Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH MATERI KULIAH PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDOENSIA 2009-2010.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH MATERI KULIAH PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDOENSIA 2009-2010."— Transcript presentasi:

1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH MATERI KULIAH PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDOENSIA

2 MISI MEMAHAMI : 1. Konsep, sistem dan instrumen perencanaan pembangunan daerah 2. Sistem perencanaan dan anggaran dalam kernagka kebijakan otonomi daerah 3. Kerja politik perencanaan anggaran / pembiayaan pembangunan daerah otonom

3 REFERENSI 1. Branch, M.C., 1988, Regional Planning, Introduction and Explanation, 1988, Praeger Publishers, New York. 2. Gallnet N et al, 2008, Introduction to Rural Planning, The Nature and Built Environment Series, Routledege London and New York. 3. Hall, P. 1990, Urban and Regional Planning, Second edition, George Allen and Unwin, Boston Sydney 4. Jenssen, B. 1992, Planning as a Dialogue, District Development Planning and Management in Developing Countries, SPRING Centre, University of Dortmund, Germany 5. Rietveld, P. 1980, Multiple Objective Decision Method and Regional Planning, North Holand Publishig Company Amsterdam The Netherlands Pelengkap Buku Pegangan 2008 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Departemen Keuangan RI Buku Pegangan 2006 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Reformasi Sistem Penganggaran, Konsep dan Implementasi , Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI UU dan Peraturan Perundangan terkait dengan Perencanaan, Keuangan dan otonomi daerah.

4 MATERI KULIAH : 30 Maret 2010 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

5 OUTLINE 1. Evolusi konsep Perencanaan 2. Perencanaan dalam kerangka penyelenggaraan negara 3. Sistem dan Prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah ( di Indonesia)

6 1. EVOLUSI KONSEP PLANNING PLANNING AS ACTIVITY : Konsepnya adalah skill perencanaan fisik, bukan metode (Peter Hall, 1990 ) : PLANNING AS A DIALOGUE : Konsepnya adalah proses dan mansuia sebagai sntral yaitu : empowering, pra kondisi untuk pertumbuhan wilayah dengan pemenuhan basic needs dan partisipasi. (Bern Jenssen, 1992)

7 Pola Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan Outcome Kebijakan ProgrammingPembiayaan outputinput dampak Produksi/ konsumsi Biaya pengorbanan Audit finansiil Audit Nilai ekonomi/sosial/ lingkungan evaluasi Pola Pengambilan Kebijakan Produksi/ Konsumsi Indikator pengendali Alat pemantau

8 Paradigma sistem perencanaan Pergeseran sistem pemerintahan yang dari otokratik ke demokratik, monolitik ke pluralistik, sentrtalistik ke desentralistik, dari unilateral ke interaksionis Kepentingan internal pemerintah ke kepentingan eksternal pelayanan publik yang berkualitas Orientasi perencanaan sebagai alat manajemen publik utk mencapai tujuan organisasi secara internal ke orientasinya sebagai alat manajemen publik dan proses politik untuk mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan publik. Kegiatan perencanaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari siklus dan tahapan manajemen publik mulai dari perumusan kebijakan sampai kepada pemantauan dan evaluasi

9 PLANNING AS ACITIVITY (Peter Hall) SAMPAI DENGAN TAHUN 1945 : Merupakan pendidikan, skill, terbatas pada sense engineering dan accounting Tujuan hanya untuk maksimalkan oeprasi pabrik/industri PERIODE : Berkembang kemudian dari para pemikir fundamental Chester Barnard, Peter Drucker dan Herbert Simon bahwa terjadi transfomasi dalam pendidikan management, yaitu : - menjadi science of decision making, menyangkut konsep filosofi dan politik - berdampingan dengan cara bepikir sejumlah ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, sosiologi, psikologi. (setelah tahun 1960-an)

