Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Gerakan Buruh Indonesia “Dari Gerakan Pabrik ke Publik menuju Gerakan Kebangsaan” Semangat baru anak bangsa mewujudkan Gerakan Indonesia Baru yang berkeadilan,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Gerakan Buruh Indonesia “Dari Gerakan Pabrik ke Publik menuju Gerakan Kebangsaan” Semangat baru anak bangsa mewujudkan Gerakan Indonesia Baru yang berkeadilan,"— Transcript presentasi:

1 Gerakan Buruh Indonesia “Dari Gerakan Pabrik ke Publik menuju Gerakan Kebangsaan” Semangat baru anak bangsa mewujudkan Gerakan Indonesia Baru yang berkeadilan, sejahtera & Berdaulat KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA Jl Condet Raya no 9, Al Hawi Cililitan Jakarta Timur, Telp/Fax :

2 Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Mensejahterakan Rakyat Melindungi Segenap Tumpah Darah Terlibat Aktif dalam perdamaian dunia Cita –Cita Gerakan Buruh sejalan dengan Cita-cita Kemerdekaan

3 Ketuhanan yang maha EsaKemanusiaan yang adil & Beradab Persatuan ( Kebersamaan) & Kebangsaan Indonesia Kerakyatan Yg dipimpin oleh Hikmah & Permusyawaratan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nilai Dasar Perjuangan Gerakan Buruh Sejalan dengan Pancasila

4 Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ( UUD 1945 pasal 34 ayat 2) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak ( pasal 34 ayat 3 UUD 1945 ) Berhak atas tempat tinggal /perumahan ( pasal 28 H) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan ( pasal 31 ayat 1 UUD 1945) Isu Utama Perjuangan Buruh Sejalan dengan Amanah UUD 1945

5 9 Program Jaminan Sosial dalam Konvensi ILO 102 Jaminan sosial merupakan sejumlah aturan yang menjamin proteksi atas konsekuensi keuangan atas 9 risiko Kesehatan Sakit Kecelakaan kerja Membesarkan anak Kecacatan Kematian pencari nafkah Kehamilan Pengangguran Usia tua

6 TREND EKONOMI INDONESIA Nilai PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 – 2012 Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun ,4 persen dan Meningkat Tiap Tahunnya PDB Indonesia Tahun 2012 Peringkat 16 Dunia Indonesia Tergabung dalam Anggota Negara G20 Indonesia Satu-satunya Negara ASEAN yang Tergabung Dalam G20 Ekonomi Indonesia Terkuat Se ASEAN

7 Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Total Penanaman Modal Asing Meningkat 26,14% Tahun 2012 Penanaman Modal Asing Sektor Industri (warna merah) Meningkat 73,35% Keterangan, Primer  tanaman pangan & perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan pertambangan Sekunder  Industri Tersier  listrik, gas, air, kontruksi, perdagangan & reparasi, hotel & restoran, transportasi, komunikasi, perumahan, dan jasa lainnya

8 13 Negara Favorit Investasi Asia Versi Economist Corporate Network Indonesia Peringkat 3 Terfavorit Investasi Asia 50 persen responden ingin meningkatkan investasinya di Indonesia 27 persen cenderung untuk mempertahankan investasinya di Indonesia

