Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh : Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.,SIP.,M.Hum. MASALAH-MASALAH HUKUM ACARA PERDATA MASALAH-MASALAH HUKUM ACARA PERDATA 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh : Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.,SIP.,M.Hum. MASALAH-MASALAH HUKUM ACARA PERDATA MASALAH-MASALAH HUKUM ACARA PERDATA 1."— Transcript presentasi:

1 Oleh : Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.,SIP.,M.Hum. MASALAH-MASALAH HUKUM ACARA PERDATA MASALAH-MASALAH HUKUM ACARA PERDATA 1

2 MASALAH-MASALAH HUKUM ACARA PERDATA I. Surat Gugatan Kedudukan Penggugat Formil Identitas Para Pihak Patokan Obscuur Libel Error in Persona Plurium litis Consortium 6. 6.Fakta kejadian yang tidak lengkap 7. 7.Fakta Hukum tidak ada 8. 8.Permintaan sita dalam petitum 9. 9.Petitum yang tidak jelas Provisi + UBV Permintaan dwangsom Ex Pasal Descente 2

3 II. Tempat di ajukan Gugatan 1. 1.Cerai talak/gugat di tempat Pemohon/Penggugat 2. 2.Aktur Squitur forum Rey 3. 3.Aktur Squitur forum Rey Sitae 4. 4.Tempat yang diperjanjikan, apabila ada hal suatu transaksi/kontrak. 3

4 III. Kuasa Hukum 1. 1.Surat Kuasa yang tidak memenuhi syarat formal (lihat surat MARI No. 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 hal 86) 2. 2.Pemasangan materai dalam surat kuasa yang tidak sesuai dengan UU No. 13 Tahun Surat/Kartu yang sudah habis masa berlaku 4. 4.Surat Kuasa yang tidak boleh di cabut oleh Pemberi Kuasa/dikenakan denda 5. 5.Kuasa insidentil dan siapa saja yang dapat menjadi kuasa insidentil (lihat SEMA/TUADA MARI ULDILTUN No. MA/Kumdil/8810/IX/1987) antara lain: 1) Isteri dan suami (bukan ex suami & ex isteri) 2) Anak-anak yang belum berkeluarga 3) Orang tua dari suami isteri tersebut 6. Kuasa substitusi 4

5 IV. Pemanggilan Sidang 1. 1.Dalam Wilayah Yurisdiksi   Harus bertemu langsung (resmi)   Harus sudah diterima 3 hari sebelum sidang (patut)   Tidak boleh melalui RT/RW   Bolehkah Relas ditinggal pada ahli warisnya? 5

6 2. Di luar Wilayah Yurisdiksi. Minta bantuan ke Pengadilan Agama Lain Surat permohonan dikirim oleh Panitera PA Relaas dari PA yang diminta bantuan Dilaksanakan oleh Juru Sita PA yang diminta bantuan Hasil/Relaas dikirim oleh Panitera PA yang diminta bantuan ke PA yang meminta bantuan Biaya dikirim ke PA yang diminta bantuan, kalau kurang minta tambah Sangat banyak permintaan pemanggilan, tidak dilayani oleh PA yang dimintakan panggilan (masalah serius). 6

7 3. Luar Negeri Melalui Dirjen Protokol & Konsuler Deplu Tidak perlu tunggu Relaas kembali Tetapkan batas waktu sidang (paling lama 3 bulan) Bolehkah panggilan dikirim secara langsung kealamat Tergugat yang jelas alamat di luar Negeri? 7

8 4. Panggilan yang Ghaib/Ghoibah Yang tidak jelas alamatnya di Indonesia, langsung dipanggil melalui mass media tanpa sidang lebih dahulu Panggilan pertama untuk sidang 4 bulan yang akan datang (tanggal ditetapkan) Panggilan kedua dilakukan satu bulan setelah panggilan pertama, juga untuk hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan pada sidang pertama. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sebelum diumumkan harus di sidangkan lebih dahulu, perlu ada sinkronisasi & perlu di diskusikan lebih lanjut 8

9 Acara Sidang 1. Acara biasa 2. Acara Kontradiktoir 3. Verstek - verzet 9

10 Azas-azas Persidangan 1. Personalitas keIslaman 2. Persidangan terbuka untuk umum 3. Persamaan Hukum (Equality before the law) 4. Persamaan kedudukan (Audi at alteram partem) 5. Prinsip Hakim Aktif - membantu membuat surat gugat - memberi arahan tentang cara beracara secara prodeo - menyerahkan tentang saran tentang kuasa hukum - penjelasan tentang alat-alat bukti - penjelasan tentang tata cara jawaban dan bantahan - memberi penjelasan tentang panggilan secara resmi - memberi penjelasan tentang banding & kasasi - memberi penjelasan verzet & rekonvensi - membantu memformulasikan akta damai 10

