Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PUSBINDIKLAT) BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Disampaikan pada : TEMU TEKNIS JF NON PENELITI Di BALITBANG.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PUSBINDIKLAT) BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Disampaikan pada : TEMU TEKNIS JF NON PENELITI Di BALITBANG."— Transcript presentasi:

1 PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PUSBINDIKLAT) BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Disampaikan pada : TEMU TEKNIS JF NON PENELITI Di BALITBANG KEMENTERIAN PERTANIAN 1

2 KATA KUNCI : LITKAYASA, PROFESIONALISME DAN PENINGKATAN Peningkatan Profesionalisme JF Teknisi Litkayasa SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT2

3 3 JF Tertentu Balitbang Kementan Posisi JF Tertentu Dalam Organisasi

4 DASAR HUKUM TEKNISI LITKAYASA: 1.Kep MenPan No. 23/KEP/M.PAN/2/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa dan Angka Kreditnya. 2.Kep. Menpan No KEP/193/M.PAN/11/ Per Bersama Kepala BPPT Dan Kepala BKN No 160/KA/BPPT/X2005 No. 19 A Tahun SK Ka. BPPT Nomor : 147/Kp/BPPT/V/2007 Petunjuk Teknis JFTL dan Angka Kreditnya 4SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

5 . Karir sebagai PNS adalah kondisi yang menunjukkan status kepegawaian di unit kerja dari pangkat terendah, saat masuk kerja sebagai CPNS hingga pangkat tertinggi pada saat sebelum PENSIUN. Pengertian Karir 5SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

6 POLA KARIR PNS Umum Khusus/Tertentu Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Struktural Jabatan Struktural PNS PENIDIKAN < S1 (SLTA, DI, DII, DIII) > S1 (S2,S3) UNIT KERJA UNIT TEKNIS ADMINISTRASI UMUR Di bawah BUP (50 tahun) Di atas BUP 6SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

7  Jabatan Struktural yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a)  Jabatan Fungsional yaitu :  Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.  Jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi ‏ Pengertian Jabatan ‏ 7SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

8  Jabatan Fungsional :  Jabatan Fungsional Tertentu  Jabatan Fungsional Tertentu yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.  Jabatan Fungsional Umum yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.  Jabatan Fungsional Tertentu :  Jabatan Fungsional Keterampilan (II/a – III/d)  Jabatan Fungsional Keahlian (III/a – IV/e) 8SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

9 JALUR FUNGSIONAL UMUM STRUKTURALGOLJALUR FUNGSIONAL TERTENTU IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a SD SMP SMA /D1 D2 D3 S1/ D4 S2 S3 Es5 Es4 Es3 Es2 Es SLTA D2 D S1/D4 S2 S3 9

10 Data pada Desember 2013 menunjukkan bahwa : Jumlah PNS (seluruh Indonesia) = orang Fungsional Umum= orang (40%) Fungsional Tertentu (112)= orang (54%) Struktural = orang (6%) (Sumber website BKN) 10

11 UU ASN berlaku JFT menjadi % JFU menjadi seminimal mungkin Es. IV & III dikurangi Menjadi 70 % -80 % Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)

12 Teknisi Litkayasa adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan penelitian dan perekayasaan di bidang teknik dan sosial pada instansi pemerintah. DEFINISI TEKNISI LITKAYASA (PerMenPAN No.23/KEP/M.PAN/2/2003) 12SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

13 DEFINISI PEREKAYASA Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan kerekayasaan dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang Penelitian Terapan, Pengembangan, Perekayasaan, dan Pengoperasian yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. (PerMenPAN No.219/M.PAN/7/2008) 13SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

14 DEFINISI PENELITI Peneliti adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) instansi pemerintah. (PerMenPAN No.KEP/128/M.PAN/9/2004) 14SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

15 Sumber:: PII & MP3EI KONTRIBUSI DAN PERAN SUMBER DAYA MANUSIA FUNGSIONAL TEKNISI LITKAYASA ? 15SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

16 Penelitian Research Pengembangan Development Perekayasaan Engineering Pengoperasian Operation DOMAIN KEGIATAN KEREKAYASAAN: Mencari informasi, data atau keterangan untuk pembuktian kebenaran atau ketakbenaran suatu hipotesis yang bekaitan dengan subjek ilmu pengetahuan & teknologi Mengembangkan kaidah dan teori yang sudah terbukti benar untuk meningkatkan pemanfaatannya bagi terciptanya suatu produk teknologi Merealisasikan hasil pengembangan dengan menciptakan nilai, produk atau proses produksi dengan mempertimbangkan semua aspek unsur teknologi ( UU No 18, 2002, Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan & Teknologi ) Melaksanakan penerapan operasional produk perekayasaan kepada pelanggan PENELITIAN DASAR Domain Perekayasa PENELITIAN TERAPAN 16SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

