Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

11 Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 1 Delik Korupsi Dalam.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "11 Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 1 Delik Korupsi Dalam."— Transcript presentasi:

1 11 Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 1 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang

2 2 DELIK KORUPSI DALAM RUMUSAN UNDANG-UNDANG Bab 07 “Never let corruptors unpunished“ PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 2 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang

3 1.Mahasiswa memahami sejarah pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2.Mahasiswa memahami alasan dan latar belakang perubahan peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait; 3.Mahasiswa mengetahui Tindak Pidana Korupsi dalam peraturan perundang-undangan; 4.Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk perbuatan korupsi yang dilarang. Kompetensi Dasar POKOK BAHASAN Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia SUB POKOK BAHASAN 1.Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2.Latar Belakang Lahirnya Delik Korupsi dalam Perundang-undangan Korupsi; 3.Delik Korupsi menurut Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4.Gratifikasi. PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 3 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 3 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang

4 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 4 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 4 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang

5 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 5 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 5 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Sejarah Perundang-undangan Korupsi di Indonesia Sejarah Perundang-undangan Korupsi: 1.Delik korupsi dalam KUHP 2.Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/ Peperpu/013/ Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi 4.Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 5.TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

6 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 6 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 6 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang 6.Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 7.Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 8.Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 9.Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

7 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 7 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 7 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang 10. Undang-undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 12.Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

8 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 8 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 8 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang

9 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 9 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 9 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang “Setiap Orang” (Pasal 1 angka 3) a. Orang perseorangan: siapa saja, setiap orang, pribadi kodrati; b. Korporasi (Pasal 1 angka 1): kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum; c. Pegawai Negeri: -pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang kepegawaian -pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP, -orang yang menerima gaji/upah dari keuangan negara/daerah, -orang yang menerima gaji/upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara/daerah -orang yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara/masyarakat B. UU No. 31 tahun 1999

10 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 10 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang

11 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 11 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 11 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Pengertian Pegawai Negeri menurut KUHP Pasal 92 ayat (1) Yang disebut pejabat, termasuk juga orang- orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang, bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh Pemerintah atau atas nama Pemerintah; begitu juga semua anggota dewan waterschap, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang sah.

12 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 12 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 12 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Pengertian Pegawai Negeri menurut KUHP Pasal 92 ayat (2) Yang disebut pejabat dan Hakim termasuk juga Hakim wasit; yang disebut Hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota- anggota pengadilan agama. Pasal 92 ayat (3) Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat

13 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 13 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 13 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang 1.Rumusan delik yang berasal dari pembuat undang-undang 2.Rumusan delik yang berasal dari KUHP; a)Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP, yaitu menyangkut delik korupsi dalam arti materil dan keuangan. Contoh: Pasal 209, 210, dan 387 KUHP. b)Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP, yaitu yang menjadi delik korupsi dalam kaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Contoh: Pasal 220, 231, dan 421 KUHP.

14 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 14 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 14 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Delik Korupsi yang Dirumuskan oleh Pembuat Undang-undang 1.Pasal 2 2.Pasal 3 3.Pasal 13 4.Pasal 15 UU No. 31 tahun 1999

15 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 15 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 15 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang Pasal 2 ayat (1): Setiap orang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Ayat (2): Dilakukan dalam keadaan tertentu

16 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 16 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 16 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang UU No. 20/2001 Pasal 1 angka 1: “Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga…” Penjelasan Pasal 1 angka 1: “Pasal 2 ayat (2) … adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan, terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan: keadaan bahaya, bencana alam nasional, akibat kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi/moneter; dan pengulangan tindak pidana korupsi

17 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 17 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 17 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang Pasal 3: Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan.kedudukan Dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara

18 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 18 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 18 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang Pasal 13: Setiap orang Memberi hadiah/janji Kepada pegawai negeri Dengan mengingat kekuasaan/ wewenang yang melekat pada jabatan/kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan/kedudukan tersebut

19 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 19 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 19 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang Pasal 15: Setiap orang Yang mencoba/ membantu/ bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi

20 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 20 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 20 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang

21 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 21 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 21 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP Ditarik secara mutlak: UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 Ps. 209 (1) ke-1 = Ps. 5 (1) a Ps. 209 (1) ke-2 = Ps. 5 (1) b Ps. 210 (1) ke-1 = Ps. 6 (1) a Ps. 210 (1) ke-2 = Ps. 6 (1) b Ps. 387 (1) = Ps. 7 (1) a Ps. 387 (2) = Ps. 7 (1) b Ps. 388 (1) = Ps. 7 (1) c

