Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

POKOK-POKOK DAN URGENSI REVIEW PP 44/2004 1.Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 2.Undang-undang No 32 Tahun Perlindungan Dan Pengelolaan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "POKOK-POKOK DAN URGENSI REVIEW PP 44/2004 1.Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 2.Undang-undang No 32 Tahun Perlindungan Dan Pengelolaan."— Transcript presentasi:

1 POKOK-POKOK DAN URGENSI REVIEW PP 44/ Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 2.Undang-undang No 32 Tahun Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3.Undang-undang No. 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial 4.Putusan MK No. 45/ Putusan MK No. 35/ PP 26 tahun 2009 tentang Kawasan Strategis Nasional 2.PP 15 tahun 2010 tentang penyelenggaran penataan ruang 3.PP No. 10 tahun 2010 jo PP. No.60 tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan dan Peruntukkan Kawasan Hutan 4.PP. No. 24 tahun 2010 jo. PP No. 61 tahun 2012 tenatng Penggunaan Kawasan Hutan 5.PP. No. 38 tahun 2008 tentang Pelimpahan Urusan PP 26 tahun 2009 tentang Kawasan Strategis Nasional 2.PP 15 tahun 2010 tentang penyelenggaran penataan ruang 3.PP No. 10 tahun 2010 jo PP. No.60 tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan dan Peruntukkan Kawasan Hutan 4.PP. No. 24 tahun 2010 jo. PP No. 61 tahun 2012 tenatng Penggunaan Kawasan Hutan 5.PP. No. 38 tahun 2008 tentang Pelimpahan Urusan..... Review PP No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan Rencana aksi KPK mengenai Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan

2 Dasar Acuan-Pernyataan Isi 1.UUD 2.Undang-undang Kehutanan 3.Undang-undang Konservasi dan PSD Hayati 4.Undang-undang Penataan Ruang 5.Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan LH 6.Undang-undang Pemerintahan Daerah 7.Undang-undang Perimbangan Keuangan 8.Undang-undang Otonomi Khusus 9.Undang-undang Keterbukaan Informasi 10.Undang-undang Perencanaan Nasional 11.Undang-undang P3H (No 18/2013) 12.Undang-undang Desa

3 PERMASALAHAN POKOK IMPLEMENTASI PERENCANAAN KEHUTANAN A.Beberapa isu-isu strategis yang menjadi perhatian dalam perubahan PP No. 44 Tahun 2004, antara lain: a)Batasan dan cakupan Kawasan Hutan masih terbatas pada Hutan Negara, belum sepenuhnya mengatur Hutan Hak dan Hutan Adat; b)Semua status Kawasan Hutan mempunyai harus terintegrasi dengan fungsi hutan, pola ruang, daya dukung lingkungan hidup, serta kawasan perdesaan (Pasal 1 UU No. 26 Tahun 2007); Tujuan dan target penetapan kawasan hutan saat ini baru mencakup Hutan Negara, belum mencakup Hutan Adat dan Hutan Hak sebagai Kawasan Hutan Tetap; c)Cakupan Perencanaan Kehutanan, masih terbatas pada Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu, belum memasukan tentang Jasa Lingkungan; d)Perencanaan Hutan Hak dan Hutan Adat yang berfungsi produksi, lindung, konservasi, yang berbasis DAS; Selain “Hutan” (fungsi dan status), kondisi sosial dan ekonomi belum dijadikan sebagai data pokok dalam penyusunan perencanaan kehutanan; Belum terihatnya tata hubungan antara Perencanaan Kehutanan dan Perencanaan Sektor Lain yang menggunakan kawasan hutan (WPU, ekoregion); Masih beragamnya institusi yang menangani perencanaan kehutanan di daerah, dan juga masih terbatasnya kewenangan dalam pengendalian rencana kehutanan; e)Keterkaitan perencanaan dengan hal perizinan-perizinan pemanfaatan hutan belum sepenuhnya selaras dan belum mengacu pada rencana kehutanan, karena ijin sudah diberikan sebelum perencanaan kehutanan ditetapkan; f)Perencanaan Kehutanan versus Inventarisasi Hutan masih terdapat kesenjangan lingkup dan hirarki inventarisasi, mulai pada tingkat nasional –propinsi - kabupaten/kota – DAS - Unit Pengelolaan - Hutan Hak - Hutan Adat; Kejelasan substani inventarisasi nasional- propinsi - kabupaten/kota – DAS - Unit Pengelolaan - Hutan Hak - Hutan Adat;

