILIASI ARBITRASE MAHKAMAHAGUNGMAHKAMAHAGUNG PENGADILANNEGERIPENGADILANNEGERI KEPEN- TINGAN PHK H A K ANTAR SP DITOLAK DISETUJUI KASASI SELA

12 PERSELISIHANPERSELISIHAN SELESAI PERJANJIAN BERSAMA DIDAFTAR TIDAK SELESAI DISETUJUI ANJURAN DITOLAK SELESAI PERJANJIAN BERSAMA TIDAK SELESAI INSTANSI KETENAGA KERJAAN PENCATATAN MENAWARKAN PILIHAN PENYELESAIAN TIDAK SELESAI ANJURAN DISETUJUI DITOLAK DIDAFTAR TIDAK SELESAI PUTUSAN EKSEKUSI DITOLAK PERMOHONAN PEMBATALAN PERTAMA: - PHK - HAK TERAKHIR: - KEPENTINGAN - ANTAR SP BIPARTITBIPARTIT MEDIASI KONSILIASI ARBITRASE MAHKAMAHAGUNGMAHKAMAHAGUNG PENGADILANNEGERIPENGADILANNEGERI KEPEN- TINGAN PHK H A K ANTAR SP DITOLAK DISETUJUI KASASI PUTUSAN ACARA BIASA ACARA CEPAT SELA SELESAI AKTE PERDAMAIAN SELESAI PERJANJIAN BERSAMA

13 MediatorKonsiliatorArbiter Beriman dan bertakwa WNI Pendidikan S1 Berbadan sehat Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela Menguasai per-UU-an ketenagakerjaan Syarat lain yg ditetapkan menteri Umur 45 tahun Berpengalaman 5 tahun Cakap melakukan tindakan hukum Hakim Ad-Hoc Beriman dan bertakwa WNI Pendidikan S1 Berbadan sehat (Sarjana hukum utk MA) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela Umur 30 tahun Berpengalaman 5 tahun Setia kepada Pancasila dan UUD45 PERANTARA PERSELISIHAN Hubungan Industrial

14 - - Hak - PHK - Kepentingan Para Pihak Jenis Perselisihan Pekerja Pengusaha Serikat Pekerja Organisasi Pengusaha - Hak - PHK - Kepentingan (PK dan PP ) -Hak -Antar SP -Kuasa pekerja (Hak & PHK) -Kepentingan -Kuasa pengusaha (Hak, PHK dan kepentingan) Yang Dapat Menjadi Pihak

15 Kasasi KepentinganHak Antar SP PHK Mediasi Bipartit Konsiliasi Arbitrase Pengadilan Negeri √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ - Pertama - Terakhir - Pertama - Terakhir - Pertama Terakhir M A √

16 PERBANDINGAN PENGATURAN Mediator KonsiliatorArbiter Pengadilan HIM AUraian Status Sifat penyelesaian PNS Swasta terdaftar - Hakim karir (PNS) - Hakim Ad-Hoc (Swasta) - Hakim karir (PNS) - Hakim Ad-Hoc (Swasta) Wajib bila tdk memilih Sukarela Wajib Kewenangan Hasil akhir - Kepentingan - Hak - Antar SP - PHK - Kepentingan - Antar SP - PHK - Kepentingan - Antar SP Pertama: - Hak - PHK Terakhir: - Kepentingan - Antar SP Perjanjian bersama atau anjuran tertulis Akta perdamaian atau putusan arbitrase Putusan Terakhir: - Hak - PHK Penundaan arbitrase Permintaan penyelesaian Kesepakatan tertulis Tertulis/lisan Kesepakatan tertulis GugatanKasasi

17 Mediator KonsiliatorArbiterPengadilan HIM A Uraian Waktu30 hari 50 hari 30 hari Wilayah kerjaTidak diatur Seluruh Indonesia Ditempat pekerja PN tempat pekerja Seluruh Indonesia Hak ingkarTidak ada AdaTidak ada Bentuk persidangan Tidak diatur TertutupTerbukaTertutup Adanya kuasaTidak diatur Dibolehkan Jumlah petugas Tidak diaturSeorang atau lebih Tiga orang PERBANDINGAN PENGATURAN (Cont..)