17 Penelitian Terapan (Research) Pengem bangan (Develop ment) Pereka yasaan (Engin eering) RUANG LINGKUP KEGIATAN T. LITKAYASA RUANG LINGKUP KEGIATAN T. LITKAYASA POSISI T. LITKAYASA dalam KEGIATAN PENELITIAN DAN KEREKAYASAAN (LITBANGYASA) Penelitian Dasar PENELITIPEREKAYASAAN Pengope rasian (Operati on) 17SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

18 Ka. Program Gp Leader 1Gp Leader 3Gp Leader 2 Chief Eng WBS 1WBS 3WBS 2 Program Manager ● WP 11 Leader 11 ● Eng Staff ● ● Teknisi ● WP 12 Leader 12 ● Eng Staff ● ● WP 13 Leader 13 ● Eng Staff ● ● Teknisi Litkayasa ● ● ● ● WP 31 Leader 31 ● Eng Staff ● ● Teknisi ● WP 32 Leader 32 ● Eng Staff ● ● Teknisi ● WP 33 Leader 33 ● Eng Staff ● ● Teknisi PERAN TEKNISI LITKAYASA DALAM ORGANISASI FUNGSIONAL KEREKAYASAAN (OFK) ● Program Scheduling ● Program Financing ● Man power Planning ● Product Quality 18SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

19 CIRI-CIRI KHUSUS dan KELEBIHAN TEKNISI LITKAYASA 1.Dalam Kelompok Fungsional Ketrampilan. 2.Kegiatannya sebagai Tenaga Teknisi 3.Dapat menjadi mitra kerja Pejabat Fungsional Peneliti dan Pejabat Fungsional Perekayasa. 19SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT CIRI KHUSUS : 1.Dapat mencapai pangkat III/d meskipun dari SLTA. 2.Semua butir-butir kegiatan dapat dikerjakan dan dapat nilai angka kredit (walaupun bukan dalam porsi jabatannya). 3.Penilaian Angka Kredit hanya dilakukan di Tim Penilai Instansi masing- masing (dari Litkayasa Pemula s.d. Litkayasa Penyelia) KELEBIHANNYA :

20 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp *)‏ Rp **)‏ Rp *)‏ Rp **)‏ TUNJANGAN Penata / III-c Penata Tingkat I/ III-d Penata / III-c Penata Tingkat I/ III-d Penyelia Penata Muda/ III-a Penata Muda Tingkat I/ III-b Penata Muda/ III-a Penata Muda Tingkat I/ III-b Pelaksana Lanjutan Pengatur Muda Tingkat I/ II-b Pengatur/ II-c Pengatur Tingkat I/ II-d Pengatur Muda Tingkat I/ II-b Pengatur/ II-c Pengatur Tingkat I/ II-d Pelaksana Pengatur Muda/ II-a Pelaksana Pemula 1 1 ANGKA KREDIT PANGKAT/GOLONGAN NAMA JABATAN No JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI LITKAYASA, PANGKAT & GOL; ANGKA KREDIT; TUNJANGANNYA * ) : Kepres No. 25 Tahun 2006, tanggal 26 Mei 2006 **) : Kepres No. 31 Tahun 2007, tanggal 28 Juni SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

21 PEMBINAAN KARIR PEMBINAAN KARIR TEKNISI LITKAYASA 1. PENGANGKATAN PERTAMA 2. KENAIKAN JABATAN 3. KENAIKAN PANGKAT 4. PEMBEBASAN SEMENTARA 5. PENGANGKATAN KEMBALI 6. PEMBERHENTIAN 21SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

22 1. PENGANGKATAN PERTAMA 1.Ada Formasi untuk jabatan Teknisi Litkayasa pada instansi yang bersangkutan. 2.Berijazah minimal SMTA atau Diploma 1 (D1), sesuai tugas pokok dan fungsi unit kerja yang bersangkutan. 3.PNS, Pangkat minimal Pengatur Muda, golongan ruang II/a 4.Telah bekerja dalam bidang Penelitian atau Perekayasaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. 5.Usia Maksimal 5 tahun sebelum mencapai usia pensiun 6.Lulus Diklat Fungsional Teknisi Litkayasa 7.Semua unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 pada 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik. 8.Penentuan jabatan teknisi Litkayasa digunakan jumlah angka kredit yang berasal dari unsur utama. 22SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

