Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Oleh : M. Lutfi Eko P., SPt., MP BADAN DIKLAT PROVINSI JAWA TENGAH Semarang, 2012.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Oleh : M. Lutfi Eko P., SPt., MP BADAN DIKLAT PROVINSI JAWA TENGAH Semarang, 2012."— Transcript presentasi:

1

2 SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Oleh : M. Lutfi Eko P., SPt., MP BADAN DIKLAT PROVINSI JAWA TENGAH Semarang, 2012

3 Namanya Pak Lutfi Lahir di Kediri Jawa Timur Pada 5 April 1971 Hobinya Membaca, Nonton Film, Main game Boleh Menghubungi Saya di Atau di my Boleh juga interaksi di my web blog :

4 KOMPETENSI DASAR Pada akhir pembelajaran Bapak dan Ibu mampu memahami hal ikhwal tentang sistem penyeleng garaan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia Pada akhir pembelajaran Bapak dan Ibu mampu memahami hal ikhwal tentang sistem penyeleng garaan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia

5 INDIKATOR KEBERHASILAN Bapak dan Ibu mampu :  Menjelaskan pengertian sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;  Menjelaskan tata kepemerintahan yang baik ;  Menjelaskan pembentukan peraturan perundangan;  Menjelaskan lembaga-lembaga pemerintah;  Menjelaskan hubungan Presiden dg lembaga- lembaga negara lainnya dlm rangka penyelenggaraan pemerintahan negara;  Menjelaskan proses manajemen pemerintahan.

6 5. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ANDA DAN NGAPAIN DI MANA PENGERTIAN : Mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden Mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden baik selaku Kepala Pemerintahan maupun sebagai Kepala Negara

7 6 SISTEM KINERJA UNSUR NILAI TATA NILAI YANG MENDASARI, MEMOTIVASI, MEMBERI ACUAN DAN MERUPAKAN TUJUAN UNSUR STRUKTUR TATANAN ORGANISASI DALAM PEMERINTAHAN NEGARA (PN) DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT BANGSA (MB) UNSUR PROSES AKTIVITAS FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN DLM PENYELENGGARAAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN BANGSA PENDEKATAN SISTEM TUJUAN BERNEGARA ARTI & UNSUR SISTEM NILAI STRUKTUR PROSES

8 UNSUR NILAI PANCASILA CITA CITA NEGARA TUJUANNEGARA FALASAFAH ATAU PANDANGAN HIDUP YG MEMPERSATUKAN BANGSA DAN MEMBERI PETUNJUKDLM UPAYA MENCAPAI KESEJAHTERA AN DAN KEBAHAGIAAN LAHIR DAN BATIN BAGI MASYARAKAT INDONESIA YANG BERANEKA RAGAM VISI IDEAL INDONESIA NEGARA INDONESIA YANG MERDEKA, BERSATU BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR MISI IDEAL INDONESIA : MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA MEMAJUKAN KESEJAH TERAAN UMUM MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YG BERDASARKAN KEMERDE KAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL

9 UNSUR STRUKTUR STRUKTUR PENYELENGGARAAN NEGARA PEMERINTAHAN NEGARA MELIPUTI SELURUH APARATUR NEGARA, BAIK APARATUR KENEGARAAN MAUPUN APARATUR PEMERINTAHAN, BESERTA ORGANISASI POLITIK LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN DUNIA USAHA YG BERKEMBANG SESUAI DENGAN KEHIDUPAN DAN KEMAJUAN BANGSA MENCAKUP PRESIDEN BESERTA SELURUH APARATUR PEMERINTAHAN, BAIK DI TINGKAT PUSAT MAUPUN DAERAH

10 UNSUR PROSES PROSES PENYELENGGARAAN NEGARA PROSES PENYELENGGARAAN NEGARA PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA

