Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

NAMA:SUGIYANTO, SH. MPA NIP:270 000 408 TEMPAT, TGL. LAHIR:YOGYAKARTA, 25-03-1947 PANGKAT/GOL. RUANG:PEMBINA UTAMA MADYA - IV/d JABATAN SEKARANG:KAPUS.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "NAMA:SUGIYANTO, SH. MPA NIP:270 000 408 TEMPAT, TGL. LAHIR:YOGYAKARTA, 25-03-1947 PANGKAT/GOL. RUANG:PEMBINA UTAMA MADYA - IV/d JABATAN SEKARANG:KAPUS."— Transcript presentasi:

1 NAMA:SUGIYANTO, SH. MPA NIP: TEMPAT, TGL. LAHIR:YOGYAKARTA, PANGKAT/GOL. RUANG:PEMBINA UTAMA MADYA - IV/d JABATAN SEKARANG:KAPUS KAJIAN HUKUM ADM. NEGARA KA.PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIA-LAN ALAMAT KANTOR:JL.ADMINISTRASI II PEJOMPONGAN JAKPUS ALAMAT RUMAH:ALAM CIRENDEU, Jl.GALUH I/P2, PISANGAN CIPUTAT Telp/Fax. (021) NAMA:SUGIYANTO, SH. MPA NIP: TEMPAT, TGL. LAHIR:YOGYAKARTA, PANGKAT/GOL. RUANG:PEMBINA UTAMA MADYA - IV/d JABATAN SEKARANG:KAPUS KAJIAN HUKUM ADM. NEGARA KA.PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIA-LAN ALAMAT KANTOR:JL.ADMINISTRASI II PEJOMPONGAN JAKPUS ALAMAT RUMAH:ALAM CIRENDEU, Jl.GALUH I/P2, PISANGAN CIPUTAT Telp/Fax. (021)

2 OLEH : SUGIYANTO, SH, MPA

3 KERJASAMA SECARA RASIONAL ANTARA SEJUMLAH MANUSIA UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU SECARA EFISIEN, EFEKTIF DAN MANUSIAWI. PADA DOMAIN / WILAYAH PUBLIK : KERJASAMA SECARA RASIONAL ANTARA SEJUMLAH MANUSIA UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU SECARA EFISIEN, EFEKTIF DAN MANUSIAWI. PADA DOMAIN / WILAYAH PUBLIK : TUJUAN TERTENTU : KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN/MASYARAKAT YANG BERKUALITAS SESUAI ZAMANNYA. EFISIEN, EFEKTIF DAN MANUSIAWI : PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA & AKUNTABEL.

4  TEORI-TEORI ORGANISASI  TEKNIK-TEKNIK MANAJEMEN  PELAKSANA KEBIJAKAN  TEORI-TEORI ORGANISASI  TEKNIK-TEKNIK MANAJEMEN  PELAKSANA KEBIJAKAN  FUNGSI POLITIK  FUNGSI PERUMUS KEBIJAKAN  FUNGSI PELAYAN PUBLIK  FUNGSI POLITIK  FUNGSI PERUMUS KEBIJAKAN  FUNGSI PELAYAN PUBLIK PERGESERAN LOKUS DAN FOKUS

5 PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK (Locus dan Focus) DIKOTOMI POLITIK DAN ADMINISTRASI PUBLIK FUNGSI-FUNGSI ADMINISTRASI / MANAJE- MEN ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI ILMU POLITIK ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI ILMU ADMINISTRASI ADINISTRASI PUBLIK SEBAGAI ADMINIS- TRASI PUBLIK

6 ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI PROSES POLITIK (PROSES PENGELOLAAN KEBIJAKAN PUBLIK) DIKOTOMI POLITIK – ADMINISTRASI PUBLIK SUDAH TIDAK RELEVAN LAGI DIKOTOMI POLITIK – ADMINISTRASI PUBLIK SUDAH TIDAK RELEVAN LAGI “POLITICS – THE STRUGGLE OVER ALLOCATION OF SOCIAL VALUES AND RESOURCES – IS INTERTWINED WITH ADMINISTRATION” (John Rehfuus) “POLITICS – THE STRUGGLE OVER ALLOCATION OF SOCIAL VALUES AND RESOURCES – IS INTERTWINED WITH ADMINISTRATION” (John Rehfuus) PERANAN ADMINISTRATOR PUBLIK BUKAN SAJA HANYA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PUBLIK, TETAPI JUGA BERPERAN SERTA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DALAM KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PERANAN ADMINISTRATOR PUBLIK BUKAN SAJA HANYA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PUBLIK, TETAPI JUGA BERPERAN SERTA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DALAM KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI PROSES PENGELOLA- AN KEBIJAKAN PUBLIK ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI PROSES PENGELOLA- AN KEBIJAKAN PUBLIK

