Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Optimalisasi Peran BKPRD dalam Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Optimalisasi Peran BKPRD dalam Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan."— Transcript presentasi:

1 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Optimalisasi Peran BKPRD dalam Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW serta Perencanaan Pembangunan Daerah Jakarta, 5 September 2014 Oleh: Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas 1

2 I. PENDAHULUAN Hingga saat ini, penyelesaian Perda RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota sudah 78% Perda yaitu 25 Provinsi, 305 Kabupaten, dan 77 Kota. Sedangkan penyelesaian Perda RZWP-3-K perlu didorong percepatan penyelesaiannya, karena baru 5 Provinsi, 7 Kabupaten, dan 5 Kota yang telah menetapkan perda RZWP-3-K. 2 Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 6 ayat 4 UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri (Pasal 6 ayat 5 UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang) RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)

3 Kementerian PPN/Bappenas PENDAHULUAN (2) Sumber: UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 9 ayat (2) UU 27/2007: RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU 27/2007 “RZWP-3-K Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.” Dibutuhkan sinergi antara RTRW dengan RZWP-3-K 3

4 Kementerian PPN/Bappenas II. Kesepakatan Rakernas BKPRN Perlu percepatan penetapan: a) Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan b) Perda RZWP-3-K. 2.RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mengakomodir materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir & Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) sehingga dapat ditetapkan menjadi 1 (satu) Perda, termasuk di dalamnya rencana pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut sampai dengan 12 mil laut (Catatan: 1 Perda dalam hal RTRW sedang dalam proses penyusunan atau review). 4

5 Kementerian PPN/Bappenas III a. Hubungan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan TERWUJUDNYA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH (darat, laut, udara, dalam bumi) sinkronisasi 5

6 Kementerian PPN/Bappenas III b. Dokumen Rencana pada UU No. 27 Tahun 2007 dan Keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Daerah Sumber: UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 6

7 Kementerian PPN/Bappenas RPWP-3-KRAPWP-3-K RPWP-3-KRAPWP-3-K III c. Keterkaitan Rencana Pengelolaan Ruang WP-3-K dengan Rencana Pembangunan RSWP-3-K RZWP-3-K & RTRW diacu RSWP-3-K RZWP-3-K & RTRW diacu 7

8 Kementerian PPN/Bappenas AspekIndikator Penyerasian Penyamaan tujuan dan sasaran. Kesatuan pola dan struktur ruang Sinergi kebijakan, rencana dan program Tercapainya kesamaan arah dan tujuan pemanfaatan ruang darat dan laut PenyelarasanIntegrasi dalam: Pemanfaatan ruang Pengelolaan ruang Program Penganggaran Tercapainya integrasi program dan penganggaran PenyeimbanganAspek Teknis RTRW dan RZWP-3-K: Data, peta dan Analisis Skala Peta Lingkup kajian lainnya Tercapainya keseimbangan aspek teknis sesuai dengan kondisi wilayah pesisir IV. Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW 8

9 Kementerian PPN/Bappenas Identifikasi Kendala Penyerasian RZWP-3-K, RTRWP/K dan Rencana Pembangunan* PERENCANAAN Pada kawasan pulau-pulau kecil, proses pengumpulan data relatif lebih sulit karena kondisi bentang alam yang berupa kepulauan dan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Kapasitas SDM bidang penataan ruang di daerah belum cukup memadai, terutama pada penataan ruang wilayah laut. Kebutuhan pendanaan dalam pengumpulan data dan penyusunan peta matra laut lebih besar dibandingkan dalam penyusunan peta matra darat. Penetapan RZWP-3-K dalam Perda tersendiri membutuhkan dana yang lebih besar dibandingkan jika diintegrasikan dengan Perda RTRW. Proses legalisasi RZWP-3-K tertunda akibat belum rampungnya peraturan dan/atau dokumen rencana lain yang menunjang materi RZWP-3-K. PELAKSANAAN Masih terdapat irisan pengaturan RZWP-3-K dan RTRW pada kecamatan pesisir. Masih terdapat tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 9 * Dengan asumsi utama, RTRWP/K telah diserasikan dengan rencana pembangunan