4 PERMASALAHAN POKOK IMPLEMENTASI PERENCANAAN KEHUTANAN A.Beberapa isu-isu strategis yang menjadi perhatian dalam perubahan PP No. 44 Tahun 2004, antara lain: g)Pengukuhan baru hanya untuk Kawasan Hutan Negara, tetapi belum untuk Kawasan Hutan Tetap lainnya (Hutan Hak, Hutan Adat) dan juga keterkaitan penyelenggaraan dan pelaksanaan tata batas untuk KPH dan atau batas izin pemanfaatan; Rasionalisasi Pelaksanaan Tata Batas terhadap kemampuan dan jumlah sumberdaya manusia (pelaksana); Proses penyelesaian pihak-3 selalu menghambat dalam upaya percepatan penataan batas Kawasan Hutan; h)Mereviu kembali Panitia Tata Batas (PTB) dan peran Gubernur dalam Penataan Batas termasuk peran BPKH dalam PTB; i)Pemetaan dan Penataan Batas Hutan Adat dan Hutan Hak serta mediasi dan resolusi konflik atas kepemilikan dan hak masyarakat pada kawasan hutan; j)Permasalahan Penetapan Kawasan Hutan, antara lain dimandatkan bahwa Penetapan status dan fungsi hutan oleh Pemerintah (Pasal 5 ayat 3 dan Pasal 6 ayat 2, UU No. 41 Tahun 1999); Dalam hal ini perlu mereviu kembali definsi Pemerintah sesuai UU No. 41 Tahun 1999; k)Koherensi Rencana antara lain meliputi keterkaitan rencana kehutanan dengan rencana lainnya: RPJMN, RPJMP, RPJMK, Hubungan Renstra Provinsi/Kabupaten dengan RPJ-KPH; Rencana-rencana operasional pada fungsi hutan belum sepenuhnya terintegrasi pada satuan unit KPH; Belum jelasnya mekanisme keterbukaan pembuatan dan pelaksanaan rencana; Belum jelasnya batasan dan cakupan informasi yang terbuka bagi publik; Belum adanya mekanisme keberatan terhadap hasil perencanaan.

5 PERENCANAAN KEHUTANAN Inventarisasi Hutan Pengukuhan Kawasan Hutan Penatagunaan Kawasan Hutan Pembentukan Wilayah Hutan Penyusunan Rencana Hutan Negara Hutan Hak Hutan Adat Kawasan Hutan PENGELOLAAN HUTAN Data dan informasi (NSDH; PDB KH)

6 INVENTARISASI dalam rangka PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PENUNJUKKAN, PENATAAN BATAS, PEMETAAN DAN PENETAPAN Hutan Negara Hutan Hak Hutan Adat KAWASAN HUTAN TETAP Perubahan Kawasan Hutan INVENTARISASI TINGKAT NASIONAL/ PROVINSI/KABUPATEN/ DAS/PULAU/KPH PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN PENETAPAN FUNGSI DAN ARAH PENGGUNAANNYA PEMBENTUKAN WILAYAH KAWASAN KPHP/KPHL/KPHK DATA DAN INFORMASI (NSDH, PDB KH, KH) NASIONAL/PROVINSI/KAB UPATEN/KPH RENCANA KAWASAN NASIONAL/PROVINSI/ KABUPATEN/KPH RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL/PROVINSI/ KABUPATEN/KPH Wilayah KPH Realisasi PENGELOLAAN HUTAN TATA HUTAN DAN RP, PEMANFAATAN, REHABILITASI, PERLINDUNGAN, KONSERVASI PERENCANAAN KEHUTANAN

