Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presented by Hamzah K NIM: 80100307058 PROGRAM PASCASARJANA (S3) UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2009.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Presented by Hamzah K NIM: 80100307058 PROGRAM PASCASARJANA (S3) UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2009."— Transcript presentasi:

1

2

3 Presented by Hamzah K NIM: PROGRAM PASCASARJANA (S3) UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2009

4 SEMINAR PROPOSAL TANGGAL DISERTASI

5 JUDUL : “METODE ISTIH}SA>N DAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM”

6 PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH AL-QUR’AN DITURUNKAN ALLAH KEPADA NABI MUHAMMAD SAW. BESERTA UMATNYA SEBAGAI PEDOMAN DARI SEGALA ASPEK KEHIDUPANNYA, BAIK DI DUNIA MAUPUN DI AKHIRAT NABI MENYELESAIKAN PERSOALAN- PERSOALAN KEMASYAKATAN BERDASARKAN KEPADA AL-QUR’AN ITU

7 Ternyata tidak semua persoalan yang dijumpai dalam masyarakat Islam ketika itu dapat diselesaikan melalui dengan al-Qur’an (wahyu). Dalam kondisi seperti ini, Nabi melakukuan Ijtihad atau melaui musyawarah dengan para sahabatnya. Memang al- Qur’an hanya memuat prinsip-prinsip dasar dan tidak menjelaskan segala sesuatu secara rinci.

8 Perinciannya, khusus masalah ibadat, dijelaskan oleh hadis. Sedangkan di bidang muamalat yang belum dijelaskan oleh Nabi saw. diserahkan kepada umat untuk mengaturnya

9 Setelah Nabi wafat, maka persoalan- persoalan krusial yang dihadapi oleh umat di tengahi oleh sahabat, sembari tetap mempedomani apa yang diputuskan oleh Nabi lewat kesaksian para sahabat Nabi. Akan tetapi jika tidak juga didapatkan pedoman itu, maka diputuskan melalui ijma’ al-Sah}a>bah dengan tetap dijiwai oleh al-Qur’an dan Sunnah Nabi

10 Pada saat daerah kekuasaan Islam semakin luas dan persoalan kehidupan sosial masyarakat muslim semakin kompleks dan majemuk, hal ini juga berimplikasi terhadap persoalan-persoalan hukum, semuanya menuntut penyelesaian dan penjelasan yang tuntas, riil dan praktis, sehingga mudah dipahami dan diaplikasikan; apalagi jika persoalan tersebut tidak didapatkan di dalam al- Qur’an dan Sunnah.

11 Untuk itulah, para ulama Islam mulai mengambil prakarsa hukum untuk menjawab persoalan yang muncul berdasarkan pemahamannya terhadap al-Qur’an dan Sunnah melalui ijtihad, yang kemudian dinamai dengan fiqh

12 Ada tiga hal pokok yang mendasari pemikiran sahabat-sahabat Nabi demikian pula para ulama sesudahnya untuk melakukan penalaran atau ijtihad atau pembaruan terhadap hukum Islam yaitu: Pertama, begitu banyaknya muncul kejadian-kejadian baru yang membutuhkan jawaban hukum. Secara lahiriah, hal itu tidak dapat diketemukan jawabannya dalam al- Qur’an maupun penjelasan dalam Sunnah Nabi.

13 Kedua, timbulnya masalah yang secara lahiriah telah diatur ketentuan- ketentuan hukumnya dalam al-Qur’an maupun dalam Sunnah Nabi. Namun, ketentuan itu dalam keadaan tertentu sulit untuk diterapkan dan menghendaki pemahaman baru agar relevan dengan perkembangan dan persoalan yang dihadapi.

14 Ketiga, dalam al-Qur’an ditemukan penjelasan terhadap suatu kejadian secara jelas, tapi bila hal tersebut berlaku dalam kejadian tertentu, para sahabat demikian pula ulama menemukan kesulitan dalam menerapkan dalil-dalil yang ada.

15 Hukum Islam yang digunakan sekarang masih di dominasi hukum Islam yang lahir pada masa puncak kejayaan Islam, yaitu pada abad 2 sampai abad 4 Hijrah, lebih kurang 250 tahun yang lalu. Yang sudah pasti banyak tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang.