10 Kementerian PPN/Bappenas V. Integrasi RZWP-3-K ke dalam RTRW Waktu pengintegrasian RZWP-3-K mengacu pada waktu mekanisme penyusunan dan Peninjauan Kembali RTRW Sebelum waktu Peninjauan Kembali RTRW atau RZWP-3-K agar pada tahun sebelumnya dilakukan Kajian Peninjauan Kembali yang juga memuat KLHS. Dalam mengintegrasikan RZWP-3-K ke dalam RTRW perlu memperhatikan ketentuan berikut: – Wilayah daratan kecamatan pesisir mengikuti ketentuan RTRW – Wilayah perairan wilayah kecamatan pesisir mengikuti ketentuan RZWP-3-K – Wilayah pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan ekosistem dengan matra laut mengikuti ketentuan penyusunan RZWP-3-K – Keputusan legalisasi RZWP-3-K dan RTRW dalam 1 Perda atau terpisah diserahkan kepada kebutuhan daerah masing-masing. 10

11 Kementerian PPN/Bappenas Kondisi RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota dengan RZWP3K saat ini 1 RTRW dan RZWP-3-K telah diperdakan dengan perda yang berbeda, namun terdapat perbedaan rentang waktu penetapan 2 Perda RTRW dan Perda RZWP3-K telah diperdakan dengan perda yang berbeda dan pada tahun yang sama 3 Perda RTRW telah ditetapkan namun belum menyusun Perda RZWP-3-K 4 Perda RTRW dan Perda RZWP3-K belum ditetapkan 5 Perda RTRW telah ditetapkan dan memuat substansi RZWP3-K (terintegrasi), seperti pada Kabupaten Gresik (Perda RTRW No. 8 Tahun 2011) 11

12 Kementerian PPN/Bappenas Roadmap Integrasi RZWP-3-K ke dalam RTRW(1) Wilayah RPJMN IIRPJMN III Kabupaten Pandeglang ARTRW PERDA RTRW Kajian PK RTRW PK RTRW BRZWP-3-K Kajian Penyusunan RZWP-3-K Kajian Penyusunan RZWP-3-K Dokumen Final RZWP-3-K C Usulan tahun integrasi Integrasi muatan RZWP-3-K ke dalam PK RTRW 12

13 Kementerian PPN/Bappenas Wilayah RPJMN IIRPJMN III Kabupaten Aceh Timur ARTRW PERDA RTRW PK RTRW BRZWP-3-K Kajian Penyusunan RZWP-3-K Kajian Penyusunan RZWP-3-K Dokumen Final RZWP-3-K* C Usulan tahun integrasi Integrasi pengaturan kecamatan pesisir ke dalam PK RTRW Roadmap Integrasi RZWP-3-K ke dalam RTRW(2) * Tidak dimungkinkan penetapan RZWP-3-K dan RTRW dalam 1 Perda 13

14 Kementerian PPN/Bappenas Dalam rangka mendukung penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman dan produktif, maka disepakati perlunya lembaga yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam kegiatan penataan ruang, baik pada aspek perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang. VI. Sinergi Penyelenggaraan Penataan Ruang Tingkat Pusat : Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) Tingkat Daerah : Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) 14

15 Kementerian PPN/Bappenas BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD): Struktur Organisasi Sumber: Permendagri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah Ketua Sekretaris Daerah Provinsi/Kab/Kota Anggota SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah Sekretaris Kepala Bappeda Provinsi/Kab/Kota Sekretariat BKPRD Sekretaris Bappeda Provinsi/Kab/Kota Kelompok Kerja Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang a.Ketua b.Wakil Ketua c.Sekretaris d.Anggota Pokja Perencanaan Tata Ruang a.Ketua b.Wakil Ketua c.Sekretaris d.Anggota 15

16 Kementerian PPN/Bappenas BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD): Fungsi dan Tugas BKPRD Provinsi/Kabupaten/Kota berfungsi sebagai wadah koordinasi penataan ruang di daerah yang bertugas: Perancanaan Tata RuangPemanfaatan RuangPengendalian Pemanfaatan Ruang Mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang provinsi/kabupaten/kota Memaduserasikan rencana pembangunan dengan RTR dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjuta melalui instrumen KLHS Mengintegrasikan, memaduserasikan dan mengharmoniasikan antarRTR Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan, konsultasi, evaluasi hingga proses penetapan RTR Mengkoordinasikan dan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang Memberikan rekomendasi pemecahan permasalahan tersebut Memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang Menjaga akuntabilitas publik Melakukan fasilitasi pelaksanaan kerja sama penataan ruang antar Daerah Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang Mengkoordinasikan penetapan arahan peraturan zonasi Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Melakukan fasilitasi pelaksanaan penetapan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang Sumber: Permendagri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah 16