7 INVENTARISASI dalam rangka PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PENUNJUKKAN, PENATAAN BATAS, PEMETAAN DAN PENETAPAN Hutan Negara KAWASAN HUTAN TETAP Perubahan Kawasan Hutan INVENTARISASI TINGKAT NASIONAL/ PROVINSI/KABUPATEN/ DAS/PULAU/KPH PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN PENETAPAN FUNGSI DAN ARAH PENGGUNAANNYA PEMBENTUKAN WILAYAH KAWASAN KPHP/KPHL/KPHK DATA DAN INFORMASI (NSDH, PDB KH, KH) NASIONAL/PROVINSI/KAB UPATEN/KPH RENCANA KAWASAN NASIONAL/PROVINSI/ KABUPATEN/KPH RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL/PROVINSI/ KABUPATEN/KPH Wilayah KPH Realisasi PENGELOLAAN HUTAN TATA HUTAN DAN RP, PEMANFAATAN, REHABILITASI, PERLINDUNGAN, KONSERVASI PERENCANAAN KEHUTANAN Pengendalian dan Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

8 INVENTARISASI HUTAN HUTAN INVENTARISASI HUTAN UNTUK PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN INVENTARISASI HUTAN UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN Kawasan hutan Jenis data Metode Tata cara dan Kewenangan Hasil dan penyajiannya Pembinaan dan Pengendalian Prinsip mengintegrasikan dengan pengumpulan data dlam rangka Penelitian Terpadu Memaksimalkan Inventarisasi pihak-pihak ketiga dalam penataan batas dan enclave Hasil TMKH Parsial Prinsip mengintegrasikan dengan pengumpulan data dlam rangka Penelitian Terpadu Memaksimalkan Inventarisasi pihak-pihak ketiga dalam penataan batas dan enclave Hasil TMKH Parsial Pengukuhan KH Jenis data Metode Tata cara dan Kewenangan Hasil dan penyajiannya Pembinaan dan Pengendalian Jenis data Metode Tata cara dan Kewenangan Hasil dan penyajiannya Pembinaan dan Pengendalian TingkatHasil NasionalNSDH -N ProvinsiNSDH –P KabupatenNSDH –K KPHNSDH –KPH RegionalNSDH -Regional Penyusunan Rencana Kehutanan RKTN RKTP RKTK RK-KPH RM. Regional

9 NasionalProvinsiKabupatenDASKPH Penyelenggara/P enanggung Jawab MenteriGubernurBupati/Walik ota Menteri Kehutanan untuk DAS dan Subdas lintas Provinsi Gubernur untuk DAS dan subDAS lintas kabupaten/kota Bupati/walikota untu DAS dan subDAS dalam wilayah kabupaten/kota Institusi Pengelola Pembinaan danPengendalia n MenteriPlanologi, PHKA, BUK, BPDASPS Dinas Provinsi Planologi kehutanan untuk tingkat provinsi, Dinas Provinsi untuk Kabupaten kota Unit pengelolaan yang lintas provinsi oleh Planologi, lintas kabupaten kota oleh dinas provinsi, dalam kabupaten kota oleh dinas kabupaten/kota Penyajian HasilNSDH Nasional NSDH ProvinsiNSDH Kab/kota NSDH DASNSDH KPH

10 PENGUKUHAN HUTAN HUTAN INVENTARISASI HUTAN UNTUK PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN Kawasan hutan PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN PENATAAN BATAS PENETAPAN KAWASAN HUTAN USULAN DAN REKOMENDASI PROVINSI (Perubahan KH dalm Review RTRWP) PARSIAL PERSETUJUAN PERUBAHAN DAN KH BARU DOKUMEN PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DOKUMEN TATA BATAS KAWASAN HUTAN Konflik kawasan hutan Tahapan Penataan Batas Panitia Tata Batas Penyelesaian Pihak Ketiga Pengendalian Kawasan Hutan Peta Kawasan Hutan dan Penyempurnaan