9 BKPM Catat Rekor Baru sepanjang sejarah Investasi Triwulan III Lampaui Rp 100 Triliun JAKARTA, 23 Oct 2013 Jaringnews.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengumumkan angka realisasi investasi triwulan III 2013 (Juli September). Untuk pertama kalinya dalam sejarah, nilainya melampaui Rp 100 triliun atau tepatnya Rp 100,5 triliun. Ini juga merupakan kenaikan 22,9 persen bila dibandingkan triwulan yang sama tahun "Ini merupakan yang pertama kali terjadi. Dan, yang menarik porsi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) semakin besar sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) juga masih tetap tumbuh," kata Mahendra, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (23/10). Ini merupakan jumpa pers resmi perdananya sejak ia menjabat kepala BKPM. Menurut Mahendra, tercapainya realisasi investasi melampaui Rp 100 triliun mencerminkan minat investasi ke Tanah Air mulai mengalami stabilisasi di tingkat yang tinggi. Ia menambahkan, pada triwulan kedua tahun ini angka Rp 100 triliun sudah nyaris tercapai, yaitu Rp 99,8 triliun. Sedangkan pada triwulan pertama tahun ini, realisasi investasi mencapai Rp 93 triliun. Mahendra juga menekankan bahwa sejak tahun 2010, BKPM tidak lagi melaporkan angka rencana investasi, melainkan realisasi investasi. Itu berarti angka yang dilaporkan tersebut benar-benar merupakan investasi yang pasti akan terealisasi. "Sebab kritik yang muncul ketika itu, kalau hanya rencana, belum tentu direalisasikan," tutur dia. Secara kumulatif realisasi investasi sejak Januari hingga September tahun ini mencapai Rp 293,3 triliun. Ini terdiri dari PMDN sebesar Rp 94,1 triliun dan PMA sebesar Rp 199,2 triliun. Dibandingkan dengan investasi Januari-September tahun lalu, ini merupakan kenaikan 27,6 persen. Mahendra melanjutkan, realisasi PMDN pada triwulan III naik sebesar 32,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sedangkan realisasi PMA, naik sebesar 18,4 persen. Ada pun porsi PMDN pada triwulan ketiga ini mencapai 33,3 persen dari total investasi, naik dibanding pada periode yang sama tahun lalu sebesar 30,8 persen. Sedangkan porsi PMDN periode Januari-September, mencapai 32,1 persen, naik dari 28,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.Meningkatnya porsi PMDN ini, lanjut Mahendra, sudah terjadi sejak awal tahun "Ini menggambarkan bahwa struktur dan kemampuan perusahaan-perusahaan domestik meningkat dan semakin besar. Baik pada perusahaan besar, menengah maupun perusahaan kecil menuju menengah," tutur dia. Dengan tercapainya realisasi investasi sebesar Rp 100,5 triliun pada triwulan ketiga, Mahendra yakin target BKPM untuk mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp 390 triliun, akan tercapai. "Ini masih ada waktu tiga bulan, akan kita manfaatkan sebaik mungkin," kata Mahendra. (Ben / Nky)

10 Pemerintah membuka 20 Kawasan industri baru JAKARTA, KOMPAS.com — Guna mendukung usaha pencapaian target 40 persen populasi industri di luar Pulau Jawa, pemerintah akan mengembangkan industri yang berbasis sumber daya dengan membangun kawasan industri baru. Berdasar data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang dirilis pada Rabu (31/7/2013), Indonesia hingga 2013 memiliki 74 kawasan industri dengan sebaran 55 kawasan industri di Pulau Jawa (total luas ,90 hektar), 16 kawasan industri di Pulau Sumatera (4.493,45 hektar), 1 kawasan industri di Pulau Kalimantan (546 hektar), dan 2 kawasan industri di Pulau Sulawesi (2.203 hektar). Dalam data Kemenperin turut disebutkan, jumlah tersebut ke depan akan bertambah karena kehadiran kawasan- kawasan industri baru yang akan dikembangkan, yakni: 1. Jawa Barat9. Kepulauan Bangka Belitung 11. Kalimantan Selatan - Cilamaya/Karawang (3.100 Ha) - Bangka ( 765,4 Ha) - Batu Licin ( 530 Ha) - Majalengka (877 Ha) 2. Jawa Tengah10. Riau12. Kalimantan Timur - Kendal (795,6 Ha) - Tanjung Buton ( Ha) - Kariangau ( 1.989,5 Ha) - Boyolali (282 Ha) 3. Jawa Timur11. Lampung13. Maluku Utara - Gresik (4.285 Ha) - Tanggamus ( Ha) - Halmahera Timur ( 300 Ha) - Lamongan (950 Ha) - Jombang (812,2 Ha) 4. DI Yogyakarta12. Sulawesi selatan14. Papua Barat - Kulonprogo (2.646 Ha) - Gowa ( 842,1 Ha) - Tangguh ( Ha) 5. Sumatera Utara13. Sulawesi Tengah15. Sulawesi Utara - Sei Mangkei (2.002 Ha) - Palu ( Ha) - Bitung ( 610 Ha) - Kuala Tanjung (2.000 Ha)