17 Kementerian PPN/Bappenas VII. Peran BKPRD dalam Akselerasi RZWP-3-K (1) 1.Mengkoordinasikan penyusunan RZWP-3-K dengan memperhatikan: – Arah kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan daerah terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil – Arah kebijakan dan strategi Rencana Tata Ruang Wilayah terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 2.Mengkoordinasikan penyusunan RZWP-3-K berdasarkan Permen KKP No. 16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil – Melakukan kajian berbasis matra laut – Memfasilitasi pemenuhan data dan peta – Memfasilitasi pemberian tanggapan dan/atau saran terhadap Dokumen Final RZWP-3-K – Memfasilitasi proses legalisasi RZWP-3-K 17

18 Kementerian PPN/Bappenas Peran BKPRD dalam Akselerasi RZWP-3-K (2) 3.Memfasilitasi pengambilan keputusan atas pilihan pengintegrasian RZWP-3-K ke dalam RTRW yang memperhatikan kebutuhan daerah 4.Menjamin terselenggaranya penataan ruang matra laut sesuai dengan RZWP-3-K melalui: – Penyerasian pemanfaatan ruang matra darat dan laut yang dijabarkan dalam Indikasi Program Rencana Tata Ruang – Memfasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang 5.Jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan penataan ruang, BKPRD memfasilitasi pemberian rekomendasi penyelesaian masalah. 18

19 Kementerian PPN/Bappenas Optimalisasi Peran BKPRD Guna optimalisasi peran BKPRD sebagai wadah koordinasi penataan ruang di daerah, maka diperlukan: Penyusunan SOP Tata Kerja BKPRD yang berbasis internet (e- BKPRD). Di masa mendatang, e-BKPRD menjadi bagian dari e- BKPRN Penyusunan Agenda Kerja BKPRD Pengembangan Sistem Informasi dan Kehumasan sebagai media penyebarluasan informasi bidang penataan ruang Komitmen Pemda dalam penyediaan anggaran dalam APBD untuk pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah. 19

20 Kementerian PPN/Bappenas VIII. Rancangan Teknokratik RPJMN bidang Tata Ruang Rancangan Teknokratik RPJMN bidang Tata Ruang telah mengakomodir Arah Kebijakan dan Strategi terkait RZWP-3-K, antara lain: Arah Kebijakan 1 Meningkatkan Ketersediaan Regulasi Tata Ruang yang Efektif dan Harmonis Strategi : 1.Penyusunan peraturan perundangan amanat UU No. 26 Tahun 2007 (pengelolaan ruang laut di atas 12 mil) 2.Penyusunan peraturan perundangan amanat UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 terkait RZWP3K Arah Kebijakan 3 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional Strategi : 1.Peningkatan kualitas produk RTR 2.Peningkatan efektifitas pegendalian pemanfaatan ruang Arah Kebijakan 4 Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Strategi: Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang 20

21 Kementerian PPN/Bappenas Agenda Penyusunan RPJMN KegiatanWaktu Penyusunan BS RT RPJMN Jan – Des 2013 Penyusunan RT RPJMN Jan– Jun 2014 Pengayaan materi RT RPJMNJul – Sep 2014 Rancangan Awal RPJMN Okt 2014* Musrenbang RPJMN Nov 2014* Rancangan Akhir RPJMN Des 2014* Penetapan RPJMN Jan 2015 * Intepretasi atas Peraturan Men PPN/KaBappenas No. 1/2014 tentang Pedoman Penyusunan RPJMN Tahun

22 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Terima kasih Ruang dan Pertanahan pertanahan tanahair.indonesia.go.id (INA GEOPORTAL) 22

23 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 1. IDENTIFIKASI WAKTU PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW, RZWP-3-K DAN INTEGRASI RZWP-3-K KE DALAM RTRW (status per juli 2014) LAMPIRAN 23