22 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 22 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 22 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Ps. 388 (2) = Ps. 7 (1) d Ps. 415 = Ps. 8 Ps. 416 = Ps. 9 Ps. 417 = Ps. 10 Ps. 418 = Ps. 11 Ps. 419 ke-1 = Ps. 12 a Ps. 419 ke-2 = Ps. 12 b Ps. 420 (1) ke-1 = Ps. 12 c Ps. 420 (1) ke-2 = Ps. 12 d Ps. 423 = Ps. 12 e Ps. 425 ke-1 = Ps. 12 f Ps. 425 ke-2 = Ps. 12 g Ps. 425 ke-3 = Ps. 12 h Ps. 435 = Ps. 12 i Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP

23 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 23 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 23 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Ditarik tidak secara mutlak: Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP UU No. 31/1999 jo UU. No. 20/2001 Ditarik melalui Pasal 23, yaitu: Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP

24 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 24 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 24 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP Ps. 5 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 (Ps. 209 KUHP) ayat (1) huruf a “Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” ayat (1) huruf b “Barangsiapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”

25 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 25 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 25 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP Yurisprudensi yang berkaitan dengan Pasal 209 KUHP: 1.H.R. 24 Nov. 1890, W.5969 Pasal ini dapat juga diperlakukan seandainya hadiah itu tidak diterima 2.H.R. 25 April N.J. 1916, 300, W “memberi hadiah” di sini mempunyai arti yang lain daripada menghadiahkan sesuatu semata-mata karena kemurahan hati. Ia meliputi setiap penyerahan dari sesuatu yang bagi orang lain mempunyai nilai.

26 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 26 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 26 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP 3.M.A. 22 Juni 1955 No. 145 K/Kr/1955. Pasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu diterima dan maksud daripada Pasal 209 KUHP ialah untuk menetapkan sebagai suatu kejahatan tersendiri, suatu percobaan yang dapat dihukum menyuap.

27 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 27 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 27 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP Pasal 5 ayat (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

28 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 28 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 28 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP Ps. 6 UU No. 31/1999 jo UU. No. 20/2001 (Ps. 210 KUHP) ayat (1) huruf a “Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili” ayat (1) huruf b “Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang, yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri suatu sidang pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”

29 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 29 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 29 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP Pasal 8 UU No. 31/1999 jo 20/2001 (Ps. 415 KUHP)... pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

30 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 30 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 30 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP 1. H.R. 27 Juli 1938, 1939 No. 123 Bagi seorang pegawai kantor pos, benda-benda pos seperti perangko, materai, kartu pos dan sebagainya itu merupakan surat-surat berharga. Berdasarkan undang-undang Pos, benda-benda tersebut diperuntukkan guna membayar beberapa hak dan kewajiban tertentu, sehingga di dalam peredarannya benda-benda tersebut mempunyai suatu fungsi, yang disebut sebagai kertas berharga. 2.M.A. 23 Maret 1957 No. 73 K/Kr/1956 Dipergunakannya sejumlah uang oleh pegawai negeri untuk pos lain daripada yang telah ditentukan, merupakan kejahatan penggelapan termaksud Pasal 415 KUHP.

31 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 31 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 31 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP Ps. 11 UU. No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 (Ps. 418 KUHP) “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

32 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 32 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 32 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP Yurisprudensi yang berkaitan dengan Pasal 418 KUHP: 1.H.R. 10 April 1893, W Adalah tidak perlu bahwa pemberian itu diterima oleh si pegawai negeri di dalam sifatnya sebagai pegawai negeri. 2.M.A. 13 Desember 1960 No. 50 K/Kr/1960. Undang-undang atau hukum tidak mengenal ketentuan, bahwa apabila seorang pegawai negeri dituduh melakukan kejahatan yang dimaksud oleh Pasal 418 KUHP, maka orang yang memberi kepada pegawai negeri itu harus dituntut lebih dahulu atas kejahatan tersebut di dalam Pasal 209 KUHP

33 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 33 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 33 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP 3. M.A. 19 November 1974 No. 77 K/Kr/1973 Terdakwa dipersalahkan melakukan korupsi c.q. menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang diterima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagipula penerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan istri/atau anak-anak terdakwa. 4. M.A. 23 Desember 1955 No. 1/1955/M.A.Pid. Seorang menteri adalah “pegawai negeri” dalam arti yang dimaksudkan di dalam pasal-pasal 418 dan 419 KUHP. Dalam hal dua orang atau lebih dituduh bersama-sama dan bersekutu melakukan kejahatan menurut pasal-pasal 418 dan 419 KUHP, tidaklah perlu masing-masing dari mereka, memenuhi segala unsur yang oleh pasal itu dirumuskan untuk tindak pidana tersebut. In casu tidak perlu mereka semua melakukan tindakan menerima uang.

