Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

S EKILAS TENTANG UNIVERSAL COVERAGE / BPJS / SJSN Dr.SLAMET BUDIARTO, SH,MH SEKRETARIS JENDERAL PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "S EKILAS TENTANG UNIVERSAL COVERAGE / BPJS / SJSN Dr.SLAMET BUDIARTO, SH,MH SEKRETARIS JENDERAL PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL."— Transcript presentasi:

1 S EKILAS TENTANG UNIVERSAL COVERAGE / BPJS / SJSN Dr.SLAMET BUDIARTO, SH,MH SEKRETARIS JENDERAL PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA

2 U NIVERSAL COVERAGE ASSURANSI MENYELURUH /SEMESTA SEMUA WARGANEGARA DILINDUNGI ASSURANSI KESEHATAN DASAR HUKUM : 1. UUD UU NOMER 40 TAHUN 2004 TENTANG SJSN 3. UU NOMER 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS

3 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL ( BPJS ) BADAN HUKUM YANG DIBENTUK UNTUK MENYELENGGARAKAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL. BPJS 1 : KESEHATAN MULAI 1 JANUARI 2014 BPJS 2 KETENAGAKERJAAN MULAI 1 JULI 2015 JAMINAN KECELAKAAN KERJA; JAMINAN HARI TUA; JAMINAN PENSIUN; DAN JAMINAN KEMATIAN.

4 BPJS KESEHATAN (1) IURAN BAGI : pemberi kerja, peserta, orang pemerintah. BANTUAN IURAN ADALAH IURAN YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH BAGI : fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial

5 BPJS berwenang untuk: 1. menagih pembayaran Iuran; 2. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja; 3. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah ; 4. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; 5. Mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; 6. Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 7. Melakukan kerja sama dengan pihak lain (ORGANISASI PROFESI /IDI ) dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

6 PEMBERI KERJA PESERTA PEMERINTAH BPJS YANKES PRIMER YANKES SEKUNDER YANKES TERSIER SKEMA PEMBAYARAN

7 T ERAPKAN S ISTIM REFERAL YANG BAIK Region Locality Family Size of population Care Administration Super specialist General specialist Family physician Self care District (Source: Fry and Sandler, 1993.)

8 1000 people have symptoms consider seeking medical care 21 hospital outpatient clinic 9 are in Hospital department 5 referred to another physician per moth 1 referred to a university medical centre per month (0,001%) In an average month: From Green LA, Fryer GE Jr, Yawn BP, et al. The ecology of medical care revisited. N Engl J Med 344:2021-5, 2001; Modified source: McWhinney, 1997 Number of persons experiencing an illness during an average month per 1000 people Pointers: Company profile FMUI Family Medicine Clinic In KayuPutih 2009 ¾ (75%) ¼ (25%) 2,1% 0,9% 0,5% “DOKTER UMUM” SPESIALIS SUB SPESIALIS

9 ‘Mental Model’ SISTEM PELAYANAN KESEHATAN KELUARGATERPADU (SPKT) IKATAN DOKTER INDONESIA Secondary Care (Pelayanan Spesialistis) Primary Care (Pelayanan Dokter Keluarga) Tertiary (Sub- Spesialistis) SKN Sistem Rujukan 1 Dokter Keluarga mengayomi penduduk Etika & Disiplin Hukum Sistem Pembiayaan Sistem Pendidikan (Kompetensi tiap jenjang) UU-SJSN UU-PK

10 S ISTEM YANG DIGUNAKAN Sistem Rujukan Dokter umum : gate keeper

11 Self Care Primary Care Secondary Tertiary Tertiary Care Secondary Care Primary Care Self Care SISTEM RUJUKAN Referral - Authority Family Medicine FA. MOLEOEK KONDISI SAAT INI, NATIONAL HEALTHCARE DELIVERY : SISTEM BELUM BERJALAN SESUAI HARAPAN ~ “UNSTRUCTURED” NAKES NON DOKT ER