23 SYARAT PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN 1.Berhenti dari Jabatan fungsional lain atau jabatan struktural 2.Mengajukan permohonan untuk menjadi pemangku Jabatan Fungsional T. Litkayasa 3.Ada formasi untuk Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa 4.Lulus Diklat untuk Jabatan Teknisi Litkayasa 5.Usia maksimal 5 tahun sebelum pensiun. 6.Nilai DP3 sekurang-kurangnya baik dalam 1 tahun terakhir. 7.Telah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sesuai dengan tupoksi untuk jabatan Teknisi Litkayasa. 23SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

24 2. KENAIKAN JABATAN : 1.Memenuhi jumlah tambahan angka kredit yang dipersyaratkan untuk naik jabatan setingkat lebih tinggi; 2.Setiap unsur nilai DP3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. 3.Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam Jabatan terakhir. Syarat : 24SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

25 3. KENAIKAN PANGKAT : Syarat : 1.Memenuhi angka kredit untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi; 2.Setiap unsur nilai DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. 3.Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir. 25SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

26 1.Teknisi litkayasa Gol Ruang II/a s/d III/c dibebaskan sementara dari jabatannya jika dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka kredit untuk kenaikan 1 tingkat lebih tinggi; 2.Teknisi litkayasa dgn Gol Ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya jika setiap thn. dalam jabatannya tidak dapat mengumpulkan Angka kredit sekurang-kurangnya 10 dari kegiatan pelayanan penelitian dan perekayasaan dan pengembangan profesi; 4. PEMBEBASAN SEMENTARA DAN DARI JABATAN : 26SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

27 3.Dijatuhi hukuman disiplin PNS berupa hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat suasuai dengan peraturan yang berlaku 4.Diberhentikan sementara sebagai PNS; 5.Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Teknisi Litkayasa; 6.Cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; 7.Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN ( Lanjutan ) : 27SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

28 PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan fungsional tertentu dan belum diangkat kembali dalam jabatan fungsional tertentu tsb, maka statusnya adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum kenaikan pangkatnya dapat diberlakukan kenaikan pangkat reguler. 28SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

29 5. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN : 1.Telah memperoleh angka kredit yang disyaratkan dalam 1 th sejak dibebaskan sementara. 2.Selesai menjalani hukuman disiplin tk sedang dan berat. 3.Oleh pengadilan dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan; 4.Selesai melaksanakan tugas di luar jabatan teknisi litkayasa; 5.Kembali ke instansi semula selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara; 6.Selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.  PNS yang diangkat kembali dalam jabatan Teknisi Litkayasa, jabatannya ditetapkan berdasarkan AK terakhir yang dimiliki.  Angka kredit baru yang diperoleh selama dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin ringan dan sedang tidak dapat diikutsertakan dalam perhitungan penetapan angka kredit. 29SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

30 6. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN : 1.Dalam jangka waktu 1 tahun sejak dibebaskan sementara bagi TL Pemula, II/a s.d. TL Penyelia Gol III/c tidak dapat mengumpulkan Angka kredit yang disyaratkan. 2.Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3.Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 4.Berhenti sebagai PNS, karena permintaan sendiri atau pensiun. 30SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

31 ANGKA KREDIT PENGANGKATAN DLM JABATAN SATUAN NILAI DARI TIAP BUTIR KEGIATAN DAN/ATAU AKUMULASI NILAI BUTIR KEGIATAN YG HRS DICAPAI OLEH PEJABAT FUNGSIONAL YG DIGUNAKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK: KENAIKAN JABATAN KENAIKAN PANGKAT 31SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

32 32 UNSUR DAN PROSENTASE KEGIATAN UNSUR UTAMA PENDIDIKAN PELAYANAN KEG. PENELITIAN & PEREKAYASAAN PENGEMBANGAN PROFESI UNSUR PENUNJANG KEGIATAN PENUNJANG >= 80% <= 20%

33 PENILAIAN T. LITKAYASA PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH ---> PENGEMBANGAN PROFESI Waktu Laporan 33 PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

34 34 Laporan Pelaksanaan SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

35 PERLU DIPERHATIKAN Pejabat Fungsional/ Sekretariat / Tim Penilai DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI LITKAYASA 35SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

