Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DISEMINASI UU NO. 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DALAM RANGKA

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DISEMINASI UU NO. 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DALAM RANGKA"— Transcript presentasi:

1 DISEMINASI UU NO. 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DALAM RANGKA
REVITALISASI ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT NASIONAL Disampaikan pada acara Pelatihan Manajemen Pengelolaan Organisasi Kepemudaan yang diselenggarakan Asisten Deputi Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan Jakarta, 26 Juni 2010 OLEH: DRS. H. SAKHYAN ASMARA, M.SP DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA 1 1

2 GRAND STRATEGY PEMBANGUNAN NASIONAL KEPEMUDAAN
Melaksanakan pengarusutamaan pemuda, sehingga pemuda menjadi bagian yang senantiasa melekat dan tak terpisahkan dalam setiap program pembangunan; Menjangkau keseluruhan pemuda baik individu, kelompok maupun lembaga kepemudaan, baik yang berpotensi maupun yang bermasalah; Menempatkan organisasi kepemudaan pada posisi penting dan strategis dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan kepemudaan dalam lingkup penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan; Menempatkan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat. 2

3 (Pasal 1 Angka 1 UU No. 40/2009 Tentang Kepemudaan)
SIAPAKAH PEMUDA ITU ? Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. (Pasal 1 Angka 1 UU No. 40/2009 Tentang Kepemudaan) 3

4 FASE PERTUMBUHAN MANUSIA INDONESIA DALAM ASPEK SOSIOLOGIS YURIDIS
Seluruh per-Undang Undangan yang terkait dengan Pembangunan Sumber Daya Manusia Usia 30 th keatas Fase Kemandirian dan kematangan Usia 16 – 30 th Fase Pertumbuhan dan Perkembangan yang memerlukan: Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Undang-Undang Tentang Kepemudaan Fase yang menitikberatkan pada : Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usia 0 < 16 th Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP – Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda 4

5 FASE PERTUMBUHAN MANUSIA INDONESIA DALAM ASPEK SOSIOLOGIS YURIDIS
Seluruh per-Undang Undangan yang terkait dengan Pembangunan Sumber Daya Manusia Usia 30 th keatas Fase Kemandirian dan kematangan Fase Pertumbuhan dan Perkembangan yang memerlukan: Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Undang-Undang Tentang Kepemudaan Usia 16 – 30 th Fase yang menitikberatkan pada: Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Usia 0 < 16 th Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP – Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda 5

6 Siswa SMA atau sederajat; Mahasiswa S1, S2, atau S3; Pekerja Pemula;
JUMLAH PEMUDA USIA 16 – 30 TAHUN (Sumber: Proyeksi Data Single Years BPS Tahun 2009) Terdiri dari: Siswa SMA atau sederajat; Mahasiswa S1, S2, atau S3; Pekerja Pemula; Pekerja Profesional (Pegawai Pemerintah, Non Pemerintah, Wiraswasta, Seniman dll); Anggota Legislatif; Anggota TNI/POLRI; Pengangguran Tidak Terdidik, Kurang Terdidik, dan Terdidik; Pemuda Bermasalah (Narkoba, HIV/AIDS, Preman, Warga Binaan, dll); Aktivis (LSM, Ormas, Orpol, dll). 6 6

7 7

8 REALITAS KEBERADAAN ORGANSASI KEPEMUDAAN DI INDONESIA
Jumlahnya semakin banyak tetapi tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai; Idealisme pengurus dan anggota mulai tekikis oleh kepentingan pragmatis; Lebih cenderung berorientasi kepada kepentingan politik dari pada sosial kemasyarakatan; Belum mampu mandiri dan masih tergantung kepada pihak lain; Belum mampu memainkan peran secara maksimal dalam merespons persoalan sosial kemasyarakatan; Masih berorientasi kepada kuantitas dari pada kualitas; Amanat AD/ART organisasi tidak dapat dijalankan secara konsisten, sehingga AD/ART hanya berfungsi sebagai acuan formal tapi tak mampu digunakan sebagai alat pemicu untuk mencapai tujuan organisasi. 8 8

9 PROBLEMATIKA ORGANISASI KEPEMUDAAN
Lemahnya manajemen kesekretariatan dan perkantoran; Sumber pendanaan tidak konkrit; Konsolidasi organisasi tidak berjalan dengan baik; Penyelenggaran program menghadapi banyak kendala; Proses kaderisasi dan regenerasi umumnya tidak berjalan secara normal, kecuali organisasi kemahasiswaan; Usia pimpinan tergolong tidak muda atau banyak yang sudah tua-tua; Peran strategis organisasi kepemudaan belum dapat dimanfatkan secara maksimal. 9 9