12

13 “Unstructured” BIDAN PERAWAT NAKES LAIN APOTEKER PASIEN PASIEN DIRUGIKAN

14 PELAYANAN MEDIS YANG BAIK DOKTER BIDAN PERAWAT APOTEKER NAKES LAIN pasien

15 J UMLAH DOKTER Indonesia memiliki rasio 1: 3000 atau dokter Masalah adalah distribusi karena dokter lebih mendapat insentif di daerah perkotaan. Sementara daerah perifer, insentifnya tidak jauh berbeda dengan daerah lain. Setiap tahun dokter diproduksi sekitar 5000 dokter

16 KEBUTUHAN BERDASAR RATIO PENDUDUK 1 ORANG DOKTER UNTUK PENDUDUK JUMLAH PENDUDUK KARANGANYAR 918 rb JUMLAH DOKTER : 300 RASIO = 1:3000 SUDAH SESUAI KEBUTUHAN

17 KEKURANGAN DOKTER SCR NASIONAL SAAT INI DOKTER: 236 JUTA MEMERLUKAN : DOKTER Versi 1 : – = TIAP TAHUN DIPERKIRAKAN AKAN DIHASILKAN DOKTER ANTARA 7000 HINGGA 10.OOO

18

19 KESEJAHTERAAN ANGGOTA PENDAPATAN DOKTER DI INDONESIA SURVEY PB IDI : DSP : 25 JT---1M DU : 2JT PERBANDINGAN ANTAR SPESIALIS : KALI PERBANDINGAN SPESIALIS YG SAMA : KALI PERBANDINGAN DSP DGN DU : 5—250 KALI PENDAPATAN DOKTER DI INDONESIA SURVEY PB IDI : DSP : 25 JT---1M DU : 2JT PERBANDINGAN ANTAR SPESIALIS : KALI PERBANDINGAN SPESIALIS YG SAMA : KALI PERBANDINGAN DSP DGN DU : 5—250 KALI

20 TAKE HOME PAY DOKTER DI MELBOURNE AUSTRALIA : DOKTER SPESIALIS AUD/TAHUN DOKTER UMUM AUD/TAHUN

21 Dokter Praktik Umum (DPU) KOMPENSASI DOKTER X pendapatan/kapita nasional X Kurs 1USD X IGP DPU = X pendapatan/kapita nasional X Kurs 1USD X IGP 12 bulan DPU =

22 DU 10 x 3400x 9000 = 25 JT 12 BLN 14 x 3400x9000 = BLN

23 Dokter spesialis (Dsp): DSP X pendapatan/kapita nasional X Kurs 1USD X IGP DSp = X pendapatan/kapita nasional X Kurs 1USD X IGP 12 bulan DSp =

24 DSP 30 x 3400x9000 : 76 JT 12 BLN

25 T ARIF KAPITASI DIINDONESIA ASKES : PREMI 2 % DARI GAJI POKOK ( SEKITAR 20 RB/KELUARGA) KAPITASI JASA RP , OBAT: 3000 JAMSOSTEK : PREMI 6 % DARI 1 JT = 60 RB/KELUARGA KAPITASI JASA 2000, OBAT 2000 JAMKESMAS :  PREMI 2012 : RP.6000/PESERTA, PREMI 2012 : 9500 IDI  PREMI : 30 RB/PESERTA  KAPITASI : RB THAILAND PREMI 74 RB

26 D ASAR USULAN IDI Kapitasi rb Jumlah peserta 3000 Penerimaan per bulan : 36 jt Angka kesakitan 30 % : 3000X30% = jt/900 : 40 rb/pasien Rumus kapitasi : utilisasi X satuan beaya utilisasi : 900/3000 Satuan beaya = jasa medis : 30 rb, obat 10 rb, administrasi 2000, bahan habis pakai 2000, gaji nakes 3000= 47 RB Kapitasi : 900/3000 X : 14 rb

