Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Departemen Komunikasi dan Informatika PERAN REGULASI DAN PERKEMBANGAN INTERNET DALAM MEMAJUKAN EKONOMI INDONESIA Denny Setiawan Kasubdit Penataan Frekuensi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Departemen Komunikasi dan Informatika PERAN REGULASI DAN PERKEMBANGAN INTERNET DALAM MEMAJUKAN EKONOMI INDONESIA Denny Setiawan Kasubdit Penataan Frekuensi."— Transcript presentasi:

1 Departemen Komunikasi dan Informatika PERAN REGULASI DAN PERKEMBANGAN INTERNET DALAM MEMAJUKAN EKONOMI INDONESIA Denny Setiawan Kasubdit Penataan Frekuensi Ditjen Postel-Depkominfo Jakarta, 20 September 2007 Workshop IndoWLI

2 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo Pendahuluan Faktor Pendorong Broadband (“Pita Lebar”) Broadband- Aplikasi Broadband- Teknologi Faktor-faktor kunci sukses Peranan Pemerintah dalam mempromosikan Broadband Regulasi Pendukung Broadband Studi Kasus Indonesia –Tujuan Kebijakan Broadband –Statistik –Penyempurnaan Regulasi dan Perizinan Kesimpulan DAFTAR ISI

3 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo PENDAHULUAN Definisi - Broadband Secara umum, Broadband dideskripsikan sebagai komunikasi data yang memiliki Kecepatan tinggi, kapasitas tinggi menggunakan DSL, Modem Kabel, Ethernet, Wireless Access, Fiber Optik, W-LAN, V-SAT. dsb. Rentang kecepatan layanan bervariasi dari 128 Kbps s/d 100 Mbps. Tidak ada definisi internasional spesifik untuk Broadband. Dalam Draft RPM Penataan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Akses Pita Lebar Berbasis Nirkabel (Broadband Wireless Access) diusulkan definisi Broadband adalah layanan telekomunikasi nirkabel yang memiliki kemampuan kapasitas diatas kecepatan data primer “2 Mbps” (E1) sesuai ITU-R F

4 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo 1)Untuk Pemerintah:- –Broadband dilihat sebagai infrastruktur penting untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah di bidang sosio-ekonomi. –Untuk mendorong penyediaaan layanan publik seperti E-governance, E-learning, Tele-medicine. 2)Untuk Penyelenggara Jaringan / Jasa Telekomunikasi : - –Suatu pilihan untuk mengurangi penurunan pendapatan dari teknologi lama (POTS/PSTN). –Potensi tambahan pendapatan dari Layanan Nilai Tambah. –Potensi penambahan secara eksponensial dalam ARPU. 3)Untuk Konsumen : - –Tersedianya rentang aplikasi yang lebih banyak dan lebih kaya. –Akses yang lebih cepat terhadap informasi. –Layanan yang semakin mengarah konvergensi (VOIP, Video on Demand). FAKTOR PENDORONG BROADBAND

5 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo APLIKASI BROADBAND  Layanan Personal  Akes Internet Berkecepatan Tinggi (256 kbps dan lebih)  Multimedia  Layanan Publik dari Pemerintah  E-governance  E-education  Tele-medicine  Layanan Komersial  E-commerce  Corporate Internet  Videoconferencing  Layanan Video dan Hiburan  Broadcast TV  Video on Demand  Interactive gaming  Music on Demand  Online Radio

6 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo TEKNOLOGI BROADBAND –Infrastruktur Eksisting –DSL melalui jaringan akses tembaga (DSL over Copper loop) –Modem kabel melalui jaringan TV Kabel (Cable Modem over Cable TV network) –Akses Broadband Jalur Listrik (Power Line Broadband Access) –Infrastruktur Baru –Fiber To The Home (FTTH) –Hybrid Fiber Coaxial (HFC) –Infrastruktur Nirkabel –Wireless Access (FWA) / High speed WLL –Wireless LAN (Wi-Fi) (802.11), WiMax (802.16), I-Burst (802.20), dsb –V-SAT –IMT-2000 (3G Mobile): HSDPA/ CDMA-EVDO

