Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR DR. H. AWANG FAROEK ISHAK"— Transcript presentasi:

1 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
PENGARAHAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR DR. H. AWANG FAROEK ISHAK Disampaikan Dalam Acara MUSRENBANG TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 SERTA PENANDA TANGANAN KESEPAKATAN GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM DI KALIMANTAN TIMUR Samarinda, 1 April 2015

2 Fokus pada penyelesaian isu dan permasalahan pembangunan
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN Amanah UU Nomor 25 tahun 2004 Memadu-serasikan Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota Proses perencanaan dari bawah (bottom up), dari atas (top down), teknokratik dan proses perencanaan politik Fokus pada penyelesaian isu dan permasalahan pembangunan Selaras Sinergi TERWUJUDNYA PERENCANAAN Konsisten Terukur Komprehensif Dapat dilaksanakan

3 STRUKTUR TEMA RKPD 2015 DENGAN RKPD 2016
Penyiapan Industrialisasi Produk Unggulan Daerah dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan STRUKTUR TEMA 2015 Nilai Tambah Produk Unggulan Konektivitas STRUKTUR TEMA 2016 “Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah“ TEMA RKPD 2016 Penyiapan Industrialisasi Produk Unggulan Daerah Pengembangn Energi Baru dan Terbarukan P3D-RKPD-2014

4 TEMA RKPD 2016 Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah Periode Pengembangan Kapasitas dan Peningkatan Nilai Tambah 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 3. Percepatan pengentasan kemiskinan 4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja 5. Pengembangan ekonomi kerakyatan 6. Percepatan transformasi ekonomi 7. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan 8. Pengembangan agribisnis 9. Peningkatan produksi pangan 10. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar 11. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan 12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN

5 Tahapan Menuju Perbaikan Struktur Ekonomi
yang Berkualitas Dan Berkelanjutan Konsep Pengembangan Kawasan Dan Pusat Pusat Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mempercepat Pemerataan Pembangunan Wilayah

6 PERMASALAHAN dan TANTANGAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN TIMUR
EKONOMI Mempercepat Pergeseran Ekonomi Berbasis SDA Terbarukan Struktur Ekonomi Imbalance Urban Bias Daya Saing Wilayah Rendah Ketersediaan Infrastruktur Terbatas SOSIAL Ketimpangan Pendapatan Dominasi Kemiskinan di Pedesaan LINGKUNGAN Degradasi SDA Pencemaran Lingkungan Tingat emisi Gas Rumah Kaca tinggi

7 TARGET DAN REALISASI SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014
Mewujudkan Kualitas SDM Yg Mandiri & Berdaya Saing Tinggi IPM 77.01/77,3 Rata-rata Lama Sekolah 10/9,6 th Angka Melek Huruf 98.40%/ 98,30% Angka Harapan Hidup 71,50/71,78 th Pendapatan Per kapita Rp. 46,65juta/ Rp. 47,52 juta Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Tenaga Kerja BPPKB

8 TARGET DAN REALISASI SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014
Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yg Berkerakyatan Berbasis SDA & Energi Terbarukan Tingkat Kemiskinan 6%/6,42% Swasembada Beras 73%/73,92% Inflasi 6,1/5,10 Kontribusi Sektor Pertanian Dlm Arti Luas 6,3%/7,27 Pertumbuhan Ekonomi Yg Berkualitas 2,3-3,2/2,64 Bappeda, Disperindagkop, Biro Ekonomi Distan, BKPP, Disnakertrans, Disnak, Dis PU Birsos, Disdik, Diskes, Dissos, Biro Eknomi, BPMPD, Dishut, Disnakertrans, Distan, Disnak, BPPKB, BPBD, Dis PU Distan, Disbun, Disnak, DKP, Disperindagkop, Pengembangan & Pemanfataan Energi Terbarukan 0,62%/0,5% Tingkat Pengangguran 8%/7,53% Indeks Gini 0,35%/0,33% Distamben, Disnak, PLN, Swasta Disperindagkop, Disbun, Disnak, Disbudpar, BPPMD Disnakertrans, Disperindagkop, Dispora, Dissos

9 TARGET DAN REALISASI SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014
Mewujudkan Infrastruktur Dasar yg Berkualitas bagi Masyarakat Secara Merata Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Infrastruktur Dasar 5,5/5,29 Dinas PU, Dinas Perhubungan, Diskominfo

10 TARGET DAN REALISASI SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yg Profesional, Transparan, & berorientasi pd Pelayanan Indeks persepsi Korupsi 5,2/4,9 Kapasitas & Akuntabilitas Kinerja 72,00/70,97 Indeks Kepuasan Masyarakat 70/72,16 Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi, Biro Keuangan Biro Organisasi, Biro Pemerintahan Biro Organisasi Opini BPK WTP/WDP

