Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGARAHAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR DR. H. AWANG FAROEK ISHAK Disampaikan Dalam Acara MUSRENBANG TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGARAHAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR DR. H. AWANG FAROEK ISHAK Disampaikan Dalam Acara MUSRENBANG TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH."— Transcript presentasi:

1 PENGARAHAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR DR. H. AWANG FAROEK ISHAK Disampaikan Dalam Acara MUSRENBANG TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 SERTA PENANDA TANGANAN KESEPAKATAN GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM DI KALIMANTAN TIMUR Samarinda, 1 April 2015

2 MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN Amanah UU Nomor 25 tahun 2004 Proses perencanaan dari bawah (bottom up), dari atas (top down), teknokratik dan proses perencanaan politik Memadu-serasikan Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota TERWUJUDNYA PERENCANAAN Fokus pada penyelesaian isu dan permasalahan pembangunan Konsisten Komprehensif Selaras Sinergi Terukur Dapat dilaksanakan

3 3 STRUKTUR TEMA RKPD 2015 DENGAN RKPD 2016 P3D-RKPD-2014 TEMA RKPD 2015 Penyiapan Industrialisasi Produk Unggulan Daerah dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan STRUKTUR TEMA 2015 Nilai Tambah Produk Unggulan Konektivitas STRUKTUR TEMA 2016 “ Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah “ TEMA RKPD 2016 Penyiapan Industrialisasi Produk Unggulan Daerah Pengembangn Energi Baru dan Terbarukan

4 4 Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 3. Percepatan pengentasan kemiskinan 4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja 5. Pengembangan ekonomi kerakyatan 6. Percepatan transformasi ekonomi 7. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan 8. Pengembangan agribisnis 9. Peningkatan produksi pangan 10. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar 11. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan 12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup TEMA RKPD 2016 Periode Pengembangan Kapasitas dan Peningkatan Nilai Tambah 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN

5 Tahapan Menuju Perbaikan Struktur Ekonomi yang Berkualitas Dan Berkelanjutan Konsep Pengembangan Kawasan Dan Pusat Pusat Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mempercepat Pemerataan Pembangunan Wilayah

6 6 EKONOMI SOSIAL LINGKUNGAN Mempercepat Pergeseran Ekonomi Berbasis SDA Terbarukan Struktur Ekonomi Imbalance Urban Bias Daya Saing Wilayah Rendah Ketersediaan Infrastruktur Terbatas Ketimpangan Pendapatan Dominasi Kemiskinan di Pedesaan Degradasi SDA Pencemaran Lingkungan Tingat emisi Gas Rumah Kaca tinggi PERMASALAHAN dan TANTANGAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN TIMUR

7 TARGET DAN REALISASI SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014 Mewujudkan Kualitas SDM Yg Mandiri & Berdaya Saing Tinggi IPM 77.01/77,3 Rata-rata Lama Sekolah 10/9,6 th Angka Melek Huruf 98.40%/ 98,30% Angka Harapan Hidup 71,50/71,78 th Pendapatan Per kapita Rp. 46,65juta/ Rp. 47,52 juta Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Tenaga Kerja BPPKB

8 Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yg Berkerakyatan Berbasis SDA & Energi Terbarukan Tingkat Kemiskinan 6%/6,42% Swasembada Beras 73%/73,92% Inflasi 6,1/5,10 Kontribusi Sektor Pertanian Dlm Arti Luas 6,3%/7,27 Pertumbuhan Ekonomi Yg Berkualitas 2,3-3,2/2,64 Bappeda, Disperindagkop, Biro Ekonomi Distan, BKPP, Disnakertrans, Disnak, Dis PU Birsos, Disdik, Diskes, Dissos, Biro Eknomi, BPMPD, Dishut, Disnakertrans, Distan, Disnak, BPPKB, BPBD, Dis PU Distan, Disbun, Disnak, DKP, Disperindagkop, Pengembangan & Pemanfataan Energi Terbarukan 0,62%/0,5% Tingkat Pengangguran 8%/7,53% Indeks Gini 0,35%/0,33% Distamben, Disnak, PLN, Swasta Disperindagkop, Disbun, Disnak, Disbudpar, BPPMD Disnakertrans, Disperindagkop, Dispora, Dissos TARGET DAN REALISASI SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014

9 Mewujudkan Infrastruktur Dasar yg Berkualitas bagi Masyarakat Secara Merata Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Infrastruktur Dasar 5,5/5,29 Dinas PU, Dinas Perhubungan, Diskominfo TARGET DAN REALISASI SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014