24 Kementerian PPN/Bappenas Konfigurasi Wilayah Provinsi berdasarkan Waktu PK dan Integrasi dengan RZWP-3-K TAHUNKEGIATANJUMLAHRINCIAN WILAYAH PROVINSI 2014PK RTRW6 Riau, Kep.Riau, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara 2015PK RTRW6 Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan INTEGRASI RZWP3-K & RTRW1Yogyakarta 2016PK RTRW4Sumatera Selatan, Banten, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo PK RZWP3-K1Yogyakarta 2017PK RTRW3Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta PK RZWP3-K1Jawa Barat PK RTRW dan RZWP3-K1Jawa Timur INTEGRASI RZWP3-K & RTRW1Jawa Timur 2018PK RTRW9 Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat 2019PK RTRW7 Kep. Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara 24

25 Kementerian PPN/Bappenas Konfigurasi Wilayah Kabupaten Pesisir berdasarkan Waktu PK dan Integrasi dengan RZWP-3-K (1) TAHUNKEGIATANJUMLAHRINCIAN WILAYAH KABUPATEN 2014PK RTRW7 Blitar, Lumajang, Sidoarjo, Bangkalang, Sumba Barat Daya, Nabire, Jayapura 2015PK RTRW4Pacitan, Malang, Pasuruan, Sumba Timur PK RZWP3-K1Pekalongan 2016PK RTRW47 Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Bangka Tengah, Bengkulu Selatan, Tanggamus, Garut, Cirebon, Bekasi, Pendeglang, Serang, Tangerang, Purworejo, Cilacap, Wonogiri, Lembang, Jepara, Batang, Pekalongan, Pemalang, Brebes, Kendal, Pati, Demak, Gunung Kidul, Bantul, Probolinggo, Gresik, Lamongan, Bima, Lombok Utara, Lombok Tengah, Dompu, Ende, Sumba Tengah, Nagekeo, Sabu Raijua, Lembata, Belu, Parigi Moutong, Luwu Utara, Luwu, Luwu Timur, Maluku Tengah, Kep. Sula, Biak Numfor, Merauke 25

26 Kementerian PPN/Bappenas Konfigurasi Wilayah Kabupaten Pesisir berdasarkan Waktu PK dan Integrasi dengan RZWP-3-K (2) TAHUNKEGIATANJUMLAHRINCIAN WILAYAH KABUPATEN 2017PK RTRW97 Pasaman Barat, Natuna, Bintan, Karimun, Tanjung Jabung Timur, Banyuasin, Kaur, Seluma, Muko-muko, Bengkulu Tengah, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Pesawaran, Lampung Barat, Sukabumi, Tasikmalaya, Indramayu, Ciamis, Cianjur, Kebumen, Tegal, Kulon Progo, Trenggalek, Banyuwangi, Tulung Agung, Tuban, Sampang, Pamekasan, Karang Asem, Tabanan, Gianyar, Jembrana, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Manggarai Timur, Timor Tengah Selatan, Sikka, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sukamara, Kota Baru, Barito Kuala, Boalemo, Bone Bolango, Pahuwato, Banggai, Poso, Donggala, Toli-toli, Buol, Marowali, Tojo Una Una, Wajo, Kepulauan Selayar, Janeponto, Bone, Pangkajene Kepulauan, Barru, Pinrang, Bulukumba, Bantaeng, Maros, Takalar, Majene, Buton Utara, Kolaka, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Utara, Maluku Tenggara Barat, Buru, Buru Selatan, Kep. Aru, Maluku Tenggara, Seram Bagian Timur, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Pulau Morotai, Mappi, Waropen, Yapen, Mimika, Supriori, Asmat, Fak-fak, Sorong, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Raja Ampat 26