7 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo Konektivitas Broadband untuk Layanan Nilai Tambah (High Speed Internet, Video on Demand, Interactive Gaming, Videoconferencing, E-Commerce ) HOME SHOPPING SERVER (E-COMM) VIDEO SERVER E-COMM SERVER M-COMM SERVER BUSINESS VOICE, DATA & VIDEO ON SAME PLATFORM INTERNET KIOSK/ HOME ROUTED (TCP/IP) PSTN (Connection oriented) SWITCHED TELEPHONE/DATA SERVICE (FR/ATM) DSL WAP ENABLED/ GPRS/ EDGE HANDSET INTERNET (CONNECTIONLESS) Broadband Leased Lines (Optic Fiber/ Radio) Cable TV Network (Shared) PLMN GSM/ GPRS Cellular Mobile WLL 128 Kbps- 2 Mbps 144 Kbps 70 Kbps Cordect CDMA 128 Kbps 512 Kbps Hot Spot 11 Mbps Broadband Internet through Cable TV Wireless Broadband Access (Wi-Fi) Access Point FTTH >2 Mbps

8 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo Broadband dalam Kota melalui Ethernet Access Providers Backbone (Optic Fiber) Ethernet in First Mile Access Switch Access Node Customer Premises

9 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo TANTANGAN KEBIJAKAN

10 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo BROADBAND - FAKTOR-FAKTOR KUNCI SUKSES Mendidik publik mengenai Broadband. Kompetisi dan Regulasi Pro – Kompetisi Inovasi dan Teknologi alternatif Aplikasi dan Konten. Tarif dan Daya Beli (affordability) Dukungan Pemerintah untuk mempromosikan broadband “Marketing” / pemasaran

11 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo DAPATKAH KEKUATAN PASAR MELAKUKANNYA ? Kebutuhan pengguna terhadap broadband semakin tinggi Pengembangan Aplikasi dan Konten yang Inovatif Kebutuhan yang semakin meningkat mendorong penyediaan yang kompetitif Kompetisi dalam hal tarif dan penawaran layanan

12 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo Kasus Bisnis Broadband SOHO Corporate

13 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo PERAN PEMERINTAH DALAM MEMAJUKAN BROADBAND Menciptakan lingkungan kebijakan yang tepat dengan menghilangkan hambatan-hambatan kebijakan. Memformulasikan program nasional, regional dan lokal. Program edukasi dan promosi Broadband. Membangun Infrastruktur Backbone Nasional. Mendorong Kompetisi. Mendanai investasi di Broadband di wilayah pedesaan yang secara ekonomis kurang menguntungkan melalui program USO. Menginventarisasi kebutuhan akses broadband instansi Pemerintah sendiri. Memberikan contoh budaya online.

14 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo PERUBAHAN REGULASI DIINGINKAN DALAM BROADBAND Mendorong kompetisi facility-based dengan mengurangi hambatan masuk ke pasar. Mengurangi biaya “Rights of Ways (ROW)” / jalur infrastruktur, seperti jalur galian kabel, serat optik, dsb. Mendorong “infrastructure sharing” / penggunaan bersama infrastruktur di antara penyelenggara jasa untuk pemanfaatan optimum. Membolehkan penggunaan infrastruktur perusahaan utilitas (seperti kereta api, jalan tol, gas, listrik, dsb), untuk digunakan bagi layanan broadband publik. Mengurangi “bottleneck” / kemacetan di akses “last-mile” dengan membolehkan pengembangan teknologi-teknologi alternatif seperti jaringan TV kabel, Wireless dsb. “Unbundling local loop” untuk layanan berbasis DSL.

15 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo STATISTIK ICT INDONESIA (Th.2006) 1.Jumlah penduduk : 230 juta 2.GDP per kapita: US$ 1,500 a)Fixed telephone : b)Fixed Wireline (8.8 juta) c)FWA (6.5 juta) ; 3.Teledensity: 7% ( 15.3 juta) a)Kota-kota besar utama : 10 – 40% b)Daerah “Rural” / pedesaan kurang dari 0.2% ( 60% dari desa tanpa telepon sama sekali) 4.Densitas pengguna telepon bergerak : 31.1% ( juta) 5.Densitas Fixed and Mobile : 38.2% 6.Internet: a)2 juta pelanggan b)Kurang lebih. 25 juta pengguna (± 11.4 %) 7.Broadband: ADSL, Fiber Optic: 500 ribu pelanggan. 8.Mobile Broadband ( EDGE, EV-DO, 3G/HSDPA ) : 2,5 juta pelanggan 9.Jumlah PCs … juta 10.Jumlah TV – 34 juta (Data BPS tahun 2004) 11.Jumlah sambungan TV Kabel (termasuk TV satelit) - … juta (Data belum ada) 12.Konektivitas Internasional – 7.3 Gbps D/L, 4.2 Gbps U/L (data rekapitulasi Postel th.2006) 13.Gateway Internasional untuk Trafik Internet (NAP): 26 penyelenggara (data rekapitulasi th.2006)

