Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RABU 1 APRIL 2015, CONVENTION HALL SAMARINDA.  Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  Undang-Undang Nomor.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "RABU 1 APRIL 2015, CONVENTION HALL SAMARINDA.  Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  Undang-Undang Nomor."— Transcript presentasi:

1 RABU 1 APRIL 2015, CONVENTION HALL SAMARINDA

2  Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; DASAR HUKUM 2 Untuk penyelarasan dan penajaman program prioritas pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan program prioritas pembangunan Nasional.

3 merupakan RKPD Tahun ke 3 pelaksanaan RPJMD ACUAN PENYUSUNAN RKPD 2016 : Evaluasi capaian kinerja tahun 2014 dan perkiraan capaian tahun 2015; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 serta Isu-isu strategis dalam dinamika pembangunan regional dan global;

4 1.Rakor Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2014 pada 11 Desember 2014; 2.Rapat Koordinasi Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur pada Februari 2015 di Sengatta, Kabupaten Kutai Timur 3.Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Prov. Kaltim tentang RKPD Tahun 2016; 4.Konsultasi Publik dengan mengundang Akademisi, Lembaga Profesi, Praktisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada 12 Maret 2015 di Universitas Mulawarman Samarinda; 5.Rapat Koordinasi Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan pada Maret 2015; 6.Forum SKPD yang dihadiri SKPD Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur pada Maret 2015; 7.Musrenbang 10 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur yang dimulai dengan Musrenbang Kab. Penajam Paser Utara pada 25 Februari 2015 dan diakhiri di Kab. Paser pada 30 Maret

5 Anggota DPR dan DPD RI asal daerah pemilihan Kaltim DPRD Provinsi Pimpinan Instansi/ Lembaga Vertikal Prov. Kaltim Bupati/Walikota DPRD Kabupaten/Kota SKPD Provinsi Kalimantan Timur Bappeda Se Kalimantan 5 PESERTA MUSRENBANG RKPD TAHUN 2015 SKPD Kabupaten/Kota Rektor Perguruan Tinggi BUMN/BUMD dan Swasta Perbankan Tokoh Masyarakat Organisasi Pemuda dan Organisasi Mahasiswa Lembaga Swadaya Masyarakat Media Massa

6 PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD TAHUN 2015 HARI PERTAMA Rabu, 1 April 2015 melaksanakan Sidang Pleno di Convention Hall Samarinda Musrenbang diikuti oleh +800 orang dari seluruh pemangku kepentingan yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu : 6 Penandatanganan Kesepakatan Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam di Kalimantan Timur HARI KEDUA Kamis, 2 April 2015 melaksanakan Sidang Kelompok di Gedung Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

7

8

9 NO INDIKATOR PEMBANGUNAN KONDISI AWAL 2013 PELAKSANAAN RKPD TARGET PDRB (Rp. Triliun)425,43 401,77 419,45439,58461,56462,16 2. Pertumbuhan Ekonomi (%) 1,45 2,85 4,404,805,004,7 – 5,3 3. Tingkat Pengangguran (%) 7,94 7,54 7,006,506,005,11 4. Tingkat Kemiskinan (%) 6,06 6,42 5,755,355,365, I P M77,33 77,01 77,1477,2877, Laju Inflasi (%)9,65 6,77 6,306,705,905,505, Investasi (Rp.Triliun)30,89 30,87 35,0037,0040,0044,19 8. Indeks Kualitas Lingkungan 74,0778,2979,2480,1981,1482,00 “Masalah Pokok Pembangunan : Pertumbuhan Ekonomi Belum Berkualitas & Kesejahteraan Masyarakat Belum Merata ” TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KALTIM MAJU 2018

10 PDRB KALIMANTAN TIMUR ADHB 2014 PDRB KALTIM 2014 TANPA MIGAS RP.439,47 T DENGAN TINGKAT PERTUMBUHAN 4,02% PDRB 2009 – 2013 (Triliun Rp.) ATAS DASAR HARGA BERLAKU, DENGAN MIGAS, TAHUN DASAR 2000 STRUKTUR EKONOMI KALTIM 2014 ATAS DASAR HARGA BERLAKU, DENGAN MIGAS TAHUN DASAR 2010 DENGAN NILAI RP.579,01 T DIDOMINASI PERTAMBANGAN & PENGGALIAN PDRB KALTIM 2014 TANPA MIGAS DAN BATUBARA RP.250,98 T DENGAN TINGKAT PERTUMBUHAN 5,63%

