Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

OLEH: Drs. H. AKHMAD SURURI, M.Pd DEPARTEMEN AGAMA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN JAKARTA 2009.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "OLEH: Drs. H. AKHMAD SURURI, M.Pd DEPARTEMEN AGAMA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN JAKARTA 2009."— Transcript presentasi:

1 OLEH: Drs. H. AKHMAD SURURI, M.Pd DEPARTEMEN AGAMA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN JAKARTA 2009

2 TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami hal ihwal tentang penyelenggaraan negara RI

3 TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu: a.Menjelaskan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. b.Menjelaskan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa. c.Menjelaskan tata urut perundangan dan teknik penyusunannya. d.Menjelaskan lembaga penyelenggara pemerintahan. e.Menjelaskan hubungan presiden dengan lembaga negara lainnya. f.Menjelaskan proses manajemen pemerintahan.

4 PENDAHULUAN PNS sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan prilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mewujudkan dan mendukung peranannya sebagai aparatur negara, seorang PNS wajib mengetahui dan memahami sistem penyelenggaraan negara dalam kesatuan Republik Indonesia.

5 PENGERTIAN SISTEM PENYELENGARAAN NEGARA Mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif dipimpin oleh presiden selaku kepala pemerintahan. Penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yang kekuasaan dan tanggung jawabnya ada pada presiden. Uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan negara yang dijalankan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 45. Disinggungnya fungsi lembaga-lembaga negara diperlukan untuk memberikan keterangan yang lebih jelas tentang fungsi presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara.

6 AZAS SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersipat absolut. Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan rakyat. Presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, DPR hanya boleh mengusulkan pemberhentian presiden. Menteri adalah pembantu presiden. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

7 CIRI ADMINISTRASI NEGARA ABAD 21 MENUJU GOOD GOVERNANCE Pemerintah lebih berperan sebagai penghasil dan penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat ketimbang sebagai pengatur. Birokrasi yang besar yang menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan individu dan masyarakat tersebar diseluruh peloksok negara.

8 CIRI GOOD GOVERNANCE Partisipasi Aturan hukum Transparansi Ketanggapan Orientasi pada konsensus Kesetaraan Efesiensi dan efektifitas

9

10

11 AZAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA Kepastian hukum Tertib penyelenggaraan negara Kepentingan umum Keterbukaan Proporsionalitas Akuntabilitas

12 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 1.Prinsip akuntabilitas: Harus ada komitmen dari pemimpin dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku. Harus dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi.

13 2. PERENCANAAN STRATEGIK INSTANSI PEMERINTAH MENCAKUP: Pernyataan visi, misi dan strategi Rumusan tujuan, sasaran dan uraian aktifitas organisasi. Uraian cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

14 3.PENGUKURAN KINERJA Penetapan indikator kinerja Merupakan proses indentifikasi dan klasifikasi kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data atau infomasi untuk menentukan pencapaian tingkat kinerja suatu kegiatan/program. Penetapan pencapaian kinerja Untuk mengetahui dan menilai pencapaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

15 4. EVALUASI KINERJA Menghitung nilai pencapaian dari pelaksanaan perkegiatan. Menghitung pencapaian kinerja dari pelaksanaan program didasarkan pembobotan dari setiap kegiatan yang ada dalam setiap kegiatan.

16 5. PELAPORAN AKUNTABILITAS Prinsip: Prinsip pertanggungjawaban Harus cukup jelashal-hal yang dikendalikan oleh pihak yang melaporkan harus dapat dimengerti pembaca. Prinsip pengecualian Yang dilaporkan yang penting dan terdepan bagi pengembilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang bersangkutan seperti keberhasilan dan kegagalan, perbedaan realisasi dan target. Prinsip manfaat Yaitu manfaat laporan harus lebih besar dari pada biaya penyusunan.

