Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1.Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2.Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1.Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2.Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi."— Transcript presentasi:

1

2 1.Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2.Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelanggara Pemerintahan Daerah 4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 5.Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat. 6.Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

3 Pemerintah Daerah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

4 Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah  Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Provinsi  Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Gubernur dibantu oleh Inspektorat Provinsi

5  Pembinaan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi Daerah.  Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan.  Aparat Pengawasan terhadap Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.  Inspektorat merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Inspektorat mempunyai tugas pengawasan pengolahan sumberdaya daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi.

6 Pengelolan sumber daya oleh SKPD/UKPD dan Aparatur yang patut, layak, efektif, efisien, transparan, akuntabilitas dan Perundang - Undangan Penyelenggaraan urusan oleh SKPD/UKPD dan Aparatur sesuai RPJMD, RKPD dan Perundang - Undangan Tujuan Pengawasan Menjamin

7 Asas – Asas Umum Pemerintahan yang baik Kepastian hukum Kepastian hukum Kemanfaatan Kemanfaatan Ketidakberpihakan Ketidakberpihakan Kecermatan Kecermatan Tidak menyalahgunakan kewenangan Tidak menyalahgunakan kewenangan Keterbukaan Keterbukaan Kepentingan Umum Kepentingan Umum Pelayanan yang baik Pelayanan yang baik Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kepastian hukum Kepastian hukum Tertib penyelenggara negara Tertib penyelenggara negara Kepentingan Umum Kepentingan Umum Keterbukaan Keterbukaan Proporsionalitas Proporsionalitas Profesionalitas Profesionalitas Akuntabilitas Akuntabilitas Efisiensi Efisiensi Efektivitas Efektivitas Keadilan Keadilan Target Pengawasan Mewujudkan

8  Norma Susila  Norma Sosial  Norma Agama  Norma Hukum  Kode Etik  Kode Perilaku  Kecerdasan : - Intelektual - Emosional - Spiritual

9 HAKEKAT PENGAWASAN Sama penting dengan Perencanaan dan Pelaksanaan Alat Uji Keandalan, Kesesuaian dan Keakuratan Apresiasi dan Koreksi Jaminan Mutu

10 KEGIATAN  Audit  Reviu  Evaluasi  Pemantauan  Pembinaan  Pengendalian SIFAT  Pencegahan  Kinerja  Pemeriksaan dengan tujuan tertentu  Pemeriksaan Tertentu  Pembinaan  Deteksi Dini

11 Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menurus oleh Pimpinan dan seluruh pegawai yang memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negera dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern

12 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berfungsi untuk memberikan arahan yang jelas atas tercapainya tujuan organisasi dengan membangun 5 unsur yang ada dalam SPIP tersebut yaitu : 1.Lingkungan Pengendalian; 2. Penilaian Resiko; 3. Kegiatan Pengendalian; 4. Informasi dan Komunikasi; 5. Pemantauan.

13 Tujuan yang dicapai dengan dibangunnya SPIP, yaitu : 1. Kegiatan yang efektif dan efisien; 2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan; 3. Pengamanan Aset-aset yang diperoleh; 4.Ketaatan terhadap peraturan perudang-undangan;

14 14 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah Perencanaan & Penganggaran PelaksanaanPenatausahaanPertgjwbanPemeriksaan RPJMD RKPD KUA PPAS Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Rancangan DPA-SKPD Verifikasi Laporan Realisasi Semester Pertama Perubahan APBD Penatausahaan Belanja Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD Penerbitan SP2D oleh PPKD Penatausahaan Pendapatan Kekayaan dan Kewajiban daerah Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang Akuntansi Keuangan Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LRA Neraca Lap. Arus Kas CaLK Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Raperda Pertanggung- jawaban APBD APBD Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja Penatausahaan Pembiayaan Dilakukan oleh PPKD Pelaksanaan APBD Pendapatan Belanja Pembiayaan Disusun Sesuai SAP

15 1. Kepala SKPD/UKPD menyelenggarakan pengawasan melekat atas pelaksanaan penggunaan anggaran dalam lingkungannya; 2. Kepala SKPD/UKPD mengadakan pemeriksaan kas atas pengurusan kas penerimaan dan kas belanja secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan membuat berita acara pemeriksaan kas dengan tembusan BPKD dan Inspektorat, untuk tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi disampaikan kepada BPKD dan Itbanko/Itbankab yang bersangkutan;

16 3. Kepala SKPD/UKPD mengadakan pemeriksaan atas pengurusan barang secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan membuat berita acara pemeriksaan barang, dengan tembusan BPKD dan Inspektorat, untuk tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi disampaikan kepada BPKD dan Itbanko/Itbankab yang bersangkutan; 4. Kepala SKPD/UKPD melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksana kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan berpedoman pada DPA-SKPD/DPA-UKPD; dan 5. Inspektorat/Itbanko/Itbankab mengadakan pengawasan atas pelaksanaan program Pendapatan dan Belanja yang dilakukan oleh SKPD/UKPD.

17


Download ppt "1.Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2.Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google