7 ORIENTASI ADMINISTRASI PUBLIK PENCAPAIAN TUJUAN TERTENTU / NEGA- RA / NASIONAL PENCAPAIAN TUJUAN TERTENTU / NEGA- RA / NASIONAL KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN RAKYAT YANG BERKUALITAS SESUAI DENGAN JA- MANNYA KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN RAKYAT YANG BERKUALITAS SESUAI DENGAN JA- MANNYA PELAYANAN PUBLIK YANG MEMBERDAYA- KAN DAN AKUNTABEL PELAYANAN PUBLIK YANG MEMBERDAYA- KAN DAN AKUNTABEL

8 ADMINISTRASI PUBLIK ADALAH ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK ADALAH PELAYANAN OLEH PEMERINTAH BERUPA PEMENUHAN KEBUTUH-AN RAKYAT DAN ORGANISASI MASYARAKAT (TERMASUK DUNIA USAHA) DALAM KAPASITAS-NYA SEBAGAI WARGANEGARA YANG MEMPU-NYAI HAK DANKEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ADALAH PELAYANAN OLEH PEMERINTAH BERUPA PEMENUHAN KEBUTUH-AN RAKYAT DAN ORGANISASI MASYARAKAT (TERMASUK DUNIA USAHA) DALAM KAPASITAS-NYA SEBAGAI WARGANEGARA YANG MEMPU-NYAI HAK DANKEWAJIBAN PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK : “PELAYANAN ADALAH AWAL KEBERDAYAAN PUBLIK MENJA- LANKAN PERANNYA SELAKU WARGANEGARA YANG BAIK” PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK : “PELAYANAN ADALAH AWAL KEBERDAYAAN PUBLIK MENJA- LANKAN PERANNYA SELAKU WARGANEGARA YANG BAIK”

9 PENGERTIAN ADSMINISTRASI “SEGENAP RANGKAIAN PERBUATAN PENYELENGGARAAN DALAM SETIAP USAHA KERJASAMA SEKELOMPOK MANUSIA UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU” (The Liang Gie) “SEGENAP RANGKAIAN PERBUATAN PENYELENGGARAAN DALAM SETIAP USAHA KERJASAMA SEKELOMPOK MANUSIA UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU” (The Liang Gie) “PROSES KERJASAMA ANTARA DUA ORANG ATAU LEBIH BERDASARKAN RASIONALITAS TERTENTU UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU YANG TELAH DITENTUKAN (S.P.Siagian) “PROSES KERJASAMA ANTARA DUA ORANG ATAU LEBIH BERDASARKAN RASIONALITAS TERTENTU UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU YANG TELAH DITENTUKAN (S.P.Siagian)

10 PENGERTIAN ADM.(LANJUTAN) “ADMINISTRATION HAS TO DO WITH GETTING THINGS DONE WITH THE ACCOMPLISHMENT OF DEFINED OBJECTIVES” (Administrasi berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan2 yang telah ditentukan) – Luther Gullick. “ADMINISTRATION HAS TO DO WITH GETTING THINGS DONE WITH THE ACCOMPLISHMENT OF DEFINED OBJECTIVES” (Administrasi berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan2 yang telah ditentukan) – Luther Gullick. ADMINISTRATION MAY BE DEFINED AS THE ORGANIZATION AND DIRECTION OF HUMAN AND MATERIAL RWSOURCES TO ACHIEVE DESIRED ENDS (Administrasi dapat didefinisikan sebagai pengorganisa-sian dan pengarahan sumber daya material dan manusia untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan) – John M.Pfiffner. ADMINISTRATION MAY BE DEFINED AS THE ORGANIZATION AND DIRECTION OF HUMAN AND MATERIAL RWSOURCES TO ACHIEVE DESIRED ENDS (Administrasi dapat didefinisikan sebagai pengorganisa-sian dan pengarahan sumber daya material dan manusia untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan) – John M.Pfiffner. ADMINISTRASI ADALAH BENTUK DAYA UPAYA MANUSIA YANG KOOPERATIF YANG MEMPUNYAI TINGKAT RASIONALITAS YANG TINGGI – Dwight Waldo ADMINISTRASI ADALAH BENTUK DAYA UPAYA MANUSIA YANG KOOPERATIF YANG MEMPUNYAI TINGKAT RASIONALITAS YANG TINGGI – Dwight Waldo

11 MICHAEL HILL : In the public domain, management takes place within a framework of public debate, characterized by conflicting values and interests, public choices, public accountability and a political situation

12 MICHAEL HILL In the public domain, management takes place within a framework of public debate, characterized by conflicting values, and interests, public choice and public accounability and a political situation In the public domain, management takes place within a framework of public debate, characterized by conflicting values, and interests, public choice and public accounability and a political situation

