Sekilas tentang universal coverage/bpjs/sjsn

Presentasi berjudul: "Sekilas tentang universal coverage/bpjs/sjsn"— Transcript presentasi:

1 Sekilas tentang universal coverage/bpjs/sjsn
Dr.SLAMET BUDIARTO, SH,MH SEKRETARIS JENDERAL PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA

2 Universal coverage ASSURANSI MENYELURUH /SEMESTA
SEMUA WARGANEGARA DILINDUNGI ASSURANSI KESEHATAN DASAR HUKUM : UUD 1945 UU NOMER 40 TAHUN 2004 TENTANG SJSN UU NOMER 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS

3 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (bpjs)
BADAN HUKUM YANG DIBENTUK UNTUK MENYELENGGARAKAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL. BPJS 1 : KESEHATAN MULAI 1 JANUARI 2014 BPJS 2 KETENAGAKERJAAN MULAI 1 JULI 2015 JAMINAN KECELAKAAN KERJA; JAMINAN HARI TUA; JAMINAN PENSIUN; DAN JAMINAN KEMATIAN.

4 BPJS KESEHATAN (1) IURAN BAGI : pemberi kerja , peserta, orang
pemerintah. BANTUAN IURAN ADALAH IURAN YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH BAGI : fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial

5 BPJS berwenang untuk: menagih pembayaran Iuran; melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja; Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah; Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; Mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan Melakukan kerja sama dengan pihak lain (ORGANISASI PROFESI /IDI ) dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

6 BPJS SKEMA PEMBAYARAN PEMBERI KERJA PESERTA YANKES PRIMER
PEMERINTAH BPJS YANKES PRIMER YANKES SEKUNDER YANKES TERSIER

7 Terapkan Sistim referal yang baik
Region Locality Family Size of population 1-10 Care Administration Super specialist General Family physician Self care District (Source: Fry and Sandler, 1993.)

8 Number of persons experiencing an illness during an average month per 1000 people
In an average month: have symptoms “DOKTER UMUM” ¾ (75%) consider seeking medical care ¼ (25%) 21 hospital outpatient clinic Jakarta dari 10 jutapenduduk yang ke RS mestinyahanya KONSUL KE SPESIALIS ; Dirawatdi RS OLEH SPESIALIS mestinyahanya pasien per bulan. Butuh sub spesialishanya pasien per bulan (333 pasien per hari) 2,1% 9 are in Hospital department SPESIALIS 0,9% 5 referred to another physician per moth 0,5% SUB SPESIALIS 1 referred to a university medical centre per month (0,001%) From Green LA, Fryer GE Jr, Yawn BP, et al. The ecology of medical care revisited. N Engl J Med 344:2021-5, 2001; Modified source: McWhinney, 1997 Pointers: Company profile FMUI Family Medicine Clinic In KayuPutih 2009 8

9 ‘Mental Model’ SISTEM PELAYANAN KESEHATAN KELUARGATERPADU (SPKT) IKATAN DOKTER INDONESIA
Hukum Etika & Disiplin SKN Sistem Rujukan Tertiary (Sub-Spesialistis) UU-SJSN UU-PK Sistem Pembiayaan Sistem Pendidikan (Kompetensi tiap jenjang) Secondary Care (Pelayanan Spesialistis) Primary Care (Pelayanan Dokter Keluarga) 1 Dokter Keluarga mengayomi penduduk

10 Sistem yang digunakan Sistem Rujukan Dokter umum : gate keeper

11 SISTEM RUJUKAN Primary Care Tertiary NAKES NON DOKTER Secondary
Secondary Care Self Care Referral - Authority Primary Care Tertiary Care Family Medicine Self Care KONDISI SAAT INI, NATIONAL HEALTHCARE DELIVERY: SISTEM BELUM BERJALAN SESUAI HARAPAN ~ “UNSTRUCTURED” FA. MOLEOEK

12

13 PASIEN DIRUGIKAN “Unstructured” BIDAN PERAWAT PASIEN APOTEKER NAKES LAIN

14 PELAYANAN MEDIS YANG BAIK
PERAWAT BIDAN pasien DOKTER APOTEKER NAKES LAIN

15 Jumlah dokter Indonesia memiliki rasio 1: 3000 atau 80.000 dokter
Masalah adalah distribusi karena dokter lebih mendapat insentif di daerah perkotaan. Sementara daerah perifer, insentifnya tidak jauh berbeda dengan daerah lain. Setiap tahun dokter diproduksi sekitar dokter