10 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yg Profesional, Transparan, & berorientasi pd Pelayanan Indeks persepsi Korupsi 5,2/4,9 Kapasitas & Akuntabilitas Kinerja 72,00/70,97 Indeks Kepuasan Masyarakat 70/72,16 Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi, Biro Keuangan Biro Organisasi, Biro Pemerintahan Biro Organisasi Opini BPK WTP/WDP TARGET DAN REALISASI SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014

11 Mewujudkan Kualitas Lingkungan yg Baik & Sehat serta BerPersfektif Perubahan Iklim Indeks Kualitas Lingkungan 78,2975,25 Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca ton CO2/Juta US$ PDRB / ton CO2/Juta US$ PDRB BLH, Dishut, Distamben, Disbun, Dis PU BLH, Dishut, Disbun, Distamben, Bappeda TARGET DAN REALISASI SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014

12 “ERA KINERJA” dalam PERIODE RPJMD KETERPADUAN Koordinasi Intens Lintas Sektor, Koordinasi Antar Tingkatan Pemerintahan; Termasuk SKPD Provinsi Dengan SKPD Kabupaten/Kota Sesuai Permasalahan Pada Urusan Pemerintahan yang ditangani KETERUKURAN Peningkatan Peran Pengawasan dan Pengendalian dalam Mendorong Komitmen Terhadap Pencapaian Kinerja Pembangunan, Termasuk Pembinaan, Supervisi, dan Bimbingan Teknis oleh SKPD Provinsi Kepada SKPD Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pemerintahan yang Harus Terukur dan Terpadu Dalam Mengelola Permasalahan Pembangunan

13 Indikator kinerja utama di masing masing SKPD akan menjadi agregat pencapaian target indikator sasaran dalam RPJMD, saya ingin memastikan bahwa di akhir masa jabatan saya di tahun 2018 seluruh target sasaran dalam RPJMD seluruhnya dapat tercapai INSTRUKSI GUBERNUR

14 PROVINSI  RANCANGAN AWAL RKPD  RANCANGAN RKPD RAKOR PRIORITAS FORUM SKPD  RANCANGAN AKHIR RKPD MUSRENBANG PROVINSI  R K P D  RANCANGAN KUA-PPAS SIPPD output S K P D  RANCANGAN RENJA  RENJA SIMDA PROVINSI  RAPBD/KUA-PPAS PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG  APBD PERDA APBD PERGUB PENJABARAN APBD output S K P D  RKA  DPA e-Planning e-Budgeting

15 Pendapatan Daerah 2015  PAJAK DAERAH  RETRIBUSI DAERAH  HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN  LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH M (55%) M (0%) M (3%) M (7%)  BAGI HASIL PAJAK  BAGI HASIL BUKAN PAJAK  DANA ALOKASI UMUM  DANA ALOKASI KHUSUS M (8%) M (22%) M (3%) 8.65 M (7%)  PENDAPATAN HIBAH  DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS ALOKASI UMUM M (0%) M (4%) Ketidakpastian dana perimbangan & diperkirakan terus menurun Potensi penerimaan BUMD perlu terus digali Percepatan penerbitan obligasi daerah

16 penelaahan dan optimalisasi belanja pada program/kegiatan program kegiatan yang dibiayai adalah program kegiatan yang benar-benar secara langsung dilakukan untuk mencapai target sasaran RPJMD sesuai visi dan misi yang telah kita sepakati bersama Pilihkan program-program yang langsung menyentuh masyarakat Kurangi belanja yang tidak perlu Program dan kegiatan harus fokus, efisien dan efektif dan dapat membawa dampak serta efek pada kesejahteraan masyarakat INSTRUKSI GUBERNUR

17 Potensi SDA Terbarukan “Kelapa Sawit” (2014) Luas Kebun Ha Produksi ton TBS Pabrik Kelapa Sawit : 53 Pabrik Kapasitas terpasang : ton TBS/jam Kapasitas riil : ton TBS/jam Produksi CPO ton POME to electricity > 53 MW Menurunkan emisi 1,2 juta ton CO2 e /thn Ekspor keluar Kaltim Penyiapan Kawasan Industri Berbasis Oleochemical Dukungan infrastruktur pendukung kawasan (2016) -SPAM/Air Bersih -Percepatan pembangunan -Tangki Timbun -Pembangunan Pelabuhan -Dll KEK MBTK Perpres No.85/2014 Proses perijinan investasi dan usaha terpadu satu pintu PENINGKATAN NILAI TAMBAH SEKTOR UNGGULAN INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT Industri Nilai Tambah Pembatasan secara bertahap Meningkatkan ratio electrifikasi di pedesaan Percepatan perubahan industri oleochemical Rencana Bisnis Penyusunan kelembagaa n Badan Pengelola MBTK Badan Administrasi Value chain of chemical industry from palm oil Meminimalkan Trade Off (memperkecil) Target RPJMD 2 Pabrik : Minyak Goreng Kawasan Industri Berbasis Oleochemical