10 SIKLUS Planning GOALS FORMULATION CONTIONUOUS INFORMATION PROJECTION AND SIMULATION OF ALTERNTIVE FUTURES EVALUATION CHOICES CINTINUOUS MONITROING LEBIH SIMPLE KARENA TUJUAN DIPAHAMI DENGAN JELAS DAN HAMPIR SEMUA PROSES TERKAIT FISIK ATAU PHYSICAL LAW ( British pioneer Patrick Geddes) British Planning Act tiap 5 tahun sekali dalam siklus. Survey-Analyse-Plan

11 MAKIN KOMPLEKS karena tujuan dasar lebih kompleks terkait pertumbuhan ekonomi, sebaran pendapatan secara adil, kohesi sosial, stabilitas, lingkungan, dsb PUSAT PROSES PADA MANUSIA ESSENTIAL FEATURE : multi dimensi dan multi objective

12 – Sejak 1980-AN filosofi pembangunan bergeser dari modern dan integrasi fungsional (sektor terutama industri) menjadi pembangunan endogenous (sumber internal, orientasi pertanian) – Ada formulasi target group dan orientasi pada masalah kemiskinan. – Bertumpu pada proses : empowering, pemenuhan basic needs untuk prakondisi pertumbuhan wilayah dan partisipasi. – REGIONAL PLATFORM sebagai tools untuk planner managed communication. – Targetnya menciptakan iklim dimana inovasi dan motivasi akan muncul dan aktivitas pembangunan akan dimulai, didukung, distimulir, dan dikordinasikan

13 PLANNING AS A DIALOGUE (Bern Jenssen) Justifikasinya ialah sebagai spesialis dalam menerapkan teori dan metode Siklusnya : - analysis sampai dengan proyeksi - formulasi program - desain implementasi - elaborasi untuk re-planning

14

15

16

17

18 2. Perencanaan dalam kerangka penyelenggaraan negara

19 TUJUAN BERNEGARA Alinea IV Pembukaan UUD Negara RI 1945 “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka…. LAW AND ORDER WELFARE

20 TUJUAN DAN FUNGSI KONSTITUSI TUJUAN KONSTITUSI 1.Memberdayakan NEGARA 2.Memantapkan nilai-nilai dan sasaran 3.Mempersiapkan stabiliats pemerintahan 4.Melindungi kebebasan 5.Legitimasi rejim FUNGSI KONSTITUSI 1.Penataan NASIONAL 2.Penataan Hubungan Nasional dan Sub Nasional 3.Menjamin kebebasan Personal 4.Menjaga Keberlangsungan eksistensi NEGARA

21 PEMERINTAH (GOVERNMENT) adalah OperatorPenyelenggaraan NEGARA PEMERINTAH (GOVERNMENT) adalah OperatorPenyelenggaraan NEGARA 1) Untuk STABILITY AND ORDER 2) Provide MATERIAL WELFARE 3) CITIZENSHIP 4) promote DEMOCRACY

22 FUNGSI-1 : STABILITY AND ORDER, dengan ciri Menjaga stabilitas dan keteraturan Menjaga keberlangsungan eksistensi negara dan menjamin survival negara Mengatasi konflik Mendorong rekonsiliasi Pengembangan kebijakan, konsekwensi dan konsensus Keseimbangan antara respons dan efektifitasnya Ada kemampuan menyerap dan mengakomodasikan harapan rakyat dalam formulasi yang tetap menjaga efektifitas pemerintahan Peka terhadap faktor dan tekanan dari luar Mampu mendorong kohesi sosial dan budaya serta penghormatan kepada kekuasaan negara Mendorong keadilan dalam arti sosial dan penegakan hak azasi manusia

23 FUNGSI-2 : PROVIDING MATERIAL WELFARE, dengan ciri : Pertumbuhan ekonomi Penanganan kemiskinan Distribusi barang kebutuhan Upaya mengangkat kesejahteraan Menjaga kepentingan sosial Menjamin akses kebutuhan hidup Menjamin peluang produktif