34 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 34 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 34 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP Ps. 12 a UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 (Ps. 419 ke-1 KUHP) “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” Ps. 12 b UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 (Ps. 419 ke-2 KUHP) “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”

35 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 35 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 35 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP H.R. 4 Februari 1947, 1947 No. 170 Untuk “pengetahuan” seperti yang dimaksudkan dalam angka 1 hanyalah apakah pegawai negeri itu menyadari bahwa pemberian itu dimaksudkan untuk menggerakkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya di dalam pelaksanaan tugasnya; tidak menjadi soal apakah yang memberikan itu mempunyai maksud bahwa perbuatan itu akan dilakukan atau tidak.

36 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 36 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 36 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP Pasal 12 huruf c UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 (Pasal 420 ayat (1) ke-1 KUHP) “Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”

37 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 37 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 37 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP Pasal 12 huruf d UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 (Pasal 420 ayat (1) ke-2 KUHP) “seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”

38 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 38 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 38 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP Pasal 12 huruf e UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 (Pasal 423 KUHP) “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”

39 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 39 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 39 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP Pasal 12 huruf f UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 (Pasal 425 ke-1 KUHP) “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”

40 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 40 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 40 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP Pasal 220 KUHP “Barangsiapa memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa tidak dilakukan itu…”

41 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 41 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 41 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP Pasal 421 KUHP “seorang pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, …”

42 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 42 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 42 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Perumusan Delik yang Berasal dari KUHP Pasal 422 KUHP “seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana, menggunakan sarana paksaan baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, …”

43 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 43 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 43 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang

44 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 44 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 44 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Gratifikasi Dasar Pemikiran: “Tidak sepantasnya pegawai negeri/pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang mereka berikan” “Seseorang tidak berhak meminta dan mendapat sesuatu melebihi haknya sekedar ia melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab dan kewajibannya”

45 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 45 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 45 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Gratifikasi Gagasan Plato (427 SM – 347 SM) “Para pelayan bangsa harus memberikan pelayanan mereka tanpa menerima hadiah-hadiah. Mereka yang membangkang, kalau terbukti bersalah, harus dibunuh tanpa upacara”

46 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 46 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 46 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Gratifikasi Dasar hukum: Pasal 12 B UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pengertian: adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. (Penjelasan Pasal 12B)

47 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 47 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 47 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Gratifikasi Gratifikasi merupakan setiap penerimaan seseorang dari orang lain yang bukan tergolong ke dalam tindak pidana suap. Gratifikasi kepada pegawai negeri/penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya dianggap suap.

48 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 48 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 48 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Gratifikasi Rumus: Suap = Gratifikasi + Jabatan

49 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 49 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 49 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Gratifikasi Pembuktian Gratifikasi 1.oleh penerima gratifikasi, apabila nilainya Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. 2. oleh penuntut umum, apabila nilainya kurang dari Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah)

50 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 50 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 50 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Gratifikasi Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap apabila penerima menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, selambat-lambatnya 30 hari sejak menerima gratifikasi tersebut

51 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 51 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 51 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Tatacara Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi (Pasal 16 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/ Laporan ditujukan kepada KPK, dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen terkait (bila ada). 2.Laporan setidaknya memuat nama serta alamat pemberi dan penerima gratifikasi, jabatan, tempat/waktu/nilai gratifikasi.

52 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 52 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 52 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Tatacara Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi (Pasal 16 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/ Dalam kurun waktu 30 hari sejak laporan diterima, KPK akan menetapkan status gratifikasi tersebut menjadi milik penerima atau milik negara. Gratifikasi yang menjadi milik negara wajib diserahkan kepada Menteri Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

53 PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 53 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 53 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang mari kita simak film ini

54 54 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 54 Delik Korupsi Dalam Rumusan Undang-Undang Selamat datang generasi muda anti-korupsi Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi Lomba poster KPK, Karya : Christian Tumpak PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

55 Terimakasih kepada: Institut Teknologi Bandung, Universitas Paramadina, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri Semarang, UNIKA Soegijapranata, dan KPK, TIRI, ICW Produksi: Bagian Hukum dan Kepegawaian Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI copyrights © dikti 2012


Download ppt "11 Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 1 Delik Korupsi Dalam."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google