13 UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI 1. KEGIATAN 2. KERJASAMA 3. BANYAK ORANG 1. UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERSAMA

14 UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI The Liang Gie ORGANISASI ORGANISASI MANAJEMEN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN KEUANGAN PERLENGKAPAN PERLENGKAPAN PEKERJAAN KANTOR PEKERJAAN KANTOR TATA HUBUNGAN/KOMUNIKASI TATA HUBUNGAN/KOMUNIKASI

15 PENGERTIAN PUBLIK : Berasal dari kata Inggeris public yang berarti umum, masyarakat atau negara. Berasal dari kata Inggeris public yang berarti umum, masyarakat atau negara. Inu Kencana Syafiie : “Sejumlah manusia yang memilki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai2 norma yang mereka miliki. Inu Kencana Syafiie : “Sejumlah manusia yang memilki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai2 norma yang mereka miliki. Penduduk – masyarakat –warganegara (?) Penduduk – masyarakat –warganegara (?)

16 PRINSIP-PRINSIP ADMINISTRASI PUBLIK STRUKTUR ORGANISASI YANG DIKOORDINASIKAN OLEH MANAJEMEN STRUKTUR ORGANISASI YANG DIKOORDINASIKAN OLEH MANAJEMEN ORGANISASI YANG DISUSUN SESUAI DENGAN 4 KRITERIA : KESATUAN KOMANDO ATAU ARAH PEMBERIAN WEWENANG KEPADA MEREKA YANG MELAKSANAKAN TUGAS, RENTANG KENDALI YANG SEMPIT, PERENCANAAN YANG SISTEMATIS DAN PERLU MEMPERHATIKAN VARIABEL2 PSIKOLOGIS MANUSIA (Fayol, Gulick, dan Urwick). ORGANISASI YANG DISUSUN SESUAI DENGAN 4 KRITERIA : KESATUAN KOMANDO ATAU ARAH PEMBERIAN WEWENANG KEPADA MEREKA YANG MELAKSANAKAN TUGAS, RENTANG KENDALI YANG SEMPIT, PERENCANAAN YANG SISTEMATIS DAN PERLU MEMPERHATIKAN VARIABEL2 PSIKOLOGIS MANUSIA (Fayol, Gulick, dan Urwick).

17 FUNGSI-FUNGSI ADMINISTRASI PUBLIK PLANNING, ORGANIZING, COMMANDING PLANNING, ORGANIZING, COMMANDING COORDINATING, DAN CONTROLLING (Fayol). COORDINATING, DAN CONTROLLING (Fayol). POSDCORB : PLANNING, ORGANIZING, STAFFING, DIRECTING, COORDINATING, REPORTING, DAN BUDGETING (Gulick) POSDCORB : PLANNING, ORGANIZING, STAFFING, DIRECTING, COORDINATING, REPORTING, DAN BUDGETING (Gulick)

18 KONSEP ADMINISTRASI PUBLIK ADMINISTRASI PUBLIK MERUPAKAN SPECIES DARI GENUS ADMINISTRASI – Kegiatan kerjasama antar manusia – derajat rationalitasnya yang tinbggi – nampak pada tujuan yang ingin dicapai serta cara untuk mencapainya. ADMINISTRASI PUBLIK MERUPAKAN SPECIES DARI GENUS ADMINISTRASI – Kegiatan kerjasama antar manusia – derajat rationalitasnya yang tinbggi – nampak pada tujuan yang ingin dicapai serta cara untuk mencapainya. PEMBANGUNAN : PROSES PERUBAHAN KE ARAH KEADAAN YANG LEBIH BAIK. PEMBANGUNAN : PROSES PERUBAHAN KE ARAH KEADAAN YANG LEBIH BAIK. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (????) ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (????)

19

20 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Deskripsi Singkat : Membahas pengertian konsepsi pokok dan metoda analisis kebijakan publik yang mencakup sistem, tingkat-tingkat, proses, siklus kebijakan publik, analisis kebijakan publik, dan peran informasi dalam pembuatan kebijakan publik. TIU : Peserta mampu menjelaskan pengertian, konsep pokok, metoda analisis kebijakan publik dan mengaplikasikannya serta peran informasi dalam pembuatan kebijakan publik. TIK : Peserta mampu (1) menjelaskan pengertian, jenis2, dan tingkat2 kebijakan publik;(2) menjelaskan sistem, proses dan siklus kebijakan publik;(3) menjelaskan peran informasi dalam pembuatan kebijakanpublik;(4) menjelaskan Agenda Setting; (5) menjelaskan Analisis Kebijakan Publik; (6) merumuskan kebijakan publik.