11 Dominasi sektor primer dalam struktur perekonomian daerah berdampak negatif terhadap perkembangan sektor industri (manufaktur) dan kemampuan menciptakan lapangan kerja yang rendah. PERUBAHAN SEKTOR EKONOMI KALTIM Sektor Industri Pengolahan dgn Migas menurun signifikan, dan Sektor Pertanian & Industri Pengolahan Tanpa Migas bergerak lambat dan cenderung stagnan, sedangkan Sektor Pertambangan meningkat signifikan & saat ini mendominasi Ekonomi Kaltim - Pertanian - Industri Pengolahan Dgn Migas - Pertambangan Tanpa Migas - Industri Pengolahan Tanpa Migas

12 Kondisi Investasi Kaltim di Banding Indonesia Investasi PMA mayoritas bergerak pada sektor primer yaitu pertambangan serta perkebunan dengan daerah tujuan utama PMA adalah Kutai Timur & Balikpapan Investasi PMDN banyak bergerak pada sektor sekunder yang didominasi oleh industri kimia serta perkebunan dengan daerah tujuan utama investasi PMDM terbesar adalah Bontang (pupuk), Balikpapan dan Kutai Kartanegara (perkebunan & sawit)

13

14 PERKEMBANGAN INFLASI DI 4 KOTA Tahun 2014, untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun terakhir tingkat inflasi Kalimantan Timur dibawah Nasional

15 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) KABUPATEN/KOTA Paser Kutai Barat + Mahulu Kutai Kartanegara Kutai Timur Berau Penajam Pasir Utara Balikpapan Samarinda Bontang KALTIM 11, NASIONAL 8,397,877,146,566,146,255,94 Ekonomi ekstraktif tidak berkorelasi dengan penurunan pengangguran. Capital Intensive namun less labor

16 TINGKAT KEMISKINAN Provinsi / Kab–Kota Tingkat Kemiskinan (%) Paser10,9710,119,487,917,647,94 Kutai Barat dan Mahulu 10,608,979,908,258,287,70 Kutai Kartanegara9,298,038,687,216,947,52 Kutai Timur13,2011,8811,389,438,779,06 Berau5,815,906,605,465,244,83 P P U12,9911,3810,468,678,577,70 Balikpapan3,493,584,073,393,302,48 Samarinda4,674,845,214,314,184,63 Bontang7,266,666,675,405,205,16 KALTIM9,517,737,666,776,686,06 NASIONAL15,4214,1513,3312,4911,6711,,37 Kemiskinan di pedesaan relatif lebih tinggi dibanding perkotaan karena belum ditunjang oleh infrastruktur ekonomi yang memadai TAHUN 2014 Kaltim = 6,31 Versus Nasional = 11,25

17 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA IPM Kaltim Tahun 2013 = 77,33 diatas IPM Nasional menempati peringkat 4 nasional. Bagaimana kondisi kesejahteraan rakyat pasca Migas & Batu bara...?? KABUPATEN/KOTA Paser Kutai Barat Kutai Kartanegara Kutai Timur Berau PPU Balikpapan Samarinda Bontang Mahulu KALTIM NASIONAL 71,1771,7672,2772,7773,2973,81

18 18 TujuanSasaran Indikator (Impact) Kondisi 2013 Kinerja Impact Tahun 2014 TargetRealisasi Tingkat Realisasi (status) Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi Meningkatkan kualitas SDM Kaltim 1Meningkatnya IPMIPM Meningkatnya angka melek huruf Angka melek huruf Meningkatnya rata- rata lama sekolah Angka rata-rata lama sekolah Meningkatnya angka harapan hidup Angka harapan hidup Meningkatnya pendapatan per kapita Pendapatan per kapita Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat 6 Menurunnya tingkat kemiskinan Tingkat kemiskinan TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2014

19 19 TujuanSasaran Indikator (Impact) Kondisi 2013 Kinerja Impact Tahun 2014 TargetRealisasi Tingkat Realisasi (status) Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat 7 Menurunnya tingkat pengangguran Tingkat pengangguran Meningkatnya daya beli masyarakat Tingkat inflasi Paritas daya beli (purchasing power parity) (status perhitungan menggunakan data IPM -> IPM publish lagging 1 Thn) Menurunnya Indeks Gini Indeks Gini Meningkat kan pertumbuhan ekonomi hijau 10 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi non migas Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2014