16 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo INFRASTRUKTUR FO EXISTING

17 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo PERKEMBANGAN PERBANDINGAN TARIF BROADBAND DI INDONESIA Referensi: Koesmarihati, Anggota BRTI, The Role of Broadband Access Network in Developing NGN, Seminar Apresiasi Nasional Jaringan Akses – ANJA, RISTI, PT TELKOM, 30 Agustus 2007

18 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo VISI DAN MISI DEPKOMINFO

19 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo SALAH SATU MISI DEPKOMINFO (TUGAS DITJEN POSTEL) KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUAN INFORMASI SASARAN STRATEGIS: –Tersedianya prasarana, sarana dan konten informasi UKURAN: –Teledensity –Wilayah cakupan layanan –Jenis layanan TARGET: (TBD) –Fixed Broadband: Th.2020  Teledensity : [50%], Wilayah cakupan: [50%] nasional, Jenis layanan: Multimedia –Mobile Broadband: Th.2020  Teledensity : [95%], Wilayah cakupan: [99%] nasional, Jenis layanan: Mobile Multimedia

20 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo DRAFT PROGRAM KERJA DITJEN POSTEL DALAM HAL KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUAN INFORMASI Mengkaji kondisi statistik ukuran TIK saat ini, terdiri dari densitas, wilayah cakupan layanan dan jenis layanan. Membangun infrastruktur TIK backbone internasional melalui jaringan fiber optik internasional dan sistem komunikasi satelit Membangun layanan TIK pedesaan melalui integrasi program telepon pedesaan, desa berdering, titik akses komunitas, pusat layanan penyiaran pedesaan, dsb. Optimalisasi dan efisiensi jaringan infrastruktur TIK yang ada melalui kebijakan dan regulasi sbb: –Pemisahan penyelenggaraan infrastruktur jaringan TIK dengan dan konten  Revisi UU Penyiaran dan Telekomunikasi. –Pro kompetisi  anti monopoli dan diskriminasi, mencegah duplikasi / inefisiensi pengembangan jaringan. –Jaringan infrastruktur TIK terintegrasi optimal Regulasi Tower, Galian dan Jalur Distribusi Bersama Akses Co-location Unbundling Local Loop –Mendorong kompetisi layanan / jasa telekomunikasi inovatif memanfaatkan infrastruktur yang ada: MVNO Multiplex TV Digital: satu jaringan infrastruktur muliplex TV Digital dengan kompetisi sejumlah penyelenggara konten Optimalisasi dan efisiensi sumber daya vital dan infrastruktur yang menunjang TIK, antara lain: –Spektrum Frekuensi Radio –Penomoran (Nomor teleponi, Alamat IP, serta E-Numbering) –“Path of Way”, jalur kereta api, jalur distribusi gas, jalan, air minum, listrik, transportasi darat, laut, dsb.

21 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo PROGRAM KERJA PENATAAN FREKUENSI RADIO SASARAN STRATEGIS: –Optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya strategis nasional yang bila digunakan efektif dan efisien, merupakan pendorong tumbuh kembangnya sector ICT nasional, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas bangsa. PROGRAM KERJA STRATEGIS –Reformasi Kebijakan Pengelolaan Spektrum –Peningkatan Regulasi Perizinan –Reformasi Tarif Spektrum Frekuensi