36 1.Tidak memahami peraturan-peraturan yang berlaku, baik peraturan tentang Jabatan Fungsional tersebut (T. Litkayasa) dan peraturan tentang kepegawaian, 2.Kurang kreatif dan kurang Mandiri, 3.Minat baca kurang, kurang berani untuk menulis, sehingga lamban dalam pembuatan laporan dan pembuatan tulisan karya tulis (ilmiah), 4.Kurang membangun jejaring (Network) dengan pejabat fungsional lainnya (perekayasa/peneliti). Kendala Para Pejabat Fungsional (T. Litkayasa) 2. Lingkungan Kerja : 1. Masih kurangnya sinergis antar personil di unit kerja 2.Distribusi beban kerja kurang seimbang. 3. Tim Penilai : 1.Tim Penilai belum semuanya berasal dari Jabatan Fungsional tsb. (T.Litkayasa) 2.Masih belum adanya keseragaman persepsi masing-masing Tim Penilai. Dalam pengembangan karir Jabatan Fungsional T. Litkayasa, antara lain : SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

37 CONTOH : POSISI KELAS JABATAN (GRADING) (di BPPT) kaitannya dengan Remunerasi/ Tunjangan Kinerja FUNGSIONAL JABATANKELAS FUNG AHLI UTAMA 13 FUNG AHLI MADYA 11 FUNG AHLI MUDA 9 FUNG AHLI PERTAMA 8 FUNG TRAMPIL PENYELIA 8 FUNG TRAMPIL LANJUTAN 7 FUNG TRAMPIL PELAKSANA 6 FUNG TRAMPIL PEMULA 5 FUNG UMUM IV 7 FUNG UMUM III 5 FUNG UMUM II 3 FUNG UMUM I 3 STRUKTURAL JABATANKELAS SETAMA 16 DEPUTI 16 INSPEKTUR /BE 15 PUSAT/BIRO/B2/DIREKTUR/ UPT (Es. II) 15 UPT/BALAI (SATKER, Es.III) 13 BAGIAN/BIDANG/BALAI (dibawah UPT Es. II) 10/11/12 Sub. Bag TU (Balai-Satker) 9 Sub. Bag/Sub. Bid/Seksi 8 37SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

38 NO KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN JENJANG JABATAN BESARNYA TUNJANGAN Kepala BPPT Rp ,00 216Rp ,00 315Rp ,00 414Rp ,00 513Rp ,00Perekayasa Utama Rp Rp ,00 711Rp ,00Perekayasa MadyaRp Rp ,00 99Rp ,00Perekayasa MadyaRp Rp ,00Perekayasa Pertama/ Penyelia Rp / Rp Rp ,00Pelaksana LanjutanRp Rp ,00PelaksanaRp Rp ,00PemulaRp Rp ,00 153Rp ,00 162Rp ,00 171Rp ,00 38

39

40 Profesi Jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau ketrampilan dari pelakunya. Tidak semua pekerjaan dapat disebut profesi karena memerlukan diklat khusus untuk itu. Profesi memiliki mekanisme serta aturan. SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT40

41 Profesional Untuk sukses dalam bekerja, seseorang harus bersikap profesional. Ahli pada bidangnya dan tidak pernah berhenti menekuni keahlian yang dimilikinya serta selalu inovatif untuk tetap menjadi terbaik di bidangnya. (Kompetitif) SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT41

42 Profesionalisme Profesionalisme merupakan komitmen atau sikap mental.“Profesionalisme” adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Dalam bekerja, setiap manusia dituntut untuk bisa memiliki profesionalisme karena di dalam profesionalisme tersebut terkandung kepiawaian atau keahlian dalam mengoptimalkan ilmu pengetahuan, skill, waktu, tenaga, sember daya, serta sebuah strategi pencapaian yang bisa memuaskan semua bagian/elemen. Profesionalisme juga bisa merupakan perpaduan antara kompetensi dan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab moral. SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT42

43 Profesionalisasi Proses menuju perwujudan dan peningkatan profesi sesuai standar yang membuat seseorang menjadi profesional. SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT43

44 Kenapa profesionalisme Karena merupakan aspek penting dalam peningkatan integritas SDM SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT44

45 TRANSFORMASI BIROKRASI & RULE BASED BUREAUCRACY PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY DYNAMIC GOVERNANCE ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MANAJEMEN SDM PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL PENGELOLAAN SDM APARATUR BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI

46 PENATAAN STRUKTUR BIROKRASI PENATAAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PNS SISTEM SELEKSI CPNS & PROMOSI PNS SECARA TERBUKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) PENINGKATAN PROFESIONALISME PNS PENGEMBANGAN SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAH PENYEDERHANAAN PERIZINAN USAHA PENINGKATAN TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS APARATUR 7 PENINGKATAN EFISIENSI BELANJA APARATUR 9

47 Program Percepatan Reformasi Birokrasi PROGRAM RENCANA AKSI Profesionalisasi PNS a. Penetapan standar kompetensi jabatan b. Peningkatan kemampuan PNS berbasis kompetensi (Diklat) c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri e. Sertifikasi kompetensi profesi f. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi secara perodik g. Pengukuran Kinerja Individu h. Penguatan Jabatan Fungsional Identifikasi jabatan fungsional Identifikasi jabatan fungsional Identifikasi output jabatan fungsional Pengelolaan kinerja jabatan fungsional Penyesuaian tunjangan jabatan fungsional Penyusunan standar kompetensi

48 Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrator (setara eselon III) memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Jafung keahlian: a) ahli utama; b)ahli madya; c)ahli muda; dan d)ahli pertama. Jafung keterampilan: a) penyelia; b)mahir; c)terampil; dan d)pemula Jabatan Pengawas (setara eselon IV) mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana Jabatan Pelaksana (setara Eselon V atau JF Umum) melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Jabatan pimpinan tinggi utama (setara Eselon I); Jabatan pimpinan tinggi madya (setara eselon I); dan Jabatan pimpinan tinggi pratama (setara eselon II). DIISI D ARI P E G A W AI ASN DIISI TNI D AN PO LR I Jabatan ASN tertentu JABATAN ASN

49 1,29 6,21 20,57 22,25 63,16 8,78 0,24 4,75 70,13 2, IIIIIIIIIIVV PusatDaerah Sumber data: BKN, 2013 JUMLAH JABA T AN STRUKTURAL ESELONPUSATDAERAHTUNJANGAN (milyar rupiah/BLN) I629343,6 II ,7 III ,5 IV ,8 V ,1 TOTAL272,7

50 43,97 46,99 1,28 7,27 0,48 0,35 Tidak ada 76,44 9,271,3712, GuruLainnyaMedisParamedis % PusatDaerah Sumber data: BKN, 2013 JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL Persentasi Jabatan Fungsional terhadap Jumlah Pegawai Pusat 35,3% Daerah 53,4% (dominasi fungsional umum)

51 ABATAN FUNGSIONAL TERTENTU J JABATAN FUNGSIONAL TERAMPILAHLI POTENSI ESTIMASI INSTANSI PEMBINA JF T : 5 JFT BARU = 129

52 KONDISI JABATAN FUNGSIONAL SAAT INI Kelemahan dalam pengaturan JF terampil dan ahli digabung BUP dan tunjangan disamakan Pembebanan keuangan negara yg tidak tepat sasaran kegiatan berdasarkan proses dan produk/output tidak terdefinisi A.K yg dikumpulkan tidak mencerminkan prestasi kerja JF Persyaratan pengangkatan dalam JF tidak berdasarkan uji kompetensi Belum terdefinisinya standar kompetensi jabatan Pengembangan kompetensi JF tidak optimal diklat JF belum dapat didesain secara optimal JF menjadi jabatan alternatif (tempat penampungan) Jumlah JF yg sudah ditetapkan

53 KONDISI JABATAN FUNGSIONAL KEDEPAN Potensi Usulan JF baru pada 76 K/L : 152 JF terampil dan ahli Penyempurnaan dalam pengaturan kegiatan tidak berdasarkan proses tetapi berdasarkan produk/output akhir Mengharuskan instansi pembina JF untuk melakukan pengelolaan JF secara profesional Menyusun standar kompetensi JF Persyaratan pengangkatan dalam JF berdasarkan uji kompetensi Pengelolaan profesionalisme JF dapat dilakukan Pemisahan JF Ahli dan JF Terampil secara bertahap Sesuai dengan standar jabatan internasional Jumlah JF dari 129 menjadi Prestasi kerja JF lebih terukur Pengelolaan kompetensi JF dapat berjalan secara efektif Terwujudnya kelas jabatan diklat JF dapat direncanakan berdasarkan training need assessment (TNA) Peningkatan profesionalisme dapat dilakukan JF menjadi pilihan karier