20 20 TujuanSasaran Indikator (Impact) Kondisi 2013 Kinerja Impact Tahun 2014 TargetRealisasi Tingkat Realisasi (status) Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan Meningkat kan pertumbuhan ekonomi hijau 12 Terciptanya Swasembada Beras Rasio Pemenuhan Beras Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan Bauran energi baru terbarukan Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas 14 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 15 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Indeks persepsi korupsi Opini BPKWTP WDP- 16Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik Indeks kepuasan masyarakat (Baik) (Baik) (Baik)100 TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2014

21 21 TujuanSasaran Indikator (Impact) Kondisi 2013 Kinerja Impact Tahun 2014 TargetRealisasi Tingkat Realisasi (status) Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 17 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (B+)72.00 (B+)70.97 (B+)98.5 Kinerja Pemerintahan Daerah Tinggi 100 Misi V: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 18 Meningkatnya indeks kualitas lingkungan Indeks kualitas lingkungan Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Intensitas emisi TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2014 Keterangan : = belum tercapai = Tercapai

22 22 ISU & TANTANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI SOSIAL LINGKUNGAN Mempercepat pergeseran Ekonomi Berbasis SDA terbarukan Struktur Ekonomi Imbalance Urban Bias Daya Saing Wilayah Rendah Ketersediaan Infrastruktur Perbatasan Ketimpangan Pendapatan Dominasi Kemiskinan di Pedesaan Degradasi SDA Pencemaran Lingkungan Tingkat emisi Gas Rumah Kaca Tinggi

23

24 PENDAPATAN DAERAH 2016  PAJAK DAERAH  RETRIBUSI DAERAH  HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN  LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 4.478,78 M (50%) 12,09 M (0%) 289,81 M (3%) 553,53 M (6%)  BAGI HASIL PAJAK  BAGI HASIL BUKAN PAJAK 673,00 M (7%) 2.459,54 M (27%)  PENDAPATAN HIBAH  DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUSALOKASI UMUM 15,57 M (1%) 351,63 M (3%) Ketidakpastian dana perimbangan, nilainya diperkirakan terus menurun Optimalisasi penerimaan daerah Percepatan penerbitan obligasi daerah

25  BELANJA PEGAWAI  BELANJA BARANG DAN JASA  BELANJA MODAL 383,29 M (4%) 1.986,65 M (21%) 3.145,53 M(33%) 960,73 M(10%) 100,00 M (1%) 5,50 M (0%) M (24%) 646,12 M (7%) 20,00 M (0%)  BELANJA PEGAWAI  BELANJA HIBAH  BELANJA BANTUAN SOSIAL  BELANJA BAGI HASIL KAB/KOTA  BELANJA BANKEU KAB/KOTA  BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja daerah didominasi belanja wajib & mengkat dan transfer ke Kab/Kota Kualitas belanja perlu diorong kearah belanja produktif yang mendorong pertumbuhan Peningkatan penyerapan anggaran melalui pengendalian & pengawasan belanja BELANJA DAERAH 2016

26

27 STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

28

29 RPJMD KE-1 (2005 – 2008)  Peningkatan kualitas sumberdaya manusia  pengembangan ekonomi  infrastruktur dasar  pemerintahan provinsi dan kab/kota berjalan dengan lebih efektif & efisien  Pengutamaan hukum  Penataan ruang menjadi dasar kebijakan pembangunan  kelestarian alam & lingkungan RPJMD KE-2 (2009 – 2013)  Pemantapan perubahan struktur secara sosial ekonomi  pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan  pengembangan perekonomian mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu- hilir. RPJMD KE-3 (2014 – 2018 )  Kualitas SDM semakin meningkat  Ketergantungan ekonomi pada SDA terbarukan semakin berkembang, struktur ekonomi semakin mantap.  Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman  Pemerintahan berjalan makin efisien,efektif dan transparan.  Penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah  Kualitas lingkungan secara global semakin terkendali & terus meningkat RPJMD KE-4 (2019 – 2025)  Peningkatan kualitas sumber daya manusia  Pemantapan struktur ekonomi  peningkatan pelayanan dasar  efisiensi dan efektivitas,pemerintahan yang berbasis penegakan hukum  Perencanaan tata ruang wilayah berbasis ekonomi & ekologi. VISI RPJPD KALTIM 2025 " TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"

30 VISI DAN MISI KALTIM RPJMD PERDA NO. 7 TAHUN 2014 VISI MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN FOKUSMISI 1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. DAYA SAING EKONOMI 3. INFRASTRUKTUR 4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN 5. LINGKUNGAN HIDUP 30