10 PERAN STRATEGIS ORGANISASI KEPEMUDAAN YANG DIHARAPKAN
Organisasi Kepemudaan dapat memainkan peran strategis sebagai mitra Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional serta mengantisipasi dan menanggulangi perubahan dan perkembangan global; Organisasi Kepemudaan dapat menempa pemuda bersikap sensitif dan menjadi wahana memperkuat empati sosial serta memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah nasional dan internasional; Organisasi Kepemudaan menjadi kawah candradimuka untuk menempa para pemuda sebagai kader-kader pemimpin bangsa pada masa kini dan masa yang akan datang; Organisasi Kepemudaan menjadi sarana konglomerasi pemikiran, gagasan dalam upaya mencapai kemajuan bangsa; Organisasi Kepemudaan dapat memanfaatkan KNPI sebagai wadah berhimpun agar menjadi ujung tombak dalam pembangunan kepemudaan untuk menciptakan pemuda yang maju yakni pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing. 10 10

11 REVITALISASI ORGANISASI KEPEMUDAAN
Menjadikan organisasi kepemudaan sebagai wadah pengembangan potensi pemuda yang handal; Menjadikan organisasi kepemudaan sebagai organisasi yang melaksanakan prinsip good governance; Menjadikan organisasi kepemudaan sebagai kawah candradimuka bagi kader-kader pemimpin bangsa; Menjadikan organisasi kepemudaan sebagai organisasi yang berdaya dan mandiri; Menjadikan anggota/pengurus organisasi kepemudaan sebagai pemuda yang progresif dan berpikiran maju. 11

12 FAKTOR PENDUKUNG UNTUK MENCAPAI TUJUAN
PEMBANGUNAN ARAH KOMPONEN YANG PERLU DISIAPKAN INTI PELAYANAN KEPEMUDAAN FAKTOR PENDUKUNG UNTUK MENCAPAI TUJUAN Melakukan Koordinasi Kemitraan Penetapan Strategi Pelayanan Kepemudaan PEMUDA MAJU, BERKARAKTER, BERKAPASITAS, DAN BERDAYA SAING PENYADARAN Menyiapkan Prasarana dan Sarana PANCASILA & UUD 1945 ASAS, FUNGSI, TUJUAN DAN KARAKTERISTIK LANDASAN Penetapan Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah daerah TUJUAN Menguatkan Organisasi Kepemudaan PEMBERDAYAAN Penguatan Peran Serta Masyarakat PENGEMBANGAN Penetapan Peran, Tanggung jawab dan Hak Pemuda Memberikan Penghargaan Menyiapkan Pendanaan ARAH PERLINDUNGAN Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 3) 12 Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP – Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

13 TUJUAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN (Pasal 3 UU No
TUJUAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN (Pasal 3 UU No. 40/2009 Tentang Kepemudaan) Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 13

14 INTI TUJUAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN
Pemuda yang beriman dan bertakwa; (Karakter) Berakhlak mulia; (Karakter) Demokratis; (Karakter) Bertanggungjawab; (Karakter) Sehat, cerdas, kreatif, inovatif, dan mandiri; (Kapasitas) Berjiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan. (Karakter & Kapasitas) Berdaya saing; (Daya Saing) 14

15 Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan
Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. (Pasal 4) 15

16 TUJUAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN
Menjadikan pemuda Indonesia sebagai pemuda yang maju yakni berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing (Penjelasan Umum, Paragraf 6) 16

17 PERAN AKTIF PEMUDA Pemuda berperan aktif dalam segala aspek
pembangunan nasional, sebagai: Kekuatan Moral Kontrol Sosial Agen Perubahan 17

18 PERAN AKTIF PEMUDA SEBAGAI KEKUATAN MORAL
Menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan; Memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; Meningkatkan kesadaran hukum. 18

19 PERAN AKTIF PEMUDA SEBAGAI KONTROL SOSIAL
Memperkuat wawasan kebangsaan; Membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara; Membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum; Meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik; Menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; Memberikan kemudahan akses informasi. 19

20 PERAN AKTIF PEMUDA SEBAGAI AGEN PERUBAHAN
Pendidikan politik dan demokratisasi; Sumber daya ekonomi; Kepedulian terhadap masyarakat; Ilmu pengetahuan dan teknologi; Olahraga, seni, dan budaya; Kepedulian terhadap lingkungan hidup; Pendidikan kewirausahaan; Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. 20

21 TANGGUNG JAWAB PEMUDA Tanggung jawab pemuda dalam pembangunan nasional: Menjaga Pancasila sebagai ideologi negara; Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia; Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa; Melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum; Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat; Meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa. 21

