Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

OLEH: DRS. H. SAKHYAN ASMARA, M.SP DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA 1 DISEMINASI UU NO. 40 TAHUN 2009.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "OLEH: DRS. H. SAKHYAN ASMARA, M.SP DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA 1 DISEMINASI UU NO. 40 TAHUN 2009."— Transcript presentasi:

1

2 OLEH: DRS. H. SAKHYAN ASMARA, M.SP DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA 1 DISEMINASI UU NO. 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DALAM RANGKA REVITALISASI ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT NASIONAL Disampaikan pada acara Pelatihan Manajemen Pengelolaan Organisasi Kepemudaan yang diselenggarakan Asisten Deputi Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan Jakarta, 26 Juni 2010

3 GRAND STRATEGY PEMBANGUNAN NASIONAL KEPEMUDAAN 1.Melaksanakan pengarusutamaan pemuda, sehingga pemuda menjadi bagian yang senantiasa melekat dan tak terpisahkan dalam setiap program pembangunan; 2.Menjangkau keseluruhan pemuda baik individu, kelompok maupun lembaga kepemudaan, baik yang berpotensi maupun yang bermasalah; 3.Menempatkan organisasi kepemudaan pada posisi penting dan strategis dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan kepemudaan dalam lingkup penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan; 4.Menempatkan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat. 2

4 SIAPAKAH PEMUDA ITU ? Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. (Pasal 1 Angka 1 UU No. 40/2009 Tentang Kepemudaan) 3

5 Fase Kemandirian dan kematangan Fase Pertumbuhan dan Perkembangan yang memerlukan: Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Fase yang menitikberatkan pada : Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Seluruh per-Undang Undangan yang terkait dengan Pembangunan Sumber Daya Manusia Undang-Undang Tentang Kepemudaan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak FASE PERTUMBUHAN MANUSIA INDONESIA DALAM ASPEK SOSIOLOGIS YURIDIS Usia 0 < 16 th Usia 16 – 30 th Usia 30 th keatas Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP – Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda 4

6 Fase Kemandirian dan kematangan Fase Pertumbuhan dan Perkembangan yang memerlukan: Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Fase yang menitikberatkan pada: Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Seluruh per-Undang Undangan yang terkait dengan Pembangunan Sumber Daya Manusia Undang-Undang Tentang Kepemudaan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak FASE PERTUMBUHAN MANUSIA INDONESIA DALAM ASPEK SOSIOLOGIS YURIDIS Usia 30 th keatas Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP – Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda 5 Usia 0 < 16 th Usia 16 – 30 th

7 JUMLAH PEMUDA USIA 16 – 30 TAHUN (Sumber: Proyeksi Data Single Years BPS Tahun 2009) Terdiri dari: 1.Siswa SMA atau sederajat; 2.Mahasiswa S1, S2, atau S3; 3.Pekerja Pemula; 4.Pekerja Profesional (Pegawai Pemerintah, Non Pemerintah, Wiraswasta, Seniman dll); 5.Anggota Legislatif; 6.Anggota TNI/POLRI; 7.Pengangguran Tidak Terdidik, Kurang Terdidik, dan Terdidik; 8.Pemuda Bermasalah (Narkoba, HIV/AIDS, Preman, Warga Binaan, dll); 9.Aktivis (LSM, Ormas, Orpol, dll). 6

8 7

9 REALITAS KEBERADAAN ORGANSASI KEPEMUDAAN DI INDONESIA 1.Jumlahnya semakin banyak tetapi tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai; 2.Idealisme pengurus dan anggota mulai tekikis oleh kepentingan pragmatis; 3.Lebih cenderung berorientasi kepada kepentingan politik dari pada sosial kemasyarakatan; 4.Belum mampu mandiri dan masih tergantung kepada pihak lain; 5.Belum mampu memainkan peran secara maksimal dalam merespons persoalan sosial kemasyarakatan; 6.Masih berorientasi kepada kuantitas dari pada kualitas; 7.Amanat AD/ART organisasi tidak dapat dijalankan secara konsisten, sehingga AD/ART hanya berfungsi sebagai acuan formal tapi tak mampu digunakan sebagai alat pemicu untuk mencapai tujuan organisasi. 8