27 Kementerian PPN/Bappenas Konfigurasi Wilayah Kabupaten Pesisir berdasarkan Waktu PK dan Integrasi dengan RZWP-3-K (3) TAHUNKEGIATANJUMLAHRINCIAN WILAYAH KABUPATEN 2017PK RTRW dan RZWP3-K1Sinjai INTEGRASI RZWP3-K & RTRW 2Sinjai, Pangkajene Kepulauan, 2018PK RTRW36 Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Bireun, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Serdang Bedagai, Batubara, Langkat, Solok, Lingga, Kepulauan Anambas, Ogan Komering Ilir, Bangka, Tulang Bawang, Karawang, Lebak, Sumenep, Situbondo, Buleleng, Badung, Klungkung, Rote Ndao, Alor, Kutai Kartanegara, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Bolaang Mangondow Utara, Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone, Polewali Mandar, Konawe Selatan, Bombana, Maluku Barat Daya, Manokwari PK RZWP-3-K1Pangkajene Kepulauan PK RTRW dan RZWP3-K2Banjar, Bolaang Mangondow Utara INTEGRASI RZWP3-K & RTRW 2Banjar, Bolaang Mangondow Utara 2019PK RTRW12 Blitar, Lumajang, Sidoarjo, Bangkalan, Sumba Barat Daya, Kepulauan Talaud, Mamuju Utara, Muna, Buton, Sarmi, Nabire, Jayapura 27

28 Kementerian PPN/Bappenas Konfigurasi Wilayah Kota Pesisir berdasarkan Waktu PK dan Integrasi dengan RZWP-3-K TAHUNKEGIATANJUMLAHRINCIAN WILAYAH KABUPATEN 2015PK RTRW1Probolinggo PK RZWP-3-K1Pekalongan 2016PK RTRW13 Medan, Bandar Lampung, Cirebon, Serang, Cilegon, Pekalongan, Semarang, Denpasar, Mataram, Kupang, Gorontalo, Palu, Pare- pare PK RZWP-3-K2Pontianak, Ternate INTEGRASI RZWP3-K & RTRW 1Pekalongan 2017PK RTRW17 Sabang, Gunung Sitoli, Padang, Pariaman, Pangkal Pinang, Bengkulu, Tegal, Pasuruan, Bima, Singkawang, Balikpapan, Bontang, Bitung, Palopo, Bau-bau, Ambon, Ternate PK RTRW dan RZWP3-K1Kendari INTEGRASI RZWP3-K & RTRW 3Bitung, Kendari, Ternate 2018PK RTRW4Langsa, Pontianak, Tual, Tidore Kepulauan PK RZWP-3-K1Bitung 2019PK RTRW1Jayapura 28

29 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Kerangka Pelaksanaan Arah Kebijakan dan Strategi dalam Rancangan Teknokratik RPJMN bidang Tata Ruang LAMPIRAN 29

30 Kementerian PPN/Bappenas Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 1: Meningkatkan Ketersediaan Regulasi Tata Ruang yang Efektif dan Harmonis StrategiRegulasi Pendanaan Kelembagaan PemerintahSwasta A.Penyusunan peraturan perundangan amanat UU No. 26 Tahun 2007 UU terkait pengelolaan ruang udara dan regulasi turunannya APBN: Penyusunan peraturan perundangan Kemenhan: Menyusun peraturan perundangan terkait pengelolaan ruang udara Peraturan perundangan pengelolaan ruang laut diatas 12 mil APBN: Penyusunan peraturan perundangan KKP: Menyusun peraturan perundangan terkait perairan bebas diatas 12 mil 30

31 Kementerian PPN/Bappenas Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 1:... (2) Meningkatkan Ketersediaan Regulasi Tata Ruang yang Efektif dan Harmonis StrategiRegulasi Pendanaan Kelembagaan PemerintahSwasta B.Penyusunan peraturan perundangan amanat UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 terkait RZWP3K Harmonisasi pelaksanaan UU 26/2007 dengan UU 27/2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang PWP3K APBN: Penyusunan peraturan perundangan APBD KKP: Menyusun regulasi turunan UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 C.Harmonisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan Bidang Tata Ruang Harmonisasi peraturan perundangan sektoral yang berkaitan dengan Bidang Tata Ruang APBN: Harmonisasi UU Menko Ekon, Bappenas, Setkab: Harmonisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan Bidang Tata Ruang 31