11 Hutan NegaraHutan HakHutan Adat Inventarisasi status, pemanfaatan, penggunaanhak hak pihak 3, legal dan ilegalAlas hak (sertifikat, girik, SPT),Alas hak (perda) PenunjukanKemenhutPemerintah (Kemenhut)Pemerintah ProvinsiUsulan Perubahan Kawasan atas review RTRWP -- Usulan ParsialUsulan ParsialUsulan Tata caraUsulan rekomendasi, usulan teknisVerivikasi- Penataan BatasKemenhuta.Kemenhut b.BPN a.Kemenhut b.BPN TahapanInventarisasi trayek batas, Penataan batas, pengumuman dan pengesahan hasil tatabatas a.Tata Batas Enclave: Inventarisasi trayek batas, Penataan batas, pengumuman dan pengesahan hasil tata batas. b.Di luar Kawasan Hutan Negara: dilaksanakan oleh BPN. a.Tata Batas Enclave: Inventarisasi trayek batas, Penataan batas, pengumuman dan pengesahan hasil tata batas. b.Di luar Kawasan Hutan Negara: dilaksanakan oleh Gubernur. Panitia tata batasKetua: BPKH Sekretaris: Dinas yang membidangi Kehutanan di Kab./Kota Anggota: Bapeda, BPN, UPT Kemenut a.Tata Batas Enclave: Ketua: BPKH, Sekretaris: Dinas yang membidangi Kehutanan di Kab./Kota, Anggota: Bapeda, BPN, UPT Kemenhut b.Di luar Kawasan Hutan Negara: BPN a.Tata Batas Enclave: Ketua: BPKH, Sekretaris: Dinas yang membidangi Kehutanan di Kab./Kota, Anggota: Bapeda, BPN, UPT Kemenhut b.Di luar Kawasan Hutan Negara: BPN PenetapanMenteri Kehutanan (Status dan Peruntukan) Menteri Kehutanan (Peruntukan) Peta Kawasan HutanMenteri Kehutanan PengendalianMenteri Kehutanan Integrasi Pola Ruang Kehutanan dengan RTRWP/K Gubernur/Bupati Pemantauan Integrasi Pola Ruang Kehutanan dengan RTRWP/K Kemenhut Pemeliharaan Batas Kawasan HutanPengelolaPemegang Hak Penyelesaian Konflik: a.Status b.Peruntukan a.Kemenhut b.Kemenhut a.BPN b.Kemenhut a.Gubernur/Bupati b.Kemenhut PENGUKUHAN

12 PENATAAN BATAS BPKH  Peta kawasan hutan  RTRW  Citra satelit  RBI  Hak pihak ketiga (BPN dan desa)  Data lapangan  Laporan  dll BPKH  Peta kawasan hutan  RTRW  Citra satelit  RBI  Hak pihak ketiga (BPN dan desa)  Data lapangan  Laporan  dll Trayek batas (BPKH) Trayek batas (BPKH) Sosialisasi batas (BPKH+ Dishut) Sosialisasi batas (BPKH+ Dishut) Ukur (BPKH+ Dishut, wakil masyarakat) Ukur (BPKH+ Dishut, wakil masyarakat) Peta Ukur Definitif (BPKH+ Dishut) Peta Ukur Definitif (BPKH+ Dishut) Menhut (sah+ tetapkan) Menhut (sah+ tetapkan) Subset dari rencana induk Catatan : Tidak ada pengukuran sementara karena sudah ada sosialisasi dan mekanisme klaim verifikasi Rencana Induk Penataan Batas Kab/Kota Tim Koordinasi Keberatan PERENCANAAN PELAKSANAAN SOSIALISASISOSIALISASI In/out > 3 anggota setuju Dirkuh mengesahkan

13 PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN KAWASAN HUTAN SKORING DAN KELAYAKAN PENETAPAN FUNGSI PENETAPAN PENGGUNAAN KONFLIK DAN PERUBAHAN DATA DAN INFORMA SI Penetapan fungsi pokok (HL, HP, HK, HPT, HPK) Arahan pokok penggunaan untuk kegiatan kehutanan dan non kehutanan

14 PEMBENTUKAN WILAYAH KPH KAWASAN HUTAN DAN TATA GUNA KH PENCADANGAN WILAYAH KPH PROVINSI KPH PEMBENTUKAN WILAYAH UNIT KPH PENETAPAN WILAYAH UNIT KPH PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN ORGANISASI KPH KONFLIK DAN PERUBAHAN WILAYAH KPH DOKUMEN PENCADANGAN WILAYAH KPH PROVINSI DOKUMEN PEMBENTUKAN WILAYAH UNIT KPH DOKUMEN PENETAPAN WILYAH UNIT KPH PENYUSUNAN RENCANA KPH Data dan inform asi 1.Kriteria wilayah KPH 2.Proses dan tata cara penetapan *) Apabila terdiri atas Hutan negara, hutan adat, dan hutan hak