11 PROSES PENYELENGGARAAN NEGARA MPR SEBAGAI LEMBAGA NEGARA, BERWENANG MENGUBAH DAN MENETAPKAN UUD, MELANTIK PRESIDEN DAN/ATAU WAPRES MPR SEBAGAI LEMBAGA NEGARA, BERWENANG MENGUBAH DAN MENETAPKAN UUD, MELANTIK PRESIDEN DAN/ATAU WAPRES KPU MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM KPU MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM DPR BERSAMA PRESIDEN MENYUSUN UU DALAM RANGKA PENYELNGGARAAN NEGARA DPR BERSAMA PRESIDEN MENYUSUN UU DALAM RANGKA PENYELNGGARAAN NEGARA MK MENGADILI PADA TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR UNTUK MENGUJI UU MK MENGADILI PADA TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR UNTUK MENGUJI UU MA MENGUJI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DIBAWAH UU MA MENGUJI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DIBAWAH UU BEPEKA MEMERIKSA PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB TENTANG KEUANGAN NEGARA BEPEKA MEMERIKSA PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB TENTANG KEUANGAN NEGARA BI MEMELIHARA KESTABILAN NILAI RUPIAH BI MEMELIHARA KESTABILAN NILAI RUPIAH

12 PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAHAN NEGARA : PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PUSAT PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PUSAT PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

13 Sistem Penyelenggaraan Negara dan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Sistem Penyelenggaraan Negara adalah SANRI dalam arti luas, yaitu : Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara adalah SANRI dalam arti sempit, yaitu : Merupakan mekanisme lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden baik selaku Kepala Pemerintahan maupun sebagai Kepala Negara. Merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara &dan bangsa dlm segala aspeknya, dgn mendayagunakan segala kemampuan seluruh Aparatur Negara beserta rakyat dan dunia usaha/swasta u. memanfaatkan segenap sumber daya yg tersedia secara nasional, demi tercapainya tujuan dan terlaksananya tugas nasional/negara sebagaimana dimaksud UUD (Aktivitas seluruh lembaga Negara : Eeksekutif, Legislatif, Maupun Yudikatif).

14 13. NGAPAIN KITA DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ? NGAPAIN KITA DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ? APAPUN POSISI ANDA DALAM SUATU ORGANISASI PEMERINTAHAN, STAF ATAU PIMPINAN, ANDA SENATIASA TERLIBAT DALAM KEGIATAN : APAPUN POSISI ANDA DALAM SUATU ORGANISASI PEMERINTAHAN, STAF ATAU PIMPINAN, ANDA SENATIASA TERLIBAT DALAM KEGIATAN : 1. PENGELOLAAN KEBIJAKAN 1. PENGELOLAAN KEBIJAKAN 2. PELAYANAN 2. PELAYANAN

15 Presiden Sebagai Kepala Lembaga Eksekutif Sebagai Kepala Pemerintahan Presiden berhak mengajukan RUU dan menetapkan PP untuk melaksanakan Undang Undang.

16 Presiden Sebagai Kepala Negara 1.Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. 2.Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. 3.Dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan / atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR. 4.Menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang. 5.Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, memperhatikan pertimbangan DPR. 6.Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Tugas Presiden 1

17 Hak Presiden Sebagai Kepala Negara 7.Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). 8.Memberi abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 9.Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang. 10.Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang. 11.Membahas rancangan undang-undang untuk mendapatkan persetujuan bersama DPR. 12.Mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR untuk menjadi Undang-Undang. Lanjutan... 1 Tugas Presiden 2

18 13.Dalam hal ikhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang- Undang. 14.Mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). 15.Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang telah dipilih oleh DPR atas dasar pertimbangan DPD. 16.Menetapkan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial dan telah mendapat persetujuan DPR untuk menjadi hakim agung. 17.Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. 18.Menetapkan dan mengajukan anggota hakim konstitusi. Hak Presiden Sebagai Kepala Negara Lanjutan... 2 Tugas Presiden 3

19 Presiden/ Wakil Presiden BAB II. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Syarat, Masa Jabatan, dan Wewenang Presiden/Wakil Presiden Antara lain tentang: memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)]; berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)*]; menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)*]; memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa [Pasal 9 (1)*]; memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10); menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (1)****]; membuat perjanjian internasional lainnya… dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)***]; menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12); mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*]; menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*]; memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*]; memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*]; memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*; membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16)****; pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*]; pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*]; hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)]; pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***]; peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***]; penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***]; pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***]; pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***]. Wewenang, Kewajiban, dan Hak 8 Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. [Pasal 6 (1)***] Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A (1)***] Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (Pasal 7 *) Wewenang, Kewajiban dan Hak Presiden/Wakil Presiden Antara lain tentang: 1.memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)]; 2.berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)*]; 3.menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)*]; 4.memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa [Pasal 9 (1)*]; 5.memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10); 6.dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain [Pasal 11 (1)****]; 7.membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)***]; 8.menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12); 9.mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*]; 10.menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*]; 11.memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*]; 12.memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*]; 13.memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*; 14.membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16)****; 15.pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*]; 16.pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*]; 17.hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)]; 18.pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***]; 19.peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***]; 20.penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***]; 21.pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***]; 22.pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***]. Tugas Presiden menurut UUD 1945