10 PROBLEMATIKA ORGANISASI KEPEMUDAAN 1.Lemahnya manajemen kesekretariatan dan perkantoran; 2.Sumber pendanaan tidak konkrit; 3.Konsolidasi organisasi tidak berjalan dengan baik; 4.Penyelenggaran program menghadapi banyak kendala; 5.Proses kaderisasi dan regenerasi umumnya tidak berjalan secara normal, kecuali organisasi kemahasiswaan; 6.Usia pimpinan tergolong tidak muda atau banyak yang sudah tua-tua; 7.Peran strategis organisasi kepemudaan belum dapat dimanfatkan secara maksimal. 9

11 PERAN STRATEGIS ORGANISASI KEPEMUDAAN YANG DIHARAPKAN 1.Organisasi Kepemudaan dapat memainkan peran strategis sebagai mitra Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional serta mengantisipasi dan menanggulangi perubahan dan perkembangan global; 2.Organisasi Kepemudaan dapat menempa pemuda bersikap sensitif dan menjadi wahana memperkuat empati sosial serta memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah nasional dan internasional; 3.Organisasi Kepemudaan menjadi kawah candradimuka untuk menempa para pemuda sebagai kader-kader pemimpin bangsa pada masa kini dan masa yang akan datang; 4.Organisasi Kepemudaan menjadi sarana konglomerasi pemikiran, gagasan dalam upaya mencapai kemajuan bangsa; 5.Organisasi Kepemudaan dapat memanfaatkan KNPI sebagai wadah berhimpun agar menjadi ujung tombak dalam pembangunan kepemudaan untuk menciptakan pemuda yang maju yakni pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing. 10

12 REVITALISASI ORGANISASI KEPEMUDAAN 1.Menjadikan organisasi kepemudaan sebagai wadah pengembangan potensi pemuda yang handal; 2.Menjadikan organisasi kepemudaan sebagai organisasi yang melaksanakan prinsip good governance; 3.Menjadikan organisasi kepemudaan sebagai kawah candradimuka bagi kader-kader pemimpin bangsa; 4.Menjadikan organisasi kepemudaan sebagai organisasi yang berdaya dan mandiri; 5.Menjadikan anggota/pengurus organisasi kepemudaan sebagai pemuda yang progresif dan berpikiran maju. 11

13 FAKTOR PENDUKUNG UNTUK MENCAPAI TUJUAN KOMPONEN YANG PERLU DISIAPKAN TUJUAN ARAH LANDASAN PANCASILA & UUD 1945 ASAS, FUNGSI, TUJUAN DAN KARAKTERISTIK Menyiapkan Prasarana dan Sarana ARAH Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 3) Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 3) PEMUDA MAJU, BERKARAKTER, BERKAPASITAS, DAN BERDAYA SAING PEMUDA MAJU, BERKARAKTER, BERKAPASITAS, DAN BERDAYA SAING Penetapan Peran, Tanggung jawab dan Hak Pemuda Penetapan Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah daerah Penetapan Strategi Pelayanan Kepemudaan INTI PELAYANAN KEPEMUDAAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN PENYADARAN Menguatkan Organisasi Kepemudaan Menyiapkan Pendanaan Memberikan Penghargaan Melakukan Koordinasi Kemitraan Penguatan Peran Serta Masyarakat 12 Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP – Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

14 TUJUAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN (Pasal 3 UU No. 40/2009 Tentang Kepemudaan) Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 13

15 1. Pemuda yang beriman dan bertakwa; (Karakter) 2. Berakhlak mulia; (Karakter) 3. Demokratis; (Karakter) 4. Bertanggungjawab; (Karakter) 5. Sehat, cerdas, kreatif, inovatif, dan mandiri; (Kapasitas) 6. Berjiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan. (Karakter & Kapasitas) 7. Berdaya saing; (Daya Saing) INTI TUJUAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN 14