11 Mengapa Buruh Terus Bergerak ? Memperjuangkan “JAMHOSTUM” Indonesia dengan sumber daya alam yang kaya Raya ditambah kini menjadi salah satu kekutan ekonomi dunia, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 6% dan menjadi tujuan market dunia dan investasi dunia. Namun Ironis, ketika buruh bekerja namun tetap miskin dan menderita 1.Upah buruhnya sangat rendah dibanding negara ASEAN lainnya. ( hanya peringkat 69 dari 169 negara 2.Pekerja dengan status yang tidak jelas ( Outsourcing dan kontrak ) makin meningkat hingga,mencapai 66 % 3.Rakyat yang terakses jaminan kesehatan hanya 72 % saja, padahal biaya yang dibutuhkan untuk mengcover seluruh rakyat kurang lebih hanya 50 triliun 4.Pekerja dengan tingkat pendidikan lulusan perguruan tinggi hanya 10 % saja, karena pemerintah gagal dalam memberikan akses pendidikan murah 5.Akibat mahlanya tanah dan rumah, di DKI Jakarta hanya 46 % rakyat yang mempunyai kepemilikan rumah

12 Perbandingan Upah Minimum Indonesia dengan Negara Asia dan Eropa Tahun 2013 Sumber: (2013) dan (2013) diolahhttp://www.bles.dole.gov.ph

13 Tabel Perbandingan Upah Minimum Beberapa Negara Tahun 2013 NoNegaraUpah MinimumNo.Negara Upah Minimum No.Negara Upah Minimum 1Luxembourga22,904, Yunani8,693, Latvia3,636, Jepang21,263, Hongkong8,420, Philipina3,255, Belgia18,720, Portugal7,193, Thailand2,818, Irlandia18,586, Taiwan5,852, China2,522, Belanda18,514, Kroasia4,742, Indonesia2,200, Perancis18,183, Polandia4,488, Bulgaria2,015, Inggris (UK)15,821, Hungaria4,335, Romania1,999, Korea Selatan10,431, Estonia4,068, Vietnam923, Slovenia9,700, Rep. Ceko4,004, Kamboja592, Spanyol9,572, Slovakia3,941, Malta8,935, Lithuania3,674, upah minimum Indonesia (Jakarta) berada jauh di bawah upah minimum Filipina, Thailand, & China Bahkan upah minimum Jawa Tengah 2013 Rp (85,38 US$) lebih rendah dari upah minimum Vietnam sebesar Rp Garis kemiskinan kota rata-rata sebesar Rp per keluarga. Maka upah minimum seorang kepala keluarga di Jateng, NTT, Yogyakarta, Jabar, dan Sulteng berada di bawah garis kemiskinan rata-rata keluarga Pengeluaran pokok rata2 Tahun 2012 Rp per keluarga. Maka upah minimum tertinggi Indonesia (Jakarta) masih belum mencukupi pengeluaran pokok rata-rata keluarga Indonesia dalam satu bulan sedangkan tingkat harga Jakarta cenderung lebih tinggi dibanding daerah lain

14 10 orang terkaya Indonesia menurut FORBES 2013 Peringkat dunia NamaUsiaKekayaan (US$miliar) 131R. Budi Hartono72 8,5 (Rp82,50 triliun) 138Michael Hartono73 8,2 (Rp79,58 triliun) 395Sri Prakash Lohia60 3,4 (Rp33 triliun) Chairul Tanjung50 3,4 (Rp33 triliun) 503Sukanto Tanoto63 2,8 (Rp27,17 triliun) 589Peter Sondakh61 2,5 (Rp24,26 triliun) 736Martua Sitorus53 2 (Rp19,41 triliun) Tahir60 2 (Rp19,41 triliun) 882Low Tuck Kwong64 1,7 (Rp16,5 triliun) Theodore Rachmat69 1,7 (Rp16,5 triliun) Hary Tanoesoedibjo47 1,7 (Rp16,5 triliun) 931Achmad Hamami82 1,6 (Rp15,53 triliun) Murdaya Poo72 1,6 (Rp15,53 triliun) Joko Susanto63 1,6 (Rp15,53 triliun) 974Ciputra81 1,5 (Rp14,56 triliun) 1.107Edwin Soeryadjaya64 1,3 (Rp12,62 triliun) 1.175Kiki Barki73 1,2 (Rp11,65 triliun) Sjamsul Nursalim72 1,2 (Rp11,65 triliun) 1.250Garibaldi Thohir47 1,15 (Rp11,16 triliun) 1.268Lim Hariyanto Wijaya Sarwono84 1,1 (Rp10,67 triliun) Benny Subianto70 1,1 (Rp10,67 triliun) 1.342Soegiarto Adikoesoemo74 1 (Rp9,7 triliun) Santosa Handojo48 1 (Rp9,7 triliun) Harjo Sutanto86 1 (Rp9,7 triliun) Alexander Tedja67 1 (Rp9,7 triliun)