21 PENGERTIAN Thomas R.Dye : “Public Policy is whatever the government choose to do or not to do”. James E.Anderson : “Public Policies are those policies developed by governmental bodies and officials”. David Easton : “Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society”.

22 JENIS KEBIJAKAN PUBLIK Substantive and Posedural Policies Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies Material Policy Public Goods and Private Goods Policies

23 TINGKAT2 KEBIJAKAN PUBLIK Lingkup Nasional : (1) Kebijakan Nasional; (2) Kebijakan Umum; (3) Kebijakan Pelaksanaan. Lingkup Wilayah Daerah : (1) Kebijakan Umum; (2) Kebijakan Pelaksanaan.

24 SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK INPUT : Masalah/Isu Kebijakan Publik PROCESS : Pembuatan Kebijakan Publik OUTPUT : Kebijakan Publik IMPACT : Dampak terhadap kelompok sasaran

25 PROSES KEBIJAKAN PUBLIK Perumusan Kebijakan Publik Implementasi Kebijakan Publik Monitoring Kebijakan Publik Evaluasi Kebijakan Publik

26 SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK PROSES KEBIJAKAN PADA DASAR- NYA MERUPAKAN SIKLUS KEBIJAKAN Perumusan Kebijakan Publik Implementasi Kebijakan Publik Monitoring Kebijakan Publik Evaluasi Kebijakan Publik

27 PERAN INFORMASI DLM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK Pengertian Data dan Informasi : Data adalah fakta yang sedang tidak digunakan dalam proses pembuat- an keputusan, biasanya dicatat dan diarsipkan tanpa maksud untuk segera diambil kembali untuk pembu- atan keputusan; Informasi terdiri dari data yang telah diambil kembali, dilah dan digunakan untuk memberi dukungan kerterangan untuk pem-buatan keputusan. Informasi adalah data yang telah disusun sedemi-kian rupa, sehingga bermakna dan bermanfaat untuk mebuat keputusan

28 SYARAT-SYARAT INFORMASI YANG BAIK 1. Ketersediaan (Availability) 2. Mudah dipahami 3. Relevan 4. Bermanfaat 5. Tepat waktu 6. Keaandalan (Reliability) 7. Akurat 8. Konsisten.

29 INFORMASI : Lanjutan... PENTINGNYA INFORMASI DALAM PEMBU-ATAN KEBIJAKAN INFORMASI YANG RELEVAN DENGAN KEBIJAK- AN : (a) Masalah Apa yang dihadapi?; (b) Kebijakan2 apa yang telah dibuat untuk meme-cahkan masalah2 terse- but, baik pada masa seka-rang maupun masa lalu, dan ha- sil2 apakah yang telah dicapai?; (c) Bagaimana nilai (tujuan yang diinginkan) dari hasil2 kebijakan tersebut dalam me-mecahkan masalah?; (d) Alternatif kebijakan apakah yang tersedia untuk memecahkan masalah tersebut, dan apakah kemungkinannya di masa mendatang?; (e) Alternatif2 tindakan apakah yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut?

30 AGENDA SETTING Annually recurring items Less reguler, but cyclically recuring items Isu baru, yang mencapai tingkat : - Kritis/Krisis - Particularity - Emotive (human interest angle which attracts media attention - Wide impact - Power and legitimacy - Fashionable

31 BBRP PERSOALAN : ISSUE SEARCH YANG PROAKTIF Isu harus teridentifikasi sebelum tahapan kritis, bertentangan dengan prasyarat isu baru Sifat isu sendiri weak signal Ketidakseimbangan akses pada policy agenda Over load pada pemerintah Overload bagi politisi

32 IMPLEMENTASI,MONITORING& EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK MONITORING KEBIJAKAN PUBLIK : (a) Compliance (Kesesuaian/kepatuhan); (b) Auditing (Pemeriksaan); (c) Accounting (Akuntansi); (d) Explanation (Penjelasan). EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK: (a) Administrative Evaluation (1. Effort Evaluation, 2. Performance Evaluation, 3. Effectiveness Evaluation, 4. Process Evaluation); (b) Judicial Evaluation; (c) Political Evaluation.

33 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK 1. DIMENSI2 KEBIJAKAN PUBLIK 2. PENGERTIAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK 3. FAKTOR2 STRATEGIS YANG BERPENGA- RUH DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN 4. ASPEK2 DALAM ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK 5. VARIASI KEGIATAN ANALISIS KEBIJAK- AN PUBLIK

34 PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ISU2 KONSEPTUAL PROSES PERUMUSAN EBIJAKAN PUBLIK - Perumusan Masalah Kebijakan - Perumusan Tujuan/Sasaran - Perumusan Alternatif - Perumusan Model - Perumusan Kriteria - Penilaian Alternatif

35 1.PERUMUSAN MASALAH; 2.PERAMALAN; 3.REKOMENDASI; 4.PEMANTAUAN; 5.EVALUASI.