32 Kementerian PPN/Bappenas Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 1:... (3) Meningkatkan Ketersediaan Regulasi Tata Ruang yang Efektif dan Harmonis StrategiRegulasi Pendanaan Kelembagaan PemerintahSwasta D.Penginternalisasian kebijakan sektoral dalam NSPK Bidang Tata Ruang UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan regulasi turunannya APBN: Penyusunan NSPK APBD PU: Menyusun NSPK yang mengakomodir kebijakan sektoral E.Terintegrasinya RTR dengan rencana pembangunan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan UU 25/2004 tentang SPPN APBN: - Penyusunan pedoman integrasi - Penyusunan mekanisme implementasi integrasi Bappenas, Kemdagri: - Menyusun pedoman integrasi RTR dengan Rencana Pembangunan dan rencana sektor - Menyusun mekanisme implementasi integrasi pemanfaatan ruang oleh berbagai sektor yang mengacu pada indikasi program RTR 32

33 Kementerian PPN/Bappenas Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 2: Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Penyelenggara Penataan Ruang StrategiRegulasi Pendanaan Kelembagaan PemerintahSwasta A.Optimasi kinerja lembaga penyelenggara TR Implementasi Keppres 4/2009 tentang BKPRN dan Permendagri 50/2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kepmen PPN 46/2013 tentang Pedoman Tata Kerja Sekretariat BKPRN APBN, APBD: - Penyusunan standarisasi instansi penyelenggara TR - Pembinaan SDM - Penyelenggaraan Rakernas BKPRN dan Raker Regional BKPRD - Penyusunan Mekanisme Hubungan Kerja BKPRN-BKPRD Kemdagri, PU: - Menyusun standarisasi instansi penyelenggara TR - Melakukan pembinaan SDM Penataan Ruang di Nasional dan Daerah dengan kurikulum terstandardisasi Kemdagri: - Menyelenggarakan Rakernas BKPRN dan Rakereg BKPRD - Menyusun Mekanisme Hubungan Kerja BKPRN- BKPRD 33

34 Kementerian PPN/Bappenas Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 2:... (2) Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Penyelenggara Penataan Ruang StrategiRegulasi Pendanaan Kelembagaan PemerintahSwasta B.Pembentukan perangkat PPNS yang handal UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan regulasi turunannya APBN, APBD: - Penyusunan pedoman kerja PPNS - Pelatihan PPNS PU, Kemdagri: -Menyusun pedoman kerja PPNS -Pelatihan PPNS C.Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha PP. No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang APBN, APBD: Pembentukan forum masyarakat Hibah, CSR: Pembentukan forum masyarakat Kemdagri, Bappeda: Membentuk forum masyarakat dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang KemenPU: Melakukan pembinaan kemitraan masyarakat dan dunia usaha 34

35 Kementerian PPN/Bappenas StrategiRegulasi Pendanaan Kelembagaan PemerintahSwasta D.Penyusunan sistem informasi penataan ruang UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan regulasi turunannya APBN, APBD: Penyusunan sistem informasi penataan ruang Hibah, CSR: Penyusunan sistem informasi penataan ruang PU: Menyusun sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 2:... (3) Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Penyelenggara Penataan Ruang 35

36 Kementerian PPN/Bappenas Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 3: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional StrategiRegulasi Pendanaan Kelembagaan PemerintahSwasta A.Peningkatan kualitas produk RTR Indikator Output: Penyelesaian penyusunan Perpres RTR KSN, Perda RTRW Prov dan Kab/Kota, Perda Rencana Rinci Tata Ruang) Peninjauan Kembali RTR Pulau/ Kepulauan, RTR KSN, RTRW Prov dan Kab/Kota, serta RZWP3K UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan regulasi turunannya APBN: - Percepatan penyelesaian RTR KSN, RTRW dan Rencana Rinci - Penyusunan rekomendasi perbaikan mekanisme evaluasi RTRW daerah APBN, APBD: Penyelesaian dan implementasi RZWP3K PU: Melakukan percepatan penyelesaian Perpres RTR KSN, Perda RTRW dan Perda Rencana Rinci Kemdagri: Menyusun rekomendasi perbaikan mekanisme evaluasi RTRW daerah KKP: Percepatan penyelesaian dan implementasi RZWP3K 36