54 PROSES USULAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL USULAN PEMBENTUKAN UJI BEBAN KERJA EKSPOSE NASKAH AKADEMI K PENY. DRAFT PERMENPAN RB TUGAS INSTANSI PEMBINA PERKA BKN TTG JUKLAK JF PENETAPAN PERMENPANRB INSTANSI PEMBINA/PEMRA KARSA INSTANSI PENGGUNA MENYUSUN DAN MENETAPKAN JUKNIS, PEDOMAN DSB &

55 POKOK-POKOK SUBSTANSI JABATAN FUNGSIONAL ASN 1.NOMENKLATUR JABATAN 2.TUGAS POKOK 3.HASIL KERJA/OUTPUT KEGIATAN 4.URAIAN KEGIATAN/TUGAS 5.KOMPETENSI 6.JENJANG JABATAN 7.KUALIFIKASI PENDIDIKAN 8.PENGANGKATAN DALAM JABATAN 9.PENILAIAN PRESTASI KERJA 10.DIKLAT 11.UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI 12.FORMASI JABATAN PROFESIONAL PELAYANAN PRIMA, INOVATIF, KERJASAMA

56 TUGAS, PERAN & KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL ASN TUGASPERAN KEDUDUKAN Jabatan Fungsional melaksanakan tugas pelayanan berdasarkan profesi jabatan fungsional keahlian dan/atau keterampilan tertentu Jabatan fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung pada pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional tertentu Jabatan fungsional memiliki peran sebagai pelaksana tugas di bidang pelayanan dan profesi jabatan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu

57 KOMPETENSI & PERSYARATAN JABATAN FUNGSIONAL KOMPETENSIPERSYARATAN 1.memiliki pengetahuan vokasional/kejuruan 2.mampu melaksanakan kegiatan teknis vokasional/kejuruan 1.Teknisi profesional dan/atau penunjang profesional dengan pendidikan minimal SLTA dan setinggi-tingginya Diploma III (D-3); 2.Memiliki kemampuanuntuk melakukan kegiatan teknis operasional; 3.Syarat-syarat lainnya sesuai dengan peraturan perundangan. Jabatan Fungsional Keterampilan 3.mampu menerapkan prosedur dan teknik vokasional/ kejuruan tertentu 1.memiliki kemampuan pengetahuan di bidang tertentu 2.memiliki kemampuan menggunakan metodologi 1.Profesional dengan pendidikan minimal Sarjana (strata –1) atau D.IV; 2.Memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian,pengkajiandan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metoda operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan; 3.Syarat-syarat lainnya sesuai dengan peraturan perundangan. Jabatan Fungsional Keahlian 3.memiliki kemampuan berfikir analitis dan konseptual 4.Memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknik dan metoda dalam bidang tugas didasarkan pada keilmuan tertentu

58 POLA KARIER JABATAN FUNGSIONAL ASN BY POSI T ION ( BAB I X ) BY CAREER PANGKAT (KELAS JABATAN) BY CAREER PIMPINAN TINGGI 1.Utama 2.Madya 3.Pratama FUNGSIONAL AHLI ADMINISTRASI Utama, Madya, Muda, 1.Administrator Pertama 2.Pengawas 3.Pelaksana TERAMPIL Penyelia, Mahir, Terampil Pemula

59 POLA KARIER JF AHLI 1.Ahli Utama 2.Ahli Madya 3.Ahli Muda 4.Ahli Pertama TERAMPIL 1.Penyelia 2.Mahir 3.Terampil 4.Pemula PANGKAT (KELAS JABATAN) PIMPINAN TINGGI 1.Utama 2.Madya 3.Pratama ADMINISTRASI 1.Administrator 2.Pengawas 3.Pelaksana BY POSI T ION ( BAB I X ) BY CAREER

60 PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEBAGAI HAK PEJABAT FUNGSIONAL ASN 2. Seminar 3. Kursus 5. Praktik Kerja Di Instansi Pusat dan Daerah selama 1 tahun 4. Penataran 1. Pendidikan dan Latihan 6. Pertukaran PNS dan Swasta INSTANSI PEMBINA WAJIB MENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI & TERTUANG DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN INSTANSI

61 PENGANGKATAN DALAM JABATAN 1. PENGANGKATAN PERTAMA PENDIDIKAN, DIKLAT, PRESTASI KERJA, 2. PENGANGKATAN DR JABATAN LAIN PENDIDIKAN, PENGALAMAN, DIKLAT, PRESTASI KERJA, USIA, UJI KOMPETENSI 3. PENYESUAIAN/INPASSING TELAH DAN MASIH MELAKSANAKAN TUGAS DAN UJI KOMPETENSI