16 Akibat kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dewasa ini, baik kemajuan telekomunikasi informasi, transportasi, maupun eletronik yang dicapai umat manusia, telah menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia yang menimbulkan sejumlah prilaku dan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah dikenal, bahkan tidak terbayangkan oleh akal, namun kini sudah menjadi kenyataan.

17 Di sisi lain, kesadaran keberagamaan umat Islam, khususnya di bumi Nusantara ini semakin tumbuh subur. Oleh karena itu merupakan kewajaran dan keniscayaan jika setiap timbul persoalan baru, umat ingin mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan ajaran Islam. Apalagi jika menyangkut persoalan halal dan haran dalam ajaran Islam.

18 Untuk mendapatkan jawaban yang akurat terhadap persoalan baru tersebut diperlukan adanya pembaruan melalui ijtihad yang benar dan bertanggung jawab, dengan menggunakan metode yang tepat adalah mutlak diperlukan

19 Saat ini ijtihad dalam rangka pembaruan hukum Islam bukan saja menjadi kebutuhan, tetapi sudah menjadi sunnatullah yang tidak bisa ditinggalkan dalam menghadapi arus globalisasi. Dengan dilaksanakannya ijtihad dalam menyelesaikan segala masalah hukum yang timbul, diharapkan hukum Islam tetap eksis dan dapat mengikuti perkembangan zaman serta tetap diperlukan oleh umat Islam dalam mengatur kehidupannya

20 Menurut hemat penulis bahwa isti¥san merupakan salah suatu metode istinba¯ atau ijtihad yang relevan dengan pembaruan hukum Islam. Sebab isti¥san memberi kesempatan kepada mujtahid untuk berpaling dari suatu hukum kepada hukum yang lain karena ada pertimbangan khusus

21 Penelitian dan pembahasan metode istinba¯ hukum yang relevan dengan pembaruan hukum Islam dewasa ini dirasakan sangat perlu dalam rangka menghasilkan produk- produk hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

22 Pembaruan dalam Islam berarti pikiran, gerakan dan usaha untuk menyesuaikan paham- paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern

23 Jadi Pembaruan hukum Islam berarti gerakan ijtihad menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya atau menetapkan hukum baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang

24 Untuk di Indonesia, penerapan metode istinba¯ dapat dilihat dalam kompilasi hukum Islam, fatwa-fatwa hukum fiqh Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta fatwa hukum organisasi-organisasi keagamaan yang lainnya, seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Jamiatul al- Wasliyah, Persatuan Islam (Persis), al-Irsyad dan lain-lain

25 Dalam pengambilan keputusan hukum Islam, kesemuanya menggunakan berbagai metoda istinba¯ hukum seperti: qiyas, isti¥san, istislah, ’urf, isti¡hab dan syar’u man qablana, dengan mempertimbangkan situasi sosial dari obyek hukum yang dituju.

26 Fiqh yang merupakan bagian dari pemahaman terhadap hukum Islam, perlu senantiasa didasari oleh realitas sosial umat, baik dari aspek kulturalnya, maupun kehidupan sosial ekonomi dan politiknya. Tujuannya bahwa fiqh dalam penerapan hukumnya tidak menjadi kaku dan subyektif.

27 Untuk itu, diperlukan suatu pendekatan cara pengambilan keputusan hukum yang fleksibel, namun tetap tegas, sehingga mudah diberlakukan dan diterapkan dalam kehidupan keseharian umat.

28 Umat Islam Indonesia sudah lama merasakan sangat perlu adanya fiqh Islam berkepribadian Indonesia. Hal ini dapat dilihat munculnya pembaru di bidang hukum Islam atau fiqh Islam. Ulama yang pertama kali mengeluarkan gagasan agar hukum Islam atau fiqh Islam berkepribadian Indonesia adalah Hasbi ash-Shiddiqy

29 Gagasan Hasbi ash-Shiddiqy tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai pihak para pembaru hukum Islam di Indonesia, baik secara perorangan maupun secara organisasi. Di Indonesia dikenal adanya beberapa orang pembaru hukum Islam yang banyak memberi kontribusi dalam perkembangan hukum Islam, di antaranya adalah:

30 Harun Nasution, Hasairin, Ibrahim Hussen, Munawir Syadzali, Bustanul Arifin dan masih banyak lagi yang tidak begitu populer karena pemikirannya tidak sempat dipublikasikan atau tidak ada institusi pendidikan yang mempopulerkannya

