OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK (STUDI KASUS IDE PEMEKARAN PROVINSI TAPANULI DAN LUWU RAYA) MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL.

Presentasi berjudul: "OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK (STUDI KASUS IDE PEMEKARAN PROVINSI TAPANULI DAN LUWU RAYA) MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL."— Transcript presentasi:

1 OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK (STUDI KASUS IDE PEMEKARAN PROVINSI TAPANULI DAN LUWU RAYA) MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMNISTRASI NEGARA 2009

2 BABAK BARU EKONOMI POLITIK LOKAL PASCA ORDE BARU
KRISIS MONETER ASIA TAHUN 1997-INDONESIA MENGALAMI KEMACETAN TOTAL (SIDEL, 1998) JARINGAN-JARINGAN PATRIMONIAL MENGARAH KE PUSAT MERUPAKAN PANGKAL DARI KRISIS KEUANGAN DAN POLITIK PARA PENDUKUNG ORDE BARU SATU PERSATU MENINGGALKAN PATRONNYA-BERPALING MENCARI DUKUNGAN KEUANGAN DAN POLITIK BARU: PARA TOKOH MILITER PARA KONGLOMERAT PERANAKAN CINA

3 JARGON PENGHAMBAT DESENTRALISASI EKONOMI POLITIK LOKAL
DESENTRALISASI MEMBUKA PELUANG BARU PEMAIN EKONOMI LAMA BERMAIN POLITIK, MELESTARIKAN JEJARING BISNIS MEREKA DI DAERAH, MEMINDAHKAH: CRONY CAPITALISM RENT-SEEKING BUREAUCRACY MELAHIRKAN SHADOW STATE

4 KONSEP SHADOW STATE BARBARA HARRISS-WHITE (2003:89)-KEWIBAWAAN POLITIK BISA DISIMPULKAN BUKAN DARI ADANYA KEKUATAN KERAS, NAMUN DARI KEMAMPUAN MENGENDALIKAN PASAR DAN IMBALAN MATERIAL, ATAU, DENGAN KATA LAIN, DARI HEGEMONI DI BLACK ECONOMY SHADOW STATE ATAU DIKENAL DENGAN ISTILAH NEGARA BAYANGAN SARAT DENGAN CITRA DEGRADASI MORAL INDIVIDU DILATARI OLEH BERTINGKAT-TINGKATNYA SISTEM KEWENANGAN DIPADUKAN DENGAN MEKANISME TUKAR-MENUKAR YANG DIPELIHARA TURUN TEMURUN.

5 TEORI EKONOMI POLITIK MENDEKATKAN RAKYAT TERHADAP PEMERINTAHNYA-BERDAMPAK POSITIF TERHADAP MENINGKATNYA PELAYANAN TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG SELAMA INI TERABAIKAN KARENA SENTRALISASI KEKUASAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIHARAPKAN MENINGKAT PULA SEIRING DENGAN SUKSESNYA PROGRAM DESENTRALISASI

6 DASAR PEMIKIRAN BRIDGE (BUILDING AND REINVENTING DECENTRALISED GOVERNANCE) BAPPENAS DAN UNDP-STUDI EVALUASI DAMPAK PEMEKARAN DAERAH

7 PERMASALAHAN DI LAPANGAN
KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH: PEMBAGIAN POTENSI EKONOMI TIDAK MERATA BEBAN PENDUDUK MISKIN LEBIH TINGGI KETERGANTUNGAN FISKAL LEBIH BESAR DI DAERAH PEMEKARAN-BESARNYA ALOKASI BELANJA MODAL DI DAERAH PEMEKARAN OPTIMALISASI PENDAPATAN DAN KONTRIBUSI EKONOMI RENDAH PORSI ALOKASI BELANJA MODAL PEMDA RENDAH

8 PERMASALAHAN PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH OTONOM BARU LEBIH FLUKTUATIF DIBANDINGKAN DAERAH INDUK YANG RELATIF STABIL DAN MENINGKAT MASA TRANSISI MEMBUTUHKAN PROSES CUKUP LAMA MENUMBUHKAN SEMUA POTENSI EKONOMI YANG ADA