27 S ARANA P ELAYANAN KESEHATAN ERA BPJS 1. Praktek Dokter umum 2. Puskesmas 3. Klinik Pratama 4. Rs Pratama 5. Klinik Utama 6. RS, tipe C, 7. RS tipe B,A PELAYANAN PRIMER PELAYANAN SEKUNDER Sekunder

28 D ASAR HUKUM 1. Praktek dokter UUPK, Permenkes 2052 th Puskesmas ??? 3. Klinik pratama, klinik Utama...UU Kesehatan, Permenkes 28 tahun 2011,kepmenkes 666 th Rs Pratama.....Permenkes 5. RS......UU ttg RS dan Permenkes

29 P RAKTEK DOKTER UU NOMER 29 TAHUN 2004 TTG PRAKTEK KEDOKTERAN DAN PERMENKES 2052 TAHUN 2011 SIP…………………………………DINKES STR…………………………………..KKI REKOMENDASI IJIN PRAKTEK -----IDI KEWENANGAN DOKTER DISPENSING SURAT TUGAS HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER P2KB PIDANA BAGI YG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS SELAIN DOKTER MKDKI

30 Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas: a. mewawancarai pasien; b. memeriksa fisik dan mental pasien; c. menentukan pemeriksaan penunjang; d. menegakkan diagnosis; e. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien; f. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi; g. menulis resep obat dan alat kesehatan; h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi; i.menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan j. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas: a. mewawancarai pasien; b. memeriksa fisik dan mental pasien; c. menentukan pemeriksaan penunjang; d. menegakkan diagnosis; e. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien; f. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi; g. menulis resep obat dan alat kesehatan; h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi; i.menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan j. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek UUPK PASAL 35 AYAT 1

31 Huruf i Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan bagi dokter dan dokter gigi untuk menyimpan obat selain obat suntik sebagai upaya untuk menyelamatkan pasien. Obat tersebut diperoleh dokter atau dokter gigi dari apoteker yang memiliki izin untuk mengelola apotek. Jumlah obat yang disediakan terbatas pada kebutuhan pelayanan. Huruf j Cukup jelas. Huruf i Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan bagi dokter dan dokter gigi untuk menyimpan obat selain obat suntik sebagai upaya untuk menyelamatkan pasien. Obat tersebut diperoleh dokter atau dokter gigi dari apoteker yang memiliki izin untuk mengelola apotek. Jumlah obat yang disediakan terbatas pada kebutuhan pelayanan. Huruf j Cukup jelas. i.menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan j. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek. i.menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan j. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

32 K EWENANGAN DOKTER Permenkes 2052 Pasal 20 (1) Dokter dan Dokter Gigi yang telah memiliki SIP berwenang untuk menyelenggarakan praktik kedokteran, yang meliputi antara lain: a. mewawancarai pasien; b. memeriksa fisik dan mental pasien; c. menentukan pemeriksaan penunjang; d. menegakkan diagnosis; e. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien; f. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi; g. menulis resep obat dan alat kesehatan; h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi; i. menyimpan dan memberikan obat dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan standar; dan j. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek

33 UU NOMER 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN PRAKTEK KEDOKTERAN/TINDAKAN MEDIS-- - HARUS DILAKUKAN OLEH DOKTER PRAKTEK KEDOKTERAN YANG DILAKUKAN BUKAN OLEH DOKTER----DIANCAM HUKUMAN PIDANA (PASAL 73,77,78 )

34 BATAS KEWENANGAN MEDIS TIDAK ADA TUMPANG TINDIH ANTARA DOKTER DENGAN TENAGA KESEHATAN LAIN DOKTER------MELAKUKAN KEWENANGAN MEDIS/ PRAKTEK KEDOKTERAN PERAWAT MELAKUKAN ASUHAN KEPERAWATAN ATAS ADVIS DOKTER BIDAN-----ASUHAN KEBIDANAN ATAS ADVIS DOKTER Perawat /Bidan 1. NO TINDAKAN MEDIS 2. NO OBAT OBAT KERAS /ALAT ALAT MEDIS 3. PROMOTIF,REHABILITATIF