22 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo PROGRAM KERJA PENATAAN FREKUENSI (1) Reformasi Kebijakan Pengelolaan Spektrum –Kondisi sebelumnya: Izin diberikan tanpa dasar kebijakan yang jelas, hanya bersifat administratif teknis semata. Izin diberikan berdasarkan urutan “first come first served”, seringkali pemilik menjualnya (melalui berbagai cara), dengan mendapatkan keuntungan signifikan. Izin diberikan tanpa melihat keperluan “reserve” / cadangan spektrum bagi masa depan untuk pemanfaatan lebih optimal. –Kondisi akan datang: Memberikan prioritas spektrum kepada penyelenggaraan jaringan akses wireless bagi penyelenggara telekomunikasi publik Mendorong penggunaan sistem non wireless pada sisi backbone / backhoul terintegrasi, Peningkatan Regulasi Perizinan –Kondisi sebelumnya: Jenis izin Frekuensi hanya Izin Stasiun Radio Dulu seluruh perizinan Frekuensi harus berupa izin stasiun radio first yang didistribusikan secara come first served, sekarang untuk akses eksklusif di suatu pita Frekuensi dilakukan secara lelang. –Kondisi sekarang dan akan datang. Jenis perizinan dilengkapi izin pita dan izin kelas. Referensi: PM.17/2005 Izin kelas diperuntukkan untuk penggunaan bersama oleh banyak pengguna dengan prinsip tidak boleh memberikan interferensi dan tidak mendapat proteksi, serta pengoperasian perangkat wireless pada pita Frekuensi dimaksud harus sesuai dengan batasan teknis. Pendefinisian regulasi teknis untuk setiap servis wireless perlu didokumentasikan agar menjadi panduan pengoperasian perangkat bagi penyelenggara telekomunikasi maupun masyarakat pengguna.

23 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo PROGRAM KERJA PENATAAN FREKUENSI (2) Reformasi Tarif Spektrum Frekuensi –Kondisi sebelumnya dan saat ini: Besar BHP (Biaya Hak Penggunaan) spektrum frekuensi radio dikenakan per stasiun radio per kanal, dan sangat bergantung jenis layanan dan jenis teknologi. Kontribusi BHP Frekuensi secara total banyak disumbang servis selular (sekitar 90%). Terdapat sejumlah servis yang dikenakan tarif sangat murah yaitu penyiaran (TV, AM, FM), serta komunikasi HF, dan radio konsesi (telekomunikasi khusus) Terdapat pengguna frekuensi radio yang tidak dikenakan BHP Frekuensi seperti pertahanan keamanan, transportasi perhubungan udara, perhubungan laut, misi diplomatik, dsb. Pada tahun 2006 telah dilakukan lelang Frekuensi dan izin berbasis pita pada pita Frekuensi IMT secara nasional, sehingga dapat dijadikan dasar bagi penyesuaian tarif BHP Frekuensi sistem selular lainnya. –Kondisi yang akan datang. Besaran BHP Frekuensi untuk servis yang sifatnya akses eksklusif dan perangkat CPEnya bersifat mass market seperti selular, BWA, broadcast, maka akan ditentukan melalui nilai pasar yang akan didapatkan melalui proses lelang pada saat pemberian izin. Bentuk izin untuk servis yg seperti ini, akan berupa izin pita Frekuensi (bandwidth license). Kontribusi BHP Frekuensi akan semakin terdistribusi untuk beragam servis berdasarkan nilai ekonomisnya. BHP Frekuensi untuk penyiaran (TV, AM, FM), komunikasi HF dan radio konsesi (telekomunikasi khusus) akan ditingkatkan secara bertahap agar sesuai dengan nilai ekonomisnya, dan juga bertujuan meningkatkan efisiensi penggunaan Frekuensi. Semua Pengguna Izin Stasiun Radio (dan juga izin pita) akan dikenakan BHP Frekuensi. Besaran per unit wilayah per MHz per km2, akan ditentukan bobotnya berdasarkan nilai ekonomisnya (berdasarkan jumlah populasi [dan/atau pendapatan per kapita])

24 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo PERENCANAAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR BROADBAND Memetakan jaringan backbone microwave link, fiber optik penyelenggara telekomunikasi, distribusi jaringan gas, listrik, kereta api, jalan tol, distribusi air minum, dan infrastruktur lainnya yang memungkinkan digunakan bersama dengan jaringan transmisi fiber optik Mengkaji kebijakan dan regulasi open access dan non discriminatory (pro kompetisi) terhadap akses infrastruktur essensial Menelilti regulasi di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang menyangkut kebijakan serta regulasi perizinan infrastruktur Mengkaji model-model kebijakan dan regulasi infrastruktur negara-negara lain

25 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo BROADBAND WIRELESS ACCESS : ALOKASI PITA FREKUENSI Pita IMT-2000 dan IMT-Advanced –Pita didefinisikan melalui forum internasional ITU, meskipun tidak hanya satu –Contoh: IMT 2000 : Pita 2.1 GHz (core band), dan kandidat lain (extended band) yang telah diidentifikasikan melalui ITU Pita yang tidak ditentukan (Multi Pita) –Standard tidak menentukan pita, Regulator masing-masing menentukan beberapa pita –Akibatnya di dunia ada beberapa deret pita yang tidak sama –Contoh; IEEE : rentang 2 – 6 GHz (2.3 GHz, 2.5 GHz, 3.5 GHz, 5.8 GHz dll ).