24 FUNGSI-3 : CITIZENSHIP, dengan ciri : Berkaitan dengan hak-hak sipil, hak politik dan hak sosial rakyat Berkaitan dengan kebebasan, kepemilikan dan kehormatan diri Hak memilih dan dipilih dan ikut dalam kegiatan publik Hak sosial, jaminan untuk memperoleh status sosial pada standard yang paling minim sekalipun

25 FUNGSI-4 : Promoting DEMOCRACY Mendorong partisipasi Mendorong seseorang menjadi otonom atas dirinya Mendorong orang menjadi master atas dirinya sendiri Derajat inisiatif masyarakat untuk pengembangan dirinya

26 REMARKS Perencanaan sekarang masih dianggap simple Konsentrasi perencanaan pada kaitan program kegiatan/aktivitas/belanja proyek tahunan. Perencanaan berperan penting, bukan sekedar terkait anggaran saja, tetapi apa yang dilakukan pemerintah/aparatur mengait pada perspektif kehidupan masyarakat dan negara. Apakah sudha menjawab tuntutan reformasi perlunya partisipasi masyarakat dalam membangun daerah

27 3. SISTIM DAN PROSEDUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

28

29 PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Instrumen (Masukan) Mekanisme (Proses) Pencapaian (Keluaran) Kinerja (Manfaat dan Dampak) Pengambilan Keputusan Pilkada Rapat DPRD Musrenbang Pilkada Rapat DPRD Musrenbang Jejaring DPRD Pemda Civil society: Ormas, LSM, Universitas, Media Massa DPRD Pemda Civil society: Ormas, LSM, Universitas, Media Massa Keuangan Daerah Penerimaan (PAD, DAU, DAK, dana bagi hasil dan pinjaman) Pengeluaran Penerimaan (PAD, DAU, DAK, dana bagi hasil dan pinjaman) Pengeluaran Pelayanan Publik Pendidikan Kesehatan Kesempatan Kerja Perumahan Air bersih dan sanitasi Tanah SDA dan Lingkungan Rasa aman Partisipasi Pendidikan Kesehatan Kesempatan Kerja Perumahan Air bersih dan sanitasi Tanah SDA dan Lingkungan Rasa aman Partisipasi Administrasi Sumber Daya Manusia Peralatan Peraturan Daerah Sumber Daya Manusia Peralatan Peraturan Daerah Organisasi Sistem Informasi Standar Pelayanan Minimum Unit Pengaduan Masalah Sistem Reward and Punishment Sistem Informasi Standar Pelayanan Minimum Unit Pengaduan Masalah Sistem Reward and Punishment Amanat Konstitusi, UU Keuangan Negara, UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Pemerintahan Daerah, UU Perimbangan Keuangan dan Peraturan Perundangan lainnya Partisipasi Keberpihakan Transparansi Akuntabilitas Efisiensi Efektivitas Keadilan Partisipasi Keberpihakan Transparansi Akuntabilitas Efisiensi Efektivitas Keadilan Terpenuhinya hak-hak dasar Masyarakat yang maju, adil, makmur dan sejahtera Waktu

30 Landasan Hukum Perencanaan dan Penganggaran DEPARTEMEN KEUANGANDEPARTEMEN DALAM NEGERIBAPPENAS UU 17/2003 tentang Keuangan Negara UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 1. Kebijakan Umum APBD (kesepakatan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan DPRD. 2. Prioritas dan Plafon (Eksekutif dengan Legislatif). 3. RAPBD. 1. RPJMD (Perda) 2. RKPD (Pengesahannya tidak diatur) – Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah. – Prioritas Pembangunan Daerah. – Rencana Kerja dan Pendanaannya (APBD/Non APBD). 3. RAPBD. 4. Setelah APBD disetujui, di evaluasi Depdagri. 1. RPJMD (PER.KDH) 2. RKPD (PER.KDH) – Prioritas pembangunan daerah. – Rancangan kerangka ekonomi makro daerah. – Arah kebijakan keuangan daerah. – Program SKPD lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan (kegiatan dalam kerangka regulasi dan anggaran). 3. RAPBD PP 20 dan PP 21 tahun 2004 (Elaborasi dari UU 17/2003) UU 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 1. RKPD (Pengesahannya tidak diatur) – Ekonomi Daerah. – Prioritas Pembangunan Daerah. – Rencana Kerja dan Pendanaannya (APBD/Non APBD). 1. RKPD 2. RAPBD VERSI DEPDAGRI 1. RKPD.  Kerangka Ekonomi Daerah.  Prioritas Pembangunan.  Rencana Kerja & Pendanaannya. 2. RAPBD