35 K EWENANGAN DIPERBOLEHKAN SECARA HUKUM SIP STR REKOMENDASI IDI MEMPUNYAI TEMPAT PRAKTEK BUKTI OTENTIK SERTIFIKAT KOMPETENSI

36 KEWENANGAN PRAKTEK KEDOKTERAN KOMPETENSI SERTIFIKAT KOMPETENSI SERTIFIKAT AKREDITASI IDI FORMAL NONFORMAL/ CPD IJAZAH

37 KEWENANGAN DOKTER UMUM DI KLINIK/PRAKTEK PRIBADI/PUSKESMAS 1.KONSULTASI 2.MINOR SURGERY 3.MENOLONG PERSALINAN NORMAL 4.RAWAT INAP DI RS 1.DI POLIKLINK 2.DI UNIT GAWAT DARURAT 3.DI ICU 4.DI RAWAT INAP

38 KEWENANGAN DOKTER SPESIALIS DI KLINIK 1.SESUAI STANDART KOMPETENSI 2.SESUAI SERTIFIKAT CPD YANG DIAKREDITASI IDI DI RS 1.SESUAI STANDART KOMPETENSI 2.SESUAI SERTIFIKAT CPD YANG DIAKREDITASI IDI

39 PERBEDAAN KOMPETENSI DOKTER Dokter umum SPESIALIS SUB SPESIALIS

40 KLINIK PRATAMA DAN KLINIK UTAMA PERMENKES 2052 TAHUN 2011,PERMENKES 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BP/RB-----TIDAK ADA LAGI KLINIK BISA MERAWAT INAP TINDAKAN MEDIS SESUAI KOMPETENSINYA INSTALASI OBAT --- APOTEKER PBF/DISTRIBUTOR ASISTEN APOTEKER-----APOTEK UPL/UKL RAWAT JALAN SPPL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN : DINKES DAN ORGANISASI PROFESI

41 K EBUTUHAN TEMPAT TIDUR SAAT INI BARU TERSEDIA 114 RIBU TEMPAT TIDUR, KEBUTUHAN AKAN TEMPAT TIDUR SEBANYAK 237 RIBU. JADI MASIH DIPERLUKAN TAMBAHAN 123 RIBU TEMPAT TIDUR. 123rb/ 100 : 1230 RS ????? KLINIK UTAMA DAN KLINIK PRATAMA MENJADI SOLUSI

42 KESEJAHTERAAN DOKTER PENYEBAB DOKTER TIDAK SEJAHTERA 1. SJSN belum di berlakukan (BELUM ADA ASSURANSI MENYELURUH) 2. TUMPANG TINDIH KOMPETENSI DENGAN DOKTER UMUM-DOKTER SPESIALIS-DOKTER SPESIALIS- SUBSPESIALIS 3. TIDAK ADA SISTEM RUJUKAN 4. APOTEK/TOKO OBAT JUAL OBAT KERAS TANPA MELALUI RESEP DOKTER 5. BIDAN /PERAWAT PRAKTEK PENGOBATAN 6. KOMPETENSI DOKTER YANG MENURUN/STANDART KOMEPETENSI YANG TDK SESUAI 7. TIDAK ADA STANDART TARIF/TAKE HOME PAY 8. PEMERINTAH TIDAK PEDULI THD DOKTER

43

44 HUBUNGAN DOKTER – PARAMEDIS DOKTER---PARAMEDIS DELEGASI WEWENANGKEPANJANGAN TANGAN TGGJWB HUKUM PADA DOKTER TGGJWB HUKUM PD YG DIBE RI WEWENANG TGGJWB HUKUM PD YG DIBE RI WEWENANG