15 Perbandingan UMP dengan KHL Tahun 2013 Masih ada 22 Provinsi yang upahnya dibawah Kelayakan NO.NO. PROPINSIUMPKHL UMP : KHL (%) NO. PROPINSIUMPKHL UMP : KHL (%) 1 NAD Rp 1,550, Rp 1,514, N T B Rp 1,100, Rp 1,403, SUMUT Rp 1,375, Rp 1,295, N T T Rp 1,010, Rp 1,336, SUMBAR Rp 1,350, Rp 1,384, KALBAR Rp 1,060, Rp 1,402, RIAU Rp 1,400, Rp 1,499, KALTENG Rp 1,553, Rp 1,919, JAMBI Rp 1,300, Rp 1,321, KALSEL Rp 1,337, Rp 1,227, SUMSEL Rp 1,350, Rp 1,757, KALTIM Rp 1,752, BENGKULU Rp 1,200, Rp 1,216, SULTRA Rp 1,125, Rp 1,207, LAMPUNG Rp 1,150, Rp 1,060, SULUT Rp 1,550, Rp 1,291, BABEL Rp 1,265, Rp 1,555, SULTENG Rp 995, Rp 1,036, KEPULAUAN RIAU Rp 1,365, Rp 1,395, SULSEL Rp 1,440, Rp 1,380, DKI JAKARTA Rp 2,200, Rp 1,978, GORONTALO Rp 1,175, Rp 1,539, JABAR Rp 850, Rp 946, SULBAR Rp 1,165, Rp 1,403, JATENG Rp 830, Rp 857, MALUKU Rp 1,275, Rp 1,738, JATIM Rp 866, Rp 825, MALUT Rp 1,200, Rp 1,712, YOGYAKARTA Rp 947, Rp 924, PAPUA BARAT Rp 1,720, Rp 2,117, BANTEN Rp 1,170, PAPUA Rp 1,710, Rp 2,069, BALI Rp 1,181, Rp 2,117, Sumber: (diolah)http://www.wageindicator.org/main/minimum-wages/indonesia

16 Mengapa Buruh Selalu Menuntut Kenaikan Upah ? 1.Sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan Panduan Depnaker tentang KHL, maka prosedur penetapan Upah Minimum sebagai berikut : a. Dewan Pengupahan Mensurvey 60 item kebutuhan hidup layak pekerja lajang setiap bulannya dari bulan Februari 2013 hingga Oktober 2013 b. Karena survey tidak dilakukan hingga akhir desember 2013 dan akhir desember 2014, maka dihitung kanalisis regresi ( Kecendrungan) dan proyeksi Kebutuhan hidup layka ( KHL) pekerja di tahun berikutnya ( 2014) c. Sesuai dengan UU 13, Upah minimum didasarkan juga kepada angka pertumbuhan ekonomi, produktivitas. d. Sebagai tambahan, untuk mengantisipasi perubahan harga ditahun depan, dihitung juga proyeksi inflasi tahun depan. Namun dalam realitasnya : 1.Komponen yang disurvey masih belum memuat k dan menghitung dengan benar kebutuhan riil pekerja 2.Hasil survey kebutuhan hidup Layak ( KHL) yang diputuskan tidak menghitung analisi kecendrungan dan proyeksi KHL tahun depan 3.Penetapan Upah di sebagian besar provinsi, hanya didasarkan pada angka survey KHL ditahun ini, bahkan lebij rendah dari hasil survey 4.Dalam penetapan Upah minimum, angka KHL tidak ditambah lagi dengan angka pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan proyeksi inflasi Sehingga upah Hasil yg diputuskan jauh dari kelayakan