31 KONSEP DESENTRALISASI Alternative to provide public services in more effective way (Western) To counter economic inefficiency, macro- economic instability and in-effective governance (Developing Countries) Natural step in the shift to market economy and democracy (Communist Transitional) Result of political pressure to democratize (Latin) Path to national unity (Africa)

32

33 BAGAIMANA PEMERINTAH MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN ? DEKONSENTRASI (PEMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION) FUNCTIONAL FIELD ADMINISTRATION; KANDEP/KANWIL INTEGRATED FIELD ADMINISTRATION; KEPALA WILAYAH PEMERINTAH PUSAT POWER SHARING 1.OTONOMI TERBATAS (ULTRA VIRES) 2. OTONOMI LUAS (GENERAL COMPETENCE) DESENTRALISASI (PEMERINTAH DAERAH)

34

35 ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN (UU 32/04) URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT (6 Bidang) (Mutlak urusan Pusat) CONCURRENT (30 Bidang) (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota) PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan ) WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) SPM (Standar Pelayanan Minimal ) -Politik Luar Negeri -Pertahanan -Keamanan -Moneter & Fiskal Nasional -Yustisi -Agama Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb

36 HUBUNGAN WEWENANG ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN Urusan pemerintahan yg Sepenuhnya mnjd. Wewenang Pemerintah: {Psl 10 (1) & (3)} Urusan pemerintahan di luar Psl 10 (3) dpt. dikelola bersama (Pemerintah, Prov, Kab/Kota) Dibagi dgn kriteria Psl 11 (1): -Politik Luar Negeri -Pertahanan -Keamanan -Yustisi -Moneter & Fiskal Nasional -Agama Eksternalitas Akuntabilitas Efisiensi Urusan Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah WAJIB Pelayanan Dasar {Psl 11 (3)} PILIHAN Sektor Unggulan {Psl 11 (3)} {Psl 10 (5)} Menyelengga- rakan sendiri Melimpahkan sebagian ur kpd Gub. Menugaskan sebagian urusan kepada Pemda dan/atau Pemdes Standar Pelayanan Minimal {Psl 11 (4)} Menyelenggarakan sendiri atau dpt melimpahkan sebagian ur kpd perkt Pemrinth atau Wkl Pmrth di drh atau dpt menugaskan kpd Pemda dan/atau Pemdes {Psl 10 (4)} Diselenggarakan berdasarkan asas otonomi & tugas pembantuan {Psl 10 (2)}

37 Di luar 6 Urusan 6 Urusan (Absolut) 1.Politik Luar Negeri 2.Pertahanan 3.Keamanan 4.Agama 5.Yustisi 6.Moneter dan Fiskal Nasional Urusan Wajib (di Prov dan Kab/Kota) 1.Perencanaan dan pengendalian pembangunan 2.Perencanaan, pemanfaatan, & pengawasan tata ruang; 3.Penyelenggaraan ketertiban umum & ketentraman masy.; 4.Penyediaan sarana dan prasarana umum; 5.Penanganan bidang kesehatan; 6.Penyelenggaraan pend. & alokasi SDM potensial; 7.Penanggulangan masalah sosial (termasuk lintas kab./kota); 8.Pelayanan bidang ketenagakerjaan ( termasuk lintas kab./kota); 9.Fasilitasi pengemb. koperasi & UKM (termasuk lintas kab/kota); 10.Pengendalian lingkungan hidup; 11.Pelayanan pertanahan (termasuk lintas kab./kota); 12.Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 13.Pelayanan adm. umum pemerintahan; 14.Pelayanan adm. penanaman modal (termasuk lintas kab./kota); 15.Pelayanan dasar lainnya (belum dapat dilaksanakan kab./kota); 16.Urusan wajib lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Urusan Pilihan (di Prov dan Kab/Kota) Terkait dengan kekhasan dan potensi unggulan Daerah (pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata). PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF UU NO. 32 TAHUN 2004 Urusan Pemerintahan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Sebagian dapat diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah; Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Dekonsentrasi; Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Tugas Pembantuan. Sebagian Bersifat Concurrent Diselenggarakan melalui asas Desentralisasi