31 INDIKATOR MAKRO SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016 Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat 77,28 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi menjadi 4,80 % Menurunnya Tingkat Kemiskinan pada Tingkat 5,35 % Menurunnya Tingkat Pengangguran menjadi 6,50 % Terkendalinya Inflasi pada tingkat 6,70% 8. KUALITAS LINGKUNGAN Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan 80,19% 6. INFLASI 3. PENGANGGURAN 4. KEMISKINAN 2. EKONOMI 5. IPM 1. PDRB 7. INVESTASI Meningkatnya PDRB menjadi 439,58 T Investasi mencapai 37 Trilyun

32 32 Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 3. Percepatan pengentasan kemiskinan 4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja 5. Pengembangan ekonomi kerakyatan 6. Percepatan transformasi ekonomi 7. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan 8. Pengembangan agribisnis 9. Peningkatan produksi pangan 10. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar 11. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan 12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup TEMA RKPD 2016

33 FOKUS : 1.Peningkatan Relevansi dan mutu pendidikan 2.Peningkatan kesempatan belajar anak Kegiatan Strategis : 1)Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat melalui Beasiswa orang; 2)Pemberian Beasiswa bagi siswa miskin; 3)Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa miskin.

34 FOKUS : Peningkatan Mutu di Bidang Kesehatan Kegiatan Strategis : Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu (Kartu Sehat) untuk orang ditargetkan pada : Untuk 7 kabupaten/kota; Untuk penghuni panti; Untuk penghuni Rutan dan Lapas

35 FOKUS : 1.Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja 2.Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin Kegiatan Strategis : 1)Perluasan Kesempatan Kerja melalui Padat Karya 1300 orang 2)Padat karya bagi penduduk miskin 1300 orang 3)Pembangunan Rumah Layak Huni unit

36 FOKUS : Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Kegiatan Strategis : 1)Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda 80 orang; Pelatihan Kecakapan Hidup 100 orang; Pelatihan TOT Kewirausahaan Pemuda 60 orang; 2)Pengembangan Kecakapan Hidup Bagi Putus Sekolah 140 orang;

37 FOKUS : 1.Pengarusutamaan Gender; 2.Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang; 3.Peningkatan investasi sektor UMKM; 4.Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparasi harga. Kegiatan Strategis : 1)Pembinaan dan Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah; 2)Fasilitasi Akses Permodalan bagi UMKM; 3)Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM UMKM

38 FOKUS : 1.Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global; 2.Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru; 3.Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir); 4.Peningkatan ekspor produk olahan Kegiatan Strategis : 1)Pemanfaatan lahan kritis 8000 ha untuk komoditas perkebunan non sawit; Fasilitasi dan pembinaan PBS serta memcintakan iklim investasi dan memastikan ketersediaan lahan C dan C untuk mencapai target 2 juta Ha Kebun Sawit; 2)Pembangunan kebun sawit rakyat 5000 Ha; Pembangunan kebun karet (2000 Ha). Kakao (500 Ha). Kelapa (250 Ha). Lada (200 Ha); 3)Lanjutan keramba. Bantuan kapal 30GT dan peningkatan produksi perikanan budidaya

39 FOKUS : 1.Meningkatkan ekspor produk olahan unggulan daerah; 2.Penguatan mata rantai kawasan-kawasan agribisnis; 3.Penerapan Inovasi Teknologi agribisnis; 4.Pengembangan industri pengolahan produk unggulan Kegiatan Strategis : 1)Penanganan daerah rawan Pangan di 6 Kab; Pengembangan cadangan Pangan 200 ton beras; Pengembangan desa mandiri Pangan 115 desa; 2)Pengembangan pembibitan dan budidaya ternak sapi total : 2450 ekor; Membangun kemitraan dan investasi swasta dengan pola integrasi sapi sawit

40 8)Pengadaan RMU Lengkap 12 Unit; 9)Pengembangan Sentra Hortikultura 4 Kawasan. 10)Pengembangan lumbung pangan desa 26 unit; 11)Pengembagan kapasitas dan kuantitas tenaga penyuluh 1200 PPL; 12)Pengembangan Kelembagaan Penyuluh 30 unit BPP FOKUS : 1.Peningkatan Areal Pertanian Melalui Cetak Sawah Dan Optimalisasi Lahan; 2.Penerapan Mekanisasi Dan Teknologi Pertanian; 3.Penyediaan Tenaga Kerja Petani Melalui Program Transmigrasi; 4.Peningkatan Infrastruktur Pertanian; 5.Peningkatan Produktivitas Pertanian; 6.Perbaikan Tata Niaga Produk Pangan Kegiatan Strategis : 1)Pencetakan sawah baru seluas 1250 Ha; 2)Optimalisasi Lahan seluas 1000 Ha; 3)Pembuatan jalan usaha tani sepanjang 62 Km; 4)Pembangunan Pintu Air 228 unit; 5)Pengadaan Hand Traktor + Gandengan) 180 Unit; 6)Pengadaan Cultivator 44 Unit; 7)Pengadaan Power Threaser 150 Unit;