17 Kebutuhan Rill pekerja Yang belum masuk dalam 60 item KHL Penambahan kuantitas KHL : 1.Jaket ( Sandang) 2.Kipas Angin ( perumahan ) 3.Jam, jam tangan atau jam dinding ( perumahan) 4.Televisi ( perumahan) 5.Minyak Wangi / parfum ( Kesehatan) 6.Bedak / make up ( Kesehatan) 7.Sepatu olah raga ( kesehatan) 8.Vitamin ( Kesehatan) 9.HP sederhana ( Komunikasi) 10.Pulsa ( Komunikasi & pendidikan) Perubahan Kualitas perhitungan KHL 1.Perumahan ( dari sewa 1 petak menjadi sewa rumah 3 petak atau type 30 an ) 2.Perhitungan Transportasi ( dari 1 x naik buswas menjadi 3 x naik pp) 3.Air pam ( ditambah kubiknya) 4.Listrik ( ditambah dari 450/900 menjadi 1300 VA )

18 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Rumah Milik Sendiri, Akibat mahalnya rumah, Di DKI Jakarta, hanya 46,63% warga yang memiliki Rumah Provinsi Provinsi Aceh Nusa Tenggara Barat Sumatera Utara Nusa Tenggara Timur Sumatera Barat Kalimantan Barat Riau Kalimantan Tengah Jambi Kalimantan Selatan Sumatera Selatan Kalimantan Timur Bengkulu Sulawesi Utara Lampung Sulawesi Tengah Kep. Bangka Belitung Sulawesi Selatan Kep. Riau Sulawesi Tenggara DKI Jakarta Gorontalo Jawa Barat Sulawesi Barat Jawa Tengah Maluku DI Yogyakarta Maluku Utara Jawa Timur Papua Barat Banten Papua Bali Total Sumber: BPS-RI 2013 (diolah)

19 Data Pekerja berdasarkan Pendidikan ( Data BPS 2013) Pendidikan Jumlah ( dalam juta) TH 2012 Th 2013 Sekolah dasar juta54.62 juta Sekolah menengah Pertama20.22 juta20.29 juta Sekolah Menengah Atas17.24 juta17.77 juta Diploma III2.98 juta3.22 juta Universitas6.98 juta7.94 juta Total110,81 juta juta Sungguh Ironis, bila di Korea Selatan hampir 80% rakyatnya bisa mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi, di Indonesia hanya 10 % saja tenaga kerja nya yang lulusan perguruan tinggi. Hal ini disebabkan program wajib belajar hanya 9 th ( hanya sampai dengan SMP saja)

20 Biaya Rata-rata Per Bulan 3 Universitas Terbaik NOUniversitasBiaya 1 Universitas Gajah MadaRp Universitas Teknolgi Bandung ( ITB)Rp Universitas Indonesia ( UI )Rp

21 Jumlah Penduduk yang Memiliki akses Jaminan Kesehatan 2013 Baru 72% Penduduk yg Memiliki Jaminan Kesehatan Pada Tahun 2013 No.Jenis Jaminan KesehatanJumlah (jiwa) 1Peserta Askes PNS TNI/Polri Peserta Jamkesmas ( penerima Bantuan Iuran) Peserta JPK Jamsostek Peserta Jamkesda/PJKMU Jaminan Perusahaan (Self Insured) Peserta Askes Komersial Total

22 Perbandingan Porsi Belanja Negara Untuk Belanja Pegawai, Kesehatan, & Jamsos dalam APBN 2013 Amanah konstitusi : Pasal 171 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mewajibkan alokasi 5% untuk anggaran kesehatan dalam APBN & 10 % dari APBD diluar gaji. Tahun 2013 APBN kesehatan belum mencapai 5%, hanya sebesar 17,49 Triliun Rupiah dari seharusnya 90 triliun ( APBN) dan APBD sekitar 50 triliun Padahal Seandainya pemerintah menanggung biaya kesehatan seluruh rakyat dg iuran Rp , dana yang dibutuhkan tidak lebih 60 triliun, masih jauh dari kewajiban negara

23 Defisit Anggaran Negara karena Minimnya pendapatan pajak akibat tidak maksimalnya kerja Kemenkeu keterangan mantan Mentri keuangan Agus Martowardojo. Terdapat 60 juta orang dengan penghasilan kena pajak namun hanya 20 juta diantaranya yang mendaftarkan diri. Diantara 60 juta orang tersebut hanya 8,8 juta orang atau sebesar 14,7 persen yang membayar pajaknya. Selain itu terdapat 1,9 juta dari 5 juta badan usaha yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak (WP). Namun sayangnya hanya 520 ribu badan usaha yang membayar pajaknya atau setara dengan 10,4 persen. Dalam peringkat dunia penerimaan pajak Indonesia menempati peringkat 174 dari 215 negara.