11 6. Prinsip persidangan majelis 7. Pemeriksaan dilarang dengan kata-kata kasar 8. Diperbolehkan dissenting opinion 11

12 V. PERDAMAIAN 1. 1.Harus hadir secara priadi (dalam hal perkara perceraian) Mediasi (Perma No. 1 Tahun 2008) 12

13 Dibuat oleh Pejabat Umum Authentik Dibuat dihadapan Pj. Umum Akta dibawah tangan dibuat secara partai dengan maksud sebagai alat bukti Surat Sepihak Berupa surat pernyataan yang dilakukan oleh seseorang Non Akta Surat-surat biasa Surat-surat rumah tangga Dan lain - Berlaku Nazegelen, (UU No. 13 Th. 1985) - waarmerking (Psl BW, Stb.1867 No. 129 Psl 1 R.Bg.286) - Legalisasi (SEMARI) 13 VI. ALAT-ALAT BUKTI 1.Bukti Surat. - Pengertian dari surat itu sendiri - Jenis-Jenis Surat

14 2. Bukti Saksi - Saksi diperiksa satu persatu - Tidak semua saksi itu di sumpah, ada yang hanya mengucap janji saja. - Harus ditanyakan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, kalau ada hubungan kerja supaya ditanyakan siapa yang memberi gaji. - Tidak perlu keterangan dikonfrontir dengan Penggugat/Tergugat, penilaiannya terserah hakim. - Kalau sudah memberi keterangan, dipersilahkan duduk dibelakang Penggugat dan Tergugat, keluarnya sama-sama. 14

15 Cara menilai alat-alat bukti 1. Teori pembuktian bebas 2. Teori pembuktian terbatas negatif 3. Teori pembuktian terbatas positif (lihat Psl 165 HIR/285 RBg & Psl 1870 BW) mewajibkan hakim melakukan tindakan tertentu yang bersifat positif. HIR & RBg = Jalan tengah 15

16 Pertanyaan kepada Saksi Pedomani Pasal 150 HIR - - Pertanyaan lewat Ketua Majelis - - Harus ada sangkut-pautnnya dengan pokok perkara - - Hakim dapat menunjukan hal-hal perlu tentang duduknya perkara Tentang Penterjemah - - Lihat Pasal 151 HIR - - Lihat Pasal 284 HIR - - Lihat Pasal 285 HIR Reperte - - Pasal 153 HIR 16

17 - Dalam perkara keluarga harus ada saksi keluarga - Non keluarga berlaku asas umum Syiqaq Perlu didengar Pembuktian Hakam Putusan (dharar) keluarga/orang pakai Saksi dekat (Psl 22 Keluarga/orang dekat Perselisihan PP 9/75) (Psl 76 UU No.7/89) Perselisihan Perlu didengar Pembuktian Putusan (PP 9/75 Keluarga/orang berlaku asas Psl 19 (f)) dekat umum 17

18 3. Bukti Pengakuan Sempurna - Pengakuan Berklausula (disertai dgn sangkalan) Berkualifikasi (Pengakuan yang dikaitkan dengan pelunasan atau kompensasi) - Pengakuan bernilai Hukum hanya didalam sidang (Pasal 174 HIR/311 R.Bg, 1925 BW) - Pengakuan di luar sidang hanya sebagai bukti permulaan (Psl 175 HIR/312 R.Bg/ BW) 18

19 4. Bukti Sumpah Sumpah Decissoir (Psl 156 HIR/183 R.Bg dan Psl1930) Sumpah Suppletoir (Psl 155 HIR/183 RBg Sumpah dan 1940 BW) Sumpah penaksir Sumpah lian 19

20 6. Pada Hakekatnya Hal yang tidak perlu dibuktikan 6. Pada Hakekatnya Hal yang tidak perlu dibuktikan menurut HIR & R.Bg adalah : - Putusan Verstek - Notoire feiten - Pelaksanaan putusan Hakim Apakah dalam Perkara Verstek bidang perkawinan perlu dibuktikan? Harus dibuktikan 5. Bukti Persangkaan Hakim (Pakai Hati Nurani) Persangkaan Undang-Undang 20