9 PERMASALAHAN PENGENTASAN KEMISKINAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DAERAH OTONOMI BARU (DOB) BELUM MENGEJAR KETERTINGGALAN DARI DAERAH INDUK KESEJAHTERAAN DOB RELATIF SAMA DENGAN KABUPATEN LAIN ADANYA KETERBATASAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA DUKUNGAN PEMERINTAH BELUM MAKSIMAL-INVESTASI PUBLIK

10 PERMASALAHAN KEUANGAN DAERAH
PERAN ANGGARAN PEMDA DOB KURANG OPTIMAL DIBANDINGKAN DAERAH INDUK ATAUPUN DAERAH RATA-RATA KABUPATEN PELAYANAN PUBLIK DOB BERADA DI BAWAH DAERAH INDUK

11 FAKTOR-FAKTOR YANG HARUS DIPERHATIKAN JANGKA PANJANG
MASA TRANSISI 10 TAHUN FASILITASI PENYIAPAN ALIH APARATUR SESUAI KAPASITASNYA PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG APARATUR BESERTA FASILITAS PEMERINTAHAN PEMBAGIAN SUMBER DAYA (SUMBER DAYA ALAM, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG LAIN-ANTARA DAERAH INDUK DAN DOB)

12 FAKTOR-FAKTOR YANG HARUS DIPERHATIKAN JANGKA PENDEK
MENETAPKAN AZAS PEMBANGUNAN BERTANGGUNG JAWAB DAN BERKELANJUTAN MENCERMINKAN PRIORITAS NASIONAL (TERUTAMA RPJMN)

13 STUDI MENGUKUR POTENSI EKONOMI POLITIK DAERAH

14 DAERAH STUDI KASUS

15 POTENSI EKONOMI POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA
STUDI KASUS PROVINSI TAPANULI

16 SUMATERA UTARA SUMATERA UTARA MERUPAKAN PECAHAN DARI PROVINSI SUMATERA (PECAHAN LAINNYA ADALAH SUMATERA TENGAH DAN SUMATERA SELATAN) SUMATERA UTARA MEWARISI PERKEBUNAN-PERKEBUNAN MILIK ASING YANG SEJAK PENDUDUKAN JEPANG TELAH DITINGGALKAN OLEH PEMILIKNYA. SEJAK PROKLAMASI KEMERDEKAAN, PERKEBUNAN ITU KEMUDIAN DISELENGGARAKAN OLEH BANGSA INDONESIA MENJADI PERKEBUNANA NEGARA. PENGEMBALIAN KEPADA PEMILIKNYA SEMULA BARU DILAKSANAKAN PADA TAHUN 1947 DI DAERAH-DAERAH YANG DIDUDUKI TENTARA BELANDA SEPERTI SUMATERA TIMUR.

17 POTENSI EKONOMI POLITIK TAPANULI (1)
TAPANULI DAERAHNYA MEMBENTANG DARI: TAPANULI TENGAH HINGGA KE MANDAILING NATAL DI PESISIR, PANTAI BARAT SUMATERA UTARA SAAT INI, DITAMBAH DAERAH-DAERAH YANG MEMUNGGUNGI BUKIT BARISAN SEPANJANG DAIRI HINGGA TAPANULI UTARA MENJADI KANTONG KEMISKINAN PANTAI BARAT LEBIH DULU TERSENTUH PERADABAN-MASUKNYA ISLAM PERTAMA KALI DI PULAU SUMATERA LEWAT BARUS (TAPANULI TENGAH)

18 POTENSI EKONOMI POLITIK TAPANULI (2)
EKS KARESIDENAN SUMATERA TIMUR YANG JAUH LEBIH BAIK, MERUPAKAN PUSAT PEREKONOMIAN DENGAN MEDAN SEBAGAI KOTA METROPOLIS DALAM PERKEMBANGANNYA, PESISIR PANTAI TIMUR SUMUT JAUH LEBIH MAJU BERKEMBANGNYA BEBERAPA KESULTANAN MELAYU DI PANTAI TIMUR, DAN MASUKNYA BELANDA YANG BEKERJA SAMA DENGAN ARISTOKRASI MELAYU DENGAN MEMBUKA PERKEBUNAN MEMBUAT WILAYAH INI MELESAT MENINGGALKAN DAERAH-DAERAH DI PANTAI BARAT.