26 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo PERMASALAHAN 1.Penyelenggaraan BWA saat ini menghadapi beberapa permasalahan yang menyangkut pemanfaatan spektrum frekuensi yang telah dialokasikan kepada sejumlah penyelenggara telekomunikasi seperti kepada ISP, NAP, penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched & penyelenggara multimedia. 2.Penyelenggara yang telah mendapatkan alokasi frekuensi BWA dengan mekanisme evaluasi, tidak memanfaatkan spektrum frekuensi yang diberikan secara optimal. 3.Telah teridentifikasi penggunaan frekuensi BWA yang melanggar ketentuan. 4.Standar BWA lama yang belum menggunakan standar terbuka mengakibatkan terdapat beberapa sistem pengkanalan. 5.Belum optimalnya teknik mitigasi interferensi pada penggunaan bersama/sharing antara operasional BWA eksisting dengan sistem komunikasi radio lainnya seperti : stasiun bumi sistem satelit extended C, komunikasi radio link gelombang mikro dll. Terdapat permasalahan interferensi antara operasional satelit extended C band dan BWA pada pita 3400 – 3700 MHz. 6.Banyak permohonan izin baru BWA sementara ketersediaan spektrum frekuensi untuk layanan BWA sangat terbatas. 7.Penetapan tarif BHP untuk layanan BWA berbasis per ISR sehingga tidak mendorong penyelenggara untuk mengembangkan jaringannya.

27 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo TUJUAN PENATAAN FREKUENSI memberikan pedoman dalam penggunaan frekuensi untuk keperluan BWA mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi dan informatika nasional mendorong penggunaan standar BWA yang terbuka sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. pengoptimalan pemanfaatan spektrum frekuensi melalui pemberian izin pita dan pendistribusian wilayah layanan BWA menjadi 17 zone wilayah layanan BWA sehingga dapat mendorong penyebaran jaringan BWA mempercepat peningkatan teledensitas akses telekomunikasi dan informasi serta penyebaran layanan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia

28 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo PROSES PENYUSUNAN PERMEN PENATAAN FREKUENSI BWA START Pembentukan TIM Penyusunan Questioner Konsultasi Publik I Penerimaan Masukan Questioner Sosialisasi via Website Proses Evaluasi Masukan dan Inventarisasi Penyusunan Buku Putih Sosialisasi via Website Konsultasi Publik II DITJEN POSTELPUBLIK/STAKE HOLDER Penerimaan Masukan Buku Putih DITJEN POSTELPUBLIK/STAKE HOLDER Proses Evaluasi Masukan dan Inventarisasi Kesiapan IDN Masukan Pokja BWA-Satelit Masukan Vendor Penyusunan Draft Permen Konsultasi Publik III Sosialisasi via Website Proses Evaluasi Masukan Penetapan Permen (diharapkan Akhir Agust 2007) Penerimaan Masukan Draft Permen Mei Nop April 2007

29 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo IMPLEMENTASI PERMEN BWA Penyesuaian Dan Migrasi Ketersediaan Frekuensi Clearance Frekuensi DITJEN POSTEL PENGGUNA FREKUENSI EKSISTING PUBLIK/STAKE HOLDER 2 Pengumuman Ke Publik Pembukaan Peluang Usaha Proses Evaluasi/ Seleksi/Lelang Penetapan Penyelenggara END Pelaksanaan Oleh Penyelenggara Pengawasan Evaluasi

30 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo TARGET PENATAAN : PENETAPAN FREKUENSI BWA Pita Penetapan Eksisting Pita Penetapan Baru StandardSkema Perizinan Frekuensi 300 MHz 1.5 GHz Proprietary: 7/8 MHz Bandwidth Izin Pita 2 GHz 2.5 GHz 3.3 GHz 10.5 GHz Netral : BW 5 MHz TDD, 2x7 MHz FDD utk 10.5 GHz Izin Pita 5.8 GHz Netral :Maks TDD 20 MHz BW Izin per stasiun 2.4 GHz Netral : TDD 5 MHz BW Izin Kelas 2.3 GHz Netral : TDD Izin Pita Wilayah Layanan 17 ZONE Per lokasi 17 ZONE Diperlukan Transisi Penyelenggara Eksisting