20 mengangkat dan menerima Duta [Pasal 13 (2)* dan (3)*] memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*] memberi amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] BAB II. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dan internasional lainnya [Pasal 11 (1)**** dan (2)***] memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15 *) menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12) dengan persetujuan dengan pertimbangan dengan pertimbangan dengan pertimbangan Presiden DPR MA 13 Hubungan Presiden, DPR, MA

21 Pemilu mendapatkan suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 jumlah provinsi [Pasal 6A (3)***] Presiden dan Wapres BAB II. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A (1)***] diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu [Pasal 6A (2) ***] 9 Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih [Pasal 6A (4)****] pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dalam pemilu pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilu Pemilu pasangan yang memperoleh suara terbanyak Pemilihan Presiden & Wapres

22 MPR MK BAB II. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pengusulan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden DPR usul DPR tidak diterima wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima [Pasal 7B (4)***] Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah anggota [Pasal 7B (3)***] Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat [Pasal 7B (2)***] wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima [Pasal 7B (6)***] Keputusan diambil dalam sidang paripurna, dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota, disetujui sekurang-kurangnya 2/3 jumlah yang hadir, setelah Presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan [Pasal 7B (7)***] DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR [Pasal 7B (5)***] usul DPR diterima Presiden dan/atau Wakil Presiden terus menjabat Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan 1010 tidak terbukti terbukti Impeach Presiden

23 Presiden dibantu menteri-menteri negara [Pasal 17 (1)] yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden [Pasal 17 (2)*] membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan [Pasal 17 (3)*] membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16) **** BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang- undang [Pasal 17 (4) ***] 1414 Hubungan Presiden dan Menteri

24 Latihan Mengapa Mentri-Mentri tidak bertanggung jawab kepada DPR ? 20. Mengapa latar belakang syarat perolehan suara pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia ?

25 BAB III : PENYELENGGARAAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) 1.Partisipasi 2.Aturan Hukum 3.Transparansi 4.Ketanggapan 5.Orientasi Pada Konsensus 6.Kesetaraan 7.Efektifitas dan Efisiensi CIRI – CIRI Good Governance Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani.

26 Customers GovernmentCustomers Business Government Business C2C B2C G2B G2G G2C B2B Pengembangan E-Goverment

27 CIRI GOOD GOVERNANCE 1. PARTISIPASI, setiap WNI baik langsung maupun tidak, mempunyai suara dlm pengambilan kpts dlm pemerintahan. 2. ATURAN HUKUM, kerangka Hkm hrs adil dan dilaksank tanpa pandang bulu, terutama untuk HAM. 3. TRANSPARANSI, yg dibangun atas dsr kebebasan arus informasi, informasi dpt diperoleh bg yg membutuhkan serta dpt dipahami dan dimonitor.

28 LANJUTAN 4. KETANGGAPAN,berbagai lembaga dan prosedur hrs berupaya untuk melayani setiap stakeholder dg baik, aspiratif. 5. ORIENTASI PD KONSENSUS, pemerintah menjadi perantara kepentingan yg berbeda unt memperoleh pilihan terbaik bg kepentingan yg lebih luas.

29 LANJUTAN 6. KESETARAAN (Equity), Semua WNI mempunyai kesempatan yg sama unt meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya. 7. EFEKTIFITAS & EFISIENSI, penggunaan sumber-sumber secara berdaya guna dan berhasil guna.