24 Profil Utang Pemerintah Sumber: Kementerian Keuangan RI, Agustus 2013

25 Lemahnya sistem pendidikan dan arah pendidikan bangsa Kekeliruan dalam mengelola sumber daya alam Sumber kekayaan alam tidak berdampak pada rakyat Demokrasi politik melalui Pilkada, hanya cost tinggi Menjadi Budak di rumah sendiri Hanya membangun infrastruktur, lupa membangun SDM dan karakter bangsa Dominasi impor dan ketergantungan pada investor Otonomi daerah dan lemanhnya sinergi Pemerintah Pusat & daerah Korupsi Triaspolitika Kerusakan lingkungan & Habisnya lahan pertanian & Hutan Negara “Gagal” Dalam Mewujudkan Cita-cita Kemerdekaan ?

26 Perlunya Revolusi Pemikiran, Sosial dan Budaya ( Bukan Revolusi Fisik)Membangkitkan Semangat perubahan dan gerakan kebangsaanSemangat perubahan melalui pembangunan sistemKemandirian ekonomi – melalui ekonomi kerakyatanMenjaga Martbat & Keutuhan serta Kedaulatan NKRIMewujudkan Bangsa yang Berpengetahuan, produktif Sinergi elemen bangsa, buruh, guru, tani, nelayan, TNI, Rohaniawan, pemuda & elemen lainnya Semangat Menuju Indonesia Baru

27 Buruh Buruh Sebagai Subjek Perubahan & ekonomi ( ekonomi Kerakyatan) Petani Petani ( Pertanian & Kelautan) sebagai sumber Penghidupan bangsa Guru Guru ( Rohaniawan) Sebagai Pondasi Peradaban Gagasan Indonesia Baru

28 Manifesto Kedaulatan Bangsa Dalam Rembug Nasional yg digelar KSPI di Hotel Puri Denpasar, Kuningan okt yg merupakan kelanjutan dari acara Dialog Kebangsaan muncul banyak gagasan cemerlang untuk mengagas Indonesia baru. Diantaranya muncul gagasan untuk membuat DEKLARASI MANIFESTO KEDAULATAN yg isinya diantaranaya berisi gagasan Indonesia baru: 1. Indonesia tanpa penindasan. 2. Indonesia tanpa penjajahan sumber daya alam. 3. Indonesia tanpa upah murah 4. Indonesia tanpa perbudakan 5. Indonesia tanpa impor pangan 6. Indonesia tanpa impor tenaga kerja 7. Indonesia mandiri tanpa utang 8. Menjadikan buruh sebagai subjek perubahan dan subjek perekonomian 9. Menjadikan petani, pertanian dan nelayan sebagai sumber penghidupan. 10. Menjadikan Guru dan pendidikan sebagai fondasi peradaban

29 Manifesto Kedaulatan Bangsa Poin diatas akan terus di kaji sebagai jawaban menuju Indonesia baru. yg dilandasi semangat perubahan, kebersamaan, kemandirian, mewujudkan Indonesia yg adil sejahtera tanpa penindasan dan tanpa korupsi. Manifesto kedaulatan ini akan terus dikaji dan disosialisasikan hingga menjadi pemahaman dan komitmen bersama buruh, tani, nelayan, guru & elemem lainnya dalam mewujudkan Indonesia baru.

30 PEMERATAAN KESEJAHTERAAN 1. Share Profit yang adil, melalui upah yang layak adalah kemestian, untuk mempertahankan daya beli masyarakat 2. Peningkatan Kualitas jaminan Sosial, sebagai tanggung jawab Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, dalam hal : Kesehatan, Pendidikan, Perumahan. Melalui alokasi APBN untuk program tsb. 3. Peningkatan pendapatan Negara dalam APBN melalui optimalisasi pendapatan Pajak, terutama pajak badan usaha dan orang kaya, serta memperbesar persentase Bagi hasil pengelolaan sumber daya alam Indonesia menjadi penting, agar tidak ada alasan lagi defisit Anggaran. 4. Menjadikan SJSN sebagai salah satu upaya untuk membangun kemandirian ekonomi bangsa, dengan menjadikan program Jaminan hari Tua/ Pension sebagai Tabungan buruh (Rakyat) yang sangat besar dalam menghidupi ekonomi Indonesia secara mandiri.