31 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo TRANSISI PENYELENGGARA EKSISTING 300 MHz 1.5 GHz 2 GHz 2.5 GHz 10.5 GHz 3.3 GHz 2.4 GHz 5.8 GHz 2.3 GHz Pita BWA Penyesuaian Blok Frek/Teknis Migrasi Frek Penyelenggara BWA eksisting Pengguna frekuensi non BWA Penyelenggara BWA eksisting 3.3 GHz Penyelenggara BWA eksisting 3.5 GHz Masa Transisi 6 bulan 2 tahun 1 tahun 2 tahun Penyelenggara BWA eksisting Masa laku ISR Pengguna frekuensi non BWA 2 tahun Skema BHP Izin Frek Untuk Izin Pita akan diberlakukan BHP Pita yang besarannya akan ditentukan kemudian (sedang dilakukan studi BHP ISR ke BHP Pita ATAU menyesuaikan dengan hasil lelang/price taker pita terkait di daerah lain dengan prosentase. Untuk Izin ISR tetap diberlakukan BHP ISR sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pengguna frek eksisting 1 tahun

32 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo REVISI KETENTUAN TEKNIS WIRELESS DATA 2.4 GHz DAN 5.8 GHz Kebijakan Perizinan dan Ketentuan Teknis Wireless Data 5.8 GHz : –Untuk pemohon baru, izin stasiun radio akan diberikan hanya untuk aplikasi point-to-point. Pemohon harus menyiapkan rencana pengembangan jaringan yang terintegrasi dengan infrastruktur transmisi jaringan telekomunikasi publik –Penggunaan kanal maksimum hanya diberikan maksimum dengan bandwidth 20 MHz dengan persyaratan didasari atas analisa teknis dan proyeksi kebutuhan trafik sistem komunikasi yang akan dibangun –Batasan ketentuan teknis Wireless Data Point-to-Point 5.8 GHz: Tinggi antenna minimum 20 meter dari permukaan tanah. Menggunakan polarisasi horisontal –Bagi pemegang izin eksisting BWA dapat mengoperaiskan perangkat BTS aksesnya sampai dengan masa izinnya selesai, dengan batasan sbb: EIRP maksimum 36 dBm Tinggi antena pemancar maksimum 20 meter dari permukaan tanah Batasan Teknis Penggunaan Frekuensi 2.4 GHz : –Melengkapi persyaratan pada Kepmenhub No.2/2005 ttg penggunaan 2.4 GHz untuk akses internet, Izin Kelas –Batasan EIRP maksimum: 36 dBm untuk outdoor; 27 dBm untuk indoor –Daya pancar perangkat TX maksimum 100 mW –Emisi out of band -20 dBc per 100 kHz –Hanya diperuntukkan untuk jaringan akses denan tinggi antena pemancar maksimum 20 meter dari permukaan tanah –Dilarang untuk komunikasi backhaul komunikasi link point to point dan/atau menggunakan antena reflektor –Akan dilakukan pendaftaran penggunaan perangkat Wireless Data untuk outdoor ataupun pengaduan gangguan secara online yang akan diatur rinciannya dalam Keputusan Dirjen

33 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo Untuk penyelenggara BWA di pita 2 GHz, 2.3 GHz, 3.3 GHz, 10.5 GHz akan diberikan izin penggunaan frekuensi pada 17 wilayah zona BWA yang ditentukan. Wilayah zona BWA ditentukan berdasarkan suatu unit wilayah standar dengan luas sekitar 11 x 11 km2. (1 derajat x 1 derajat dalam longitude/lattitude) Koordinasi antar penyelenggara BWA untuk mencegah interferensi: –Dalam hal penyelenggara telekomunikasi yang mendapatkan izin alokasi BWA TDD di 2.3 GHz, 3.3 GHz terkait diwajibkan melakukan sinkronisasi waktu (TDD) dengan penyelenggara yang memiliki alokasi frekuensi bersebelahan –Dalam hal penyelenggara telekomunikasi memasang stasiun radio (BTS) di daerah yang berbatasan dengan wilayan penyelenggara layanan BWA lainnya, dengan frekuensi yang sama, maka: perbatasan zone wilayah layanan BWA didasarkan bukan pada wlayah administrasi saja melainkan wilayah unit standar di perbatasan Pemasangan BTS ditentukan sedemikian sehingga besar kuat medan / level sinyal penerimaan di wilayah yang bersebelahan tidak boleh melewati batas maksimum emisi tertentu Penyelenggara telekomunikasi dimaksud dianjurkan untuk melakukan sedapat mungkin teknik pencegahan interferensi meliputi diskriminasi antena, pengaturan antena, polarisasi, shielding/blocking, pemilihan lokasi pemancar atau pengendalian daya pancar. HAL PENTING LAIN YANG DIATUR