36 ISTILAH TERMINOLOGI BERAGAM :  POLICY SCIENCES;  POLICY STUDIES;  POLICY ANALYSIS (paling banyak dipakai). HAM & HILL : PERLU MEMBEDAKAN POLICY ANALYSIS DENGAN : ANALYSIS OF POLICY; ANALYSIS FOR POLICY.

37 ORIENTASI KEBIJAKAN PUBLIK “A PRESCRIPTIVE AS WELL AS DESCRIPTIVE ACTIVITY” “THE FUNDAMENTAL PROBLEMS OF MAN IN SOCIETY” (Laswell) “THE REALISATION OF HUMAN DIGNITY IN THEORY AND FACT” (Laswell) “POLICY SCIENCES IS ESSENTIAL FOR IMPROVEMENT OF THE HUMAN CONDITION, AND INDEED, FOR AVOIDANCE OF CATASTROPHE” (Dror)

38 MENURUT THOMAS DYE : “IS FINDING OUT WHAT GOVERNMENTS DO, WHY THEY DO IT, AND WHAT DIFFERENCE IT MAKES” (MENGETAHUI APA YG DIKERJAKAN PEMERINTAH, MENGAPA MEREKA MELAKUKAN HAL TERSEBUT, & APA PERBEDAAN APA YANG DICAPAI DENGAN PEKERJAAN TSB). APA BEDANYA DENGAN KAJIAN ILMU POLITIK – ANALISIS KEBIJAKAN ? DITEKANKAN KEPADA : INSTITUSI; STRUKTUR/PEMERINTAHAN; PERILAKU. MENEKANKAN KEPADA : APA YANG DIKERJAKAN KP MERUPAKAN “ A PERSPECTIVE AS WELL AS DESCRIPTIVE ACTIVITY”.

39  PUBLIC POLICY IS WHATEVER THE GOVERNMENT CHOOSE TO DO OR NOT TO DO (Thomas R. Dye);  PUBLIC POLICIES ARE THOSE POLICIES DEVELOPED BY GOVERNMENTAL BODIES & OFFICIALS (James E. Anderson);  PUBLIC POLICIES IS THE AUTHORITATIVE ALLOCATION OF VALUES FOR THE WHOLE SOCIETY (David Easton); SEPERANGKAT KEPUTUSAN YG DITETAPKAN UTK DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KONDISI KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT ATAU TUJUAN TERTENTU DEMI KEPENTINGAN MASYARAKAT SEBESAR-BESARNYA (Sugiyanto)

40 “IS FINDING OUT WHAT GOVERNMENTS DO, WHY THEY DO IT, AND WHAT DIFFERENCE IT MAKES”. (Thomas R. Dye) UNTUK MENGETAHUI APA YANG DIKERJA KAN PEMERINTAH, MENGAPA MEREKA MELAKUKAN HAL TERSEBUT, DAN HASIL PERUBAHAN APA YANG AKAN DICAPAI.

41 ANEKA RAGAM PENGGUNAAN ISTILAH KEBIJAKAN 1. KEBIJAKAN SEBAGAI LABEL DARI BIDANG KEGIATAN 2. KEBIJAKAN SEBAGAI EKSPRESI DARI TUJUAN UMUM BERBAGAI URUSAN NEGARA 3. KEBIJAKAN SEBAGAI PROPOSAL KHUSUS 4. KEBIJAKAN SEBAGAI KEPUTUSAN PEMERINTAH 5. KEBIJAKAN SEBAGAI OTORISASI FORMAL 6. KEBIJAKAN SEBAGAI SUATU PROGRAM 7. KEBIJAKAN SEBAGAI OUTPUT 8. KEBIJAKAN SEBAGAI OUTCOME 9. KEBIJAKAN SEBAGAI TEORI ATAU MODEL 10. KEBIJAKAN SEBAGAI PROSES

42 7(TUJUH) VARIAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK 1. STUDY OF POLICY CONTENT 2. STUDY OF POLICY PROCESS 3. STUDY OF POLICY OUTPUTS 4. EVALUATION 5. INFORMATION FOR POLICY 6. PROCESS ADVOCACY 7. POLICY ADVOCACY

43 MENURUT HAGWOOD AND GUNN : VARIAN OF POLICY ANALYSIS 1.STUDY OF POLICY CONTENT; 2.STUDY OF POLICY PROCESS; 3.STUDY OF POLICY OUTCOME; 4.STUDY OF POLICY EVALUATION; 5.STUDY OF INFORMATION FOR POLICY; 6.STUDY OF POLICY PROCESS ADVOCACY; 7.STUDY OF POLICY ADVOCACY. 1.STUDY OF POLICY CONTENT; 2.STUDY OF POLICY PROCESS; 3.STUDY OF POLICY OUTCOME; 4.STUDY OF POLICY EVALUATION; 5.STUDY OF INFORMATION FOR POLICY; 6.STUDY OF POLICY PROCESS ADVOCACY; 7.STUDY OF POLICY ADVOCACY.