15 UU 26/2007 UU 25/2004 UU 41/1999 UU 32/2004 RENCANA KEHUTANAN RENCANA PEMBANGUNAN RENCANA KAWASAN HUTAN RKTN RENSTRA K/L RENSTRA SKPD-P RENSTRA SKPD-K RENJA KL RENJA SKPD-P RENJA SKPD-K RENJA KPH RENSTRA KPH RENCANA MAKRO PENGURUSAN HUTAN RPJP/RPJMN RPJPD/RPJMD RPJP/RPJMN RENCANA MAKRO PULAU RKPH RKTP RKTK RENCANA TATA RUANG PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN RTRWN RTR PULAU RTRWP RTRWK RTR-KSN RTR-KSP RDTR-KRTR-KSK

16 JENIS RENCANA KEHUTANAN NO.JENIS RENCANAJANGKA WAKTU A. RENCANA KAWASAN HUTAN 1Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)20 TAHUN 2Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)20 TAHUN 3Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (RKTK)20 TAHUN 4Rencana Pengelolaan Hutan pada KPH10 TAHUN B. RENCANA PEMBANGUNAN KEHUTANAN 1Rencana Strategis (Nasional)5 TAHUN 2Rencana Strategis SKPD Provinsi5 TAHUN 3Rencana Strategis SKPD Kabuoaten/Kota5 TAHUN 4Rencana Strategis KPH5 TAHUN 5Rencana Kerja Kementerian Kehutanan1 TAHUN 6Reencana Kerja SKPD Provinsi1 TAHUN 7Rencana Kerja SKPD Kabupaten/Kota1 TAHUN 8Rencana Kerja KPH1 TAHUN

17 PENYUSUNAN-PENILAIAN-PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KAWASAN HUTAN JENISPENYUSUNANPENILAIANPENGESAHAN PENGENDALIAN (Fasilitasi/Bimbingan) EVALUASI Rencana Kehutanan Tkt Nasional Kemenhut (DJ Planhut) Rakor Eselon I Kemenhut Menteri Rencana Kehutanan Tkt Provinsi Pemerintah Provinsi (Dishut) Rakor dan Konsultasi Publik Gubernur Rencana Kehutanan Tkt kab./kota PememerintahKab/K ota (Dishut) Rakor dan konsultasi Publik Bupati/ Walikota Rencana Pengelolaan Hutan Ka. KPH Gubernur atau Bupati/Walikota Menteri atau Pjbt yang ditunjuk Menteri/ Gubernur/ Bupati Rencana makro kehutanan Dj. Planhut dgn Eselon I Terkait Rakor dan Konsultasi Publik Menteri

18 PENYUSUNAN-PENILAIAN-PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN KEHUTANAN JENISPENYUSUNANPENILAIANPENGESAHAN PENGENDALIAN (Fasilitasi/Bimbingan) EVALUASI RENSTRA Nasional Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Konsultasi para pihak lingkup nasional Menteri Renstra SKPD Provinsi Instansi yang menangani urusan kehutanan tingkat provinsi konsultasi para pihak lingkup provinsi Gubernur Resnstra SKPD Kabupaten/Ko ta Instansi yang menangani urusan kehutanan tingkat kabupaten/kota konsultasi para pihak lingkup kabupaten/kota Bupati/Walikota Renstra KPHKepala KPH Instansi yang mempunyai kewenangan perencanaan bidang kehutanan di: Pusat untuk KPH yang lintas provinsi Menteri atau pejabat yang ditunjuk Menteri Provinsi untuk KPH yang lintas kabupaten/kota Gubernur atau pejabat yang ditunjuk Gubernur Kabupaten/ Kota untuk KPH yang berada dalam satu kabupaten/ kota Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk Bupati/ Walikota