31 Tokoh-tokoh pembaru hukum Islam ini telah banyak berjasa dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia terutama dalam hal memasukkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam legislasi nasional dan juga ide lahirnya beberapa perundang- undangan untuk dipergunakan oleh umat Islam pada khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya

32 Salah satu produk hukum Islam yang lahir karena uapaya yang dilakukan para pembaru hukum Islam di Indinesia adalah Kompilasi hukum Islam (KHI) yang disebut dengan fiqh Indonesia, artinya hukum Islam yang berkepribadian Indonesia yang merupakan pedoman bagi hakim di peradilan agama di Indonesia dalam memutus perkara di bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan

33 Eksistensi KHI dalam sistem hukum dan politik hukum nasional menjadi bagian tak terpisahkan dengan pembaruan hukum Islam di Indonesia. Walaupun disisi lain, pembaruan hukum dalam KHI masih menuai problematika, akan tetapi masalah yang dihadapi KHI

34 terkompensasi oleh semangat yang ada dalam materi KHI dan semangat para pelaksana hukum, bahwa umat Islam memiliki materi hukum sebagai acuan formal dalam merealisir keadilan hukum dan kepastian hukum.

35 Lahirnya KHI sebagai salah satu materi hukum bagi umat Islam, tidak terlepas peran para ulama pembaru hukum Islam, baik yang berada dalam pemerintahan maupun diluar pemerintahan. Lahirnya KHI sebagai buku hukum kontemporer di bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan, tidak terlepas dari penggunaan metode ijtihad atau istinbat>} hukum

36 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah puncak pemikiran hukum Islam di Indonesia. Hal ini didasari oleh keterlibatan para ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dalam menentukan hukum Islam dalam hal hukum perkawinan, hukum kewarisan, wakaf, wasiat, dan hibah. Oleh karena itu dianggap sebagai ijma’ ulama/ijtihad kolektif para ulama Indonesia atau fiqh ala Indonesia (istilah Hazairin)

37 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai ijma’ ulama Indonesia di akui keberadaannya dan di jadikan pedoman hukum oleh umat Islam Indonesia dalam menjawab setiap persoalan hukum yang muncul

38 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hasil ijtihad para ulama Indonesia, mereka tidak terlepas menggunakan metode ijtihad dalam merumuskan KHI. Di antara metode ijtihad yang digunakan dalam merumuskan KHI adalah istih}sa>n

39 Misalnya, penerapan Istih}sa>n dalam KHI, dalam bidang hukum perkawinan, dalam hukum Islam atau ajaran Islam poligami tidak perlu izin dari pengadilan agama, cerai tidak perlu di muka pengadilan agama, sementara dalam KHI harus di pengadilan agama, baik izin untuk poligami maupun melakukan perceraian

40 Di bidang hukum kewarisan anak angkat tidak menerima warisan, sementara dalam KHI anak angkat bisa menerima harta warisan melalui dengan wasiat wajibah. Di bidang hukum perwakafan dalam hukum Islam atau ajaran Islam tidak dibenarkan pengalihan fungsi harta wakaf, sementara dalam KHI harta wakaf dapat dialihkan fungsinya kepada yang lebih bermanfaat

41 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dianggap sebagai satu di antara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam bidang hukum Islam. Hal ini memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragama dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia

42 Dengan demikian umat Islam Indonesia mempunyai pedoman hukum Islam yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Ini dapat diharapkan tidak terjadi kesimpansiuran keputusan dalam lembaga-lembaga Pengadilan Agama dan sebab-sebab perbedaan pendapat yang disebabkan oleh masalah fiqh akan dapat diakhiri

43 Dari penegasan ini bahwa sebelum adanya kompilasi hukum Islam, sering terjadi kesimpansiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah hukum Islam di Pengadilan Agama.