16 Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. (Pasal 4) 15

17 TUJUAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN Menjadikan pemuda Indonesia sebagai pemuda yang maju yakni berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing (Penjelasan Umum, Paragraf 6) 16

18 PERAN AKTIF PEMUDA Pemuda berperan aktif dalam segala aspek pembangunan nasional, sebagai: 1.Kekuatan Moral 2.Kontrol Sosial 3.Agen Perubahan 17

19 1. Menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan; 2. Memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; 3. Meningkatkan kesadaran hukum. 18 PERAN AKTIF PEMUDA SEBAGAI KEKUATAN MORAL

20 1. Memperkuat wawasan kebangsaan; 2. Membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara; 3. Membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum; 4. Meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik; 5. Menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; Memberikan kemudahan akses informasi. 19 PERAN AKTIF PEMUDA SEBAGAI KONTROL SOSIAL

21 1. Pendidikan politik dan demokratisasi; 2. Sumber daya ekonomi; 3. Kepedulian terhadap masyarakat; 4. Ilmu pengetahuan dan teknologi; 5. Olahraga, seni, dan budaya; 6. Kepedulian terhadap lingkungan hidup; 7. Pendidikan kewirausahaan; 8. Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. 20 PERAN AKTIF PEMUDA SEBAGAI AGEN PERUBAHAN

22 Tanggung jawab pemuda dalam pembangunan nasional: 1. Menjaga Pancasila sebagai ideologi negara; 2. Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa; 4. Melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum; 5. Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat; 6. Meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau 7. Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa. TANGGUNG JAWAB PEMUDA 21

23 1. Pemuda berhak mendapatkan: a. Perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif; b. Pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi; c. Advokasi; d. Akses untuk pengembangan diri; dan e. Kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan. 2. Pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan. HAK PEMUDA 22

24 1. PENYADARAN 2. PEMBERDAYAAN 3. PENGEMBANGAN INTI PELAYANAN KEPEMUDAAN 23

25 PENYADARAN Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perkembangan dan perubahan lingkungan. (Pasal 1 Angka 5) 24

26 PENYADARAN (Pasal 23) Penyadaran kepemudaan diwujudkan melalui: 1. Pendidikan agama dan akhlak mulia; 2. Pendidikan wawasan kebangsaan; 3. Penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 4. Penumbuhan semangat bela negara; 5. Pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal; 6. Pemahaman kemandirian ekonomi; 7. Penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang. 25

27 PEMBERDAYAAN Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. (Pasal 1 Angka 6) 26

28 PEMBERDAYAAN Pemberdayaan pemuda dilakukan melalui: 1.Peningkatan iman dan takwa; 2.Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3.Penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional; 4.Peneguhan kemandirian ekonomi pemuda; 5.Peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; 6.Peningkatan kemampuan hubungan internasional; 7.Peningkatan kemampuan pengelolaan lembaga kepemudaan; 8.Penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan. 27

29 PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN (Pasal 30, 31, 32, 33, dan 34) Pengembangan Kepemudaan terdiri dari: 1. Pengembangan kepemimpinan 2. Pengembangan kewirausahaan 3. Pengembangan kepeloporan 28

30 PENGEMBANGAN 1. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. 2. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. 3. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah. (Pasal 1 Angka 7, 8, dan 9) 29

31 PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN, KEWIRAUSAHAAN, DAN KEPELOPORAN DILAKSANAKAN MELALUI: Pendidikan, Pelatihan, Pengaderan, Pemagangan, Pembimbingan, Pendampingan, Kemitraan, Promosi, Bantuan Akses Permodalan, dan Forum Kepemimpinan Pemuda (Pasal 26, 27, 28, dan 29) 30

32 3. ORGANISASI KEPEMUDAAN (Pasal 40) 1)Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda. 2)Organisasi kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3)Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan. 4)Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. 31

33 ORGANISASI KEPELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN (Pasal 41) 1)Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional. 2)Organisasi kepelajaran merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah. 3)Organisasi kemahasiswaan terdiri atas organisasi intrasatuan dan ekstrasatuan pendidikan tinggi. 32