30 PRINSIP GOOD GOVERNANCE 1.Wawasan ke Depan 2.Keterbukaan dan Transparansi 3.Partisipasi Masyarakat 4.Tanggung Gugat 5.Supremasi Hukum 6.Demokrasi 7.Profesionalisme dan Kompetensi 8.Daya Tanggap 9.Keefisienan dan Keefektifan 10.Desentralisasi 11.Kemitraan Dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat 12.Komitmen Pada Pengurangan Kesenjangan 13.Komitmen Pada Lingkungan Hidup 14.Komitmen Pada Pasar Yang Fair

31 AKIP Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung- jawaban secara periodik. Definisi AKIP

32 1.Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; 2.Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3.Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 4.Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; 5.Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. PRINSIP AKUNTABILITAS Prinsip Akuntabilitas

33 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara melengkapi 3 peradilan lain yang sudah lama ada dibawah Mahkamah Agung yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. PTUN diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dengan warga negaranya. PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

34 Latihan 2 1.Sebutkan asas asas umum penyelenggaraan negara berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 ? 2.Apa pengertian akuntabilitas yang resmi dianut pemerintah dan apa prinsip prinsipnya ? 3.Mengapa para penyelenggara negara perlu mempertanggungjawabkan keberhasilan/keggalan pencapaian misi atau tujuan organisasi ?

35 ASAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kejelasan Tujuan : Setiap pembentukan peraturan perUU-an hrs mempunyai tujuan yg jelas yg hendak dicapai. Kelembagaan / Organ Pembentukan Yang Tepat : Setiap jenis peraturan per-UU-an hrs dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk per-uu-an yg berwenang. BAB IV : PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Bab IV Pembentukan Peraturan Perundangan

36 Lanjutan …. Kesesuaian Antara Jenis Dan Materi Muatan : Dalam pembentukan peraturan per-UU-an hrs benar2 memperhatikan materi muatan yg tepat dgn jenis perturan per-UU-annya. Dapat Dilaksanakan : Setiap pembentukan peraturan per-UU-an hrs memperhitungkan efektifitas peraturan tsb dlm masyarakat baik scr filosofis, yuridis maupun sosiologis. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan : Setiap peraturan per-UU-an dibuat krn memang benar2 dibutuhkan dan bermanfaat dlm mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

37 Lanjutan …. Kejelasan Rumusan : Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Keterbukaan : Dlm proses pembentukan peraturan per-UU-an mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yg seluas2nya untuk memberikan masukan dlm proses pembuatannya.

38 PengayomanKemanusiaanKebangsaanKekeluargaanKenusantaraanBhineka Tunggal IkaKeadilanKesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan PemerintahanKetertiban dan Kepastian HukumKeseimbangan, Keserasian dan Keselarasan PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ASAS MATERI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

39 UUD 1945 TAP MPR UU PERPU PP KEPRES PERDA UUD 1945 PP PERPRES PERDA UU/PERPU TAP MPR RI No. III/MPR/2000UU No. 10 Tahun 2004 UU No. 10/2004 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Hasil Kajian: Dengan telah terbentuknya UU No. 10/2004 yang didalamnya diatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, maka ketetapan ini tidak berlaku lagi. Namun demikian Pasal 7 ayat (4) UU No. 10/2004 dan penjelasannya, menyatakan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh MPR (sebagaimana yang ditetapkan dalam TAP MPR No. I/MPR/2003) masih diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

40 Undang-Undang Dasar 1945 Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (UU no 12 Tahun 2011) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Daerah Provinsi Ketetapan MPR Peraturan Daerah Kab/kota

41

42 PENDAHULUAN PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Antara lain: Amandemen UUD 1945 Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN Otonomi Daerah Kebebasan Pers Mewujudkan kehidupan demokrasi Tuntutan Reformasi Pembukaan Batang Tubuh - 16 bab - 37 pasal - 49 ayat - 4 pasal Aturan Peralihan - 2 ayat Aturan Tambahan Penjelasan Sebelum Perubahan Kekuasaan tertinggi di tangan MPR Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi Latar Belakang Perubahan Menyempurnakan aturan dasar, mengenai: Tatanan negara Kedaulatan Rakyat HAM Pembagian kekuasaan Kesejahteraan Sosial Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa Tujuan Perubahan Pasal 3 UUD 1945 Pasal 37 UUD 1945 TAP MPR No.IX/MPR/1999 TAP MPR No.IX/MPR/2000 TAP MPR No.XI/MPR/2001 Dasar Yuridis Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Mempertegas sistem presidensiil Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal Perubahan dilakukan dengan cara “adendum” Kesepakatan Dasar Sidang Umum MPR 1999 Tanggal Okt 1999 Sidang Tahunan MPR 2000 Tanggal 7-18 Agt 2000 Sidang Tahunan MPR 2001 Tanggal 1-9 Nov 2001 Sidang Tahunan MPR 2002 Tanggal 1-11 Agt 2002 Sidang MPR Pembukaan Pasal-pasal: - 21 bab - 73 pasal ayat - 3 pasal Aturan Peralihan - 2 pasal Aturan Tambahan Hasil Perubahan 1

