Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh : Laksma TNI Ir. Leonardi Dirpotrana Ditjen Pothan Kemhan

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh : Laksma TNI Ir. Leonardi Dirpotrana Ditjen Pothan Kemhan"— Transcript presentasi:

1 Oleh : Laksma TNI Ir. Leonardi Dirpotrana Ditjen Pothan Kemhan

2 1. Mencampur adukkan istilah Wajib Militer dengan Komcad ? 2. Mengapa tidak mengutamakan Kesejahteraan dan Alutsista TNI? 3. Musuh Kita Siapa?, mengapa ada RUU Komcad ? 4. Seleksi Komcad, sehingga Kemhan tidak mendidik calon teroris ? 2 PERTANYAAN YANG SERING TIMBUL

3 5. Sanksi ancaman hukuman bagi yang tidak ikut dalam Komcad ? 6. Biaya yang terlalu besar untuk melatih warga negara menjadi Komcad ? 7. Pelanggaran hak Azasi Manusia ? 8. Menimbulkan militerisme karena mental belum siap untuk dilatih dasar kemiliteran ? 3

4 Landasan Juridis UUD 1945 Pasal 27 (1)Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2)Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. WARGA NEGARA & PENDUDUK 4

5 1. CINTA TANAH AIR 1. CINTA TANAH AIR 2. KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA INDONESIA 2. KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA INDONESIA 4. RELA BERKORBAN BAGI BANGSA DAN NEGARA 4. RELA BERKORBAN BAGI BANGSA DAN NEGARA 5. MEMILIKI KEMAMPUAN AWAL BELA NEGARA 5. MEMILIKI KEMAMPUAN AWAL BELA NEGARA 3. YAKIN PD PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA 3. YAKIN PD PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA 5

6 Pada konteks yang paling keras bela negara di tetapkan oleh UUD 1945 Pasal 30 (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (2)Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 6

7 UU NO. 3/2002 (HANNEG) Pasal 1 titik 2 Sishanneg adalah sistem pertahanan bersifat semesta yg libatkan :  seluruh warga negara  wilayah  sumber daya nasional lainnya. disiapkan secara dini oleh pemerintah dan dislenggara secara total, terpadu, terarah dan berlanjut, untuk tegakan kedaulatan neg, utuh wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. 7

8 UU NO. 3 / 2002 Pasal 7 (2)Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. (3) Sitem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman Non militer menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain kekuatan bangsa. 8

9 MEKANISME PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA UUD ‘45 NKRI AMAN DAMAI MILITER TNI INTERAKSI Sishanta Sishankamrata DOKTRIN TRIDEK SEJAHTERA JEMBATAN KEMHAN Lembaga Pem.tah diluar Bid. Han sbg unsur utama sesuai bentuk dan sifat ancaman (ps 7 UU No. 3) Jakum Hanneg: Sbg Reff KEM/LPNK (Stakeholder Terkait) Penyelenggaraan Hanneg. SOFT POWER STAKEHOLDER KEM/LPNK UU NO 3 HANNEG HARD POWER NIR MILITER 9

10 10 TOTAL DEFENCE (national defence). public security. disaster mng.. human ops. Social & culture. economic. psychological def. technology.. etc. NON MILITARY DEF. ( national resources ) Komcad & Komduk MILITARY DEF. (National Resources) TNI O T W WAR 1. atasi separatis 2. atasi pemberontak 3. atasi terorisme 4. pam perbatasan 5. pam obvitstrat 6. pam penerb/pelayaran 7. pam pres/wapres 8. bantu pem. binpotnas 9. bantu pemda 10. bantu polri 11. bantu pam tamu neg. 12. disaster relief 13. SAR ops. 14. peace keeping CIVIL DEF. Mobilisasi Langsung/Tdk Langsung Perpu

11 SISHANTA PERTAHANAN BERLAPIS LAPIS NIRMILITER (RAKYAT) LAPIS MILITER (TNI) DOKTRIN HANNEG SOSOK PERTAHANAN (POSTUR) : KUAT, BERDAYA TANGKAL DISEGANI LAWAN & KAWAN STRATEGI 11

12 Latsarmil (kombatan) TNI KOMP. CADANGAN KOMP. PENDUKUNG Latsarmil (kombatan setelah Mobilisasi) Latsar (non kombatan) SDA/B & Sarprasnas Industri strategis TA / profesi KOMPONEN PERTAHANAN NEGARA HADAPI ANC. MILITER Paramiliter : warga negara lainnya :. Veteran / Purn TNI. individu. organisasi masy. (LSM dsb.) A. Menwa/ Polisi PP/ Linmas/ S a t p a m/ Org Kepemudaan/ Org bela diri/ Satgas Partai, dll. B. Brimob

13 Tujuan Pembentukan Komcad Untuk melatih dan mempersiapkan sumberdaya nasional serta sarana prasarananya agar memiliki semangat patriotisme/jiwa militansi dan kemampuan awal bela negara yang tinggi, untuk dapat diberdayakan memperbesar dan memperkuat kemampuan komponen utama. Sasaran Pembentukan Komcad Ciptakan kesiap-siagaan perang masy, tingkatkan pot & kapasitas hanneg, jamin puan perang negara. Hakekat pembentukan Komcad adalah sebagai salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara, seluruh sumberdaya alam, sumberdaya buatan serta sarana dan prasarana nasional dalam usaha pertahanan negara menyelenggarakan perang semesta. 13

