Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

REFORMASI GURU DAN TANTANGANNYA DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2009 Oleh ACHMAD DASUKI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "REFORMASI GURU DAN TANTANGANNYA DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2009 Oleh ACHMAD DASUKI."— Transcript presentasi:

1 REFORMASI GURU DAN TANTANGANNYA DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2009 Oleh ACHMAD DASUKI DIREKTUR PROFESI PENDIDIK 4/15/2015 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

2 Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah SWT, sehingga hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan Bapak/Ibu Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Pengelola Pendidikan lainnya. 4/15/2015 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

3 1.Jumlah guru yang sangat besar yaitu orang, termasuk sekitar orang adalah guru di bawah Departemen Agama. 2.Pendataan guru yang belum sepenuhnya selesai sehingga sulit untuk mengetahui supply and demand. PERMASALAHAN GURU 4/15/2015 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

4 3.Distribusi guru belum merata 4.Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 /D-IV cukup besar sebanyak 63,1% 5.Banyak guru berkompetensi rendah 6.Belum semua guru mendapatkan program peningkatan kompetensi Lanjutan: PERMASALAHAN GURU 4/15/2015 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

5 7.Cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga membutuhkan kompetensi (ICT) bagi para guru 8.Guru akan pensiun pada tahun 2010 s/d 2015 sebanyak ± dan memerlukan penggantinya 9.Desentralisasi pengelolaan guru namun kasus- kasus guru selalu dikirim ke pusat untuk menyelesaikannya Lanjutan: PERMASALAHAN GURU 4/15/2015 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

6 REFORMASI GURU 1.Reformasi guru dimulai dari Deklarasi Guru sebagai Bidang Pekerjaan Profesi oleh Presiden SBY tanggal 14 Desember 2004, setelah 2 (dua) bulan Beliau dilantik 2.Satu tahun kemudian (15 Desember 2005 diterbitkanlah UU nomor tentang Guru dan Dosen) ‏ 4/15/2015 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

7 Lanjutan: REFORMASI GURU 3.Guru sebagai pekerja profesional sama seperti: tentara, pengacara, apoteker, dokter, akuntan publik, psycholog. Mereka memiliki karakteristik yang tidak bisa disamakan/dicapai dengan mudah karena harus memenuhi persyaratan-persyaratan pendidikan tertentu untuk ditetapkan sebagai pekerja profesional antara lain: 4/15/2015 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

8 Karakteristik dan Persyaratan-Persyaratan Guru sebagai Pendidik Profesional: a.Kualifikasi akademik S1 / D-IV b.Memiliki kompetensi (Pedagogik, Profesional, Sosial dan Kepribadian) 4/15/2015 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

9 c.Memiliki sertifikat pendidik.  Sertifikasi Guru dalam jabatan menggunakan portofolio dan PLPG.  Sertifikasi Guru prajabatan mengikuti pendidikan profesi -. Guru TK dalam 1 semester (18 SKS) -. Guru SD dalam 1 semester (18 SKS) -. Guru SMP dalam 2 semester (36 – 40 SKS) -. Guru SMA dalam 2 semester (36 – 40 SKS) -. Guru SMK dalam 2 semester (36 – 40 SKS) 4/15/2015 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

10 d.Memiliki identity number sebelum sertifikasi NUPTK dan sesudah lulus memiliki sertifikat pendidik akan diberikan Nomor Registrasi Guru Profesional yang sudah diusulkan pada RPP Guru dan sudah selesai tingkat Depdiknas. Yang akan datang ada NRGP bagi yang lulus Sertifikasi e.Guru harus bergabung dengan asosiasi seprofesi contoh: Ikatan Guru Matematika Indonesia (IGMI), dll. 4/15/2015 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

11 Usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah untuk membentuk Guru Profesional, Bermartabat, dan Sejahtera antara lain: 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

12 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU Peningkatan Kualifikasi 1 Sertifikasi guru 2 3 Peningkatan Kompetensi Penghargaan dan perlindungan 5 Tunjangan Guru 7 Maslahat Tambahan 8 Perencanaan Kebutuhan Guru 6 4 Pengembangan Karir GURU 2,7 JUTA 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

13 Guru Menurut Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

14 1. Meningkatkan kualifikasi akademik Guru dalam jabatan yang belum S1/D-IV mengingat dari 2,7 juta baru guru yang sudah berkualifikasi akademik S1/D-IV. Sisanya Guru belum berkualifikasi akademik S1, sampai dengan tahun 2007/2008, pemerintah telah mengalokasikan dana dekonsentrasi bagi orang guru dengan unit cost Rp. 2 juta/tahun untuk menyelesaikan studi S1 terutama bagi guru SD dan SMP. 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