16 KEBUTUHAN BERDASAR RATIO PENDUDUK
1 ORANG DOKTER UNTUK PENDUDUK JUMLAH PENDUDUK KARANGANYAR 918 rb JUMLAH DOKTER : 300 RASIO = 1:3000 SUDAH SESUAI KEBUTUHAN

17 KEKURANGAN DOKTER scr nasional SAAT INI
236 JUTA MEMERLUKAN : DOKTER Versi 1 : – = 13948 TIAP TAHUN DIPERKIRAKAN AKAN DIHASILKAN DOKTER ANTARA HINGGA 10.OOO

18

19 KESEJAHTERAAN ANGGOTA
PENDAPATAN DOKTER DI INDONESIA SURVEY PB IDI : DSP : 25 JT---1M DU : 2JT PERBANDINGAN ANTAR SPESIALIS : KALI PERBANDINGAN SPESIALIS YG SAMA : KALI PERBANDINGAN DSP DGN DU : 5—250 KALI

20 TAKE HOME PAY DOKTER DI MELBOURNE AUSTRALIA :
DOKTER SPESIALIS AUD/TAHUN DOKTER UMUM AUD/TAHUN

21 KOMPENSASI DOKTER Dokter Praktik Umum (DPU)
10-14 X pendapatan/kapita nasional X Kurs 1USD X IGP DPU = 10-14 X pendapatan/kapita nasional X Kurs 1USD X IGP 12 bulan DPU =

22 DU 10 x 3400x = 25 JT 12 BLN 14 x 3400x =

23 DSP Dokter spesialis (Dsp): DSp =
30-44 X pendapatan/kapita nasional X Kurs 1USD X IGP DSp = 30-44 X pendapatan/kapita nasional X Kurs 1USD X IGP 12 bulan DSp =

24 DSP 30 x 3400x : 76 JT 12 BLN

25 Tarif kapitasi diindonesia
ASKES : PREMI 2 % DARI GAJI POKOK ( SEKITAR 20 RB/KELUARGA) KAPITASI JASA RP , OBAT: 3000 JAMSOSTEK : PREMI 6 % DARI 1 JT = 60 RB/KELUARGA KAPITASI JASA 2000, OBAT 2000 JAMKESMAS : PREMI : RP.6000/PESERTA, PREMI 2012 : 9500 IDI PREMI : 30 RB/PESERTA KAPITASI : RB THAILAND PREMI 74 RB

26 Dasar usulan idi Kapitasi 12 -15 rb Jumlah peserta 3000
Penerimaan per bulan : 36 jt Angka kesakitan 30 % : 3000X30% = 900 36 jt/900 : 40 rb/pasien Rumus kapitasi : utilisasi X satuan beaya utilisasi : 900/3000 Satuan beaya = jasa medis : 30 rb, obat 10 rb, administrasi 2000, bahan habis pakai 2000, gaji nakes 3000= 47 RB Kapitasi : 900/3000 X : 14 rb

27 Sarana Pelayanan kesehatan era bpjs
Praktek Dokter umum Puskesmas Klinik Pratama Rs Pratama Klinik Utama RS, tipe C, RS tipe B,A PELAYANAN PRIMER PELAYANAN SEKUNDER Sekunder

28 Dasar hukum Praktek dokter.......UUPK, Permenkes 2052 th 2011
Puskesmas ??? Klinik pratama, klinik Utama ...UU Kesehatan, Permenkes 28 tahun 2011,kepmenkes 666 th 2007 Rs Pratama.....Permenkes RS......UU ttg RS dan Permenkes

29 Praktek dokter UU NOMER 29 TAHUN 2004 TTG PRAKTEK KEDOKTERAN DAN PERMENKES 2052 TAHUN 2011 SIP…………………………………DINKES STR…………………………………..KKI REKOMENDASI IJIN PRAKTEK -----IDI KEWENANGAN DOKTER DISPENSING SURAT TUGAS HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER P2KB PIDANA BAGI YG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS SELAIN DOKTER MKDKI

30 UUPK PASAL 35 AYAT 1 Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas: a. mewawancarai pasien; b. memeriksa fisik dan mental pasien; c. menentukan pemeriksaan penunjang; d. menegakkan diagnosis; e. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien; f. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi; g. menulis resep obat dan alat kesehatan; h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi; menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan j. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek

31 menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan
j. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Huruf i Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan bagi dokter dan dokter gigi untuk menyimpan obat selain obat suntik sebagai upaya untuk menyelamatkan pasien. Obat tersebut diperoleh dokter atau dokter gigi dari apoteker yang memiliki izin untuk mengelola apotek. Jumlah obat yang disediakan terbatas pada kebutuhan pelayanan. Huruf j Cukup jelas.