18 NO INDIKATOR PEMBANGUNAN KONDISI AWAL 2013 PELAKSANAAN RKPD TARGET PDRB (Rp. Triliun)425,43 579,01 419,45439,58461,56462,16 2. Pertumbuhan Ekonomi (%) 1,45 2,02 4,404,805,004,7 – 5,3 3. Tingkat Pengangguran (%) 7,94 7,54 7,006,506,005,11 4. Tingkat Kemiskinan (%) 6,06 6,42 5,755,355,365, I P M77,33 77,01 77,1477,2877, Laju Inflasi (%)9,65 6,77 6,306,705,905,505, Investasi (Rp.Triliun) 30,89 30,87 35,0037,0040,0044,19 8. Indeks Kualitas Lingkungan 74,0778,2979,2480,1981,1482,00 TARGET RKPD TAHUN 2016

19 INSTRUKSI GUBERNUR Indikator makro dapat terpenuhi apabila indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Renstra masing-masing SKPD dapat dicapai Indikator kinerja utama tersebut merupakan kontrak kinerja yang menjadi tanggung jawab setiap SKPD untuk mencapainya.

20 UU No. 32/2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH YAITU MEMELIHARA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (PASAL 27) UU NO. 7/2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL BAHWA PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH WAJIB MEREDAM POTENSI KONFLIK SOSIAL DALAM MASYARAKAT (PASAL 9). DALAM STATUS KEADAAN KONFLIK PROVINSI, GUBERNUR BERTANGGUNGJAWAB ATAS PENANGANAN KONFLIK PROVINSI (PASAL 24 AYAT 1). DALAM KEADAAN TERTENTU GUBERNUR DAPAT MEMINTA BANTUAN PENGGUNAAN DAN PENGARAHAN KEKUATAN TNI (PASAL 33). KEAMANAN MASYARAKAT

21 PP NO 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI PP NO 23/2011 DIUBAH: GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH MEMILIKI TUGAS MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN : MENJAGA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SERTA MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENJAGA DAN MENGAMALKAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KEHIDUPAN DEMOKRASI MEMELIHARA STABILITAS POLITIK 1 2 3

22 PERMENDAGRI NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI PERMENDAGRI NO. 3 TAHUN kali perubahan 1.MENJAGA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SERTA MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 2.MENJAGA DAN MENGAMALKAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KEHIDUPAN DEMOKRASI 3.MEMELIHARA STABILITAS POLITIK

23 PERMENDAGRI NO. 3 TAHUN 2014 DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA, GUBERNUR MEMILIKI WEWENANG : MENGUNDANG RAPAT KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT DALAM RANGKA KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM/KEGIATAN YANG AKAN DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR DAN DITUGAS PEMBANTUANKAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI MENGUNDANG RAPAT BUPATI/WALIKOTA BESERTA PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DALAM RANGKA SINERGI PENYUSUNAN PROGRAM/ KEGIATAN YANG AKAN DITUGAS PEMBANTUANKAN OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA KEPADA KABUPATEN/KOTA MEMBERIKAN SANKSI KEPADA BUPATI/WALIKOTA 1 2 3

24 PRESIDEN MENGINSTRUKSIKAN UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DI SELURUH TANAH AIR INPRES NO. 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI 2013 INPRES NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI 2014

25 SELAIN POLRI, TNI DAN JAJARAN LAIN, PERAN GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA DI SELURUH KALIMANTAN TIMUR DAN KALTARA JUGA SANGAT BESAR DALAM MENJAGA DAN MEMELIHARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT. MAKA TIDAK BOLEH ADA LAGI KERAGU-RAGUAN BERTINDAK, KETERLAMBATAN BERTINDAK, KETERLAMBATAN MENGATASINYA DAN TIDAK MAMPU MENCEGAH SESUATU YANG DAPAT DICEGAH, SERTA TIDAK BOLEH LAGI MENANGANI KONFLIK KOMUNAL, KEKERASAN DAN TERORISME SECARA TIDAK TUNTAS

26 PEMETAAN POTENSI KONFLIK SOSIAL DILAKUKAN OLEH POLDA KALTIM, PADA TAHUN 2013 TERCATAT SEBANYAK 199 POTENSI KONFLIK IDEOLOGI, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA (IPOLEKSOSBUD) 109 KASUS SARA 16 KASUS SUMBER DAYA ALAM 54 KASUS BATAS WILAYAH TELAH DIPETAKAN 20 KASUS