21 V. Musyawarah Hakim (lihat Pasal 178 HIR/189 R.Bg) - - Wajib mencukupkan segala alasan hukum yang dikemukakan oleh para pihak - - Wajib mengadili segala tuntutan - - Dilarang ultra petita 21

22 VII. Masalah-Masalah Dalam Putusan 1. 1.Identitas Para Pihak 2. 2.Posisi Para Pihak kalau ada Intervensi 3. 3.Putusan Sela tidak boleh di banding dan kasasi, kecuali bersama-sama dengan putusan akhir Yang menyangkut Kompetensi Relatif harus dibuat putusan sela,kalau dikabulkan langsung menjadi putusan akhir Putusan Provisi & UBV yang tiak sesuai dengan prosedur Banyak Hakim belum dapat memahami/menggali fakta hukum 22

23 7. 7.Penerapan Rule masih keliru 8. 8.Pertimbangan tidak runtut dan masih banyak pertimbangan yang tumpang tindih 9. 9.Amar masih belum standar, terutama dalam perceraian masih bayak berpedoman kepada Peradilan Umum Amar banyak yang tidak tegas, masih perlu interpretasi membagi dua sebuah mobil dan lain- lain, tidak ada kata lanjutan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dilelang dan hasilnya dibagi Catatan kaki tentang biaya masih belum seragam harus sesuai dengan jurnal. 23

24 Menurut Mackenzie, ada beberapa teori yang dapat dipergunakan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara: 1. Teori keseimbangan Seimbang antara syarat-syarat yang ditentukan dengan pihak-pihak yang berperkara. 2. Teori pendekatan seni dan intuisi Hakim harus melihat keadaan pihak yang berperkara lebih banyak dengan insting atau intuisi daripada pengetahuan Hakim. 3. Teori pendekatan keilmuan Hakim tidak boleh insting saja, tapi pakai ilmu pengetahuan yang cukup. 24

25 4. Teori Pendekatan Pengalaman Hakim mempergunakan daya empirisnya dalam menilai satu perkara. 5. Teori Rasio Decidendi Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, lalu mencari landasan peraturan perundang-undangan yang relevan. 6. Teori Kebijaksanaan Diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti (teori ini lebih banyak di pergunakan dalam mengadili anak-anak, dengan mementingkan aspek keluarga, masyarakat dan lain-lain). 25

26 Perlunya Penemuan Hukum 1. Kekosongan Hukum (Leemten in Het recht) 2. Konflik antar norma Hukum (Antinomi Hukum) 3. Norma Hukum yang kabur (voge normen) (norma yang tidak jelas) Antinomi Hukum dapat diselesaikan dengan asas 1. Lex posteriori derogat legi priori (UU yang kemudian yang di pakai) 2. Lex Specialis derogat legi generalie 3. Lex superiori derogat legi inferiori (yang lebih tinggi yang dipakai) 26

27 Interpretasi - Gramatikal - Historis - Submatis - Teologis/sosiologis - Koperatif - Fitristik - Pestristif METODE - Ekstentif PENEMUAN HUKUM - Authentik - Indisipliner - Multi indisipliner Metode Kontruksi - Argumentasi peranalogian (analogi) (Psl 1576 KUHPerdata) jual beli tidak untuk sewa menyewa - Argumentum a contrario - Penyempitan Hukum (Rechtverfijning) - Fiksi Hukum Metode Hermanitik 27

28 Dari segi ilmu hukum positif normatif kepastian hukum Dari segi filsafat Hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada sisi keadilan Tujuan Hukum Dari segi sosiologi hukum tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan 28

29 Tidak semata-mata bersifat legalistik (La Bouche De La Loi) Tidak sekedar memenuhi syarat formal hukum, putusan hakim harus mendorong kebaikan dan harmonisasi dalam pergaulan masyarakat Putusan Hakim Yang sesuai dengan Metode Penemuan Metode Penemuan Harus mempunyai visi pemikiran kedepan Hakim Hakim (Visioner) yang mempunyai kebaranian melakukan terobosan hukum Harus Peka terhadap nasib dan keadaan bangsa dan negaranya terutama rakyat pencari keadilan 29

30 KONSTRUKSI PUTUSAN 1. Kepala putusan a. Putusan b. Nomor putusan c. Bismillahirrahmanirrahim d. Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Duduk perkaranya a. Surat gugat (hal-hal yang menyangkut pokok saja). b. Tanggapan dan jawaban para pihak, Replik dan Duplik cukup disingkat saja. c. Fakta-fakta kejadian atau hal-hal yang terjadi dalam persidangan (cukup ditulis segala sesuatu terurai dalam BAS di anggap termuat dalam putusan ini) 30

