BEBY NUR RIFQI, 3353405026 PENGARUH ASPEK PENERIMAAN DALAM DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2002 - 2006 (STUDI KASUS DELAPAN KABUPATEN.

Presentasi berjudul: "BEBY NUR RIFQI, 3353405026 PENGARUH ASPEK PENERIMAAN DALAM DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2002 - 2006 (STUDI KASUS DELAPAN KABUPATEN."— Transcript presentasi:

1 BEBY NUR RIFQI, 3353405026 PENGARUH ASPEK PENERIMAAN DALAM DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2002 - 2006 (STUDI KASUS DELAPAN KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH)

2 Identitas Mahasiswa - NAMA : BEBY NUR RIFQI - NIM : 3353405026 - PRODI : Ekonomi Pembangunan - JURUSAN : Ekonomi Pembangunan - FAKULTAS : Ekonomi - EMAIL : boy_120587 pada domain yahoo.com - PEMBIMBING 1 : AMIN PUJIATI, SE, M.Si - PEMBIMBING 2 : DRS. BAMBANG PRISHARDOYO, M.Si - TGL UJIAN : 2009-09-07

3 Judul PENGARUH ASPEK PENERIMAAN DALAM DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2002 - 2006 (STUDI KASUS DELAPAN KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH)

4 Abstrak Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. ( Arsyad, 1999 halaman 298 ). Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, pemberlakuan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan Penerimaan daerah dan mengembangkan seluruh potensi-potensi ekonomi yang ada, sehingga dapat memacu peningkatan output maupun meningkatkan aktivitas perekonomian, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada meningkatnya perekonomian nasional. Permasalahan yang dikaji dalam dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota di Jawa Tengah Tahun 2002-2006 ?. (2) Bagaimana pengaruh Tenaga Kerja (TK) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota di Jawa Tengah Tahun 2002-2006 ?. Penelitian ini bertujuan : (1) Menganalisis pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah Tahun 2002-2006. (2) menganalisis pengaruh tenaga kerja (TK) tarhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota di Jawa Tengah Tahun 2002-2006. Jenis data penelitian ini adalah mengunakan data sekunder yang ada di BPS. Data utama yang digunakan adalah data sekunder berdasarkan urutan waktu (time series data) dan berdasarkan tempat (cross section). Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik data panel menggunakan software eviews 4.1. Dari hasil penelitian diperoleh ada pengaruh positif dan signifikan secara statistik pada derajat kepercayaan 1% antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien PAD sebesar 9.173240 yang berarti setiap ada peningkatan PAD sebesar Rp 1 maka pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB akan meningkat Rp 9.173240. Ada pengaruh positif dan signifikan secara statistik pada derajat kepercayaan 1% antara Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 2.423556 yang berarti apabila ada peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 1, maka pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB akan meningkat Rp 2.423556. Ada pengaruh positif dan signifikan secara statistik pada derajat kepercayaan 1% antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien Dana Alokasi Umum sebesar 0.759743 yang berarti apabila ada peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 1, maka pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB akan Meningkat sebesar Rp 0.759743. Ada pengaruh positif dan signifikan secara statistik pada derajat kepercayaan 1% antara Tenaga Kerja (TK) terhadap pertumbuhan ekonomi. koefisien Tenaga Kerja (TK) adalah sebesar 1249098 artinya jika ada peningkatan tenaga kerja sebesar 1 orang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB sebesar Rp 1.249.098. Adapun saran dari penelitian ini antara lain yaitu (1) pemerintah meningkatkan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara mengadakan pameran mengenai produk-produk unggulan atau komoditas unggulan dan pembinaan usaha kecil sehingga output dari produk daerah dapat dikenal dan diserap masyarakat luar sehingga dapat menyebabkan pendapatan pemerintah akan maksimal, dan dapat juga melalui media website untuk mengkomunikasikan informasi daerah, pemberlakuan sistem pelayanan satu atap (one stop service) sesuai Kep. Mendagri No. 48 Tahun 2004 dengan tujuan untuk mendukung kegiatan perekonomian daerah. Dari sisi tenaga kerja, pemerintah mengusahakan tenaga kerja yang baik secara kualitas yaitu dengan cara melakukan pemberian pelatihan pelatihan khusus kepada tenaga kerja sehingga dapat menunjang kegiatan produksi. (2) Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan memperluas penelitian sehingga hasilnya akan lebih luas dan menyeluruh.

5 Kata Kunci Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi

6 Referensi Arsyad,Lincolin. 1999. Ekonomi Pembangunan Edisi Ke-4. Yogyakarta: BPFE. BAPPENAS, (2003). Peta Kemampuan Keuangan Propinsi dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi daerah. Biro Pusat Statistik, 2007, Statistik Keuangan Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten Dan Kota, tahun 2002-2006. -----------Jawa Tengah Dalam Angka 2002-2006 ----------- Susenas tahun 2002-2006 Gujarati,D. 2003, Basic Econometrics, Mc Graw Hill, Inc, New York. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2007, PT Buku Kita, Jakarta. Pujiati, Amin. 2007, Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karisidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.02, No.13, Agustus, 2008. Prawirosetoto, Yuwonono, (2002). “Desentralisasi Fiskal di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2 Agustus, Jakarta : Unika Atmajaya. Saldanha, Joao Mariano. 1998: Analisis CSIS study kasus. Pembangunan politik, pertumbuhan ekonomi dan kerja intelektual pertumbuhan ekonomi : survey ekonomi politik dan indonesia, Tahun XXVII no.2 april-juni, 1998. Sasana, Hadi. 2005, Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Antar Wilayah, Antar Sektor di Kabupaten/ Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol.12, No.2, September 2005. Simanjuntak, Robert, (2001). Decentralization and Local Autonomy. www.worldbank.org/wbi/publicfinance/document/ASEM/brodjonegoro. pdf. Suparmoko. 2002, Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Andi Offet, Yogyakarta. Suryana.2000, Ekonomi Pembangunan, Problematika dan Pendekatan.Salemba Empat. Jakarta Tambunan, Tulus, 2002, Perekonomian Indonesia Teori dan Empiris, Ghalia Indonesia, Jakarta Tarigan,Robinson. 2005. Ekonomi Regional.Bumi Aksara,Jakarta. Todaro, Michael,P, 2000, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Alih Bahasa Indonesia: Burhanudin Abdullah Dan Haris Munandar.

7 Terima Kasih http://unnes.ac.id