22 HAK PEMUDA Pemuda berhak mendapatkan:
Perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif; Pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi; Advokasi; Akses untuk pengembangan diri; dan Kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan. Pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan. 22

23 INTI PELAYANAN KEPEMUDAAN
PENYADARAN PEMBERDAYAAN PENGEMBANGAN 23

24 PENYADARAN Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perkembangan dan perubahan lingkungan. (Pasal 1 Angka 5) 24 24 24

25 PENYADARAN (Pasal 23) Penyadaran kepemudaan diwujudkan melalui:
1. Pendidikan agama dan akhlak mulia; 2. Pendidikan wawasan kebangsaan; 3. Penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 4. Penumbuhan semangat bela negara; 5. Pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal; 6. Pemahaman kemandirian ekonomi; 7. Penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang. 25 25 25

26 PEMBERDAYAAN Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan
potensi dan peran aktif pemuda. (Pasal 1 Angka 6) 26

27 PEMBERDAYAAN Pemberdayaan pemuda dilakukan melalui:
Peningkatan iman dan takwa; Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi; Penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional; Peneguhan kemandirian ekonomi pemuda; Peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; Peningkatan kemampuan hubungan internasional; Peningkatan kemampuan pengelolaan lembaga kepemudaan; Penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan. 27

28 PENGEMBANGAN (Pasal 30, 31, 32, 33, dan 34)
Pengembangan Kepemudaan terdiri dari: Pengembangan kepemimpinan Pengembangan kewirausahaan Pengembangan kepeloporan 28

29 PENGEMBANGAN Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah
kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah. (Pasal 1 Angka 7, 8, dan 9) 29

30 PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN, KEWIRAUSAHAAN, DAN KEPELOPORAN DILAKSANAKAN MELALUI:
Pendidikan, Pelatihan, Pengaderan, Pemagangan, Pembimbingan, Pendampingan, Kemitraan, Promosi, Bantuan Akses Permodalan, dan Forum Kepemimpinan Pemuda (Pasal 26, 27, 28, dan 29) 30

31 3. ORGANISASI KEPEMUDAAN (Pasal 40)
Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda. Organisasi kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan. Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. 31 31

32 ORGANISASI KEPELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN (Pasal 41)
Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional. Organisasi kepelajaran merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah. Organisasi kemahasiswaan terdiri atas organisasi intrasatuan dan ekstrasatuan pendidikan tinggi. 32

33 BENTUK ORGANISASI KEPEMUDAAN (Pasal 44)
Organisasi kepemudaan dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang. Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan berbentuk struktural" adalah organisasi kepemudaan yang terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau sejenisnya. Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan berbentuk nonstruktural" adalah organisasi kepemudaan yang tidak terikat dengan struktur organisasi, misalnya, kelompok diskusi, kelompok pencinta alam, serta kelompok minat dan bakat. Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan berjenjang" adalah organisasi kepemudaan yang memiliki jenjang kepengurusan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat terendah yang ada di bawahnya. Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan tidak berjenjang" adalah organisasi kepemudaan yang tidak memiliki jenjang kepengurusan, misalnya organisasi yang hanya ada pada tingkat nasional atau tingkat daerah. 33

34 FASILITAS ORGANISASI KEPEMUDAAN (Pasal 45)
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan. Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya. 34

35 KETENTUAN PERALIHAN (Bab XV Pasal 52)
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, organisasi kepemudaan dan yang terkait dengan pelayanan kepemudaan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

36 PENUTUP Parang patah jangan dicela Elok disepuh dibara api
Hang tuah bijak pernah berkata Tak pernah pemuda menyerah di bumi Untuk apa memeras kelapa Kalau tidak banyak santannya Untuk apa jadi pemuda Kalau tak bisa membangun bangsa Walau debur ombak menerpa Tak kan perahu berhenti laju Walau hancur dihantam gempa Pemuda Indonesia tetap bersatu 36

37 37

38 LAMPIRAN - LAMPIRAN 38 38

39 ASUMSI JUMLAH UNIT ORGANISASI KEPEMUDAAN (OK) DI INDONESIA
1 DPP KNPI 2 DPD KNPI Provinsi (33*) 33 3 DPD KNPI Kab/Kota (497*) 497 4 OK Tingkat Nasional (sudah berhimpun di KNPI) 82 5 OK Tingkat Nasional (tdk/blm berhimpun di KNPI) ± 77 77 6 OK Tingkat Provinsi (berhimpun di KNPI) 40 (rata2) 1.320 7 OK Tingkat Provinsi (tdk/blm berhimpun di KNPI) 10 330 8 OK Tingkat Kab/Kota (berhimpun di KNPI) 20 9.940 9 OK Tingkat Kab/Kota (tdk/blm berhimpun di KNPI) 2.485 OK Tingkat Kecamatan (6.579**) 32.895 11 OK Tingkat Kel/Desa (76.546**) TOTAL Unit Sumber Data : * = Badan Pusat Statistik, Des 2009 ** = Badan Pusat Statistik, Juni 2009 39