31 3. Tentang Hukumnya a. Di sini Argumentasi hakim dipertaruhkan dalam mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir segala peristiwa. b.Boleh pakai dalil-dalil hukum syara’ (Qur’an, Hadits dan Qoul Ulama) dan harus singkron dengan dalil gugat, satu sama lain harus tersusun secara kronologis Tentang Amar Putusan a. Tegas dan Lugas. b. Terperinci dan jelas maksudnya c. Perhatikan sifat amar putusan - Konstitutif - Declaratoir - Condemnatoir Ini penting karena menyangkut eksekusi putusan

32 5. Bahagian Penutup a. Kapan putusan dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum. b. Nama Majelis Hakim juga Panitera c.Rincian biaya perkara d.Harus bermeterai. 6. Sistem Pembuatannya : a. 2/3 Kertas folio b. 2 Spasi c. Tidak boleh ada kesalahan d. Tidak boleh pakai Tip Ex tapi renvoy apabila ada kesalahan e. Buat tepat waktunya 32

33 Teori pemeriksaan Perkara - Tehnik analitik (yuridis geometris) - Tehnik Equatable (Komistis-keadilan deduktif) isu pokok dulu yang dipertimbangkan, dibuat pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungan dengan pokok perkara, lalu alat-alat bukti yang diajukan oleh yang bersangkutan. - Tehnik silogisme, metode penerapan induktif. 33

34 UPAYA HUKUM - - Banding yang sudah habis waktu bandingnya tidak dibuat surat keterangan oleh Panitera - - Bundel A & B tidak disusun secara kronologis - - Mengambil pendapat Judex Factie Tingkat I begitu saja tanpa alasan yang rasional. - - Hanya menyatakan putusan Judex Facti Tingkat I Batal demi hukum tanpa mengadili dan membatalkan putusan tersebut. - - Kasasi dengan akte kasasi tidak sama dengan risalah kasasi, sehingga banyak kasasi dinyatakan NO, karena terlambat mengirim risalah kasasi 34

35 - - Kasasi yang sudah habis waktu tidak dibuat surat keterangan oleh Panitera. - - Novum dalam Peninjauan Kembali banyak di buat setelah perkara di putus - - Sumpah penemuan Novum banyak salah, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku 35

36 EKSEKUSI DAN LELANG 36 I. AZAS-AZAS EKSEKUSI 1.Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam azas ini: - putusan serta merta (180 HIR/191 Rbg) - pelaksanaan putusan Provisi (Pasal 130 HIR/154 Rbg). - Eksekusi berdasarkan Groze Akte (Pasal 224 HIR/ Pasal 250 Rbg). 2.Putusan tidak dijalankan secara sukarela. 3.Putusan mengandung amar Condemnatoir /menghukum. 4.Dipimpin Ketua PA.

37 Riel Pasal 200 (II) HIR Pasal 218 (2) RBg Pasal 1033 RV II. EKSEKUSI Pembayaran Sejumlah Uang (Executie Verkoop) Pasal 200 HIR Pasal 215 Rbg. 37

38 38 1. Bentuk Eksekusi Riel dapat berupa a. Mengosongkan b. Menyerahkan. c. Membagi d. Membongkar e. Berbuat sesuatu f. Tidak berbuat sesuatu g. Memerintahkan atau menghentikan 2. Atas Perintah/Ketua PA. Pimpinan EKSEKUSI RIEL

39 39 EXECUTIE VERKOOP (Pembayaran sejumlah uang) 1.Dilaksanakan dengan menjual lelang barang-barang debitur 2.Dilakukan dalam pembahagian harta, bila pembahagian in natura tidak cukup/tidak disetujui para pihak. 3.Atau tidak mungkin dilakukan pembahagian in natura dalam sengketa warisan atau harta bersama. 4.Pembayaran sejumlah uang seperti dalam soal hutang dll

40 40 1.Prinsipnya sama dengan sita. 2.Cukup dibuat “Penetapan” dengan amar “Memerintahkan juru sita/panitera PA…………… dengan perantaraan panitera/juru sita PA ……..” 3.PA yang menerima permohonan eksekusi itu tidak perlu membuat penetapan baru, cukup langsung dilaksanakan. 4.Hasil eksekusi harus dikirim dalam tempo 2 x 24 jam (Pasal 195 (5) HIR dan 206 (5) Rbg. III. PENDELEGASIAN EKSEKUSI