15 PERMENDIKNAS NO. 58 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA (S1) KEPENDIDIKAN BAGI GURU DALAM JABATAN Pasal 1,  Proses Pembelajaran Dilakukan dengan Mengintegrasikan Sistem Perkuliahan Tatap Muka dan/atau Termediasi, dan Sistem Pembelajaran Mandiri.  Perkuliahan Tatap Muka adalah Proses Interaksi Langsung dan Terjadwal antara Dosen dan Mahasiswa, dalam Mencapai Tujuan/Kompetensi.  Perkuliahan Termediasi, Proses Interaksi Terjadwal antara Dosen dan Mahasiswa melalui Pemanfaatan berbagai Jenis Media dan Teknologi.  Pembelajaran Mandiri adalah Proses Interaksi Mahasiswa dengan Sumber Belajar yang Dilakukan dengan Menggunakan Bahan Belajar Mandiri, Baik dengan Bantuan Tutorial atau Tanpa Bantuan Tutorial. DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

16 PERMENDIKNAS NO. 58 TAHUN 2008 (Lanjutan) Pasal 5 (ayat 11);  Perkuliahan Termediasi dan Pembelajaran Mandiri dapat Dilakukan di: Kampus Perguruan Tinggi; Perguruan Tinggi Mitra; Tempat Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG); Tempat Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP); ICT Centre; LPMP; P4TK. DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

17 Tahun 2009 akan dialokasikan dana bagi Rp. 2 Juta; Tatap Muka  S1 Tatap Muka di LPTK Rayon;  S1 Tatap Muka di LPTK Mitra (Dual Mode) Termediasi  S1 PJJ – PGSD – ICT  S1 PJJ – UT; Belajar Mandiri  RPL;  MGMP;  KKG. 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK HOME BASE

18 DIBEBERAPA PROVINSI, ADA SUBSIDI PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK.  SUMATERA UTARA=Rp ,- TAHUNJML KUOTABESAR DANAKET Rp Rp Rp DINAS PROV./ LPMP 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

19 Direktorat Jenderal PMPTK Sekretariat Ditjen PMPTK Direktorat Profesi Pendidik Direktorat Pembinaan Diklat Direktorat Pendidik dan Tendik PNF Pusat Pengembangan Penataran Guru Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Sanggar Kegiatan Belajar Direktorat Tenaga Kependidikan Mekanisme Kerja Internal Ditjen PMPTK 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

20 Mekanisme Kerja Eksternal Ditjen PMPTK DepdagriDepdiknas Ditjen PMPTK Ditjen MPDM Ditjen PNFI Ditjen Dikti Balitbang Dit Profesi Dit Tendik Dit PTK PNF Dit. Bin. Diklat Direktorat Perguruan Tinggi Setditjen PMPTK P4TK LPMP BPPNFI BPKB SKB Ditjen PUOD Pemprov/ Disdikprov Pemkab- Kota/Disdik Kab/Kota Sekolah KKG/MGMP Sekjen Irjen 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

21 2. Melakukan sertifikasi guru dalam jabatan menggunakan sistem portofolio, sampai dengan tahun 2007 dengan kuota kumulatif org dan telah lulus portofolio maupun yang harus mengikuti PLPG sebanyak orang. SK Dirjen PMPTK tentang Pembayaran Guru Penerima Tunjangan Profesi Pendidik sebanyak orang (posisi 15 Desember 2008), mulai menerima TPP sejak bulan Juni 2008 sebesar gaji pokok.  Evaluasi Kinerja Guru setiap 5 tahun. 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

22 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

23 TAHUNKUOTALULUS PF % LULUS PF LULUS PLPG % LULUS PLPG ,60 % % ,95 %90,26650,02 % % % 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK DATA PER 2 MARET 2009

24 Guru swasta, dilakukan konversi terhadap yang lulus sertifikasi menggunakan program Inpassing, sesuai dengan permendiknas 47/2007. Guru yang berdedikasi luar biasa, Guru muda (umur 30 – 40 th) diberi kesempatan untuk mengikuti Pendidikan Profesi selama 1 tahun yang dananya dialokasikan di Ditjen Dikti. 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