27 MARI TETAP KITA TERUS JAGA KONDISI KEMANAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT YANG SANGAT BAIK DI DAERAH INI DAN UNTUK MENJAGA STABILITAS KONDUSIFITAS DI DAERAH TERIMA KASIH KEPADA PANGDAM, KAPOLDA, KAJATI DAN SELURUH JAJARANNYA DI SELURUH KALIMANTAN TIMUR YANG TELAH BANYAK BERPERAN DALAM MENANGANI BEBERAPA KASUS KONFLIK YANG PERNAH TERJADI DI KALTIM, SEPERTI HALNYA KASUS DI TARAKAN SEKITAR BULAN SEPTEMBER 2010 DAN KASUS DI KUTAI BARAT DI BULAN NOVEMBER 2012 PENANGANAN KASUS KONFLIK INI MENDAPATKAN ATENSI DAN MENJADI BENCHMARK OLEH PRESIDEN SBY SEBAGAI SALAH SATU PENANGANAN KONFLIK YANG CEPAT DAN TEPAT

28 KEBIJAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MENJAGA KONDISI KEAMANAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PERMENDAGRI NO. 11 TAHUN 2006 TENTANG KOMINDA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH MENJADI PERMENDAGRI NO. 16 TAHUN 2011 KEPUTUSAN GUBERNUR KALTIM NO. 300/K.74/ STABILITAS KONDUSIFITAS DI DAERAH 2013 TANGGAL 23 JANUARI 2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH PROV KALTIM. KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH YANG SELANJUTNYA DISEBUT KOMINDA ADALAH FORUM KOMUNIKASI DAN KOORDINASI UNSUR INTELIJEN DAN UNSUR PIMPINAN DAERAH DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA. PERMENDAGRI NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH KEPUTUSAN GUBERNUR KALTIM NO /K.21/2013 TANGGAL 9 JANUARI 2013 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROV KALTIM FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT YANG SELANJUTNYA DISINGKAT FKDM ADALAH WADAH BAGI ELEMEN MASYARAKAT YANG DIBENTUK DALAM RANGKA MENJAGA DAN MEMELIHARA KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT.

29 PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENDAGRI NO. 9 TAHUN 2006 – NO. 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT GUBERNUR KALTIM NO. 450/K.395/2012 TANGGAL 11 MEI 2012 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROV KALTIM FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, YANG SELANJUTNYA DISINGKAT FKUB, ADALAH FORUM YANG DIBENTUK OLEH MASYARAKAT DAN DIFASILITASI OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MEMBANGUN, MEMELIHARA, DAN MEMBERDAYAKAN UMAT BERAGAMA UNTUK KERUKUNAN DAN KESEJAHTERAAN KEBIJAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MENJAGA KONDISI KEAMANAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

30 PERMENDAGRI NO. 34 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH KEPUTUSAN GUBERNUR KALTIM NO. 220/K.80/2013 TANGGAL 28 JANUARI 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROV KALTIM FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN YANG SELANJUTNYA DISINGKAT FPK ADALAH WADAH INFORMASI, KOMUNIKASI, KONSULTASI, DAN KERJASAMA ANTARA WARGA MASYARAKAT YANG DIARAHKAN UNTUK MENUMBUHKAN, MEMANTAPKAN, MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKAN PEMBAURAN KEBANGSAAN KEBIJAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MENJAGA KONDISI KEAMANAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

31 PERMENDAGRI NO. 61 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH KEPUTUSAN GUBERNUR KALTIM NO. 270/K.45/2014 TANGGAL 22 JANUARI 2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMILU 2014 INPRES NO.2 TAHUN 2013 DAN INPRES NO.1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI KEPUTUSAN GUBERNUR KALTIM NO. 301/K.450/2013 TANGGAL 31 MEI 2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN PROV KALTIM KEBIJAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MENJAGA KONDISI KEAMANAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

32 SAYA BERHARAP KEPADA KITA SEMUA UNTUK TERUS MEMBANTU MENSUKSESKAN KEGIATAN NASIONAL INI DAN MENJAGA KONDUSIFITAS STABILITAS KEAMANAN DI SELURUH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015, KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA AKAN MENYELENGGARAKAN PEMILUKADA GUBERNUR PROV. KALTARA DAN 9 KAB/KOTA DI SELURUH KALIMANTAN TIMUR DAN KALTARA