44 Bagi umat Islam Indonesia, betapapun kondisinya kompilasi hukum Islam harus diterima sebagai hasil yang optimal. Karya ini perlu dimasyarakatkan ditengah-tengah umat sehingga mereka dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan dalam praktik kehidupan sehari- hari

45 Walaupun demikian kompilasi hukum Islam tidak bersifat mutlak sebagaimana halnya wahyu Allah swt. Maka kita punya peluang untuk memberikan beberapa pertimbangan yang masih diperlukan guna penyempurnaan yang lebih baik

46 Sebagai sebuah karya yang bukan merupakan karya final kompilasi hukum Islam ini tidak tertutup sifatnya melainkan lebih terbuka dalam menerima usaha-usaha penyempurnaan

47 Oleh karena itu kompilasi hukum Islam terbuka peluang untuk melakukan penyempurnaan dan pengembangan kedepan agar umat Islam Indonesia bisa memiliki hukum Islam yang formal dan umat Islam mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

48 Dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan kompilasi hukum Islam, metode istih}sa>n sebagai salah satu metode ijtihad mempunyai prospek ke arah tersebut.

49 B. Rumusan dan Batasan Masalah Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang hendak diteliti dan dibahas dalam disertasi ini adalah Bagaimana Implementasi Metode Istih}sa>n Sebagai salah satu Metode istinbat hukum/metode Ijtihad pada Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam ?

50 Selanjutnya masalah ini diperinci menjadi sub-sub masalah sebagai berikut: 1. Mengapa konsep metode Istih}sa>n sebagai salah satu Metode Istinba>t} Hukum ? 2. Bagaimana Implementasi Metode Istih}sa>n pada Pembaruan HI dalam KHI ? 3. Bagaimana Prospek Metode Istih}sa>n Sebagai Metode Ijtihad pada Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?

51 C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian  Definisi Operasional a. Istih}sa>n Jika dilihat dari pengertian bahasanya Istih}sa>n adalah memperhitungkan sesuatu lebih baik, atau adanya sesuatu itu lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu,

52 Sedang pengertian istilah istih}sa>n “perpindahan dari satu hukum yang telah ditetapkan oleh dalil syara kepada hukum lain karena ada dalil syara yang mengharuskan perpindahan ini sesuai dengan jiwa syari’at Islam”

53 Dari pengertian di atas tergambar adanya seseorang yang menghadapi dua hal dan keduanya baik. Namun ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu di antaranya dan menetapkan untuk mengambil yang satunya lagi, karena itulah yang dianggapnya lebih baik untuk diamalkan. Meninggalkan dalil tersebut karena ada dalil hukum atau indikasi yang mendorong mujtahid untuk meninggalkan dalil hukum tersebut karena itulah yang dianggap lebih sesuai dengan kemaslahatan umat

54 b. Pembaruan Hukum Islam Pembaruan Hukum Islam adalah sebagai upaya, baik secara individual maupun kelompok pada kurun dan situasi tertentu, untuk mengadakan perubahan di dalam persepsi dan praktik keislamam yang telah mapan kepada pemahaman dan pengamalan baru

55 Abdul Manan menulis bahwa pembaruan Hukum Islam adalah upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalm pengembangan hukum Islam (mujtahid) dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istinba>t} hukum yang dibenarkan sehingga menjadikan hukum Islam dapat tampil lebih segar dan modern, tidak ketinggalan zaman

56 Jadi pembaruan hukum Islam adalah upaya yang dilakukan oleh pemabaru (mujtahid) berdasarkan kaidah-kaidah istinba>t} hukum yang dibenarkan agar hukum Islam dapat tampil lebih segar dan modern, tidak ketinggalan zama n.

57 c. Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah materi hukum Islam di bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan yang dijadikan pedoman hukum para hakim di peradilan agama Islam, dan sering disebut dengan fiqh Indonesia atau fiqh yang berkepribadian Indonesia

58 Dalam pengertian hukum, maka kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Pengertiannya memang berbeda dengan kodifikasi, namun kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum

59 Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan judul ini, yaitu “Metode Istih}sa>n dan Pembaruan Hukum Islam dalam KHI adalah bagaimana Implementasi Metode Istih}sa>n pada pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu metode istinba>t} hukum atau metode ijtihad dalam menetapkan hukum agar sesuai dengan kemaslahatan umat.