37 Kementerian PPN/Bappenas Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 3:... (2) Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional StrategiRegulasi Pendanaan Kelembagaan PemerintahSwasta A. Peningkatan kualitas produk RTR Indikator Output: Peninjauan Kembali RTRWN Revisi PP 26/2008 tentang RTRWN APBN: Revisi PPPU: Melakukan Revisi PP 26/2008 tentang RTRWN dan menghimpun masukan K/L Indikator Output: Melaksanakan mekanisme persetujuan substansi /pemberian tanggapan RTR dan RZWP3K termasuk sertifikasi bagi tim persub UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan regulasi turunannya APBN: - Penyusunan rekomendasi perbaikan mekanisme persetujuan substansi RTR - Penyusunan sertifikasi bagi tim persub - Penyusunan mekanisme proses pemberian tanggapan RZWP3K PU: Menyusun rekomendasi perbaikan mekanisme persetujuan substansi RTR termasuk sertifikasi bagi tim persub KKP: Menyusun mekanisme/tata cara proses pemberian tanggapan RZWP3K 37

38 Kementerian PPN/Bappenas Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 3:... (3) Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional StrategiRegulasi Pendanaan Kelembagaan PemerintahSwasta A. Peningkatan kualitas produk RTR Indikator Output: Terlaksananya pemetaan indikasi program RTR ke dalam program rencana pembangunan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan UU 25/2004 tentang SPPN APBN, APBD: Pemetaan indikasi program RTR ke dalam program rencana pembangunan Bappenas, PU: Melakukan pemetaan indikasi program RTR ke dalam program rencana pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan 38

39 Kementerian PPN/Bappenas StrategiRegulasi Pendanaan Kelembagaan PemerintahSwasta B.Penyusunan peraturan zonasi yang lengkap untuk menjamin implementasi RTR UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan regulasi turunannya APBN, APBD: - Penyusunan peraturan zonasi - Pembinaan kapasitas kelembagaan terkait peraturan zonasi PU: Menyusun peraturan zonasi Kemdagri: Melakukan pembinaan kapasitas kelembagaan untuk melaksanakan peraturan zonasi C.Percepatan penyediaan data pendukung pelaksanaan penataan ruang yang mutakhir PP 8/2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk RTR APBN, APBD: Penyediaan peta BIG, PU: Menyediakan peta dan data lain yang mutakhir untuk penyelenggaraan penataan ruang Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 3:... (4) Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional 39

40 Kementerian PPN/Bappenas Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 3:... (5) Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional StrategiRegulasi Pendanaan Kelembagaan PemerintahSwasta D.Peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang Indikator Output: Terlaksananya pedoman mekanisme insentif dan pemberian sanksi dalam penyelenggaraan penataan ruang UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan regulasi turunannya APBN: Kajian dan penyusunan pedoman PU: Melakukan kajian dan penyusunan pedoman mekanisme insentif dan pemberian sanksi Kemdagri: Melakukan pembinaan kapasitas kelembagaan untuk melaksanakan mekanisme insentif dan pemberian sanksi 40

41 Kementerian PPN/Bappenas Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 3:... (6) Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional StrategiRegulasi Pendanaan Kelembagaan PemerintahSwasta D.Peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang Indikator Output: Pemanfaatan sistem informasi penataan ruang untuk perizinan di Daerah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan regulasi turunannya APBN, APBD: Penyusunan sistem informasi Hibah, CSRPU: Menyusun sistem informasi publik terpadu yang terintegrasi dengan sistem perizinan di Daerah Indikator Output: Terlaksananya evaluasi pemanfaatan ruang UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan regulasi turunannya APBN: *Penyusunan pedoman dan sistem evaluasi pemanfaatan ruang APBD: *Pelaksanaan evaluasi PU: Menyusun pedoman dan sistem evaluasi pemanfaatan ruang Bappeda: Melakukan evaluasi pemanfaatan ruang di tingkat daerah 41

42 Kementerian PPN/Bappenas StrategiRegulasi Pendanaan Kelembagaan PemerintahSwasta A.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelengga raan penataan ruang UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan regulasi turunannya APBN: - Penyusunan indikator outcome dan baseline - Penyusunan sistem informasi penataan ruang APBD Hibah, CSR PU: - Menyusun indikator outcome dan baseline penyelenggaraan penataan ruang - Menyusun sistem informasi penataan ruang yang mendukung pemantauan dan evaluasi PU, Bappeda: Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 4: Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 42


Download ppt "Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Optimalisasi Peran BKPRD dalam Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google