31 ACTION LOBBY CONCEPT LongMarch&Campaign to get support from public Rally and demonstration at Government Office,President Palace, Parliament. Discuss with stake holder such as : parliament, political party, government, NGO, public figure. Discuss by social media such as Facebook & maillinglist Press Conference & approach to Newspaper,Radio and Television. Make Planning of Activity Workshop and Strategy, Legal draft or proposal « Pattern of SRATEGY » FROM CONCEPT – LOBBY - ACTION ( KLA) « Pattern of SRATEGY » FROM CONCEPT – LOBBY - ACTION ( KLA)

32 NoProvice/City/Region UMP/K 2012TargetUMP/K 2013Increasing ( Before )AfterResult% 1DKI JakartaRp Rp Rp2,200, Kab/Kota BogorRp Rp Rp2,002, Kab/Kota TangerangRp Rp Rp2,203, Kab/Kota BekasiRp Rp Rp2,100, Kota Cimahi/BandungRp Rp Rp1,538, Kab/Kota SemarangRp Rp Rp Kota SurabayaRp Rp Rp Kab/Kota PasuruanRp Rp Rp Kota BatamRp Rp Rp Kota MedanRp Rp Rp Outputs What is the RESULT ?

33 Outsourcing Workers Current Condition ProcessOutput Rule/Law  Long working hours (7 to 7)  Work at all type of production  Also at core/main product  NO Social security  NOT Covered by CBA/CLA  Union Busting  Long working hours (7 to 7)  Work at all type of production  Also at core/main product  NO Social security  NOT Covered by CBA/CLA  Union Busting 1.Campaign for existing law act no 13/2003 that OS only allowed in 5 sector : catering, transportation,cleaning service,security and off shore by HOSTUM 2.Mass rally 3.Law Making  Minister decree no 19/2012  Outsourcing workers become permanent worker  Start from Nov 2013 no more OS workers without follow the law  Minister decree no 19/2012  Outsourcing workers become permanent worker  Start from Nov 2013 no more OS workers without follow the law FEEDBACK

34 Upah Outsourcing vs Karyawan Tetap = 80%  less than 20% Comparation Wages between Permanent and OS Workers AREAStatus of WorkersLowestHighestEverrage Riau Island Tetap1,272,0005,525,1001,773,183 Kontrak/PKWT1,045,0005,502,5001,425,056 Outsourcing1,038,0001,519,7001,184,228 Total1,038,0005,525,1001,438,331 Jawa Barat Tetap1,038,0004,038,0001,891,823 Kontrak/PKWT825,0002,505,3281,557,085 Outsourcing205,0002,232,3021,388,483 Total205,0004,038,0001,665,663 Jawa Timur Tetap754,0002,250,0001,382,309 Kontrak/PKWT900,0001,371,0001,115,823 Outsourcing670,0001,124,200909,246 Total670,0002,250,0001,258,727 Total Tetap754,0005,525,1001,731,858 Kontrak/PKWT825,0005,502,5001,442,365 Outsourcing205,0002,232,3021,278,792 Total205,0005,525,1001,517,561

35 Ministry of Manpower make New Regulation for Outsourcing ( Revise Kep Men 101 & 220 year 2004 ) What is the RESULT ? Regulation of Ministry Man Power ( Per Men no 19 year 2012) Strict only 5 Sectors Regulation of Ministry Man Power ( Per Men no 19 year 2012) Strict only 5 Sectors Change outsourcing workers become permanent or direct contract around Workers by Hostum Action during June ~ Oktober Change outsourcing workers become permanent or direct contract around Workers by Hostum Action during June ~ Oktober 2012.

36 1.16 Million Outsourcing workers change status become permanent and direct contract workers 2.Equal wages between permanent and kontract and Outsourcing workers What is the RESULT ?


Download ppt "Gerakan Buruh Indonesia “Dari Gerakan Pabrik ke Publik menuju Gerakan Kebangsaan” Semangat baru anak bangsa mewujudkan Gerakan Indonesia Baru yang berkeadilan,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google