11 TARGET DAN REALISASI SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014
Mewujudkan Kualitas Lingkungan yg Baik & Sehat serta BerPersfektif Perubahan Iklim Indeks Kualitas Lingkungan 78,2975,25 Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca 1.498 ton CO2/Juta US$ PDRB / ton CO2/Juta US$ PDRB BLH, Dishut, Distamben, Disbun, Dis PU BLH, Dishut, Disbun, Distamben, Bappeda

12 “ERA KINERJA” dalam PERIODE RPJMD 2013 -2018
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Harus Terukur dan Terpadu Dalam Mengelola Permasalahan Pembangunan KETERPADUAN Koordinasi Intens Lintas Sektor, Koordinasi Antar Tingkatan Pemerintahan; Termasuk SKPD Provinsi Dengan SKPD Kabupaten/Kota Sesuai Permasalahan Pada Urusan Pemerintahan yang ditangani KETERUKURAN Peningkatan Peran Pengawasan dan Pengendalian dalam Mendorong Komitmen Terhadap Pencapaian Kinerja Pembangunan, Termasuk Pembinaan, Supervisi, dan Bimbingan Teknis oleh SKPD Provinsi Kepada SKPD Kabupaten/Kota

13 INSTRUKSI GUBERNUR Indikator kinerja utama di masing masing SKPD akan menjadi agregat pencapaian target indikator sasaran dalam RPJMD, saya ingin memastikan bahwa di akhir masa jabatan saya di tahun 2018 seluruh target sasaran dalam RPJMD seluruhnya dapat tercapai

14 PROSES PERENCANAAN SIPPD SIMDA e-Planning e-Budgeting output output
PROVINSI RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN RKPD RAKOR PRIORITAS FORUM SKPD RANCANGAN AKHIR RKPD MUSRENBANG PROVINSI R K P D RANCANGAN KUA-PPAS PROVINSI RAPBD/KUA-PPAS PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG APBD PERDA APBD PERGUB PENJABARAN APBD S K P D RANCANGAN RENJA RENJA S K P D RKA DPA

15 Pendapatan Daerah 2015 PENDAPATAN 2015 Rp 8.536 T
PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp M (65%) pAJAK DAERAH Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah m (55%) 12.20 m (0%) m (3%) m (7%) DANA PERIMBANGAN Rp M (31%) bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak dana alokasi umum dana alokasi khusus m (8%) m (22%) 57.31 m (3%) 8.65 m (7%) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp M (4%) Pendapatan Hibah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus alokasi umum 14.57 m (0%) m (4%) Ketidakpastian dana perimbangan & diperkirakan terus menurun Potensi penerimaan BUMD perlu terus digali Percepatan penerbitan obligasi daerah

16 penelaahan dan optimalisasi belanja pada program/kegiatan
program kegiatan yang dibiayai adalah program kegiatan yang benar-benar secara langsung dilakukan untuk mencapai target sasaran RPJMD sesuai visi dan misi yang telah kita sepakati bersama Pilihkan program-program yang langsung menyentuh masyarakat Kurangi belanja yang tidak perlu Program dan kegiatan harus fokus, efisien dan efektif dan dapat membawa dampak serta efek pada kesejahteraan masyarakat INSTRUKSI GUBERNUR

17 PENINGKATAN NILAI TAMBAH SEKTOR UNGGULAN INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT
Penyiapan Kawasan Industri Berbasis Oleochemical Potensi SDA Terbarukan “Kelapa Sawit” (2014) Industri Nilai Tambah Value chain of chemical industry from palm oil Dukungan infrastruktur pendukung kawasan (2016) SPAM/Air Bersih Percepatan pembangunan Tangki Timbun Pembangunan Pelabuhan Dll Luas Kebun Ha Percepatan perubahan industri oleochemical Produksi ton TBS Pabrik Kelapa Sawit : 53 Pabrik Kapasitas terpasang : 2.765 ton TBS/jam Kapasitas riil : 2.700 ton TBS/jam Produksi CPO ton Kawasan Industri Berbasis Oleochemical Rencana Bisnis Penyusunan kelembagaan Badan Pengelola MBTK Badan Administrasi Pembatasan secara bertahap KEK MBTK Perpres No.85/2014 Ekspor keluar Kaltim Meminimalkan Trade Off (memperkecil) Proses perijinan investasi dan usaha terpadu satu pintu POME to electricity > 53 MW Menurunkan emisi 1,2 juta ton CO2e/thn Meningkatkan ratio electrifikasi di pedesaan Target RPJMD 2 Pabrik : Minyak Goreng