40 INSTANSI DAERAH TINGKAT PROVINSI YANG MENANGANI KEPEMUDAAN
NO PROVINSI INSTANSI 1 Aceh Dinas Pemuda dan Olahraga 2 Sumatera Utara 3 Riau 4 Kepulauan Riau 5 Bengkulu 6 Jambi 7 Sumatera Selatan 8 Kepulauan Bangka Belitung 9 Lampung 10 Banten 11 Jawa Tengah 12 Kalimantan Barat 13 Kalimantan Tengah 14 Kalimantan Timur 40 40

41 Lanjutan … 15 Sulawesi Tenggara Dinas Pemuda dan Olahraga 16
PROVINSI INSTANSI 15 Sulawesi Tenggara Dinas Pemuda dan Olahraga 16 Sulawesi Tengah 17 Sulawesi Utara 18 Sulawesi Selatan 19 Maluku Utara 20 Papua Barat 21 DKI Jakarta Dinas Olahraga dan Pemuda 22 Jawa Barat 23 Jawa Timur Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan 24 D.I. Yogyakarta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 25 Sumatera Barat 26 Nusa Tenggara Barat 27 Bali 28 Gorontalo 29 Nusa Tenggara Timur 30 Papua Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 31 Maluku Dinas Pendidikan, Pemuda,dan Olahraga 32 Sulawesi Barat Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 33 Kalimantan Selatan 41 41

42 TOKOH-TOKOH KEBANGKITAN NASIONAL
dr. Soetomo dr. Wahidin Sudirohusodo dr. Tjipto Mangoenkoesoemo R. M. Suwardi Suryoningrat (Ki Hadjar Dewantara) dr. Douwes Dekker Radjiman Wedyodiningrat M. Soelaiman RAA Tirtokusumo dr. Goembrek dr. Angka dr. Gunawan 42 42

43 Dr. Soetomo (lahir di Ngepeh, Nganjuk, 30 Juli 1888 (20 Tahun pada 1908), wafat Surabaya, 30 Mei 1938) adalah tokoh pendiri Budi Utomo, organisasi pergerakan yang pertama di Indonesia. Pada tahun 1930, Soetomo menempuh pendidikan kedokteran di School tot Opleiding van Inlandsche Artsen, Jakarta. Bersama kawan-kawan dari STOVIA inilah Soetomo mendirikan perkumpulan yang bernama Budi Utomo, pada tahun Setelah lulus pada tahun 1911, ia bekerja sebagai dokter pemerintah di berbagai daerah di Jawa dan Sumatra. Pada tahun 1917, Soetomo menikah dengan seorang perawat Belanda. Pada tahun 1919 sampai 1923, Soetomo melanjutkan studi kedokteran di Belanda. Wahidin Sudirohusodo, dr. (Melati, Yogyakarta, 7 Januari (56 Tahun pada 1908) – wafat 26 Mei 1917) adalah salah seorang Pahlawan Nasional Indonesia. Namanya selalu dikaitkan dengan Budi Utomo karena walaupun ia bukan pendiri organisasi kebangkitan nasional itu, dialah penggagas berdirinya organisasi yang didirikan para pelajar School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen (STOVIA) Jakarta itu. Dr. Cipto Mangunkusumo atau Tjipto Mangoenkoesoemo (Pecangakan, Ambarawa, 1886 (22 Tahun pada 1908) – Wafat Jakarta, 8 Maret 1943) adalah seorang tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia bersama Douwes Dekkerdan Ki Hajar Dewantara mendirikan Partai Indonesia (Indische Partij) pada Pada 1913 mereka bertiga diasingkan oleh pemerintah kolonial. Ia dimakamkan di TMP Watuceper, Ambarawa. 43 43