44 UNTUK MENCAPAI TINGKAT KESEJAHTERA AN RAKYAT/NEGARA INGGRIS YG OPTIMAL. 1.MERATAKAN PENDAPATAN MASYARAKAT; 2.USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL SEJAK MANUSIA LAHIR SAMPAI MENINGGAL DUNIA; 3.MENGUSAHAKAN LAPANGAN KERJA YANG SELUAS-LUASNYA; 4.PENGAWASAN UPAH OLEH PEMERINTAH; 5.USAHA DIBIDANG PENDIDIKAN DI SEKOLAH DAN PENDIDIKAN LANJUT/LATIHAN KERJA INSPIRASI WACANA “WELFARE STATE”

45 TAHAP SEBELUM PERUMUSAN KEBIJAKAN; BAGAIMANA ISU-ISU MUNCUL PADA AGENDA PEMERINTAH YG PERLU DITINDAKLANJUTI BERUPA TINDAKAN-TINDAKAN PEMERINTAH AGENDA SETTING PADA DASARNYA ADALAH PENGENALAN MASALAH YANG DIHADAPI INSTANSI-INSTANSI PEMERINTAH.

46 “PROSES DIMANA KEINGINAN 2 BERBAGAI KELOMPOK DALAM MASYARAKAT DITERJEMAHKAN KEDALAM BUTIR 2 KEGIATAN AGAR MENDAPAT PERHATIAN SERIUS DARI PEJABAT-PEJABAT PEMERINTAH”. ( Cob and Ross ) AGENDA SETTING ADALAH SUATU DAFTAR SUBYEK ATAU MASALAH DIMANA PARA PEJABAT PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DILUAR PEMERINTAH YG ADA KAITANNYA DENGAN PEJABAT TERSEBUT MEMBERIKAN PERHATIAN PADA MASALAH TSB ( John Kingdom )

47 SEPERANGKAT KEPUTUSAN UTK MENGHADAPI SITUASI TER- TENTU, YANG DIJIWAI NILAI, SIKAP ATAU ANUTAN TERTENTU DENGAN KELENGKAPAN KETENTUAN TENTANG TUJUAN CARA SERTA SARANA & KEGIATAN UTK MENCAPAINYA. 1.KEBIJAKAN TSB ADALAH KEBIJAKAN NEGARA/PEME- RINTAH, BERUPA PILIHAN UNTUK DILAKUKAN ATAU TIDAK DILAKUKAN; 2.BERTUJUAN MENGATASI SITUASI TERTENTU BER- MAKNA “DEMI KEPENTINGAN PUBLIK MEMPERBAIKI KUALITAS KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN PUBLIK”; 3.KEBIJAKAN TERSEBUT MEMANDU TINDAKAN/POLA TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAH; 4.DIDASARKAN PADA PERATURAN PER-UU-AN DAN BERSIFAT OTORITATIF. Makna Publik :

48 1.ISSUE SEARCH; 2.ISSUE FILTRATION; 3.ISSUE DEFINITION; 4.FORECASTING; 5.SETTING OBJECTIVES & PRIORITIES; 6.OPTION ANALYSIS; 7.POLICY IMPLEMENTATION, MONITORING AND CONTROLLING; 8.EVALUATION & REVIEW; 9.POLICY MAINTENANCE, SUCCESION, OR TERMINATION. 1.ISSUE SEARCH; 2.ISSUE FILTRATION; 3.ISSUE DEFINITION; 4.FORECASTING; 5.SETTING OBJECTIVES & PRIORITIES; 6.OPTION ANALYSIS; 7.POLICY IMPLEMENTATION, MONITORING AND CONTROLLING; 8.EVALUATION & REVIEW; 9.POLICY MAINTENANCE, SUCCESION, OR TERMINATION.

49  ANNUALITY RECURRING ITEMS;  LESS REGULER BUT CICLICALLY RECURRING ITEMS;  ISU BARU YANG MENCAPAI TINGKAT : TIPE/LEVEL AGENDA ITEMS : KRISIS; PARTICULARITY; EMOTIVE (HUMAN INTEREST ANGLE WHICH ATTRACTS MEDIA ATTENTION); WIDE IMPACT; POWER AND LEGIMITACY; FASHIONABLE

50  HARUS TERIDENTIFIKASI PADA PELUANG SEBELUM ISU KE TAHAPAN KRITIS;  SIFAT ISU YANG “ WEAK SIGNALS ”;  KETIDAK SEIMBANGAN AKSES PADA AGENDA SETTING;  PEMERINTAH OVER LOAD;  POLITISI OVER LOAD.