19 POTENSI EKONOMI POLITIK TAPANULI (3)
KARESIDENAN TAPANULI TERBENTUK SETELAH BELANDA MEMISAHKAN DISTRIK BATAK DARI BAGIAN HOOFD AFDELING MINANGKABAU DISTRIK BATAK INI MEMBENTANG DARI TAPANULI TENGAH SEKARANG INI HINGGA MANDAILING NATAL DISTRIK BATAK INI YANG BELAKANGAN LEBIH DIKENAL SEBAGAI WILAYAH TAPANULI, DARI ASAL KATA TAPIAN(PEMANDIAN) NA (YANG) ULI (INDAH)

20 POTENSI SUMBER DAYA ALAM TAPANULI 1949-1950
1. KELAPA DI TAPANULI TENGAH, 2. PINANG DI TAPANULI, 3. NILAM DI TAPANULI UTARA, 4. KEMENYAN DI TAPANULI SEBAGAI PENGHASIL UTAMA, 5. KOPI DI TAPANULI, 6. TEMBAKAU DI TAPANULI, 7. TEBU DI TAPANULI UTARA, 8. CENGKEH DI TAPANULI SELATAN.

21 SUMATERA UTARA 1998-SEKARANG (1)
PEMPROV SUMUT MERESPON KESENJANGAN WILAYAH DI DALAMNYA DENGAN KONSEP PEMERATAAN PEMBANGUNAN. ERA GUBERNUR ALMARHUM RAJA INAL SIREGAR MISALNYA, DENGAN KONSEP MARSIPATURE HUTANABE (AYO MEMBANGUN KAMPUNG HALAMAN) ERA GUBERNUR ALMARHUM TENGKU RIZAL NURDIN, POLA PEMBANGUNAN LEBIH MEMUSATKAN PADA PENGEMBANGAN KAWASAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT RIADIL AKHIR LUBIS-“SEJAK 1997 ADA LIMA KAWASAN STRATEGIS YANG DIKEMBANGKAN, YAKNI NIAS, TAPANULI DAN SEKITARNYA, RANTAU PRAPAT DAN SEKITARNYA, MEDAN DAN SEKITARNYA SERTA DANAU TOBA DAN SEKITARNYA.

22 SUMATERA UTARA 1998-SEKARANG (2)
KONSENTRASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS SEMESTINYA MAMPU MENGANGKAT KETERTINGGALAN WILAYAH PANTAI BARAT INDIKATOR EKONOMI MENUNJUKKAN WILAYAH TAPANULI SAAT INI TIDAK LEBIH TERTINGGAL DIBANDING DAERAH PESISIR PANTAI TIMUR PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDRB) PERKAPITA DAERAH-DAERAH YANG MENGUSULKAN PEMBENTUKAN PROVINSI TAPANULI SEBENARNYA JUGA TAK BERBEDA JAUH DENGAN TETANGGA MEREKA DI PESISIR PANTAI TIMUR SUMUT: PDRB PERKAPITA TAPANULI UTARA PADA TAHUN 2006 SEBESAR RP , TOBA SAMOSIR RP , HUMBANG HASUNDUTAN RP , SAMOSIR RP BANDINGKAN PDRB PERKAPITA DAERAH-DAERAH TERSEBUT DENGAN BEBERAPA KABUPATEN YANG BERADA DI PESISIR PANTAI TIMUR SEPERTI: LANGKAT (RP ), DELI SERDANG ( ), SERDANG BEDAGAI (RP ), LABUHAN BATU (RP ).

23 POTENSI EKONOMI POLITIK TAPANULI (A)
PROVINSI TAPANULI SEBENARNYA ADALAH KEPRIHATINAN MELIHAT WILAYAH TAPANULI YANG JAUH TERTINGGAL SECARA EKONOMI DIBANDING WILAYAH DI PESISIR PANTAI TIMUR SUMUT WILAYAH TAPANULI MERUPAKAN KANTONG KEMISKINAN DI SUMUT

24 POTENSI EKONOMI POLITIK TAPANULI (B)
PEREKONOMIANNYA SANGAT TERGANTUNG PERTANIAN, SEMENTARA INFRASTRUKTUR TAK PERNAH MENDUKUNG IRIGASI BANYAK YANG RUSAK SEHINGGA PRAKTIS PETANI BERGANTUNG PADA KEMURAHAN ALAM PETANI MENJADI KELOMPOK PALING MISKIN, SEMENTARA MEREKA ADALAH PENDUDUK TERBANYAK DI DAERAH INI