34 BENTUK ORGANISASI KEPEMUDAAN (Pasal 44) Organisasi kepemudaan dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang. Organisasi kepemudaan dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.  Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan berbentuk struktural" adalah organisasi kepemudaan yang terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau sejenisnya.  Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan berbentuk nonstruktural" adalah organisasi kepemudaan yang tidak terikat dengan struktur organisasi, misalnya, kelompok diskusi, kelompok pencinta alam, serta kelompok minat dan bakat.  Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan berjenjang" adalah organisasi kepemudaan yang memiliki jenjang kepengurusan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat terendah yang ada di bawahnya.  Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan tidak berjenjang" adalah organisasi kepemudaan yang tidak memiliki jenjang kepengurusan, misalnya organisasi yang hanya ada pada tingkat nasional atau tingkat daerah. 33

35 FASILITAS ORGANISASI KEPEMUDAAN (Pasal 45)  Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.  Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya. 34

36 KETENTUAN PERALIHAN (Bab XV Pasal 52) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, organisasi kepemudaan dan yang terkait dengan pelayanan kepemudaan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang- Undang ini paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

37 PENUTUP Parang patah jangan dicela Elok disepuh dibara api Hang tuah bijak pernah berkata Tak pernah pemuda menyerah di bumi Untuk apa memeras kelapa Kalau tidak banyak santannya Untuk apa jadi pemuda Kalau tak bisa membangun bangsa Walau debur ombak menerpa Tak kan perahu berhenti laju Walau hancur dihantam gempa Pemuda Indonesia tetap bersatu 36

38 37

39 LAMPIRAN - LAMPIRAN 38

40 ASUMSI JUMLAH UNIT ORGANISASI KEPEMUDAAN (OK) DI INDONESIA Sumber Data : * = Badan Pusat Statistik, Des 2009 ** = Badan Pusat Statistik, Juni 2009 NOORGANISASI KEPEMUDAAN (OK)JUMLAH 1DPP KNPI1 1 2DPD KNPI Provinsi (33*)33 3DPD KNPI Kab/Kota (497*)497 4OK Tingkat Nasional (sudah berhimpun di KNPI)82 5OK Tingkat Nasional (tdk/blm berhimpun di KNPI)± OK Tingkat Provinsi (berhimpun di KNPI)40(rata2) OK Tingkat Provinsi (tdk/blm berhimpun di KNPI)10(rata2)330 8OK Tingkat Kab/Kota (berhimpun di KNPI)20(rata2) OK Tingkat Kab/Kota (tdk/blm berhimpun di KNPI)5(rata2) OK Tingkat Kecamatan (6.579**)5(rata2) OK Tingkat Kel/Desa (76.546**)3(rata2) TOTAL Unit

41 INSTANSI DAERAH TINGKAT PROVINSI YANG MENANGANI KEPEMUDAAN NOPROVINSIINSTANSI 1AcehDinas Pemuda dan Olahraga 2Sumatera UtaraDinas Pemuda dan Olahraga 3RiauDinas Pemuda dan Olahraga 4Kepulauan RiauDinas Pemuda dan Olahraga 5BengkuluDinas Pemuda dan Olahraga 6JambiDinas Pemuda dan Olahraga 7Sumatera SelatanDinas Pemuda dan Olahraga 8Kepulauan Bangka BelitungDinas Pemuda dan Olahraga 9LampungDinas Pemuda dan Olahraga 10BantenDinas Pemuda dan Olahraga 11Jawa TengahDinas Pemuda dan Olahraga 12Kalimantan BaratDinas Pemuda dan Olahraga 13Kalimantan TengahDinas Pemuda dan Olahraga 14Kalimantan TimurDinas Pemuda dan Olahraga 40