25 KUOTA Th = Orang KUOTA Th. 2007= Orang KUOTA Th. 2008= Orang KUOTA Th. 2009= Orang + JUMLAH = Orang 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

26 KUOTA NASIONAL & PROPINSI 26 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

27 1. PEDOMAN PENETAPAN PESERTA 2. PEDOMAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN MELALUI PORTOFOLIO 3. PANDUAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO 4. PEDOMAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN MELALUI PORTOFOLIO UNTUK GURU 5. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN PLPG 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

28 GURU PRA JABATAN (S1/D-IV) PENDIDIKAN PROFESI SERTIFIKAT PENDIDIK 1 GURU DALAM JABATAN S1/D-IV Umur 50 Th / Masa Kerja 20 Th Gol. IV a Pengawas UJI SERTIFIKASI : - Portofolio - PLPG - Pendidikan Profesi SERTIFIKAT PENDIDIK 2 GURU DALAM JABATAN S2/S3 Kependidikan dgn Gol. IV b Gol. IV c SERTIFIKAT PENDIDIK 3 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

29 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

30 NO KOMPONEN PORTOFOLIOSKOR 1Kualifikasi akademik325 2Pendidikan dan pelatihan400 3Pengalaman mengajar190 4Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran160 5Penilaian dari atasan dan pengawas50 6Prestasi akademik125 7Karya pengembangan profesi100 8Keikutsertaan dalam forum ilmiah50 9Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial60 10Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan40 JUMLAH1500 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

31 KOMPONEN PORTOFOLIO (Sesuai PP No 74/2008 Tentang Guru) KOMPETENSI GURU PEDKEPRISOSPROF 1. Kualifikasi Akademik√√ 2. Pendidikan dan Pelatihan√√ 3. Pengalaman Mengajar√√√ 4. Perenc & Pelaks Pembelajaran√√ 5. Penilaian Atasan & Pengawas√√√√ 6. Prestasi Akademik√√√ 7. Karya Pengembangan Profesi√ 8. Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah√√ 9. Pengalmn Org dlm Bid Kepend & sosial√√ 10 Penghargaan yg Relevan dg Bid Pend√√√√ PEMETAAN KOMPONEN PORTOFOLIO KE DALAM KOMPETENSI GURU 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

32 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK Lulus Portofolio Melengkapi Adm Melengkapi berkas Portofolio (substansi) PLPG

33 Kriteria penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan: 1.Masa Kerja 2.Usia 3.Golongan/Pangkat 4.Beban Mengajar 5.Tugas Tambahan 6.Prestasi Kerja 4/15/2015 DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

34 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

35 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

36 DANA TPP S.D /15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

37 3.Peningkatan kompotensi guru dilakukan untuk 4 (empat) hal yaitu: -Kompetensi Pedagogik -Kompetensi Profesional -Kompetensi Sosial -Kompetensi Kepribadian Program ini didukung oleh dana APBN yang dialokasikan di 12 P4TK. Dengan keterbatasan P4TK, kapasistasnya, maka MGMP diberdayakan untuk melaksanakan tugas ini. Terutama bagi Guru SD dan SMP didukung dana Blockgrant yang dialokasikan di LPMP. 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

38 4.Pengembangan Karir Guru, banyak guru yang tidak naik golongan IV/b karena tidak bisa menulis karya tulis ilmiah, ada orang guru yang golongannya terhenti di IV/a. Karena itu Depdiknas menfasilitasi Penulisan Karya Tulis Ilmiah Online. Dananya dialokasikan di LPMP, jumlah kumulatif sudah mencapai orang dengan unit cost Rp. 2 juta/orang.  CPD  KTI Online BAGIAN DARI PENGEMBANGAN KARIR GURU 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

39 Yang akan datang diusulkan Penulisan Karya Tulis Ilmiah, dimulai dari Gol. III/b, agar Guru masih tinggi semangatnya (Melalui Usulan Permenpan yang baru tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya). 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

