Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kebijakan Publik “Proses Formulasi Kebijakan” Oleh: Ratri Istania, SIP, MA Semester Gasal STIA LAN Jakarta 2012.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kebijakan Publik “Proses Formulasi Kebijakan” Oleh: Ratri Istania, SIP, MA Semester Gasal STIA LAN Jakarta 2012."— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Publik “Proses Formulasi Kebijakan” Oleh: Ratri Istania, SIP, MA Semester Gasal STIA LAN Jakarta 2012

2 Kebijakan=Solusi Anderson (2006: 6), kebijakan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang didesain secara sengaja yang relati stabil yang dilakukan oleh aktor sebagai tindakan yang didesain secara sengaja yang realtif stabil yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama.

3 Kebijakan dan Formulasi? Gerston (2002), hal penting dalam formulasi kebijakan adalah bagaimana memberikan pemahaman mengenai akuntabilitas dari semua pembuat kebijakan adalah kepada masyarakat yang dilayaninya (Gerston, 2002: 14).

4 Apa Kriteria Formulasi Kebijakan? Anderson (2006, 127:137), 6 kriteria mempengaruhi suatu kebijakan tertentu: 1.nilai-nilai yang dianut baik oleh organisasi, profesi, individu, kebijakan maupun ideologi 2.afiliasi partai politik 3.kepentingan konstituen 4.opini publik 5.penghormatan terhadap pihak lain 6.aturan kebijakan

5 Tahapan Formulasi Kebijakan Proses 1Identifikasi masalah aktivitas; publikasi masalah sosial: mengekspresikan tuntutan akan tindakan pemerintahPeserta: media massa, kelompok kepentingan; inistiatif masyarakat; opini publik Proses 2 Penetapan agenda aktivitas: menentukan mengenai masalah-masalah apa yang akan diputuskan; masalah apa yang akan dibahas/ditangani oleh pemerintah peserta: elit termasuk presiden dan kongres; kandidat untuk jabatan publik tertentu; media massa

6 Tahapan Formulasi Kebijakan Cont’d 2 Proses 3 Perumusan kebijakan aktivitas: pengembangan proposal kebijakan untuk menyelesaikan dan memperbaiki masalah peserta: pemikir; presiden dan lembaga eksekutif; komite kongres; kelompok kepentingan Proses 4 Legitimasi kebijakan aktivitas: memilih proposal; mengembangkan dukungan untuk proposal terpilih; menetapkannya menjadi peraturan hukum; memutuskan konstitusionalnya peserta: kelompok kepentingan; presiden; kongres; pengadilan

7 Tahapan Formulasi Kebijakan Cont’d 1 Proses 5 Implementasi kebijakan aktivitas mengorganisasikan departemen dan badan; menyediakan pembiayaan atau jasa pelayanan; menetapkan pajakpeserta: presidan dan staf kepresidenan; departemen dan badan Proses 6 Evaluasi kebijakan aktivitas: melaporkan output dari program pemerintah; mengevaluasi dampak kebijakan kepada kelompok sasaran dan bukan sasaran; mengusulkan Peserta: departemen dan badan; komite pengawasan kongres; media massa; pemikir

8 Siapa yang Terlibat? media massa, kelompok kepentingan; inistiatif masyarakat; opini publik elit termasuk presiden dan kongres; kandidat untuk jabatan publik tertentu; media massa pemikir; presiden dan lembaga eksekutif; komite kongres; kelompok kepentingan kelompok kepentingan; presiden; kongres; pengadilan presiden dan staf kepresidenan; departemen dan badan departemen dan badan; komite pengawasan kongres; media massa; pemikir

9 Tipe-tipe Formulasi Kebijakan model deskriptif, adalah untuk menerangkan dan memprediksikan sebab dan akibat dari pilihan- pilihan kebijakan. Model deskriptif sering digunakan untuk memonitor outcomes dari tindakan-tindakan kebijakan. Contoh: berbagai Indikator Pembangunan terbitan BPS ataupun berbagai instansi Pemerintah model normatif, menerangkan dan memprediksi sebab dan akibat suatu tindakan kebijakan, juga mengandung aturan atau acuan tentang bagaimana cara mengoptimalkan pencapaian suatu manfaat tertentu. Beberapa model normatif yang sering digunakan dalam kebijakan publik antara lain adalah: model tentang tingkat optimal kapasitas pelayanan publik (mis: target peningkatan sebesar PAD 10%)

10 Tipe-tipe Formulasi Kebijakan model verbal: adalah cara menampilkan model kebijakan dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Misalnya, Presiden Habibie, pada sambutan tangga model simbolis menggunakan simbol-simbol matematis untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel kunci yang dipandang cukup memadai untuk menyatakan masalah kebijakan yang hendak dipecahkan model prosedural adalah cara menampilkan masalah kebijakan dengan cara menunjukkan hubungan yang dinamis antara variabel-variabel kebijakan

11 Bagaimana Memulai? Sidney (Fischer, 2007: 79) tahap perumusan melibatkan aktivitas identifikasi atau merajut seperangkat alternatif kebijakan mengatasi sebuah permasalahan; mempersempit seperangkat solusi sebagai persiapan penentuan kebijakan akhir.

12 Definisi Masalah MASALAH KEBIJAKAN adalah adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terlaksana dan pemenuhannya hanya mungkin melalui tindakan pemerintahMASALAH KEBIJAKAN adalah adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terlaksana dan pemenuhannya hanya mungkin melalui tindakan pemerintah ATAU MASALAH KEBIJAKAN adalah suatu konstruksi mental yang didasarkan atas konseptualisasi dan spesifikasi dari unsur-unsur suatu situasi problematis

13 Alternatif Kebijakan Sidney (Fischer, 2007: 79) Perumusan kebijakan hendaknya memperhatikan sejumlah pertanyaan: 1. apa rencana untuk menyelesaikan masalah? 2. apa yang menjadi tujuan dan prioritas? 3. pilihan apa yang terssedia untuk mencapai tujuan tersebut? 4. apa saja keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan? 5. eksternalitas apa, baik positif maupun negatif terkait dengan setiap alternatif?

14 Sumber Alternatif Sidney (Fischer, Miller and Sidney, 2007: 79) sejumlah kriteria membantu menentukan pemilihan alternatif: 1. Kelayakannya 2. penerimaan secara politis 3. Biaya 4. manfaat, dll


Download ppt "Kebijakan Publik “Proses Formulasi Kebijakan” Oleh: Ratri Istania, SIP, MA Semester Gasal STIA LAN Jakarta 2012."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google