18 INDIKATOR PEMBANGUNAN
TARGET RKPD TAHUN 2016 NO INDIKATOR PEMBANGUNAN KONDISI AWAL 2013 PELAKSANAAN RKPD TARGET 2018 2014 2015 2016 2017 1. PDRB (Rp. Triliun) 425,43 579,01 419,45 439,58 461,56 462,16 2. Pertumbuhan Ekonomi (%) 1,45 2,02 4,40 4,80 5,00 4,7 – 5,3 3. Tingkat Pengangguran (%) 7,94 7,54 7,00 6,50 6,00 5,11 4. Tingkat Kemiskinan (%) 6,06 6,42 5,75 5,35 5,36 5. I P M 77,33 77,01 77,14 77,28 77,42 78 6. Laju Inflasi (%) 9,65 6,77 6,30 6,70 5,90 5,50 7. Investasi (Rp.Triliun) 30,89 30,87 35,00 37,00 40,00 44,19 8. Indeks Kualitas Lingkungan 74,07 78,29 79,24 80,19 81,14 82,00

19 INSTRUKSI GUBERNUR Indikator makro dapat terpenuhi apabila indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Renstra masing-masing SKPD dapat dicapai Indikator kinerja utama tersebut merupakan kontrak kinerja yang menjadi tanggung jawab setiap SKPD untuk mencapainya.

20 KEAMANAN MASYARAKAT UU No. 32/2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH YAITU MEMELIHARA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (PASAL 27) UU NO. 7/2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL BAHWA  PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH WAJIB MEREDAM POTENSI KONFLIK SOSIAL DALAM MASYARAKAT (PASAL 9). DALAM STATUS KEADAAN KONFLIK PROVINSI, GUBERNUR BERTANGGUNGJAWAB ATAS PENANGANAN KONFLIK PROVINSI (PASAL 24 AYAT 1). DALAM KEADAAN TERTENTU GUBERNUR DAPAT MEMINTA BANTUAN PENGGUNAAN DAN PENGARAHAN KEKUATAN TNI (PASAL 33).

21 PP NO 19 TAHUN 2010  TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI DIUBAH: PP NO 23/2011 GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH MEMILIKI TUGAS MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN : MENJAGA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SERTA MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENJAGA DAN MENGAMALKAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KEHIDUPAN DEMOKRASI MEMELIHARA STABILITAS POLITIK 1 2 3

22 PERMENDAGRI NO. 3 TAHUN 2014 4 kali perubahan
TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI 4 kali perubahan PERMENDAGRI NO. 3 TAHUN 2014 MENJAGA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SERTA MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENJAGA DAN MENGAMALKAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KEHIDUPAN DEMOKRASI MEMELIHARA STABILITAS POLITIK

23 PERMENDAGRI NO. 3 TAHUN 2014 DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA, GUBERNUR MEMILIKI WEWENANG :  MENGUNDANG RAPAT KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT DALAM RANGKA KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM/KEGIATAN YANG AKAN DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR DAN DITUGAS PEMBANTUANKAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI MENGUNDANG RAPAT BUPATI/WALIKOTA BESERTA PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DALAM RANGKA SINERGI PENYUSUNAN PROGRAM/ KEGIATAN YANG AKAN DITUGAS PEMBANTUANKAN OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA KEPADA KABUPATEN/KOTA MEMBERIKAN SANKSI KEPADA BUPATI/WALIKOTA 1 2 3

24 PRESIDEN MENGINSTRUKSIKAN UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DI SELURUH TANAH AIR INPRES NO. 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI 2013 INPRES NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI 2014

25 SELAIN POLRI, TNI DAN JAJARAN LAIN, PERAN GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA DI SELURUH KALIMANTAN TIMUR DAN KALTARA JUGA SANGAT BESAR DALAM MENJAGA DAN MEMELIHARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT. MAKA TIDAK BOLEH ADA LAGI KERAGU-RAGUAN BERTINDAK, KETERLAMBATAN BERTINDAK, KETERLAMBATAN MENGATASINYA DAN TIDAK MAMPU MENCEGAH SESUATU YANG DAPAT DICEGAH, SERTA TIDAK BOLEH LAGI MENANGANI KONFLIK KOMUNAL, KEKERASAN DAN TERORISME SECARA TIDAK TUNTAS