62 PP 100/2000 PP 13/2002 PP 41/2007 KEBIJAKAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL UMUM FUNGSIONAL TERTENTU STAFMANDIRI TEKNIS SUBSTANTIF MANAJERIAL FASILITATIF PENYEDERHANAAN STRUKTURAL PENGEMBANGAN FUNGSIONAL PNS PROFESIONAL PP 16/1994 jo PP 40/2010 Keppres 87/1999

63 PENILAIAN PRESTASI KERJA Penilaian kinerja pejabat fungsional dilakukan berdasarkan: 1.Pada tingkat individu yang merupakan jabaran dari rencana kinerjaunit atau organisasi. 2.Target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku pejabat fungsional. ANGKA KREDIT Vs PP 46/2011

64 PERAN INSTANSI PEMBINA DAN INSTANSI PENGGUNA Instansi Pembina (Pembinaan )Instansi Pengguna a.menyusun petunjuk teknis pelaksanaan; b.menyusun pedoman formasi; c.menetapkan standar kompetensi; d.mengusulkan tunjangan jabatan; e.melakukan sosialisasi serta petunjuk pelaksanaannya; f.menyusun kurikulum diklat fungsional/teknis fungsional; g.memfasilitasi diklat fungsional/teknis fungsional; h.mengembangkan sistem informasi jabatan; i.memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional; j.memfasilitasi pembentukan organisasi profesi; k.memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik jabatan; l.melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai; m.menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan; dan n. melakukan monev Jabatan Fungsional; a. menyusun formasi jabatan untuk setiap jenjang b.melaksanakan pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional c.penyelenggaraan pembinaan. −memfasilitasi pelaksanaan tugas −melakukan penilaian prestasi kerja. −menyusun Manajemen Diklat d. berkoordinasi dengan instansi pembina Jabfung PNS PROFESIONAL

65 CONTOH KEBUTUHAN JFT NOJABATAN FUNGSIONAL PERKIRAAN JML JF SAAT INI ESTIMASI KEBUTUHAN SCR NASIONAL 1SURVEYOR PEMETAANAh: 5, Tr: PENGAWAS PERIKANANAh: 17, Tr: PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN Ah: 373, Tr: POLISI KEHUTANANAh: 333, Tr: PEREKAYASA PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN Ah: 315, Tr: PERANCANG PERUNDANG UNDANGAN PENGANTAR KERJAAh: 228, Tr: PENERJEMAH

66 untuk peningkatan profesionalisme SDM Aparatur melalui Pengembangan Jabatan Fungsional

67 67SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT

68 Nama Jabatan Fungsional nama jabatan fungsional tidak lagi menggunakan nomenklatur dengan angka kredit, karena dengan menyesuaikan pengaturan yang penilaiannya pada prestasi kerja bukan dengan angka kredit tapi dengan sasaran kerja pegawai dan prilaku kerja pejabat fungsional yang dicapai berdasarkan kontrak kinerja

69 BEBERAPA REALITA DALAM PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL SELAMA INI Kinerja jabatan fungsional belum linier dengan kinerja organisasi. Kinerja pejabat fungsional digambarkan dengan angka kredit yang secara nyata tidak dapat memberikan gambaran tentang kinerja sesungguhnya dari pejabat fungsional Kenaikan leveljabatanbelumsepenuhnya mencerminkan kenaikan level kompetensi Keberadaan jabatan fungsional lebih banyak memberikan keuntungan kepada pemangku jabatannya ketimbang kepada organisasi

70 PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL Menyediakan salah satu sarana pembinaan karier kepada Pegawai Negeri Sipil Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil Meningkatkan kinerja unit atau organisasi

71 POKOK-POKOK DAN SISTEMATIKA JABATAN FUNGSIONAL SISTEMATIKA  BAB I PENGATURAN  KETENTUAN UMUM  BAB II  RUMPUN KEDUDUKAN FUNGSIONAL JABATANDAN JABATAN  BAB III  INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA  BAB IV  KATEGORI, JENJANG JABATAN DANKELASJABATAN FUNGSIONAL

72 KONSEP JENJANG DAN KELAS JABATAN Alt 1: Kelas 8-17 Alt 2: Kelas 8-15 KETRAMPILAN KEAHLIAN 1.AHLI UTAMA 2.AHLI MADYA 3.AHLI MUDA 4.AHLI PERTAMA 1.PENYELIA 2.MAHIR 3.TERAMPIL 4.PEMULA KELAS