40 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK LULUSAN SI/D-IV KEPENDIDIKAN/ NON KEPENDIDIKAN LULUSAN SI/D-IV KEPENDIDIKAN/ NON KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN PROFESI: GURU TK (18-20 SKS) GURU SD (18-20 SKS) GURU SMP(36-40 SKS) GURU SMA(36-40 SKS) GURU SMK(36-40 SKS) PENDIDIKAN PROFESI: GURU TK (18-20 SKS) GURU SD (18-20 SKS) GURU SMP(36-40 SKS) GURU SMA(36-40 SKS) GURU SMK(36-40 SKS) TES BAKAT SKOLASTIK TES PENGETAHUAN UMUM TES POTENSI AKADEMIK CPNS (80%) CPNS (80%) PRA JABATAN PNS (100%) PNS (100%) PROGRAM INDUKSI PROGRAM INDUKSI GURU PRATAMA GOL. IIIa DAN IIIb GURU PRATAMA GOL. IIIa DAN IIIb 1.PENDIDIKAN PROFESI BERKELANJUTAN 2.PENULISAN KARYA ILMIAH (KTI) 1.PENDIDIKAN PROFESI BERKELANJUTAN 2.PENULISAN KARYA ILMIAH (KTI) GURU MUDA GOL. IIIc DAN IIId GURU MUDA GOL. IIIc DAN IIId 1.PENDIDIKAN PROFESI BERKELANJUTAN GURU MADYA GOL. IVa, IVb DAN IVc GURU MADYA GOL. IVa, IVb DAN IVc 1.MENELITI 2.PENULISAN KARYA ILMIAH (KTI) 3.SEMINAR 4.ORASI-ILMIAH 1.MENELITI 2.PENULISAN KARYA ILMIAH (KTI) 3.SEMINAR 4.ORASI-ILMIAH GURU UTAMA GOL. IVd DAN IVe GURU UTAMA GOL. IVd DAN IVe

41 5.Menetapkan kebutuhan Guru dengan diberlakukannya UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, maka guru baru harus memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik melalui Pendidikan Profesi. Pendidikan Profesi dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang terakreditasi, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, karena itu harus dihitung dulu kebutuhannya oleh Ditjen PMPTK. 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

42  Guru yang ada;  Guru yang akan pensiun;  Guru untuk USB/RKD;  Guru sekolah satu atap;  Guru daerah terpencil/perbatasan;  Guru sekolah Inklusi;  Rasio SMK:SMA (70:30);  Proyeksi APK;  Rasio siswa/kelas (Rombel). 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

43 Kemudian diinformasikan ke Ditjen Dikti untuk dibagi habis ke Perguruan Tinggi Pelaksana Pendidikan Profesi (LPTK yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan Profesi). Dengan demikian yang akan datang: Tidak terjadi Oversupply calon guru; Supply and demand guru seimbang 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

44 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

45  Jumlah Guru Honor berdasarkan Status Sekolah (Nasional) NOJenjangNegeriSwastaJumlah (1)(2)(3)(4)(5) 1TK1,80455,54457,348 2SD264,98927,792292,781 3SMP58,21858,683116,901 4SLB4741,1281,602 5SMA23,88635,43759,323 6SMK12,65940,32052,979 Jumlah362,030218,904580,934 *) Sumber Data NUPTK September /15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

46 (Sumber: Badan Kepegawaian Nasional, 2005) 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

47 *) GURU BARU MULAI 2010: SUDAH S1/D4, KOMPETEN (P.P.S.K), BERSERTIFIKAT PENDIDIK. DECLARASI 14/12.04 UU 14/2005 (GURU & DOSEN) 15/12.05 SERTIFIKSASI DLM JBT 2,7 JUTA 15/ /12.15 GB DISELESAIKAN MENGHITUNG KEBUTUHAN GURU PENDIDIKAN PROFESI DST GURU PENSIUN DST PENGANGKATAN GURU BARU SESUAI UU GURU & DOSEN DST 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

48 6. Penghargaan dan Perlindungan, meliputi Penghargaan guru berprestasi Tk. Nasional132 org/th Penghargaan guru berdedikasi daerah khusus66 org/th Penghargaan pendidikan Tk. Nasional33 org/th Lomba keberhasilan guru Tk. Nasional132 org/th Pengiriman Guru Berprestasi ke Recsam, REIC Singapura, Jepang dan negara Lain 20 org/th Pengembangan Profesi Guru Berprestasi/Berdedikasi 210 org/th Perlindungan Hukum dan Profesi/HAKI33 prov 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

49 7.Tunjangan dan Kesejahteraan Guru NO GURU PNSGURU NON PNS 1 Gaji Berdasarkan Golongan (Pemerintah) Gaji (Yayasan) 2 Tunjangan Fungsional (Pemerintah) Subsidi Tunjangan Fungsional (Pemerintah) 3 Tunjangan Profesi Guru (Pemerintah) 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