26 PEMETAAN POTENSI KONFLIK SOSIAL
DILAKUKAN OLEH POLDA KALTIM, PADA TAHUN 2013 TERCATAT SEBANYAK 199 POTENSI KONFLIK IDEOLOGI, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA (IPOLEKSOSBUD) 109 KASUS SARA 16 KASUS SUMBER DAYA ALAM 54 KASUS BATAS WILAYAH TELAH DIPETAKAN 20 KASUS

27 SEBAGAI SALAH SATU PENANGANAN KONFLIK YANG CEPAT DAN TEPAT
TERIMA KASIH KEPADA PANGDAM, KAPOLDA, KAJATI DAN SELURUH JAJARANNYA DI SELURUH KALIMANTAN TIMUR YANG TELAH BANYAK BERPERAN DALAM MENANGANI BEBERAPA KASUS KONFLIK YANG PERNAH TERJADI DI KALTIM, SEPERTI HALNYA KASUS DI TARAKAN SEKITAR BULAN SEPTEMBER 2010 DAN KASUS DI KUTAI BARAT DI BULAN NOVEMBER 2012 PENANGANAN KASUS KONFLIK INI MENDAPATKAN ATENSI DAN MENJADI BENCHMARK OLEH PRESIDEN SBY SEBAGAI SALAH SATU PENANGANAN KONFLIK YANG CEPAT DAN TEPAT MARI TETAP KITA TERUS JAGA KONDISI KEMANAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT YANG SANGAT BAIK DI DAERAH INI DAN UNTUK MENJAGA STABILITAS KONDUSIFITAS DI DAERAH

28 KEBIJAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DALAM MENJAGA KONDISI KEAMANAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PERMENDAGRI NO. 11 TAHUN 2006  TENTANG KOMINDA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH MENJADI PERMENDAGRI NO. 16 TAHUN 2011 KEPUTUSAN GUBERNUR KALTIM NO. 300/K.74/ STABILITAS KONDUSIFITAS DI DAERAH 2013 TANGGAL 23 JANUARI 2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH PROV KALTIM. KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH YANG SELANJUTNYA DISEBUT KOMINDA ADALAH FORUM KOMUNIKASI DAN KOORDINASI UNSUR INTELIJEN DAN UNSUR PIMPINAN DAERAH DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA. PERMENDAGRI NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH KEPUTUSAN GUBERNUR KALTIM NO /K.21/2013 TANGGAL 9 JANUARI 2013 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROV KALTIM FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT YANG SELANJUTNYA DISINGKAT FKDM ADALAH WADAH BAGI ELEMEN MASYARAKAT YANG DIBENTUK DALAM RANGKA MENJAGA DAN MEMELIHARA KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT.

29 KEBIJAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DALAM MENJAGA KONDISI KEAMANAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENDAGRI NO. 9 TAHUN 2006 – NO. 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT GUBERNUR KALTIM NO. 450/K.395/2012 TANGGAL 11 MEI 2012 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROV KALTIM FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, YANG SELANJUTNYA DISINGKAT FKUB, ADALAH FORUM YANG DIBENTUK OLEH MASYARAKAT DAN DIFASILITASI OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MEMBANGUN, MEMELIHARA, DAN MEMBERDAYAKAN UMAT BERAGAMA UNTUK KERUKUNAN DAN KESEJAHTERAAN

30 KEBIJAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DALAM MENJAGA KONDISI KEAMANAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALTIM NO. 220/K.80/2013 TANGGAL 28 JANUARI 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROV KALTIM PERMENDAGRI NO. 34 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN YANG SELANJUTNYA DISINGKAT FPK ADALAH WADAH INFORMASI, KOMUNIKASI, KONSULTASI, DAN KERJASAMA ANTARA WARGA MASYARAKAT YANG DIARAHKAN UNTUK MENUMBUHKAN, MEMANTAPKAN, MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

31 KEBIJAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DALAM MENJAGA KONDISI KEAMANAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALTIM NO. 270/K.45/2014 TANGGAL 22 JANUARI 2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMILU 2014 PERMENDAGRI NO. 61 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH KEPUTUSAN GUBERNUR KALTIM NO. 301/K.450/2013 TANGGAL 31 MEI 2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN PROV KALTIM INPRES NO.2 TAHUN 2013 DAN INPRES NO.1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI

32 TAHUN 2015, KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA AKAN MENYELENGGARAKAN PEMILUKADA GUBERNUR PROV. KALTARA DAN 9 KAB/KOTA DI SELURUH KALIMANTAN TIMUR DAN KALTARA SAYA BERHARAP KEPADA KITA SEMUA UNTUK TERUS MEMBANTU MENSUKSESKAN KEGIATAN NASIONAL INI DAN MENJAGA KONDUSIFITAS STABILITAS KEAMANAN DI SELURUH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