17 TATA URUTAN PERUNDANGAN UUD 1945 Tap MPR Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Peraturan Pemerintah (PP) Keputusan Presiden (Kepres) Peraturan Daerah (Perda)

18 TATA CARA PENGAJUAN RUU DPR memegang kekuasaan membentuk UU. Presiden berhak mengajukan RUU yang berisi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, jangkauan dan arah pembangunan. Pembentukan antar departemen dan lembaga. Konsultasi RUU. Penyampaian RUU kepada DPR. Pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan UU.

19 FUNGSI PENYELENGARA NEGARA Melayani masyarakat Mengayomi masyarakat Menumbuhkembangkan prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

20 PRINSIP PENDEKATAN FUNGSI PEMERINTAH Sebagai pengendali bukan pendayung. Berperan dalam pemberdayaan masyarakat dari pada melayani. Menciptakan iklim persaingan yang ketat Berorientasi pada misi bukan pada aturan pelaksanaan tugas yang kaku. Berorientasi pada hasil. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat bukan kepentingan birokrasi. Menerapkan prinsip perusahaan yaitu memperoleh ketimbang mengeluarkan. Mempunyai daya tanggap dan mampu mengantisipasi tantangan yang terjadi. Berorientasi pada pelayanan dalam memenuhi tuntutan masyarakat.

21 KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT Menetapkan kebijakan guna mendukung pembangunan makro. Menetapkan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh daerah. Menetapkan kriteria penentuan dan perubahan tata ruang. Menyusun rencanan nasional secara makro Membina dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah. Menetapkan pedoman pengelolaa SDA. Mengatur peneratapan perjanjian internasional. Menetapkan standar pemberian izin oleh daerah. Mengatur pelaksanaan ekspor impor dan karantina barang. Menanggulangi wabah yang bersipat nasional. Menetapkan sistem lembaga perekonomian negara.

22 KEWENANGAN DAERAH PROVINSI Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersipat lintas kabupaten/kota. Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan kabupaten/kota. Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur. Kewenangan melaksanakan fungsi pelayanan umum, pengaturan dan pembangunan yang bersipat lintas kabupaten/kota. Kewenangan melaksanakan tugas yang dilakukan kabupaten/kota yang merugikan kabupaten/kota lainnya.

23 KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA Kewenangan selain kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan wajib seperti pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, perhubungan, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, koperasi dan tenaga kerja.

24 LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA TINGKAT PUSAT DEPARTEMEN Fungsinya: a.Pelancaran pelaksanaan serta pembinaan dibidangnya. b.Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi departemen. c.Penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan dibidangnya. d.Pelaksanaan pengawasan fungsional.

25 MENTERI KOORDINATOR Fungsi: a.Pengkoordinasian para menteri negara. b.Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan kebijakan pemerintah. c.Pengendalian penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan. d.Penyusunan laporan hasil evaluasi.

26 MENTERI NEGARA Fungsi: a.Perumusan kebijakan pemerintah dalam bidangnya. b.Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi. c.Peningkatan peran serta masyarakat dibidangnya. d. Pengkoordinasian kegiatan di bidangnya. e.Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan. f.Pelaksanaan tugas lain sebagaimana tersebut dalam peraturan perundangan.

27 TENTARA NASIONAL INDONESIA Tugas: a.Alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara. b.Menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. c.Menyelenggarakan wajib militer bagi setiap warga negara yang diatur dengan undang-undang. d.Membantu penyelenggaraan tugas kemanusiaan. e.Memberikan bantuan kepada POLRI dalam tugas keamanan.

28 KEPOLISIAN NEGARA Tugas: a.Alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. b.Dalam keadaan darurat memberikan bantuan kepada TNI yang diatur dengan undang-undang. c.Turut aktif dalam tugas penanggulangan kejahatan internasional. d.Membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia.