41 41 1.Harta kekayaan tereksekusi tidak ada 2.Putusan bersifat declaratoir 3.Obyek eksekusi di tangan pihak ke tiga 4.Eksekusi tidak dapat dijalankan kepada pihak penyewa 5.Barang yang dieksekusi tidak jelas batas-batasnya 6.Tanah yang akan di eksekusi tidak jelas batas- batasnya. 7.Status tanah menjadi milik negara 8.Obyek eksekusi berada di luar negeri 9.Dua putusan yang saling bertentangan IV. EKSEKUSI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN

42 42 1.Diajukan pada PA dimana Eksekusi dilaksanakan. 2.Perlawanan dapat diajukan secara lisan atau tertulis. 3.Diajukan dalam tempo/waktu 14 hari sejak pelaksanaan eksekusi tersebut. 4.Lihat Pasal 197 HIR/206 Rbg. 5.Perkara baru dan bayar uang perkara. 6.Periksa secara kontradiktoir produk putusan. V. PERLAWANAN PIHAK KETIGA/PELAWAN

43 43 1.Alasan perikemanusiaan (tidak bersifat permanen) 2.Alasan Derden Verzet (lihat Pasal 195 (6) HIR) 3.Obyek yang dieksekusi di sengketakan dalam perkara lain Catatan: -PK tidak menangguhkan atau menghentikan Eksekusi (Pasal 66 ayat 2 UU No. 14 tahun 1970) -Eksekusi jalan terus. -Pengulangan Eksekusi tidak perlu dengan perkara baru, buat penetapan baru dengan membatalkan yang lama. VI. EKSEKUSI DITUNDA

44 44 1.Permohonan Eksekusi oleh yang bersangkutan 2.Aanmaning (Pasal 196 VIR/207 Rbg) 3.Mengajukan pelaksanaan permohonan 4.Penetapan pelaksanaan oleh Ketua 5.8 Hari setelah aanmaning 6.Perintah eksekusi dilaksanakan ditempat letak barang 7.Juru sita dibantu dua orang saksi yang jujur 8.Juru sita membuat BA Eksekusi. - mencabut segala peristiwa yang terjadi - menyebut secara rinci barang yang di eksekusi - menegaskan terlaksana eksekusi secara Keseluruhan/sebahagian. VII. TATA CARA EKSEKUSI

45 - - Menegaskan tentang pelaksanaan penyerahan atau pengosongan - Mencatat nama-nama saksi - Tanda tangan juru sita, saksi-saksi dan pimpinan eksekusi 9. Tereksekusi di beritahukan tentang dan tanggal pelaksanaan eksekusi (Pasal 197 (5) HIR/209 (5) Rbg). 10. Dapat meminta bantuan Polisi (lihat Pasal 200 ayat 11 HIR/218 (2) Rbg) apabila: - Diperlukan pengamanan - Tujuan untuk menjamin kelancaran eksekusi - Diminta oleh Ketua PA - Jumlahnya sesuai dengan kebutuhan 45

46 46 (Pasal 197, 200 HIR/Pasal 208,215 Rbg) Tahap I Permohonan Eksekusi Aan Maaning Tahap IIMengeluarkan perintah eksekusi Tahap IIIPengumuman lelang - Pasal 200 (6) HIR - Pasal 217 (1) Rbg Tahap IVPermintaan lelang kepada Kantor Lelang Negara Pasal 5 Peraturan Pemerintah tentang Lelang Negara Stbl 1928 No. 189 Tahap VPendaftaran permintaan lelang, terbuka untuk umum Tahap VIPenetapan hari lelang oleh Kantor Lelang Tahap VIIPelaksanaan lelang & KPA menentukan syarat lelang (lihat Pasal 21 Peraturan Lelang Stb No. 189) VIII. SITA EKSEKUSI

47 47 Tahap VIIIKantor Lelang menentukan Floor Price. Tahap IXPengajuan Penawaran dilakukan secara tertulis dan lisan Tahap XPenawaran tertinggi adalah sebagai pemenang lelang yang ditentukan oleh juru lelang (lihat Pasal 30 Peraturan Lelang Stb 1908 No. 189). Tahap XIKPA berhak menentukan syarat-syarat pembayaran lelang dalam dua alternatif: 1. Pembayaran tunai. 2. Pembayaran tunda sebahagian

48 48 SEKIAN TERIMAKASIH


Download ppt "Oleh : Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.,SIP.,M.Hum. MASALAH-MASALAH HUKUM ACARA PERDATA MASALAH-MASALAH HUKUM ACARA PERDATA 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google