33 PEMPROV KALTIM TELAH SELESAI MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 DAN TELAH DILAKUKAN REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN OLEH INSPEKTORAT PROVINSI KALTIM, SEHINGGA LAPORAN KEUANGAN SUDDAH DISAJIKAN TANPA ADA KESALAHAN SAJIAN YANG BERSIFAT MATERIAL. PEMERIKSAAN PENDAHULUAN OLEH BPK PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR TELAH SELESAI DILAKUKAN PADA TANGGAL 20 MARET 2015 YANG BARU LALU. GUBERNUR BESERTA JAJARAN SIAP MENERIMA TIM PEMERIKSA ATAS LKPD PEMPROV TAHUN 2014. MENGHADAPI PEMBERLAKUKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG MENGHARUSKAN PEMERINTAH MENERAPKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL MULAI 2015, PADA PRINSIPNYA PEMERINTAH PROVINSI KALTIM TELAH SIAP MELAKSANAKAN NYA

34 BEBERAPA HAL YANG TELAH DILAKUKAN ANTARA LAIN;
PERATURAN GUBERNUR NO.19 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TELAH DIBUAT SEBAGAI ATURAN MAIN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL. TELAH DILAKUKAN SOSIALISASI KEPADA KEPALA SKPD TENTANG AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL, BEKERJASAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI. TELAH DILAKUKAN KERJASAMA DENGAN BPKP UNTUK PEMANFAATAN APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL. DALAM HAL MENYIAPKAN SDM, TELAH DILAKUKAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS TERHADAP APLIKASI KEUANGAN BERBASIS AKRUAL SUDAH DILAKUKAN KEPADA SEMUA SKPD DAN UPTD. PEMPROV KALTIM BERTEKAD, LAPORAN KUANGAN YANG DISAJIKAN DAN DISAMPAIKAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH YANG DITENTUKAN, SEHINGGA OPINI BPK KEMBALI MENJADI WTP.

35 PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN :
AGENDA NAWACITA : 3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN : Membuka KETERISOLASIAN Kawasan Perbatasan, dengan menghubungkan PKSN Long Pahangai dan Long Apari menuju Ibukota Kabupaten Mahakam ULU Mengurangi kesenjangan Kawasan perbatasan dengan kawasan perkotaan. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR : Long Bagun – Long Pahangai 152 km kerjasama TNI Long Pahangai – Tiong Ohang APBN 2012 – 2014. Tiong Ohang - Long Apari 28,7 km belum tersedia jaringan jalan Bandara Long Apari dan Datah Dawai PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH SMP DAN SMA SERTA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT PRATAMA DI 10 KAB/KOTA TERMASUK DI PERBATASAN (KAB. NUNUKAN, MALINAU, DAN MAHAKAM ULU)

36 KALTIM MENDUDUKI PERINGKAT KETIGA
TAHUN DARURAT NARKOBA 2015 PROV. KALIMANTAN TIMUR PREVALENSI KALTIM DALAM PEREDARAN NARKOBA 3,07% SETARA DENGAN ORANG DARI JUMLAH POPULASI PENDUDUK USIA TAHUN SEJUMLAH PREVALENSI KALTARA 1,54% SETARA DENGAN ORANG DARI JUMALH POPULASI PENDUDUK USIAN TAHUN SEJUMLAH YANG TERDIRI DARI PEMAKAI COBA-COBA, TERATUR PAKAI DAN PECANDU. JUMLAH PECANDU NARKOBA SEBANYAK 521 ORANG YANG SAAT INI SUDAH DI REHABILITASI DI BNN TANAH MERAH SAMARINDA 64 ORANG DAN DI LAPAS-LAPAS SELURUH KALTIM 457 ORANG. JUMLAH KASUS KEJAHATAN NARKOBA 941 KASUS. JUMLAH TAHANAN BNNP KALTIM TAHUN 2014 DAN 2015, 37 ORANG (P21 30 ORANG) DAN DI REHABILITASI 7 ORANG. MARI BEKERJA SAMA UNTUK MEWUJUDKAN ZERO NARKOBA DI KALTIM DAN KALTARA ATAU MENURUNKAN PROSENTASE DARI PREVALENSI 3,07% MENJADI DIBAWAH 3% KALTIM MENDUDUKI PERINGKAT KETIGA SETELAH SUMATERA UTARA DAN DKI JAKARTA

37 Bersama Membangun Sinergitas
TERIMA KASIH Bersama Membangun Sinergitas Menuju Kaltim Maju 2018


Download ppt "GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR DR. H. AWANG FAROEK ISHAK"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google