73 SISTEMATIKA  BAB V PENGATURAN  TUGAS POKOK, HASIL KERJA DANURAIANKEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL Tugas pokok jabatan hanya untuk 1 jenis jabatan fungsional Setiap jabatan harus menghasilkan output/hasil kerja jabatan fungsional Hasil kerja sebagai kontrak kinerja jabatan fungsional yang harus dicapai dalam 1 tahun Uraian kegiatan adalah aktivitas untuk menghasilkan hasil kerja/output

74 POKOK-POKOK DAN SISTEMATIKA JABATAN FUNGSIONAL (3) SISTEMATIKAPENGATURAN  BAB VI  PENILAIANPRESTASI JABATAN FUNGSIONAL KERJA Penilaiankinerjapejabat dilakukan berdasarkan : fungsional 1. perencanaan kinerja pada tingkat individu yang merupakan jabaran dari rencana kinerja unit atau organisasi, 2. memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku pejabat fungsional. 3. Jadi penilaiannnya SKP + Prilaku Kerja

75 SISTEMATIKA PENGATURAN  BAB VII  TIM PENILAI PRESTASI KERJA JABATAN FUNGSIONAL PenilaianPrestasiKerjaPejabat Fungsional dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Instansi Untukmenjaminobyektivitas dalam Pejabat penilaianprestasikerja Fungsional,perludibantuolehTim Penilai Pejabat Fungsional yag memiliki kompetensi di bidang fungsi tersebut

76  BAB VIII  KOMPETENS I FUNGSIONA L dibutuhkan JABATA N (kompetensiyang padasetiap level/jenjang jabatan)  BAB IX  PENGANGKATA N JABATAN pengangkatan DALA M (persyaratan pertamadan jabatanlain perpindahandr harusmemperhatikansyarat adm dan kompetensi  BAB X  PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL (perlu dilakukan pengelolaan kompetensi jabatan fungsional)

77  BAB XI  FORMASI JABATAN FUNGSIONAL (anjab, abk dan indikator formasi)  BAB XII  PEMBEBASANSEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN (memperhatikan PUU)  BAB XIII  PENYESUAIAN/INPASSING (JIKA JF BARU/PERUBAHAN LAIN) (Perlu dilakukan uji kompetensi untuk menjamin bahwa pejabat yg diangkat kompeten di bidangnya)

78 SISTEMATIKAPENGATURAN  BAB XV  KETENTUAN LAIN-LAIN  BAB XVI  KETENTUAN PENUTUP CATATAN  BEBERAPAKETENTUANDAPAT DITAMBAHKAN PENGATURAN DENGAN DENGAN SESUAI LAIN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

79 PENGUKURAN BEBAN KERJA KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA 1.NAMAPENDIDIKAN 2.NIP.JABATAN 3.PANGKAT/GOL. RUANGUNIT KERJA PERIODE JANUARI………….S.D…………….DESEMBER…………… NOTUGAS POKOK HASIL KERJA/OUTPUT KODEURAIAN KEGIATAN VOLUME HASIL KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN PER SATUAN KEGIATAN WAKTU RATA-RATA JUMLAH WAKTU SELURUH NYA MINIMALMAKSIMAL JUMLAH

80 MATRIKS BUTIR-BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL …………………………… NOTUGAS POKOK HASIL KERJA/ OUTPUT KODE KEGIATAN URAIAN KEGIAT AN BOBOT FAKTORPELAKSANA RESIKO INDIVI DU RESIKO LINGKU NGAN TINGKAT KESULIT AN KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN BBN KRJA TOTPRTMMDAMDYUTM

81 1.InstansiPembinasecarabertahapperlu dan melakukanpenyempurnaan mengusulkankonsepperubahan jabatan fungsional binaannya termasuk memisahkan jabatan keahlian 2. Seba gai fungsionalketerampilandan langkahpenyempurnaan akan diterbitkan Peraturan MenpanRB sebagai langkah penyesuaian yang cukup mendesak dalam pelaksanaan jabatan fungsional 3. Untuk revisi dan usulan baru akan dilakukan pengaturan sesuai dengan UU ASN dan RPP Jabatan Fungsional ASN


Download ppt "PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PUSBINDIKLAT) BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Disampaikan pada : TEMU TEKNIS JF NON PENELITI Di BALITBANG."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google