14 Komponen Cadangan berfungsi sebagai kekuatan pengganda komponen utama dalam bentuk komponen cadangan matra darat, matra laut dan matra udara yang selalu siap pada saat dibutuhkan. Komponen Cadangan bukan wajib militer, namun merupakan latihan dasar kemiliteran yang bersifat wajib bagi warga negara yang telah memenuhi syarat secara psikis dan fisik. Gelar Komponen Cadangan Pertahanan Negara bersifat lokal/ kedaerahan sesuai keberadaan komponen utama, namun tidak mempunyai dampak kekuatan teritorial sebagaimana TNI sebelum di mobilisasi. 14

15 15 WAKTU DAN MODEL PEMBINAAN Masa bakti anggota Komcad 5 tahun, selama masa bakti mendapat latihan paling lama 30 hari per tahun. KEWENANGAN PEMBINAAN KOMCAD 1.Kewenangan bin adm Tk. Pusat oleh Kemhan, Tk. Daerah, Kanhan/PTF Kemhan, TNI, Pemda dan Instansi terkait. 2.Kewenangan bin teknis Tk. Pusat oleh Kemhan bersama TNI, Tk. Daerah, Kanhan/PTF Kemhan dan unsur-unsur TNI di daerah.

16 NOINDONESIASINGAPURINDIAKORSELPERANCIS SEBUTAN / NAMA Komponen Cadangan Reserve Forces Singapore Defence Teritorial Army Republic of Korea Reserve Forces La Reserve Military 2STATUS PEREKRUTAN Wajib/ sukarela WajibSukarela (Thn. 2000) WajibSukarela (Thn. 1997) 3LATIHAN PEMBENTUKAN Latihan Dasar Militer Wajib Militer 2 tahun Latihan Dasar Militer Wajib MiliterLatihan Dasar Militer & Milsuk 4MASA BHAKTI5 Tahuns.d. usia 45 tahun 15 Tahun8 Tahun1 s.d 5 Tahun 5DINAS AKTIFMaks. 30 hari (masa damai) Maks. 40 hari pertahun (masa damai) Maks.30 hari (masa damai) 3 hari latihan5 hari s.d 210 hari (Ops.) PERBANDINGAN PENGELOLAAN KOMCAD DENGAN NEGARA LAIN 16

17 NOINDONESIASINGAPURINDIAKORSELPERANCIS INSENTIFTunj. Kes. dan uang saku harian Gaji standar Uang saku / insentif latihan Gaji Negara + Perusahaan 7BATAS USIA PENERIMAAN 18 tahun 17 tahun 8SUMBER DAYASDM dan Sarpras SDM 9ANGKATAN KOMCAD Matra Darat, Laut & Udara Matra DaratMatra Darat, Laut & Udara 10PENGORGANI- SASIAN Dibawah Kemhan 11PENGGUNAANLat / Mob.Lat / Mob / Bencana 17 PERBANDINGAN PENGELOLAAN KOMCAD DENGAN NEGARA LAIN

18 18 JAJAK PENDAPAT “ KOMPAS”,14-15 NOV 2007 WIRASWASTA/ PENGUSAHA 69,8 24,9 5,3 85,7 14,3 69,8 24,8 5,4 SETUJU TIDAK SETUJU TIDAK TAHU TIDAK BEKERJA IBU RMH TANGGA PENSIUNAN PELAJAR MAHASISWA PNS/BUMN KARYAWAN SWASTA TNI/POLRI 77,419,93,7 66,4 26,2 7,4 63,8 29,8 6,4 70,4 23,6 6 64,4 31,1 4,5 18

19 JAJAK PENDAPAT PELATIHAN DAN PENDIDIKAN BELA NEGARA PUSAT KAJIAN STRATEJIK DAN PERTAHANAN CENTER FOR STRATEGIC DAN DEFENSE STUDIES (CSDS) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA 22 JULI 2009 S.D 21 AGUSTUS N = KOTA

20

21

22

23 Pasal 8 Ayat (1) Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Ayat (3) Komponen cadangan dan komponen pendukung diatur dengan undang-undang. 23

24 Pasal 9 ayat (1 dan 2) (1)Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. (2)Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui : a.Pendidikan kewarganegaraan; b.Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c.Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan d.Pengabdian sesuai dengan profesi. 24

25 UU No. 20 Tahun 1982UU No. 3 Tahun 2002 Aktor UtamaTNITNI & Lembaga Pemerintah lainnya Pelibatan Masyarakat Ratih, Linmas, Tanpa legalitas atau Undang-Undang, namun dilibatkan secara sistematis (contoh: milisi di Timtim) Komcad, Komduk gunakan Undang- Undang (RUU Komponen Cadangan, RUU Komponen Pendukung) Ruang Lingkup Pertahanan dan Keamanan Negara Pertahanan Militer dan Nir militer Kontrol SipilHampir tidak adaAda Sumber Ancaman Utama Internal dan EksternalInternal dan Transnasional Konteks politik Dominasi militer dalam pembentukan mekanisme pengambilan kebijakan; kelahiran doktrin politik militer (CADEK, 1988); militerisasi kementrian pertahanan Reformasi, perubahan hubungan sipil-militer dalam konteks pertahanan negara; diluar konteks keamanan negara; hilangnya fungsi sosial politik TNI. StatusDoktrin Nasional (Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1982) Doktrin pertahanan negara melawan semua spektrum ancaman Perbandingan Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002


Download ppt "Oleh : Laksma TNI Ir. Leonardi Dirpotrana Ditjen Pothan Kemhan"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google