29 LEMBAGA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN TINGKAT DAERAH Sekretariat daerah Dinas daerah Lembaga teknis daerah Kecamatan Desa Instansi vertikal

30 DISKUSI KELOMPOK

31

32 HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN MPR Presiden dan wakilnya dilantik MPR Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Presiden dan wakilnya dapat diberhentikan oleh MPR sebelum habis masa jabatannya, atas usul DPR dan disetujui Mahkamah Konstitusi. Sebelum memangku jabatannya, presiden disumpah dihadapan anggota MPR.

33 HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN DPR Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR dan presiden tidak dapat membubarkan DPR. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi anggaran. Sebelum masa jabatan presiden dan wakilnya berakhir, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian presiden kepada MPR setelah disetujui Mahkamah Konstitusi. Sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakilnya bersumpah didepan anggota DPR dan MPR. DPR bersama presiden menjalankan fungsi legislatif. Presiden dengan persetujuan DPR menyetakan perang, perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden mengangkat duta dan menerima duta negara lain dengan pertimbangan DPR. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR.

34 HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN DPD DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sepanjang menyangkut daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi daerah lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama.

35 HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN BPK BPK memeriksa semua pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Presiden meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR

36 HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN MA MA dapat memberikan pertimbangan hukum kepada presiden baik diminta maupun tidak diminta. MA memberikan nasehat hukum kepada presiden untuk memberikan atau penolakan grasi dan rehabilitasi. MA mempunyai wewenang untuk menguji secara material hanya terhadap peraturan perundangan dibawah UU. Hakim agung ditetapkan oleh presiden dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR.

37 HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Mahkamah Konsitusi memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan wakilnya menurut UUD. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan oleh presiden.

38 HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN BANK INDONESIA BI bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Atas nama pemerintah, BI dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan serta menyelesaikan penagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap luar negari. Pemerintah wajib menerima pendapat BI dalam membahas ekonomi, perbankan dan keuangan. Dalam menerbitkan surat berharga, pemerintah wajib berkonsultasi dengan BI. Gubernur dan deputi gubernur senior diusulkan presiden.

39 PROSES MANAJEMEN PEMERINTAHAN Perencanaan: a.Terwujudnya pengamalan Pancasila secara konsekwen. b.Terwujudnya penegakan kedaulatan rakyat. c.Terwujudnya pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. d.Terwujudnya kondisi aman, damai, tertib dan tentram. e.Terwujudnya sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum. f.Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan tahan terhadap globalisasi. g.Terwujudnya otonomi daerah. h.Terwujudnya kesejahteraan rakyat.

40 PRINSIP PENGORGANISASIAN Pembagian habis tugas Perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas Fungsionalisasi Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Kontinuitas Lini dan staf Kesederhanaan Fleksibilitas Pendelagasian wewenang yang jelas Pengelompokan yang homogen Jenjang pengendalian Akordion (dapat diperluas dan dipersempit)

41 PEDOMAN KOORDINASI Dimulai pada saat perumusan kebijaksanaan. Perlu ditentuka secara jelas, siapa yang secara fungsional berwenang dan bertanggung jawab atas sesuatu masalah. Pejabat yang bertanggungjawab memprakarsai koordinasi Perlu kejelasan wewenang, tanggung jawab dan tugas. Perlu dirumuskan progam kerja organisasi secara jelas. Perlu ditetapkan prosedur dan tata cara melaksanakan koordinasi.

42 MANFAAT PENGAWASAN Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban tersebut. Mencari cara-cara yang lebih baikatau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan dan malaksanakan tugas-tugas organisasi.

43 DISKUSI KELOMPOK Tema: Presiden Kepolisian Duta besar Diskusikan: 1.Sebutkan dua masalah yang sering dihadapinya. 2.Apa faktor penyebabnya. 3.Bagaimana dampaknya terhadap pembangunan. 4.Bagaimana solusinya


Download ppt "OLEH: Drs. H. AKHMAD SURURI, M.Pd DEPARTEMEN AGAMA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN JAKARTA 2009."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google