43 mengesahkan UU [Pasal 20 (4)*] Dalam hal RUU tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan [Pasal 20 (5)**] DPR memegang kekuasaan membentuk UU [Pasal 20 (1)*] Anggota berhak mengajukan usul RUU (Pasal 21*) tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu [Pasal 20 (3)*] BAB III. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Presiden berhak mengajukan RUU [Pasal 5 (1)*] mendapat persetujuan bersama tidak mendapat persetujuan bersama 1818 RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama [Pasal 20 (2)*] Pembentukan Undang-Undang

44 mengesahkan UU [Pasal 20 (4)*] Dalam hal RUU tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan [Pasal 20 (5)**] DPR memegang kekuasaan membentuk UU [Pasal 20 (1)*] Anggota berhak mengajukan usul RUU (Pasal 21*) tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu [Pasal 20 (3)*] Presiden berhak mengajukan RUU [Pasal 5 (1)*] mendapat persetujuan bersama tidak mendapat persetujuan bersama RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama [Pasal 20 (2)*] BAB III. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pembentukan UU yang terkait dengan kewenangan DPD 19 DPD dapat mengajukan RUU yang sesuai dengan kewenangannya [Pasal 22D (1)***] ikut membahas dan memberikan pertimbangan atas RUU yang sesuai dengan kewenangannya [Pasal 22D (2)***]

45 Presiden harus dicabut [Pasal 22 (3)] Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, berhak menetapkan Perpu [Pasal 22 (1)] Perpu itu harus mendapat persetujuan DPR [Pasal 22 (2)] menjadi UU BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu) setuju tidak setuju 21 DPR Pengusulan Perpu

46 KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Judul PEMBUKAAN BATANG TUBUH PENUTUP Judul PEMBUKAAN BATANG TUBUH PENUTUP

47 BAB V :LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH 1. Politik Luar Negeri : mengangkat pejabat politik & menunjuk warga negara dlm jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri,perjanjian dgn negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan. 2. Pertahanan : mendirikan & membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai & perang, menyatakan negara dlm keadaan bahaya, membangunsistem pertahanan negara & persenjataan, menetapkan kebijakan wajibmiliter, bela negara 3. Keamanan : mendirikan & membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak pelanggar hukum, menindakmelanggar keamanan negara. 4. Moneter dan Fiskal : mencetak uang & menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang. 5. Yustisi : mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, memberi grasi, amnesti, abolisi,membentuk UU, Perpu, PP 6. Agama : menetapkan hari libur keagamaan, pengakuan thd suatu agama, menetapkan kebijakan dlm penyelenggaraan kehidupan agama. A. URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH : Urusan Pemerintah Pusat

48 B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 1.URUSAN WAJIB YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MERUPAKAN URUSAN DALAM SEKALA PROVINSI ( 16 URUSAN WAJIB ) 2.URUSAN WAJIB YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA MERUPAKAN URUSAN YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA ( 16 URUSAAN WAJIB )

49 a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. Penyediaan sarana dan prasarana umum; e. Penanganan bidang kesehatan; f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten / kota; h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten / kota; i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintaskabupaten / kota; j. Pengendalian lingkungan hidup; k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten / kota; l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten / kota; o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan olehkabupaten / kota; p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. URUSAN WAJIB DALAM SKALA PROVINSI Urusan Wajib Provinsi

50 a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. Penyediaan sarana dan prasarana umum; e. Penanganan bidang kesehatan; f. Penyelenggaraan pendidikan; g. Penanggulangan masalah sosial; h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan; i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; j. Pengendalian lingkungan hidup; k. Pelayanan pertanahan; l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. Pelayanan administrasi penanaman modal; o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. URUSAN WAJIB DALAM SKALA KABUPATEN / KOTA Urusan Wajib Kabupaten

51 URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT (Mutlak Urusan Pemerintah Pusat) Politik Luar Negeri Pertahanan Keamanan Moneter dan Fiskal Yustisi Agama WAJIB (Obligatory) PILIHAN (Optional) CONCURRENT (Urusan Bersama antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten / Kota) PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI, KABUPATEN / KOTA Bagan Pembagian Urusan Pemerintah

52 URUSAN PEMERINTAH YANG BERSIFAT CONCURRENT DAN ABSOLUT CONCURRENT Urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. ABSOLUT Urusan pemerintahan yang mutlak merupakan urusan pemerintah Pusat

53 URUSAN PEMERINTAH YG BERSIFAT CONCURRENT 1.Pemerintah dpt. Melaksanakan sendiri sebagian urusan pemerintahan. 2.Melimpahkan sbgn urusan pemerintahan kepada Gubernur sbg. Wakil Pemerintah 3.Menugaskan sebagian urusan pemerintah Berdasarkan tugas pembantuan.