34 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo HAL PENTING LAIN YANG DIATUR Pemanfaatan Infrastruktur Telekomunikasi : –Tujuan : mengurangi beban CAPEX dan OPEX penyelenggara tanpa mengurangi kadar persaingan antar penyelenggara. –Mengutamakan pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi yang telah ada atau unsur infrastruktur telekomunikasi secara bersama –Pemanfaatan unsur infrastruktur telekomunikasi berdasarkan kesepakatan antar penyelenggara, dianjurkan, meliputi : menara antena galian kabel (duct and trenches) ruangan dalam bangunan tenaga listrik –Tata cara rinci akan diatur oleh Peraturan Dirjen

35 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo SPEKTRUM, MENARA TELEKOMUNIKASI DAN GALIAN Sesuai PP No.38 tahun 2007 mengenai pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, ditetapkan sebagai berikut: –Semua kewenangan pengelolaan spektrum frekuensi radio berada di Pemerintah Pusat (c.q. Ditjen Postel) –Kewenangan pengelolaan akses infrastruktur ICT essensial seperti Menara Telekomunikasi dan Galian dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten) Pemerintah Pusat (Depkominfo, c.q. Ditjen Postel) harus memberikan panduan, norma, standar kepada Pemerintah Daerah paling lambat 2 tahun. Kesempatan “emas” ini sangat baik untuk memperbaiki kebijakan, regulasi, perizinan menara telekomunikasi dan galian.

36 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo KESIMPULAN Pembangunan ICT memerlukan peran pemerintah sebagai Regulator untuk memberikan lingkungan kebijakan yang tepat sehingga industri bisa memberikan layanan yang kompetitif Peran Regulator: –Mendorong kompetisi facility-based dengan mengurangi hambatan masuk ke pasar. –Mengurangi biaya “Rights of Ways (ROW)” / jalur infrastruktur, seperti jalur galian kabel, serat optik, dsb. –Mendorong “infrastructure sharing” / penggunaan bersama infrastruktur di antara penyelenggara jasa untuk pemanfaatan optimum. –Membolehkan penggunaan infrastruktur perusahaan utilitas (seperti kereta api, jalan tol, gas, listrik, dsb), untuk digunakan bagi layanan broadband publik. –Mengurangi “bottleneck” / kemacetan di akses “last-mile” dengan membolehkan pengembangan teknologi-teknologi alternatif seperti jaringan TV kabel, Wireless dsb. –“Unbundling local loop” untuk layanan berbasis DSL. Penataan Frekuensi untuk BWA merupakan salah satu upaya Regulator mengurangi kemacetan akses “last-mile”

37 Departemen Komunikasi dan Informatika Ditjen Postel-Depkominfo REFERENSI S.N. Gupta, Market Entry for Broadband, Telecom Regulatory Authority of India, Third APT Regulators’ Forum, Chiang Rai, Thailand, July 2003 Koesmarihati, The Role of Broadband Access Network in Developing NGN, Seminar Apresiasi Nasional Jaringan, Akses – ANJA, RISTI, PT TELKOM, 30 Agustus 2007 A. Alkaff, Staf Khusus Menteri, Depkominfo, Visi dan Misi Depkominfo, Agustus 2007 Ditjen Postel, Presentasi Draft RPM Penataan Frekuensi BWA, September 2007

38 Departemen Komunikasi dan Informatika Phone: Fax:


Download ppt "Departemen Komunikasi dan Informatika PERAN REGULASI DAN PERKEMBANGAN INTERNET DALAM MEMAJUKAN EKONOMI INDONESIA Denny Setiawan Kasubdit Penataan Frekuensi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google