32 Kewenangan dokter Permenkes 2052 Pasal 20 (1) Dokter dan Dokter Gigi yang telah memiliki SIP berwenang untuk menyelenggarakan praktik kedokteran, yang meliputi antara lain: a. mewawancarai pasien; b. memeriksa fisik dan mental pasien; c. menentukan pemeriksaan penunjang; d. menegakkan diagnosis; e. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien; f. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi; g. menulis resep obat dan alat kesehatan; h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi; i. menyimpan dan memberikan obat dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan standar; dan j. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek

33 UU NOMER 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN
PRAKTEK KEDOKTERAN/TINDAKAN MEDIS--- HARUS DILAKUKAN OLEH DOKTER PRAKTEK KEDOKTERAN YANG DILAKUKAN BUKAN OLEH DOKTER----DIANCAM HUKUMAN PIDANA (PASAL 73,77,78 )

34 BATAS KEWENANGAN MEDIS
TIDAK ADA TUMPANG TINDIH ANTARA DOKTER DENGAN TENAGA KESEHATAN LAIN DOKTER------MELAKUKAN KEWENANGAN MEDIS/ PRAKTEK KEDOKTERAN PERAWAT MELAKUKAN ASUHAN KEPERAWATAN ATAS ADVIS DOKTER BIDAN-----ASUHAN KEBIDANAN ATAS ADVIS DOKTER Perawat /Bidan NO TINDAKAN MEDIS NO OBAT OBAT KERAS /ALAT ALAT MEDIS PROMOTIF,REHABILITATIF

35 Kewenangan DIPERBOLEHKAN SECARA HUKUM SIP STR BUKTI OTENTIK
MEMPUNYAI TEMPAT PRAKTEK REKOMENDASI IDI SERTIFIKAT KOMPETENSI BUKTI OTENTIK

36 KEWENANGAN PRAKTEK KEDOKTERAN
KOMPETENSI FORMAL NONFORMAL/CPD IJAZAH SERTIFIKAT AKREDITASI IDI SERTIFIKAT KOMPETENSI

37 KEWENANGAN DOKTER UMUM
KONSULTASI MINOR SURGERY MENOLONG PERSALINAN NORMAL RAWAT INAP DI KLINIK/PRAKTEK PRIBADI/PUSKESMAS DI POLIKLINK DI UNIT GAWAT DARURAT DI ICU DI RAWAT INAP DI RS

38 KEWENANGAN DOKTER SPESIALIS
SESUAI STANDART KOMPETENSI SESUAI SERTIFIKAT CPD YANG DIAKREDITASI IDI DI KLINIK SESUAI STANDART KOMPETENSI SESUAI SERTIFIKAT CPD YANG DIAKREDITASI IDI DI RS

39 PERBEDAAN KOMPETENSI DOKTER
SUB SPESIALIS Dokter umum SPESIALIS

40 KLINIK PRATAMA DAN KLINIK UTAMA
PERMENKES 2052 TAHUN 2011 ,PERMENKES 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BP/RB-----TIDAK ADA LAGI KLINIK BISA MERAWAT INAP TINDAKAN MEDIS SESUAI KOMPETENSINYA INSTALASI OBAT --- APOTEKER PBF/DISTRIBUTOR ASISTEN APOTEKER-----APOTEK UPL/UKL RAWAT JALAN SPPL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN : DINKES DAN ORGANISASI PROFESI

41 Kebutuhan tempat tidur
SAAT INI BARU TERSEDIA 114 RIBU TEMPAT TIDUR, KEBUTUHAN AKAN TEMPAT TIDUR SEBANYAK 237 RIBU. JADI MASIH DIPERLUKAN TAMBAHAN 123 RIBU TEMPAT TIDUR. 123rb/ 100 : RS ????? KLINIK UTAMA DAN KLINIK PRATAMA MENJADI SOLUSI

42 KESEJAHTERAAN DOKTER PENYEBAB DOKTER TIDAK SEJAHTERA
SJSN belum di berlakukan (BELUM ADA ASSURANSI MENYELURUH) TUMPANG TINDIH KOMPETENSI DENGAN DOKTER UMUM-DOKTER SPESIALIS-DOKTER SPESIALIS- SUBSPESIALIS TIDAK ADA SISTEM RUJUKAN APOTEK/TOKO OBAT JUAL OBAT KERAS TANPA MELALUI RESEP DOKTER BIDAN /PERAWAT PRAKTEK PENGOBATAN KOMPETENSI DOKTER YANG MENURUN/STANDART KOMEPETENSI YANG TDK SESUAI TIDAK ADA STANDART TARIF/TAKE HOME PAY PEMERINTAH TIDAK PEDULI THD DOKTER