41 FOKUS : 1.Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan; 2.Peningkatan rasio elektrifikasi Kegiatan Strategis : 1)420 unit biogas (berkolaborasi dengan dinas peternakan); 2)Pembangkit Listrk dari POME(berkolaborasi dgn (dinas perkebunan); 3)PLTS komunal 9 paket; 1 unit PLTMH; 4)Jaringan listrik pedesaan (JTM dan JTR sepanjang 237 km)

42 FOKUS : 1.Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi; 2.Peningkatan kualitas dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan; 3.Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan Kegiatan Strategis : 1)Jalan tol paket I : km ; 2)Jalan Prov. Kelas 1 :171 Km; 3)Jembatan kembar 400 m; 4)Jalan Pendekat Jembatan Kembar; 5)Jembatan Pulau Balang dan Fender Jembatan; 6)Jalan Akses Jembatan Pulau Balang : 40 Km; 7)Jalan Kawasan Maloy : Km (Jalan Tipe A & B); 8)Jalan Outer Ringroad Jembatan Mahulu – M. Said : 8 Km 9)Bandara Samarinda Baru runway m; 10)Bandara Maratua runway m ; 11)Bandara Long Apari; 12)Pelabuhan Laut Maloy sisi darat; 13) Bandara Datah Dawai runway m; 14)Pembangunan 7 Dermaga Sungai (Kec. Long Bagun. Kec. Tabang. Kec. Busang. Kec. Sandaran. Kec. Tanjung Harapan. Kec. Long Hubung dan Kec. Long Laham)

43 FOKUS : 1.Pemantapan road map reformasi birokrasi dengan penekanan pada tiga standarisasi & prosedur (SP) yaitu SP untuk sukses Kaltim Cemerlang, SP peningkatan pelayanan PTSP dan SP penguatan standar pelayanan RSUD; 2.Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur Kegiatan Strategis : 1)Penguatan kelembagaan PTSP; Survei IKM dari 68 menjadi 85 (skala 0-100); Reformasi pelayanan sektor publik (9 SPM); Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari B+ (72) menjadi A (85) 2)Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah; Penerapan Zona Integritas pada SKPD; Evaluasi LPPD Kab/Kota; Penanganan Pengaduan Masyarakat; Fasilitasi dan pencegahan pemberantasan KKN; Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi; Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Kab/Kota 3)Penyusunan formasi & pengadaan pegawai; Penempatan PNS; Penyusunan rencana karir pegawai; Pemberian penghargaan bagi PNS; Tugas dan Ijin Belajar; Reward dan Punishment Pegawai

44 FOKUS : 1.Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan; 2.Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan; 3.Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (green economy) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; 4.Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi; 5.Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup perkotaan; 6.Penegakan hukum lingkungan; 7.Penurunan emisi gas rumah kaca; 8.Pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah Kegiatan Strategis : 1)Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas Ha; Penanaman Sejuta pohon melalui kegiatan “one man five trees”; Pengembangan kelembagaan KPH; Rehabilitasi hutan mangrove seluas 500 ha. 2)Pengawasan Penataan bakumutu emisi dan gas buang;

45 Tahun 2014 telah dilakukan penilaian penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, dengan berpedoman pada tata cara penilaian yang dikeluarkan oleh Bappenas. Penilaian dokumen RKPD 2015 meliputi aspek:  keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya;  konsistensi antara isu,  prioritas dan pendanaan;  kedalaman analisa  keterukuran indikator  presentasi dan wawancara Kabupaten/Kota dengan Perencanaan Terbaik: 1.Kota Bontang terbaik I. 2.Kabupaten Kutai kartanegara terbaik II. 3.Kabupaten Kutai Timur terbaik III. 45

46 TERIMA KASIH Bersama Membangun Sinergitas Menuju Kaltim Maju 2018


Download ppt "RABU 1 APRIL 2015, CONVENTION HALL SAMARINDA.  Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  Undang-Undang Nomor."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google