60 2. Ruang Lingkup Penelitian Berdasarkan definisi operasional tersebut, maka ruang lingkup penelitian ini adalah, difokuskan kepada masalah-masalah yang dianggap relevan dan penting untuk menuntaskan masalah yang diajukan yang meliputi sebagai berikut: a.Konsep-konsep tentang metode Istih}sa>n b.Pandangan ulama tentang metode Istih}sa>n c. Metode Istih}sa>n sebagai salah satu metode istinba>t}> } hukum d. Pembaruan Hukum Islam e. Kompilasi Hukum Islam f. Peranan metode Istih}sa>n dalam Kompilasi Hukum Islam g. Prospek Istih}sa>n pada Pembaruan HI dalam KHI

61 D. Kajian Pustaka Sepanjang pengetahuan peneliti belum ditemukan satupun literatur yang persis sama yang membahas “Metode Istih}sa>n dan Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam, namun demikian dari berbagai buku atau literatur kepustakaan yang ditelusuri, sebagian di antaranya ada yang hampir mirip apa yang dibahas oleh peneliti, seperti literatur yang membahas tentang Istih}sa>n dan literatur yang membahas tentang pembaruan Hukum Islam akan tetapi tidak sama persis apa yang dibahas oleh peneliti

62 Tulisan-tulisan mengenai istih}sa>n misalnya, di antaranya adalah tulisan Iskandar Usman, dengan judul istih}sa>n dan Pembaharuan Hukum Islam. Tulisan ini secara spesifik membahas konsep istih}sa>n yang berkembang dalam fiqh Maliki dan Hanafi, karena kedua mazhab fiqh inilah yang berpegang pada istihsan dalam mengambil istinba>t} hukum, demikian pula istih}sa>n dalam fiqh Syafi’i. Ia pun mengemukakan kritikannya terhadap istih}sa>n Maliki dan Hanafi, serta pembahasan tentang relevansi metode istih}sa>n dengan pembaharuan hukum Islam.

63 Di samping tulisan di atas, ada beberapa buku yang juga membahas istih}sa>n, tapi tidak secara spesifik. Buku tersebut berbicara secara umum dalam sub bagian tertentu, terutama yang berkaitan dengan masalah us}ul fiqh, dengan variasi masing-masing pembahasan. Misalnya, Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf. Kesemua penulis ini memakai judul yang sama yaitu Us}u>l Fiqh. Pembahasan mereka tentang istih}sa>n sebatas pengertian, macam- macamnya serta kehujjahannya, dan terdapat dalam sub bagian dari pembahasannya. Abu Ishaq al-Syatibi dalam bukunya al-I’tisa>m menguraikan istih}sa>n dari ulama malikiyah dan hanafiyah, juga kritikan Imam al-Syafi’i.

64 Sedang literatur yang berhubungan dengan pembaruan hukum Islam, di antaranya adalah karya Abdul Manan “Reformasi Hukum Islam di Indonesia”, buku tersebut menekankan tentang pembaruan hukum Islam dari segi konsep pembaruan, faktorr-faktor terjadinya pembaruan, ijtihad sebagai salah satu metode dalam pembaruan hukum Islam, juga membicarakan mengenai tipologi pembaruan hukum Islam dari, pembaruan hukum Islam di berbagai negara yang mayoritas muslim dan peran Peradilan Agama dalam pembaruan hukum Islam melalui yurisprudensi Peradilan Agama.

65 Tulisan lain karya Imam Syaukani dalam buku“Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia”. Pada umumnya buku ini berbicara tentang epistemologi hukum Islam di Indonesia relevansi dan aplikasinya, Us}u>l Fiqh sebagai epistemologi hukum Islam dan salah satu dari sub babnya berbicara tentang pembaruan hukum Islam, baik dari segi pengertian, kebutuhan pembaruan dan ijtihad sebagai sarana pembaruan hukum Islam

66 Literatur mengenai Kompilasi Hukum Islam karya Abdurrahman yang berjudul“Kompilasi Hukum Islam di Indonesia“ membicarakan tentang pengertian kompilasi, latar belakang penyusunan dan materi kompilasi hukum Islam.Selanjutnya buku yang ditulis oleh M. Rafiq seorang ahli Hukum Islam yang berjudul, Hukum Islam di Indonesia, juga menyinggung sebagian dalam sub babnya tentang materi Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan

67 Demikian juga buku yang disusun oleh Suparman Usman (Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia). Juga membicarakan tentang Kompilasi Hukum Islam pada salah satu sub pokok bahasannya, ia menjelaskan latar belakang lahirnya KHI dan langkah-langkah dalam penyusunan KHI