43

44 TGGJWB HUKUM PADA DOKTER
HUBUNGAN DOKTER – PARAMEDIS DOKTER---PARAMEDIS DELEGASI WEWENANG KEPANJANGAN TANGAN TGGJWB HUKUM PD YG DIBE RI WEWENANG TGGJWB HUKUM PADA DOKTER

45 KEPANJANGAN TANGAN SEBAGIAN WEWENANG MEDIS DILAKUKAN OLEH PERAWAT ATAS PERINTAH DOKTER TANGGUNGJWB HUKUM --DOKTER CONTOH : MEMASANG INFUS , MENYUNTIK , ASISTEN OPERASI. DLL BERSIFAT SEMENTARA

46 PRAKTEK KEDOKTERAN YANG BAIK
CITA CITA PRAKTEK KEDOKTERAN YANG BAIK SJSN DOKTER BAIK & SEJAHTERA PENDIDIKAN YG BAIK PEMBEAYAAN YG BAIK SISTEM KESEHATAN YG BAIK RUJUKAN

47 AKIBAT SISTEM KESEHATAN
FAKTA AKIBAT SISTEM KESEHATAN YANG KURANG BAIK

48 FAKTA TENTANG HUMAN DEVELOPMENT INDEX:
Sumber: (The Human Development Report 2009 just released by the United Nations Development Program (UNDP)) & FAKTA TENTANG HUMAN DEVELOPMENT INDEX: CAPAIAN HUMAN DEVELOPMENT INDEX (dari 170 sd180-an Negara): - TAHUN 2005: 110 - TAHUN 2006: 108 - TAHUN 2007/2008: 107 TAHUN 2009: 111 Tahun 2011 : 124

49 CATATAN UNDP: UNSUFFICIENT INFORMATION!!!
Sumber: (The Human Development Report 2009 just released by the United Nations Development Program (UNDP)) & FAKTA TENTANGMILLENIUM DEVELOPMENT GOALS BIDANG KESEHATAN : ANGKA KEMATIAN IBU CATATAN UNDP: UNSUFFICIENT INFORMATION!!!

50 Terseok di MDGs Sabtu, 27 Februari 2010 | 02:58 WIB Wahyu Susilo …. Yang tampak kasatmata adalah perbedaan data soal angka kematian ibu melahirkan di Indonesia. ..Pada tahun 2009, secara serentak Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik (UNESCAP), Program Pembangunan PBB (UNDP), UNFPA, dan WHO (data juga dikonfirmasi oleh ADB dan Bank Dunia) menyatakan bahwa telah terjadi kenaikan angka kematian ibu melahirkan dari 307/ kelahiran hidup ke 420/ Namun, data ini diabaikan oleh pemerintah yang bersikukuh pada angka 228/ , seperti dituliskan dalam Laporan Pencapaian MDGs di Indonesia yang diterbitkan pemerintah pada 2009.

51 Breakthrough needed to reach MDGs: Commission
ErwidaMaulia ,  The Jakarta Post ,  Jakarta   |  Sat, 10/10/2009 1:13 PM  |  National The government has been urged to make a "breakthrough" in its children- and health-related programs, with Indonesia's infant mortality rate currently among the highest in Southeast Asia. A breakthrough was needed to help the country achieve its Millennium Development Goals (MDGs), which would see infant mortality rates drop to 17 infant deaths per 1,000 births, by 2015, Indonesian Child Protection Commission (KPAI) chairman HadiSupeno said. The existing programs were not enough to for Indonesia to meet the target, with current figures standing at 34 infant deaths per 1,000 births, he said. Indonesia's infant mortality rate was far higher than other countries in the region including the Philippines, Thailand and Vietnam with 7, 12 and 18 deaths per 1,000 births, respectively. The current mortality rate means that 160,000 infants die out of between 4 and 5 million births in Indonesia every year, he said. "That is the same as 15,000 dead infants per month, or one infant death every three minutes." "The devastation caused by the West Sumatra quake and other disasters are nothing compared to this.“

52 Profile indonesia RANKING 3 ANGKA TBC TERBESAR DI DUNIA
ANGKA KEMATIAN IBU TERTINGGI DI ASIA IPM THN 2011 NOMER 124 , DIBAWAH SINGAPURA, MALAYSIA ,THAILAND DAN FILIPINA HARGA OBAT TERMAHAL NOMER 5 DI DUNIA

53 SEKIAN DAN TERIMA KASIH