19 PENYUSUNAN-PENILAIAN-PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN KEHUTANAN JENISPENYUSUNANPENILAIANPENGESAHAN PENGENDALIAN (Fasilitasi/Bimbingan) EVALUASI Reencana Kerja Kementerian Kehutanan Instansi Perencana Kehutanan Nasional Rapat Koordinasi Rencana Pembangun- an Kehutanan Nasional Menteri Rencana Kerja SKPD Provinsi Instansi yang menangani urusan kehutanan tingkat Provinsi Rapat Koordinasi Rencana Pembangu- nan Kehutanan Provinsi Gubernur Rencana Kerja SKPD Kabupaten/Ko ta Instansi yang menangani urusan kehutanan tingkat kabupaten/kota Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Kehutanan Kabupaten/ Kota Bupati/Walikota Rencana Kerja KPH Kepala KPH Instansi yang mempunyai kewenangan perencanaan bidang kehutanan di: Pusat untuk KPH yang lintas provinsiMenteri atau pejabat yang ditunjuk Menteri Provinsi untuk KPH yang lintas kabupaten/kota Gubernur atau pejabat yang ditunjuk Gubrenur Kabupaten/ Kota untuk KPH yang berada dalam satu kabupaten/ kota Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk Bupati /Walikota

20 TERIMAKASIH

21 Inventarisasi Hutan 1.Inventarisasi dalam rangka Pengukuhan ( cakupan : hak-hak pihak ke 3) 2.Inventarisasi dalam rangka Penyusunan Rencana Kehutanan (cakupan : selain potensi termasuk sarpras dan SDM. (Biofisik dan Sosekbud) di dalam dan sekitar unit pengelolaan (KPH). Tingkatan Inventarisasi : Inventarisasi Nasional, Pulau, Berbasis DAS dengan implikasi akan mendorong kerjasama hulu hilir antar wilayah administratif (provinsi,kabupaten/kota), KPH dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari. Substansi inventarisasi Tingkat Nasional ; Keadaan status dan fungsi KH, Kondisi Fisik (Topografi, Tanah Iklim), Informasi DAS/SubDAS, Penutupan lahan, Potensi Sumberdaya kayu, Potensi sumberdaya Nonkayu, Satwa liar, Sosekbud sekitar hutan. Inventarisasi Provinsi ; Keadaan status dan fungsi KH, Kondisi Fisik (Topografi, Tanah Iklim), Informasi DAS/SubDAS, Penutupan lahan, Potensi Sumberdaya kayu, Potensi sumberdaya Nonkayu, Satwa liar, Sosekbud sekitar hutan, Jasa lingkungan. Inventarisasi Kabupaten : Keadaan status dan fungsi KH, Kondisi Fisik (Topografi, Tanah Iklim), Informasi DAS/SubDAS, Penutupan lahan, Potensi Sumberdaya kayu, Potensi sumberdaya Nonkayu, Satwa liar, Sosekbud sekitar hutan, Jasa lingkungan, Potensi Hutan Rakyat dan Hutan Hak Inventarisasi DAS : : Keadaan status dan fungsi KH, Kondisi Fisik (Topografi, Tanah Iklim), Informasi DAS/SubDAS, Penutupan lahan, Potensi Sumberdaya kayu, Potensi sumberdaya Nonkayu, Satwa liar, Sosekbud sekitar hutan, Jasa lingkungan, Potensi Hutan Rakyat dan Hutan Hak, Infrastruktur dan Pengelolaan DAS

22 Sasaran Obyek : Inventarisasi Nasional Seluruh fungsi Kawasan Hutan(Hutan Negara dan Hutan Hak) Inventarisasi Provinsi : Tahura, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Hutan Hak dan Hutan Rakyat Inventarisasi Kabupaten : Kawasan Hutan lindung dan hutan produksi di wilayah kabupaten/kota dan hutan rakyat dan hutan kota. Inventarisasi tingkat DAS : Kawasan hutan dan APL dalam wilayah DAS dan SubDAS Inventarisasi tingkat pengelolaan : Kawasan hutan konservasi, hutan lindung, Hutan produksi, area ijin usaha pemanfaatan hasil hutan (HA-HT)

23 PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN NasionalProvinsiKab/kotaKPH


Download ppt "POKOK-POKOK DAN URGENSI REVIEW PP 44/2004 1.Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 2.Undang-undang No 32 Tahun Perlindungan Dan Pengelolaan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google