68 Semua literatur yang telah di sebutkan di atas, maupun yang belum sempat disebutkan berbeda dengan judul dan masalah pokok yang peneliti akan bahas dalam disertasi ini. Namun demikian, penelitian lebih lanjut tentang persoalan “Metode Istih}sa>n dan Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam, literatur-literatur tersebut, banyak memberikan ilustrasi untuk merekontruksi pemikiran dan dapat membantu peneliti dalam melakukan pengkajian dan penelitian secara konprehensif

69 Dari tulisan-tulisan yang telah disebutkan, belum ada yang secara spesifik membahas tentang “Metode Istih}sa>n dan Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum”. Untuk itu, masih terbuka peluang yang sangat luas bagi peneliti untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam lagi, sejauhmana “Metode Istih}sa>n dan Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam

70 E. Metode Penelitian  Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif- deskriptif, karena penelitian ini mengakomodasi bentuk ide-ide dan gagasan-gagasan dalam pengolahan datanya. Sedang penelitian deskriptif (descriptive research) adalah suatua metode penelitian yang diajukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Intinya adalah penelitian ini mendeskripsikan fenomena apa adanya yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui pengumpulan data secara kepustakaan.

71 2. Metode Pendekatan Metode pendekatan adalah pola pikir yang digunakan untuk membahas obyek penelitian: a. Pendekatan Teologis, yaitu yang memandang bahwa ajaran Islam yang bersumber dari kitab suci al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw. menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam ajaran Islam

72 b. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang mendasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dipertemukan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. c. Pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang menggunakan analisa pemikiran dengan pertimbangan rasional, teruama ketika menggunakan ijtihad dengan pendekatan falsafah hukum Islam;

73 d. Pendekatan sosiologis, pendekatan masalah dengan mendasarkan pada fakta- fakta sosial, gejala sosial dan interaksi sosial. Dari itu dijadikan acuan atau dasar pemikiran dalam menyusunan penelitian ini.

74 3. Metode Pengumpulan Data Disertasi ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga data yang dipergunakan dalam disertasi ini bersumber dari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan subyek penelitian. Karena disertasi ini sifatnya adalah penelitian kepustakaan, maka tehnik pengumpulan data yang dipergunakan peneliti adalah metode library research, yaitu mengumpulkan bahan-bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dan dilakukan melalui studi kepustakaan.

75 Proses pengambilan data yang diambil dari kepustakaan (Library Research), peneliti menggunakan tehnik pengambilan data, yakni kegiatan mencari dan menyortir dari bermacam- macam sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sumbernya baik berupa buku (kitab), referensi, maupun abstrak hasil penelitian dan lain sebagainya

76 4. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data Data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan metode kualitatif kemudian peneliti menganalisis dengan menggunakan metode analitis kritis

77 Analitis kritis akan diterapkan pada pengkajian terhadap data primer dan sekunder, dengan mendeskripsikan gagasan-gagasan dengan memberi penafsiran untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang pada masalah yang dibahas.

78 Dapat pula dilakukan dengan tehnik analisis isi (content analysis). Analisis ini (content analysis) dilakukan dengan menggunakan tehnik analisis deduktif, induktif dan komparatif terhadap sejumlah teori, pendapat dari para pakar di bidang hukum Islam, untuk selanjutnya dapat ditemukan makna, arti dan tujuan dari teori-teori tersebut untuk dihubungkan antara satu dengan yang lain guna menemukan konsep baru atau kesimpulan akhir.

79 F. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Penelitian a.Untuk mengidentifikasi dan mengembangkan konsep dan kedudukan metode Istih}sa>n sebagai metode istinba>t} hukum; b. Untuk menemukan dan mengembangkan pandangan ulama tentang metode Istih}sa>n c. Untuk mengembangkan teori tentang Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam melalui metode Istih}sa>n.

80 2. Kegunaan Penelitian a.Kegunaan Ilmiah : 1). Sebagai bahan informasi ilmiah bagi kalangan masyarakat umum dan insan akademik terhadap peningkatan wawasan dan dijadikan parameter untuk mengkaji problematika hukum lslam khususunya yang menanyagkut dengan pembaruan Hukum Islam dalam KHI melalui metode istih}sa>n

81 2). Sebagai pengembangan konsep dalam hukum Islam, sehingga dapat menambah khasanah intlektual Islam dan kepustakaan Islam agar menjadi bahan bacaan yang berguna bagi masyarakat terutama bagi mereka yang ingin mendalami pemikiran hukum Islam.