25 PENDAPAT PAKAR TENTANG PROVINSI TAPANULI
PENGAMAT POLITIK USU RIDWAN RANGKUTI “MEMBUAT PEMEKARAN BUKAN JAWABAN TEPAT ATAS PERSOALAN KESENJANGAN EKONOMI ANTARA PESISIR PANTAI TIMUR DAN BARAT”

26 POTENSI EKONOMI POLITIK PROVINSI SULAWESI SELATAN
STUDI KASUS PROVINSI LUWU RAYA

27 SULAWESI SELATAN SULAWESI DI TAHUN 1950 TERDIRI DARI SATU PROVINSI DI BAWAH PEMERINTAHAN GUBERNUR YANG BERTEMPAT TINGGAL DI MAKASSAR, KOTA UTAMA SULAWESI DAN DI BELAHAN TIMUR INDONESIA SETELAH TAHUN 1950, SULAWESI TERBAGI MENJADI BEBERAPA BAGIAN KARENA PERSOALAN KONFLIK BERSENJATA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN GERAKAN ISLAM PIMPINAN KAHAR MUZAKKAR-PEMIMPIN DARUL ISLAM DARUL ISLAM MENGUASAI BAGIAN BESAR DARI PERDESAAN SELATAN DAN TIMUR LAUT SULAWESI

28 SULAWESI SELATAN PADA SAAT BERSAMAAN BERKEMBANG PROVINSI BARU DAN KABUPATEN (REGENSI/REGENT) YANG TERBANGUN MELALUI PROSES YANG SALING TIDAK BERHUBUNGAN PEMBENTUKAN UNIT ADMINISTRATIF BARU MELIBATKAN ENERGI BESAR DALAM MELOBI ATAU MEMPROTES PEMBENTUKAN SELEVEL PROVINSI BARU, TERUTAMA KETIKA KABUPATEN DIMAKSUDKAN MENGGANTI DAERAH REGENSI ATAU SWAPRAJA YANG SUDAH LEBIH DULU ADA, DIKUASAI OLEH ARISTOKRASI TRADISIONAL

29 POTENSI EKONOMI POLITIK LUWU RAYA (A)
SECARA EKONOMIS, LUWU PENTING BAGI SULAWESI SELATAN SEBELUM LUWU DIPECAH PADA TAHUN 1999-MERUPAKAN KABUPATEN TERBESAR DARI KE-21 KABUPATEN DI SULAWESI SELATAN, MENCAKUP HAMPIR 25% DARI PROVINSI ITU POPULASI YANG REALTIF KECIL, TETAPI KAYA DENGAN SUMBER-SUMBER ALAM UNTUK PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN, DAN INDUSTRI-INDUSTRI PERTAMBANGAN. SUMBER-SUMBER ITU TELAH MENARIK BANYAK MIGRAN: BUGIS DAN MAKASSAR DARI DATARAN RENDAH DAN TORAJA DARI DATARAN TINGGI.

30 POTENSI EKONOMI POLITIK LUWU RAYA (B)
SALAH SATU PENGHASIL UANG TERBESAR DI LUWU ADALAH PT INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA (PT INCO) PADA TAHUN 1968 INCO-KONSESI SELUAS HEKTAR, YANG DI ANTARANYA LEBIH DARI 50% TERLETAK DI SULAWESI SELATAN SEMENTARA YANG LAIN TERLETAK DI SULAWESI TENGAH DAN TENGGARA PADA TAHUN 1996 KONTRAK ITU DIPERPANJANG SAMPAI 2025 PADA TAHUN 2003 PERUSAHAN ITU MEMPRODUKSI TON NIKEL= PERMINTAAAN DUNIA AKAN NIKEL YANG SELALU MEMBESAR=PROSPEK EKONOMISNYA CERAH PENDAPATAN DAERAH YANG DIPEROLEH DARI INCO ADALAH SATU TROFI BESAR DALAM HUBUNGAN DENGAN POLITIK PEMEKARAN HASILNYA MENGALIR KE SULAWESI SELATAN