50 8. Maslahat Tambahan a. Penghargaan bagi guru akhir masa bhakti Rp / orang; b. Penghargaan guru berdedikasi / berprestasi; c. Bantuan Putra-putri Guru berprestasi Rp / siswa; d. Pemberian Rumah Dinas bagi Guru. 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

51 I.GURU 1.Guru berlebih di kota-kota, Rombel x beban kurikulum dibagi tugas 24 jam diabaikan kadang-kadang lebih hampir 50%; 2.Istri/Suami pejabat menjadi guru berpindah- pindah tapi tidak mengajar; 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

52 3.Tidak lengkap mengisi berkas hasil sertifikasi untuk penetapan guru penerima Tunjungan Profesi Pendidik, antara lain belum ada: a.Keterangan Kepala Sekolah mengajar 24 jam/minggu; b.Gaji pokok terakhir (gaji berkala terakhir); c.Nomor Rekening Bank; d.Hasil Inpassing dan Surat Pengangkatan GTY (Non PNS) 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

53 4.Pengisian Form A1 sebagian besar tidak bisa terbaca scanner/program, dan pengisian Form A2 tidak lengkap diisi oleh Guru. 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

54 II.DINAS PENDIDIKAN KAB./KOTA 1.Formasi guru untuk PNS digunakan staf non guru, hampir 30%; 2.Formasi guru untuk guru namun setelah jadi guru pindah ke struktural; 3.Guru adalah sasaran empuk dalam kegiatan Pilkada, mengajar tertanggu; 4.Di suatu kabupaten, anggota DPRnya mayoritas dari guru; 5.Kurangnya sosialisasi sertifikasi dari Dinas Pendidikan Kab./Kota kepada Guru (share pembiayaan sosialisasi) 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

55 III.DINAS PENDIDIKAN PROVINSI 1.Ada provinsi yang tidak mau mengangkat guru bantu yang sudah terikat kontrak dan sudah tes 2.Banyak guru yang pindah profesi jadi Kepala Dinas di luar pendidikan, tapi gajinya masih tetap diterima sebagai guru, tidak mengundurkan diri, NIP. nya tetap diawali Sering Guru PNS mengajar hanya 9 jam/minggu, waktu lainnya untuk usaha lain, jadi rasio guru murid tidak seimbang. Tidak seperti rasio 1 : 15 di Jepang, dan 1 : 20 di Korea 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

56 4.Guru honor yang tidak memenuhi syarat dan tidak mengajar 24 jam/minggu minta diangkat PNS, dulu 18 jam/minggu + insentif. 6 jam = 24 jam; 5.Guru honor yang tidak memenuhi syarat dan tidak mengajar 24 jam/minggu minta diangkat PNS, dulu 18 jam/minggu + insentif 6 jam = 24 jam; 6.Tim Sertifikasi Tingkat Dinas Pendidikan Provinsi kurang optimal. Contoh kasus: terdapat guru belum terima TPP tidak menginformasikan ke Pusat. Lanjutan: DINAS PENDIDIKAN PROVINSI 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

57 IV.LPTK 1. Kesiapan LPTK, menghadapi tugas baru disamping tugas pokonya: Rutin/Perkuliahan (Tri Dharma PT); Sertifikasi dan PLPG Guru Dalam Jabatan; Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan; S1 Belajar Mandiri. 2.Penyusunan Laporan hasil sertifikasi perlu dimonitor. 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

58 Karena itu perlu dibereskan Manajemen Guru, Supply and Demand. Mengingat bila guru sudah bersertifikat semua itu memerlukan dana Rp. 57 Trilyun ditahun 2015, padahal Anggaran Depdiknas sekarang Rp. 207 Triyun mulai tahun 2009, berarti guru tidak perlu resah/kawatir dengan sertifikasi dan TPP. 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

59 Namun pengeluaran biaya yang tinggi untuk pendidikan khususnya guru, kalau guru tidak menunjukkan performance-nya maka akan sia-sia. 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

60 Guru dipersiapkan untuk meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi yang berdampak pada peningkatan mutu dan tidak dimaksudkan hanya untuk memperoleh sertifikat. Kualifikasi, kompetensi akan berdampak pada kesejahteraannya. 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

61 Pengeluaran anggaran harus seimbang dengan performance guru. Semoga kedepan Depdiknas bisa sukses mempersiapkan/menjadikan guru profesional bermartabat dan sejahtera. 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK

62 TERIMA KASIH 4/15/2015DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK


Download ppt "REFORMASI GURU DAN TANTANGANNYA DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2009 Oleh ACHMAD DASUKI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google