44 Ki Hadjar Dewantara (Yogyakarta, 2 Mei 1889 (19 Tahun pada 1908) – Wafat 26 April 1959) adalah seorang pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, beliau mendirikan perguruan Taman Siswa yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Dr. Ernest François Eugène Douwes Dekker (umumnya dikenal dengan nama Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi; lahir di Pasuruan, 8 Oktober 1879 (29 Tahun pada 1908) – wafat di Bandung, 28 Agustus 1950 dalam umur 70 tahun) adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah anak ketiga (dari empat bersaudara) pasangan Auguste Henri Edouard Douwes Dekker (Belanda asli), seorang broker bursa efek dan agen bank, yang menikahi Louisa Margaretha Neumann, seorang indo dari ayah Jerman dan ibu Jawa. Dengan pekerjaannya itu, Auguste termasuk orang yang berpenghasilan tinggi. Ernest, biasa dipanggil Nes oleh orang-orang dekatnya atau DD oleh rekan-rekan seperjuangannya, masih terhitung saudara dari pengarang buku Max Havelaar, yaitu Eduard Douwes Dekker (Multatuli), yang merupakan adik kakeknya. Olaf Douwes Dekker, cucu dari saudaranya, menjadi penyair di Breda, Belanda. 44 44

45 TOKOH-TOKOH SUMPAH PEMUDA
Kongres Pemuda Pertama tanggal 30 April s.d. 2 Mei 1926 Panitia Kongres: Ketua : Mohammad Tarbani (Jong Java) 21 tahun Wakil Ketua : Soemarto (Jong Java) 21 tahun Sekretaris : Djamaluddin Adinegoro (Jong Sumatranen Bond) Bendahara : Soewarso (Jong Java) Anggota: Bahder Djohan (Jong Sumatranen Bond) 25 tahun Jan Toule Soulehuwij (Jong Ambon) Paul Pinontoan (Jong Celebes) Achmad Hamami (Sekar Rukun) Sanoesi Pane ( Jong Bataks Bond) 20 tahun Sarbaini (Jong Sumatranen Bond) Sumber : Buku Panduan Museum Sumpah Pemuda 2007. 45 45

46 Kongres Pemuda Kedua tanggal 27 s.d. 28 Oktober 1928 Panitia Kongres:
Ketua : Soegondo Djojopoespito (PPPI) 23 tahun Wakil Ketua : R. M. Djoko Marsaid (Jong Java) Sekretaris : Muhammad Yamin (Jong Sumatranen Bond) 25 tahun Bendahara : Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond) 21 tahun Pembantu I : Djohan Mohammad Tjaja (Jong Islamieten Bond) Pembantu II : R. Katja Soengkana (Pemuda Indonesia) Pembantu III : R. C. L. Senduk (Jong Celebes) Pembantu IV : Johannes Leimena (Jong Ambon) 23 tahun Pembantu V : Rochjani Soe’oed (Pemuda Kaum Betawi) Pencipta dan Pengiring Lagu Indonesia Raya : WR Soepratman, 19 tahun Sumber : Buku Panduan Museum Sumpah Pemuda 2007. 46 46

47 UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN OLEH ORGANISASI KEPEMUDAAN DALAM RANGKA REVITALISASI
Melengkapi dokumen organisasi meliputi: a. Database keanggotaan; b. Dokumen tentang kepengurusan; c. Dokumen tata laksana kesekretariatan dan keuangan, seperti Akte Notaris, NPWP, dan Rekening Bank a.n. organisasi; d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau sejenisnya. 47

48 Menyusun program berbasis kinerja;
Lanjutan … Melaksanakan konsolidasi organisasi sesuai AD/ART, SK kepengurusan terakhir, dan amanat UU No. 40 Tahun 2009; Menyusun program berbasis kinerja; 48

49 Biodata Singkat Nama : DRS. H. SAKHYAN ASMARA, M.SP
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 17 September 1956 NIP : Jabatan : Deputi Menpora RI Bidang Pemberdayaan Pemuda Agama : Islam Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d) Status Pernikahan : Menikah (dikaruniai 3 orang anak) Alamat Rumah : Perumahan Tanjung Barat Indah, Teratai II, A1. No. 3, Jakarta Selatan. Alamat Kantor : Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta, Telp Nomor Ponsel/HP : website: kemenpora.go.id Pekerjaan dan Jabatan : 1. Pembantu Dekan III FISIP USU 2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi SUMUT 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi SUMUT 4. Deputi Menpora RI Bidang Pemberdayaan Pemuda Riwayat Organisasi : 1. Instruktur Kader HMI Cabang Yogyakarta 2. Wakil Ketua DPD KNPI Tingkat I Sumatera Utara 3. Ketua MPO Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta 4. Pengurus KAHMI Nasional 5. Pengurus MPN Pemuda Pancasila 6. Pengurus Nasional KAGAMA 49


Download ppt "DISEMINASI UU NO. 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DALAM RANGKA"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google