45 KEPANJANGAN TANGAN SEBAGIAN WEWENANG MEDIS DILAKUKAN OLEH PERAWAT ATAS PERINTAH DOKTER TANGGUNGJWB HUKUM --DOKTER CONTOH : MEMASANG INFUS, MENYUNTIK, ASISTEN OPERASI. DLL BERSIFAT SEMENTARA

46 DOKTER BAIK & SEJAHTERA PENDIDIKAN YG BAIK PENDIDIKAN YG BAIK SISTEM KESEHATAN YG BAIK PEMBEAYAAN YG BAIK PRAKTEK KEDOKTERAN YANG BAIK RUJUKA N SJSN CITA

47 FAKTA AKIBAT SISTEM KESEHATAN YANG KURANG BAIK

48 Sumber: (The Human Development Report 2009 just released by the United Nations Development Program (UNDP)) & CAPAIAN HUMAN DEVELOPMENT INDEX (dari 170 sd180-an Negara): - TAHUN 2005: TAHUN 2006: TAHUN 2007/2008: TAHUN 2009: 111 -Tahun 2011 : 124 FAKTA TENTANG HUMAN DEVELOPMENT INDEX :

49 Sumber: (The Human Development Report 2009 just released by the United Nations Development Program (UNDP)) & FAKTA TENTANG MILLENIU M DEVELOPMENT GOALS BIDANG KESEHATAN : ANGKA KEMATIAN IBU CATATAN UNDP: UNSUFFICIENT INFORMATION!!!

50 Terseok di MDGs Sabtu, 27 Februari 2010 | 02:58 WIB Wahyu Susilo …. Yang tampak kasatmata adalah perbedaan data soal angka kematian ibu melahirkan di Indonesia...Pada tahun 2009, secara serentak Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik (UNESCAP), Program Pembangunan PBB (UNDP), UNFPA, dan WHO (data juga dikonfirmasi oleh ADB dan Bank Dunia) menyatakan bahwa telah terjadi kenaikan angka kematian ibu melahirkan dari 307/ kelahiran hidup ke 420/ Namun, data ini diabaikan oleh pemerintah yang bersikukuh pada angka 228/ , seperti dituliskan dalam Laporan Pencapaian MDGs di Indonesia yang diterbitkan pemerintah pada 2009.

51 Breakthrough needed to reach MDGs: Commission ErwidaMaulia, The Jakarta Post, Jakarta | Sat, 10/10/2009 1:13 PM | National The government has been urged to make a "breakthrough" in its children- and health-related programs, with Indonesia's infant mortality rate currently among the highest in Southeast Asia. A breakthrough was needed to help the country achieve its Millennium Development Goals (MDGs), which would see infant mortality rates drop to 17 infant deaths per 1,000 births, by 2015, Indonesian Child Protection Commission (KPAI) chairman HadiSupeno said. The existing programs were not enough to for Indonesia to meet the target, with current figures standing at 34 infant deaths per 1,000 births, he said. Indonesia's infant mortality rate was far higher than other countries in the region including the Philippines, Thailand and Vietnam with 7, 12 and 18 deaths per 1,000 births, respectively. The current mortality rate means that 160,000 infants die out of between 4 and 5 million births in Indonesia every year, he said. "That is the same as 15,000 dead infants per month, or one infant death every three minutes." "The devastation caused by the West Sumatra quake and other disasters are nothing compared to this.“

52 P ROFILE INDONESIA 1. RANKING 3 ANGKA TBC TERBESAR DI DUNIA 2. ANGKA KEMATIAN IBU TERTINGGI DI ASIA 3. IPM THN 2011 NOMER 124, DIBAWAH SINGAPURA, MALAYSIA,THAILAND DAN FILIPINA 4. HARGA OBAT TERMAHAL NOMER 5 DI DUNIA

53 SEKIAN DAN TERIMA KASIH


Download ppt "S EKILAS TENTANG UNIVERSAL COVERAGE / BPJS / SJSN Dr.SLAMET BUDIARTO, SH,MH SEKRETARIS JENDERAL PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google