42 Lanjutan … NOPROVINSIINSTANSI 15Sulawesi TenggaraDinas Pemuda dan Olahraga 16Sulawesi TengahDinas Pemuda dan Olahraga 17Sulawesi UtaraDinas Pemuda dan Olahraga 18Sulawesi SelatanDinas Pemuda dan Olahraga 19Maluku UtaraDinas Pemuda dan Olahraga 20Papua BaratDinas Pemuda dan Olahraga 21DKI JakartaDinas Olahraga dan Pemuda 22Jawa BaratDinas Olahraga dan Pemuda 23Jawa TimurDinas Kepemudaan dan Keolahragaan 24D.I. YogyakartaDinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 25Sumatera BaratDinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 26Nusa Tenggara BaratDinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 27BaliDinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 28GorontaloDinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 29Nusa Tenggara TimurDinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 30PapuaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 31MalukuDinas Pendidikan, Pemuda,dan Olahraga 32Sulawesi BaratDinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 33Kalimantan SelatanDinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 41

43 TOKOH-TOKOH KEBANGKITAN NASIONAL 1.dr. Soetomo 2.dr. Wahidin Sudirohusodo 3.dr. Tjipto Mangoenkoesoemo 4.R. M. Suwardi Suryoningrat (Ki Hadjar Dewantara) 5.dr. Douwes Dekker 6.Radjiman Wedyodiningrat 7.M. Soelaiman 8.RAA Tirtokusumo 9.dr. Goembrek 10.dr. Angka 11.dr. Gunawan 42

44 Dr. Soetomo (lahir di Ngepeh, Nganjuk, 30 Juli 1888 (20 Tahun pada 1908), wafat Surabaya, 30 Mei 1938) adalah tokoh pendiri Budi Utomo, organisasi pergerakan yang pertama di Indonesia. Pada tahun 1930, Soetomo menempuh pendidikan kedokteran di School tot Opleiding van Inlandsche Artsen, Jakarta. Bersama kawan-kawan dari STOVIA inilah Soetomo mendirikan perkumpulan yang bernama Budi Utomo, pada tahun Setelah lulus pada tahun 1911, ia bekerja sebagai dokter pemerintah di berbagai daerah di Jawa dan Sumatra. Pada tahun 1917, Soetomo menikah dengan seorang perawat Belanda. Pada tahun 1919 sampai 1923, Soetomo melanjutkan studi kedokteran di Belanda. Wahidin Sudirohusodo, dr. (Melati, Yogyakarta, 7 Januari 1852 (56 Tahun pada 1908) – wafat 26 Mei 1917) adalah salah seorang Pahlawan Nasional Indonesia. Namanya selalu dikaitkan dengan Budi Utomo karena walaupun ia bukan pendiri organisasi kebangkitan nasional itu, dialah penggagas berdirinya organisasi yang didirikan para pelajar School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen (STOVIA) Jakarta itu. Dr. Cipto Mangunkusumo atau Tjipto Mangoenkoesoemo (Pecangakan, Ambarawa, 1886 (22 Tahun pada 1908) – Wafat Jakarta, 8 Maret 1943) adalah seorang tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia bersama Douwes Dekkerdan Ki Hajar Dewantara mendirikan Partai Indonesia (Indische Partij) pada Pada 1913 mereka bertiga diasingkan oleh pemerintah kolonial. Ia dimakamkan di TMP Watuceper, Ambarawa. 43

45 Ki Hadjar Dewantara (Yogyakarta, 2 Mei 1889 (19 Tahun pada 1908) – Wafat 26 April 1959) adalah seorang pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, beliau mendirikan perguruan Taman Siswa yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Dr. Ernest Fran ç ois Eug è ne Douwes Dekker (umumnya dikenal dengan nama Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi; lahir di Pasuruan, 8 Oktober 1879 (29 Tahun pada 1908) – wafat di Bandung, 28 Agustus 1950 dalam umur 70 tahun) adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah anak ketiga (dari empat bersaudara) pasangan Auguste Henri Edouard Douwes Dekker (Belanda asli), seorang broker bursa efek dan agen bank, yang menikahi Louisa Margaretha Neumann, seorang indo dari ayah Jerman dan ibu Jawa. Dengan pekerjaannya itu, Auguste termasuk orang yang berpenghasilan tinggi. Ernest, biasa dipanggil Nes oleh orang-orang dekatnya atau DD oleh rekan-rekan seperjuangannya, masih terhitung saudara dari pengarang buku Max Havelaar, yaitu Eduard Douwes Dekker (Multatuli), yang merupakan adik kakeknya. Olaf Douwes Dekker, cucu dari saudaranya, menjadi penyair di Breda, Belanda. 44