18 Konsiliasi Konsiliator orang swasta yang terdaftar dan diangkat oleh instansi ketenagakerjaan setempat. Wilayah kerjanya di tempat kerja pekerja bekerja. Bewenang menyelesaikan perselisihan kepentingan, PHK dan antar SP. Atas permintaan penyelesaian tertulis yang disepakati kedua belah pihak. Waktu kerja paling lama 30 hari. Bila tercapai kesepakatan dibuat perjanjian bersama yang didaftar para pihak (akte bukti pendaftaran). Bila tidak tercapai kesepakatan dikeluarkan anjuran tertulis. Diminta jawaban tertulis para pihak, bila tidak menjawab dianggap menolak. Bila anjuran diterima dibuat perjanjian bersama yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat (akte bukti pendaftaran). Perjanjian bersama yang tidak dilaksanakan dimintakan eksekusi di pengadilan setempat atau tempat pemohon untuk diteruskan. Salah satu pihak atau para pihak yang menolak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat.

19 Mediator adalah PNS yang diangkat oleh Menteri Tenaga Kerja. Wilayah kerjanya tidak diatur. Menyelesaikan perselisihan Kepentingan, Hak, PHK dan antar SP. Wajib apabila para pihak tidak memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase Waktu kerja paling lama 30 hari. Bila tercapai kesepakatan dibuat perjanjian bersama yang didaftar para pihak (akte bukti pendaftaran). Bila tidak tercapai kesepakatan dikeluarkan anjuran tertulis. Diminta jawaban tertulis para pihak, bila tidak menjawab dianggap menolak. Bila anjuran diterima dibuat perjanjian bersama yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat (akte bukti pendaftaran). Perjanjian bersama yang tidak dilaksanakan dimintakan eksekusi di pengadilan setempat atau tempat pemohon untuk diteruskan. Salah satu pihak atau para pihak yang menolak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Mediasi

20 Arbitrase Arbitor adalah orang swasta yang diangkat oleh Menteri Tenaga Kerja, setelah lulus ujian seleksi. Wilayah kerjanya seluruh Indonesia. Bewenang menyelesaikan perselisihan kepentingan dan antar SP. Dipilih berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak dengan suatu surat perjanjian arbitrasi. Arbitor yang ditunjuk boleh tunggal atau gasal (3 orang). Waktu kerja paling lama 30 hari. Bila menerima penunjukkan memberitahu secara tertulis. Dibuat perjanjian penunjukkan arbitor, setelah itu tidak boleh menarik diri kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau Pengadilan Negeri dengan alasan yang sah. Apabila diragukan (hubungan kerja atau keluarga) para pihak dapat mengajukan tuntutan ingkar kepada Pengadilan Negeri yang tidak dapat dilakukan perlawanan. Bila tercapai kesepakatan dibuat akte perdamaian yang didaftar para pihak (akte bukti pendaftaran). Bila tidak tercapai kesepakatan dikeluarkan putusan arbitor. Bila putusan diterima dibuat akte perdamaian yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat (akte bukti pendaftaran). Akte perdamaian atau putusan arbiter yang tidak dilaksanakan dimintakan eksekusi di pengadilan setempat atau tempat pemohon untuk diteruskan. Salah satu pihak atau para pihak yang menolak mengajukan permohonan pembatalan ke MA.

21 Pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Majelis hakim terdiri dari satu hakim sebagai ketua, masing-masing satu hakim Ad-Hoc dari unsur pengusaha dan pekerja. Kecuali ditentukan lain dalam UUPPHI yang berlaku hukum acara perdata. Tidak dikenakan biaya beracara dan eksekusi untuk perkara yang nilai gugatannya < Rp150 juta. Hakim Ad-Hoc tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota lembaga tinggi negara, kepala daerah, lembaga legislatif daerah, PNS, TNI-Polri, pengurus partai, pengacara, mediator, konsiliator, arbiter dan pengurus SP atau OP. Tugas lainnya: - Mencatat pendaftaran perjanjian bersama. - Mencatat pendaftaran akte perdamaian. - Melaksanakan eksekusi. - Meneruskan berkas kasasi. Untuk perselisihan kumulatif, perselisihan hak dan kepentingan diputus lebih dahulu dari kasus PHK. Proses pengadilan dilakukan dengan acara cepat atau acara biasa. Dapat mengeluarkan putusan sela. Harus mengeluarkan keputusan paling lama 50 hari kerja. Pengadilan Hubungan Industrial (Pada Pengadilan Negeri)

22 Majelis hakim sama dengan majelis di Pengadilan Negeri. Tata cara permohonan kasasi sesuai dengan per-UU yang berlaku. Putusan telah dikeluarkan paling lama 30 hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Berwenang membatalkan keputusan arbitrase. Pengadilan tingkat Kasasi (MA)

23 SELESAI


Download ppt "HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 7 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP “Perselisihan Hubungan Industrial & Mekanisme Penyelesaiannya” Special Thank’s For:"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google