33 1.PEMPROV KALTIM TELAH SELESAI MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 DAN TELAH DILAKUKAN REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN OLEH INSPEKTORAT PROVINSI KALTIM, SEHINGGA LAPORAN KEUANGAN SUDDAH DISAJIKAN TANPA ADA KESALAHAN SAJIAN YANG BERSIFAT MATERIAL. 2.PEMERIKSAAN PENDAHULUAN OLEH BPK PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR TELAH SELESAI DILAKUKAN PADA TANGGAL 20 MARET 2015 YANG BARU LALU. 3.GUBERNUR BESERTA JAJARAN SIAP MENERIMA TIM PEMERIKSA ATAS LKPD PEMPROV TAHUN MENGHADAPI PEMBERLAKUKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG MENGHARUSKAN PEMERINTAH MENERAPKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL MULAI 2015, PADA PRINSIPNYA PEMERINTAH PROVINSI KALTIM TELAH SIAP MELAKSANAKAN NYA

34 5.BEBERAPA HAL YANG TELAH DILAKUKAN ANTARA LAIN; a.PERATURAN GUBERNUR NO.19 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TELAH DIBUAT SEBAGAI ATURAN MAIN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL. b.TELAH DILAKUKAN SOSIALISASI KEPADA KEPALA SKPD TENTANG AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL, BEKERJASAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI. c.TELAH DILAKUKAN KERJASAMA DENGAN BPKP UNTUK PEMANFAATAN APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL. d.DALAM HAL MENYIAPKAN SDM, TELAH DILAKUKAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS TERHADAP APLIKASI KEUANGAN BERBASIS AKRUAL SUDAH DILAKUKAN KEPADA SEMUA SKPD DAN UPTD. 6.PEMPROV KALTIM BERTEKAD, LAPORAN KUANGAN YANG DISAJIKAN DAN DISAMPAIKAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH YANG DITENTUKAN, SEHINGGA OPINI BPK KEMBALI MENJADI WTP.

35 PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN : 1)Membuka KETERISOLASIAN Kawasan Perbatasan, dengan menghubungkan PKSN Long Pahangai dan Long Apari menuju Ibukota Kabupaten Mahakam ULU 2)Mengurangi kesenjangan Kawasan perbatasan dengan kawasan perkotaan. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR :  Long Bagun – Long Pahangai 152 km kerjasama TNI  Long Pahangai – Tiong Ohang APBN 2012 –  Tiong Ohang - Long Apari 28,7 km belum tersedia jaringan jalan  Bandara Long Apari dan Datah Dawai  PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH SMP DAN SMA SERTA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT PRATAMA DI 10 KAB/KOTA TERMASUK DI PERBATASAN (KAB. NUNUKAN, MALINAU, DAN MAHAKAM ULU) AGENDA NAWACITA : 3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN

36 PREVALENSI KALTIM DALAM PEREDARAN NARKOBA 3,07% SETARA DENGAN ORANG DARI JUMLAH POPULASI PENDUDUK USIA TAHUN SEJUMLAH PREVALENSI KALTARA 1,54% SETARA DENGAN ORANG DARI JUMALH POPULASI PENDUDUK USIAN TAHUN SEJUMLAH YANG TERDIRI DARI PEMAKAI COBA-COBA, TERATUR PAKAI DAN PECANDU. JUMLAH PECANDU NARKOBA SEBANYAK 521 ORANG YANG SAAT INI SUDAH DI REHABILITASI DI BNN TANAH MERAH SAMARINDA 64 ORANG DAN DI LAPAS- LAPAS SELURUH KALTIM 457 ORANG. JUMLAH KASUS KEJAHATAN NARKOBA 941 KASUS. JUMLAH TAHANAN BNNP KALTIM TAHUN 2014 DAN 2015, 37 ORANG (P21 30 ORANG) DAN DI REHABILITASI 7 ORANG. TAHUN DARURAT NARKOBA 2015 PROV. KALIMANTAN TIMUR MARI BEKERJA SAMA UNTUK MEWUJUDKAN ZERO NARKOBA DI KALTIM DAN KALTARA ATAU MENURUNKAN PROSENTASE DARI PREVALENSI 3,07% MENJADI DIBAWAH 3% KALTIM MENDUDUKI PERINGKAT KETIGA SETELAH SUMATERA UTARA DAN DKI JAKARTA

37 Bersama Membangun Sinergitas Menuju Kaltim Maju 2018 TERIMA KASIH


Download ppt "PENGARAHAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR DR. H. AWANG FAROEK ISHAK Disampaikan Dalam Acara MUSRENBANG TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google