51 PPADA TAHAPAN INI DISADARI “THERE IS NO ONE BEST WAY OF DECIDING ALL ISSUES”; MMENYARING ISU MELIBATKAN BERBAGAI JENIS LEVEL ORGANISASI IISU SERINGKALI BERSIFAT LINTAS SEKTOR, LINTAS DAERAH, BAHKAN LINTAS WAKTU. PERLU KEHATI-HATIAN & KECERMATAN.

52 1.ISSUE CONTEXT  CUKUP WAKTU;  DAMPAK POLITIK;  SUDAH ADAKAH CARA YANG PAS SEBELUMNYA  RELEVANKAH TERHADAP ORGANISASI. 2.ISSUE INTERNAL CHARACTERISTIC  CAKUPAN PILIHAN/ALTERNATIF TINDAKAN;  KELENTURAN KONSENSUS TENTANG ISU;  KOMPLEKSITAS;  KETIDAKPASTIAN DAN KEMUNGKINAN OUTCOME. 3.IMPLIKASI (CAKUPAN ORANG, KELOMPOK, DLSB); 4.COST.

53 INSTRUMENT ROLE POLITICAL ROLE BAGAIMANA KP MAMPU MEMPERJUANG KAN KEPENTINGAN PUBLIK ? KONSEPSI PUBLIC SERVANT (APARATUR PEMERINTAH SEBAGAI PELAYAN PUBLIK) GOERL (1980) : PERANAN ADMINISTRASI PUBLIK : 1.SEBAGAI BIROKRAT; 2.SEBAGAI AKTOR POLITIK; 3.SEBAGAI PROFESIONAL. 1.SEBAGAI BIROKRAT; 2.SEBAGAI AKTOR POLITIK; 3.SEBAGAI PROFESIONAL.

54 HIGH LOW HIGH 1.1. SURVIVAL STYLE 9.1. PRESERIPTIVE STYLE 5.5. REACTIVE STYLE 1.9. RATIONALIST STYLE 9.9. PROACTIVE STYLE POLICY ADVOCACY POLICY RESPONSIVENIN

55 KERANGKA ANALISIS 1.ANALISYSIS OF THE POLICY PROCESS 2.ANALISYSIS IN AND FOR THE POLICY PROCESS MENURUT HAM AND HILL : POLICY ANALISIS  ANALISYSIS OF POLICY 2.ANALISYSIS FOR POLICY

56 A.SELAMA PROSES PENYUSUNAN KP SISTEM TRACKING; CENTRAL OVERSIGT BODY; KOMISI PENASEHAT TINGKAT TINGGI; CHECKLIST STANDARD; MEKANISME KONSULTASI & PARTISIPASI PUBLIK (Seperti Public Hearing); SISTEM REVIEW. B.PENGEMBANGAN KUALITAS LEGAL & TEKNIS STANDAR LEGALITAS ATAU DAN BENTUK PERATURAN; STANDAR KUALITAS PERMASALAHAN; SISTEM EVALUASI SUBSTANSI PERAT. PER-UU-AN (CLEARING HOUSE) C.TAHAP IMPLEMENTASI DAN SOSIALISASI STANDAR KODIFIKASI; DEWAN REVIEW NASIONAL/EDITORAL; PENERBITAN/PENGEMBANGAN (LN/BN); PENILAIAN EFEK BIAYA EKONOMI; PENILAIAN PERSYARATAN IMPLEMENTASI; PENANGANAN SENGKETA. STANDAR KODIFIKASI; DEWAN REVIEW NASIONAL/EDITORAL; PENERBITAN/PENGEMBANGAN (LN/BN); PENILAIAN EFEK BIAYA EKONOMI; PENILAIAN PERSYARATAN IMPLEMENTASI; PENANGANAN SENGKETA.

57  KESELURUHAN POLICY MAKING PROCESS BERANGKAT DARI KESADARAN ADANYA “ PROBLEM ” YG HARUS DI ATASI !!! PROBLEM BARU; KEBIJAKAN YG SDG BERLAKU GAGAL (KURANG MEMUASKAN) MENYELESAIKAN MASALAH. IISTILAH ISSUE BUKAN PROBLEM. ?? CAKUPANNYA TIDAK HANYA YANG BERKONOTASI NEGATIVE ( PROBLEMS ATAU THREATS ) TETAPI JUGA YANG BER-KONOTASI POSITIF ( FOR POSITIVE ACTION ) SEPERTI OPPORTUNITIES ATAU TRENDS.  PENGERTIAN ISSUE DEFINITION THE PROCESS BY WHICH AN ISSUE (PROBLEM, OPPROTUNITY, TREND) HAVING BEEN RECOGNIZED AS SUCH AND PLACED ON THE PUBLIC POLICY AGENDA, IS PERCEIVED BY VARIOUS INTERESTED PARTIES.