54 DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN Kriteria Distribusi Urusan Pmerintahan Antar Tingkat Pemerintahan : 1.Externalitas (Spill-over) Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus 2.Akuntabilitas Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi) 3.Efisiensi  Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah High Cost Economy  Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik  Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchment area) yang optimal Kriteria Distribusi Urusan Pemerintah

55 LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH 1. Kementerian Negara a. Kementerian Koordinatorb. Departemenc. Kementerian Negara 2. Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) 3. Kesekretariatan Yang Membantu Presiden A. LEMBAGA PEMERINTAH TINGKAT PUSAT Pemerintah Pusat atau Pemerintah adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI. 4. Kejaksaan Agung5. Perwakilan RI di Luar Negeri6. Tentara Nasional Indonesia (TNI)7. Kepolisian Negara RI (POLRI)8. Badan / Lembaga Ekstra Struktural. Lembaga-Lembaga Pemerintah

56 MPR UUD 1945 DPRPRESIDENBPKDPAMA B. SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 UUD 1945 BPK MPR DPRDPD PRESIDEN WAKIL PRESIDEN KEKUASAAN KEHAKIMAN MKMAKY LEGISLATIFEKSEKUTIFYUDIKATIF MPR: Majelis Permusyawarahan Rakyat DPR: Dewan Perwakilan Rakyat UUD: Undang – Undang Dasar BPK: Badan Pemeriksa Keuangan DPD: Dewan Perwakilan Daerah MK: Makamah Konstitusi MA: Makamah Agung KY: Komisi Yudicial DPA: Dewan Pertimbangan Agung ( UUD 1945 DAN PERUBAHANNYA ) A. SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945 Perbandingan Struktur Ketatanegaraan

57 TNI/POLRI dewan pertimbangan kementerian negara badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman KY UUD 1945 kpu bank sentral DPRDPDMPR LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BPKMAMK Presiden PUSAT DAERAH Lingkungan Peradilan TUN Lingkungan Peradilan Militer Lingkungan Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Umum Perwakilan BPK Provinsi Pemerintahan Daerah Provinsi DPRDGubernur Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota DPRD Bupati/ Walikota 5 Bagan Lembaga Negara

58 Pasal 24 (1)*** Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan MA MK Pasal 4 (1) Memegang kekuasaan pemerintahan Presiden Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD Pasal 20 (1)* Memegang kekuasaan membentuk UU DPR 6 Pembagian Kekuasaan: Eksekutif, Legislatif, Yudikatif

59 MPR Pasal 2 (1) **** Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37**** ]; Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)***/**** ]; Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)***/****]; Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***]; Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****]. Wewenang BAB II. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT ANGGOTA DPR dipilih melalui pemilu ANGGOTA DPD dipilih melalui pemilu Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37 ****]; Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)***/**** ]; Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)***/****]; Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***]; Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****]; Wewenang 7

60 WK. P PRESIDEN MENKO POLHUKAM MENKO KESRA MENKO PEREK MENTERI2 LPND JAGUNG TNI GUBERNUR LES PRI di LN POLRI SEKKAB & SEKNEG Bagan Lembaga Tk Pusat

61 1. Kementerian Negara a. Kementerian Koordinatorb. Departemenc. Kementerian Negara 2. Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) 3. Kesekretariatan Yang Membantu Presiden C. LEMBAGA PEMERINTAH TINGKAT PUSAT Pemerintah Pusat atau Pemerintah adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI. 4. Kejaksaan Agung5. Perwakilan RI di Luar Negeri6. Tentara Nasional Indonesia (TNI)7. Kepolisian Negara RI (POLRI)8. Badan / Lembaga Ekstra Struktural.