38 1. Pusat: berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional. 2. Provinsi: berwenang mengatur dan mengurus urusan- urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) mengacu norma, standar, prosedur dari Pemerintah. 3. Kab/Kota: berwenang mengatur dan mengurus urusan- urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) mengacu norma, standar, prosedur dari Pemerintah. BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIA

39

40 Sebagian Urusan Sumber Pendanaan PENDANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN FISKAL APBD APBN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Penerimaan Pembiayaan Tugas Pembantuan DAK BHP dan BP DAU Dana Darurat Dan Hibah SILPA tahun lalu Dana Cadangan Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Daerah Kewenangan Pemda : Urusan Wajib (SPM) - Propinsi (16 jenis urusan) - Kab/Kota (16 jenis urusan) Urusan Pilihan Kewenangan Pemerintah: 6 urusan di luar 6 Urusan Lain-lain PATDA DAPER PAD Dekonsentrasi Desentralisasi Kementerian/ Lembaga SKPD Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah Belanja Surplus/Difisit Pelaksanaan Kewenangan

41 Smber pendanaan UU No. 33/2004 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah Dekonsentrasi Desentralisasi APBN Urusan Pem UU No. 32/2004 PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL PP No. 58/2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah PP 65/2001 PP 66/2001 PP No. 55/2005 tentang Dana Perimbangan PP No. 57/2005 tentang Hibah Kepada Daerah PP No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah PP 23/2003 PP No. 56/2005 tentang SIKD RPP Dana Darurat APBD Belanja Surplus/Defisit Pembiayaan Lain-lain Pendapatan yang Sah Pendapatan Transfer PAD UU No.34/2000 PP7/2008 Dana Dekon/TP

42 PROGRAM DEKONSENTRASI SEKTOR PUSAT DAERAH PROGRAM TUGAS PEMBANTUAN SEKTOR APBN APBN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL SEKTOR DANA PERIMBANGAN DAU, DAK, BH KOORDINASI PROGRAM DAN ANGGARAN PUSAT-DAERAH MUSRENBANG APBD PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

43

44

45

46

47 KEBIJAKAN BANGNAS & KEUDA KEBIJAKAN UMUM APBD & Prioritas & Plafon Anggaran Sementara KEBIJAKAN UMUM APBD & Prioritas & Plafon Anggaran Sementara RENSTRADA PANITIA ANGGARAN LEGISLATIF Sosialisasi kpd Masy RKA SKPD RAPBD Perda APBD Klarifikasi RAPBD Pengajuan Raperda APBD PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA APBD PEMDA DPRD RKPD KERANGKA EK. MAKRO PRIORITAS PEMBANGUNAN EVALUASI KINERJA MASA LALU EVALUASI KINERJA MASA LALU Persetujuan Raperda APBD PERATURAN KDH Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKASKPD SATKER RKSKPD RENSTRA SKPD Jaringasmara MUSRENBANGDA TIM ANGGARAN EKSEKUTIF SATKER Evaluasi Raperda APBD

48 48


Download ppt "PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH MATERI KULIAH PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDOENSIA 2009-2010."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google