82 b. Kegunaan Praktis 1). Dapat menjadi kontribusi pemikiran ilmiah yang bernuansa keislaman, khususnya dalam bidang istih}sa>n sebagai salah satu metode istinba¯ hukum. 2). Dapat menjadi kontribusi bagi praktisi hukum Islam tentang pembaruan hukum Islam dalam KHI melalui metode istih}sa>n 3). Dapat menjadi bahan perbandingan dan rujukan teoritis dalam penelitian lebih lanjut bagi peminat maupun praktisi Hukum Islam

83 Kerangka Pikir Tidak Adanya Dalil dalam Al- Qur’an dan Sunah Penetapan Istihsan pada pembaharuan HI dalam KHI di bidang: 1.Hukum Perkawinan 2.Hukum Kewarisan 3.Hukum Perwakafan Hukum yang sudah Ada tetapi tidak relevan lagi dengam Kondidis Sekarang Ada Dalilnya tetapi Susah diterapkan pada kondisi Tertentu PROSPEK ISTIHSAN DALAM KHI

84 H. Garis-garis Besar Isi Penelitian ini terdiri dari lima bab Pembahasan, dan masing-masing bab memiliki sub bab pembahasan. Untuk mendapatkan gambaran awal tentang isi pembahasannya, peneliti mengemukakan pokok-pokok pikiran dan intisari pembahasan dalam masing-masing bab, sebagai berikut :

85 Bab pertama yang terdiri dari bab pendahuluan yang menguraikan tentang; latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, pengertian judul dan definisi operasinalnya serta ruang lingkup penelitian, kemudian dikemukakan tinjauan pustaka, metodologi penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pikir, dan terakhir garis-garis besar isi penelitian.

86 Bab ketiga menguraikan tentang urgensi istih}sa>n sebagai salah satu metode istinba>t} hukum meliputi; pandangan ulama tentang istih}sa>n, kekuatan istih}sa>n dalam ijtihad, relevansi isth}sa>n di masa kini dan mendatang, Kesamaran dalil ulama yang tidak menggunakan hujjah istih}sa>n dan perbedaan metode istih}sa>n dengan ijtihad yang lain.

87 Bab keempat konsep istih}sa>n pada pembaruan hukum Islam dalam KHI, yang meliputi; pembaruan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan wujud pendekatan metode isti¥san pada pembaruan hukum Islam dalam KHI Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Bab ini berfungsi menjawab pokok permasalahan dan sub masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Di samping itu akan dikemukakan pula beberapa saran yang merupakan implikasi akhir dari hasil penelitian.

88 Komposisi Bab BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Masalah B. Rumusan dan Batasan Masalah C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian D. Kajian Pustaka E. Metodologi Penelitian F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian G. Krangka Pikir H. Garis-garis Besar Isi

89 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ISTIHSAN A. Pengertian Isti¥san B. Macam-macam Isti¥san C. Dasar Pertimbangan Isti¥san D. Perbedaan Metode Istihsan dengan Metode Ijtihad Yang lain

90 BAB III KONSEP PENERAPAN ISTIHSAN DAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM KHI A. Pembaruan Hukum Islam B. Ijtihad Sarana pembaruan Hukum Islam C. Kompilasi Hukum Islam D. Implementasi Metode Istihsan pada Pembaruan HI dalam KHI

91 BAB IV PROSPEK METODE ISTIHSAN SEBAGAI METODE IJTIHAD DAN PEMBARUAN HI DALAM KHI A. Pandangan Ulama tentang Istihsan B. Kekuatan Istihsan dalam Ijtihad C. Kesamaran dalil Ulama yang tidak menggunakan Hujjah Istihsan D. Prospek Metode Istihsan sebagai Metode Ijtihad dalam KHI BAB V PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran-saran KEPUSTAKAAN

92 TERIMA KASIH ATAS KEHADIRANNYA DAN PARTISIVASINYA WASSALAMU ALAIKUM WR. WB.

93


Download ppt "Presented by Hamzah K NIM: 80100307058 PROGRAM PASCASARJANA (S3) UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2009."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google