46 TOKOH-TOKOH SUMPAH PEMUDA Kongres Pemuda Pertama tanggal 30 April s.d. 2 Mei 1926 Panitia Kongres: Ketua: Mohammad Tarbani (Jong Java) 21 tahun Wakil Ketua: Soemarto (Jong Java) 21 tahun Sekretaris: Djamaluddin Adinegoro (Jong Sumatranen Bond) Bendahara: Soewarso (Jong Java) Anggota: Bahder Djohan (Jong Sumatranen Bond) 25 tahun Jan Toule Soulehuwij (Jong Ambon) Paul Pinontoan (Jong Celebes) Achmad Hamami (Sekar Rukun) Sanoesi Pane ( Jong Bataks Bond) 20 tahun Sarbaini (Jong Sumatranen Bond) Sumber : Buku Panduan Museum Sumpah Pemuda

47 Kongres Pemuda Kedua tanggal 27 s.d. 28 Oktober 1928 Panitia Kongres: Ketua: Soegondo Djojopoespito (PPPI) 23 tahun Wakil Ketua: R. M. Djoko Marsaid (Jong Java) Sekretaris: Muhammad Yamin (Jong Sumatranen Bond) 25 tahun Bendahara: Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond) 21 tahun Pembantu I: Djohan Mohammad Tjaja (Jong Islamieten Bond) Pembantu II: R. Katja Soengkana (Pemuda Indonesia) Pembantu III: R. C. L. Senduk (Jong Celebes) Pembantu IV: Johannes Leimena (Jong Ambon) 23 tahun Pembantu V: Rochjani Soe ’ oed (Pemuda Kaum Betawi) Pencipta dan Pengiring Lagu Indonesia Raya : WR Soepratman, 19 tahun Sumber : Buku Panduan Museum Sumpah Pemuda

48 UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN OLEH ORGANISASI KEPEMUDAAN DALAM RANGKA REVITALISASI 1.Melengkapi dokumen organisasi meliputi: a. Database keanggotaan; b. Dokumen tentang kepengurusan; c. Dokumen tata laksana kesekretariatan dan keuangan, seperti Akte Notaris, NPWP, dan Rekening Bank a.n. organisasi; d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau sejenisnya. 47

49 Lanjutan … 2.Melaksanakan konsolidasi organisasi sesuai AD/ART, SK kepengurusan terakhir, dan amanat UU No. 40 Tahun 2009; 3.Menyusun program berbasis kinerja; 48

50 Biodata Singkat Nama: DRS. H. SAKHYAN ASMARA, M.SP Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 17 September 1956 NIP : Jabatan : Deputi Menpora RI Bidang Pemberdayaan Pemuda Agama: Islam Pangkat/Golongan: Pembina Utama Madya (IV/d) Status Pernikahan: Menikah (dikaruniai 3 orang anak) Alamat Rumah: Perumahan Tanjung Barat Indah, Teratai II, A1. No. 3, Jakarta Selatan. Alamat Kantor: Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta, Telp Nomor Ponsel/HP: website: Pekerjaan dan Jabatan: 1. Pembantu Dekan III FISIP USU 2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi SUMUT 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi SUMUT 4. Deputi Menpora RI Bidang Pemberdayaan Pemuda Riwayat Organisasi: 1. Instruktur Kader HMI Cabang Yogyakarta 2. Wakil Ketua DPD KNPI Tingkat I Sumatera Utara 3. Ketua MPO Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta 4. Pengurus KAHMI Nasional 5. Pengurus MPN Pemuda Pancasila 6. Pengurus Nasional KAGAMA 49


Download ppt "OLEH: DRS. H. SAKHYAN ASMARA, M.SP DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA 1 DISEMINASI UU NO. 40 TAHUN 2009."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google