58 OBJECTIVES AND PRIORITIES KEDUDUKAN SENTRAL TUJUAN 1. Penentuan Tujuan dalam Proses kebijakan 2. Sebagai unsur kunci dalam modal manajemen 3. Sebagai unsur kunci dalam Reformasi Administrasi 4. Sebagai unsur kunci dalam Perencanaan TUJUAN SEBAGAI UNSUR KUNCI SEKALIGUS PROBLEMATIK DALAM ANALISIS ORGANISASI PRIORITAS TUJUAN

59 ANALISIS OPSI At the heart of kegiatan analisis kebijakan maupun analisis politik Langkah-Langkah Analisis Opsi : 1. Mengidentifikasi dan menghasilkan berbagai opsi 2. Mendefinisikan alternatif-alternatif opsi 3. Menilai dan membandingkan opsi-opsi 4. Beberapa Teknik Analisis Keputusan dan Riset Operasional 5. Analisis aspek ekonomi, finansial, dan budget 6. Presentasi kepada klien.

60 ANALISIS OPSI – PENETAPAN KEBIJAKAN Pemilihan opsi bersifat action focus, future orientation, fact-value interde-pendence dan juga value duality Lima jenis Rationalitas : 1. Rationalitas teknik 2. Rationalitas ekonomi 3. Rationalitas hukum 4. Rationalitas sosial 5 Rationalitas substantif

61 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SEBAGAI BAGIAN DARI PEMBUATAN KEBIJAKAN IMPLEMENTASI YANG SEMPURNA MERUPAKAN KEMUSTAHILAN A “TOP-DOWN” PERSPECTIVE BEBERAPA PENDEKATAN IMPLEMEN- TASI : 1. STRUKTURAL; 2. MANAJERIAL DAN PROSEDUREAL; 3 BEHAVIORAL; 4.POLITIK

62  ESSENSIAL BAGI KEBERHASILAN KEBIJAKAN;  DILAKUKAN PADA SIMPUL-SIMPUL SEPANJANG PENERAPAN KEBIJAKAN – OUTPUT-OUTPUTNYA DAPAT DIIDENTIFIKASI.  SUPAYA EFEKTIF DIPERLUKAN INDIKATOR YANG JELAS/SPESIFIK DARI TAHAP-TAAP PENERAPAN;  DARI SUDUT PROSESNYA PERLU PENGHIMPUNAN INFORMASI;

63 1.TUJUAN KEBIJAKAN TIDAK TERUMUSKAN DENGAN JELAS ATAU TIDAK DALAM FORMULA TERUKUR; 2.MENENTUKAN DAN MENGUKUR KRITERIA KEBERHASILAN; 3.SAMPAI DIMANA MENGUKUR KEBERHASILAN; 4.AKIBAT SAMPINGAN; 5.INFORMASI; 6.PEMILAHAN ANTARA DAMPAK DARI PROGRAM & PENGARUH- PENGARUH LAINNYA; 7.TARGET DARI MULTI PROGRAM; 8.DISTRIBUSI DAMPAK; 9.KEPEKAAN POLITIS THD PEMANTAUAN & EVALUASI; 10.COST / BIAYA.

64 ANALISIS / KEBIJAKAN PUBLIK Policy is as prescriptive as well as descriptive activities Membahas atau menganalisis bobot atau kapasitas implementasi suatu kebijakan publik dapat dilakukan pada tahapan perumusan kebijakan Pada tataran pengawasan dan pengendalian KP, kebi- jakan pada dasarnya (dipandang) sebagai hipotesis tentang hubungan antara tindakan /program /kegiatan /ketentuan dengan tujuan atau hasil kebijakan Berbagai aspek atau formula yang merupakan faktor penyebab atau indikator ketidak berhasilan pencapai- an kebijakan KP dapat dirujuk sebagai formula kesim- pulan tingkat pencapaian tujuan KP

65 1.TERIMA KASIH ATAS PER- HATIAN ANDA; 2.MOHON MAAF JIKA ADA KATA-KATA YANG KURANG BERKENAN; 3.MOHON KRITIK DAN SARAN. ADM. & KEBIJAKAN PUBLIK Sugiyanto, SH, MPA


Download ppt "NAMA:SUGIYANTO, SH. MPA NIP:270 000 408 TEMPAT, TGL. LAHIR:YOGYAKARTA, 25-03-1947 PANGKAT/GOL. RUANG:PEMBINA UTAMA MADYA - IV/d JABATAN SEKARANG:KAPUS."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google