62 KEMENTERIAN KOORDINATOR PP. NO. 9/ KEMENTERIAN KOORDINATOR POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 2.KEMENTERIAN KOORDINATOR PEREKONOMIAN 3.KEMENTERIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

63 STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMENKEPPRES 102/2001 MENTERI Staf Ahli Penasehat IrjenSekjen Biro Bandiklat DepDitjen Biro Bag Subag Staf Ditjen Direktorat SubDit SUbDit Seksi Staf

64 1.D. Dalam Negeri 2.D. Luar Negeri 3.D. Keuangan 4.D. Kesehatan 5.D. Pertanian 6.D. Pendidikan Nasional 7.D. Perhubungan 8.D. Pertahanan 9.D. Kelautan dan Perikanan 10.D. Agama 11.D. Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12.D. Energi dan Sumber Daya Mineral 13.D. Pekerjaan umum 14.D. Sosial 15.D. Kehutanan 16.D. Perindustrian 17.D. Kebudayaan dan Pariwisata 18.D. Komunikasi dan Informatika 19.D. Hukum Ham dan Hak Asasi Manusia 20.D. Perdagangan

65 KEMENTERIAN NEGARA Kedudukan : Adalah unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Negara yg berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas : Membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi dibidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara. Fungsi : 1.Perumusan kebijakan nasional dibidangnya; 2.Koordinasi pelaksanaan kebijkan dibidangnya; 3.Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yangh menjadi tanggung jawabnya; 4.Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; 5.Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

66 KEMENTERI NEGARA TERDIRI : 1.Kementrian Negara Riset dan Teknologi 2.Kementerian Negara Koperasi dan UKM 3.Kementerian Negara Lingkungan Hidup 4.Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan 5.Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 6.Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal 7.Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 8.Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara 9.Kementerian Negara Perumahan Rakyat 10.Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga

67 LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN Kedudukan : Adalah lembaga pemerintah pusat yg dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LPND berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas : Mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

68 LPND (LEMBAGA PEM NON DEPARTEMEN) 1. Lembaga Administrasi Negara (LAN) 2. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 3. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 4. Perpustakaan nasional RI (Perpusnas) 5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 6. Badan Pusat Statistik (BPS) 7. Badan Standarisasi Nasional (BSN) 8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 9. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) 10. Badan Intelejen Negara (BIN) 11. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) 12. Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) 13. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) 14. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) 15. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 16. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 18. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 19. Badan Pertanahan Nasional (BPN) 20. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) 21. Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) 22. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG).

69 Dasar : Perpres 64/2005 LPND dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan Menteri : 1.Mendagri bagi BPN 2.Menteri Perdagangan bagi BKPM 3.Menhan bagi LEMHANAS dan LEMSANEG 4.Menkes bagi BPOM dan BKKBN 5.Menteri Pendidikan bagi PERPUSNAS 6.Menpan bagi LAN, BKN, BPKP dan ANRI 7.Menristek bagi LIPI, LAPAN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL dan BSN 8.Meneg Perencanaan Pembangunan bagi BPS 9.Menhub bagi BMG

70 . 1.Sekretariat Negara Dipimpin Sekretaris Negara, bertugas memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada Preseden selaku Kepala Negara. 2. Sekretariat Kabinet. Dipimpin Sekretaris Kabinet, bertugas memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. SEKRETARIAT PEMBANTU PRESIDEN

71 KEJAKSAAN AGUNG Berdasar UU Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dibidang penuntutan dan bidang lain berdasar Undang - Undang.

72 Perwakilan RI Diluar Negeri 1) Perwakilan Diplomatik Perwakilan Diplomatik terdiri atas Kedutaan Besar RI dan Perwakilan Tetap RI yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan bertanggung awab kepada Presiden selaku Kepala Negara melalui Menteri Luar Negeri. 2) Perwakilan Konsuler Perwakilan Konsuler terdiri atas Konsulat Jenderal RI dan Konsulat RI yang dipimpin oleh Konsul Jenderal dan Konsul, yang bertanggung jawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negara.

73 TENTARA NASIONAL INDONESIA Berdasar UU Nomor 34 Tahun 2004 Kedudukan TNI diatur sebagai berikut : 1.Dalam penegesahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan dibawah Presiden; 2.Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI dibawah koordinasi Departemen Pertahanan.

74 KEPOLISIAN NEGARA RI (POLRI) Berdasar UU Nomor 2 Tahun 2002, Polri mrpk alat negara yg berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Susunan dan Kedudukan Polri : 1.Polri mrpk Kepolisian Nasional yg organisasinya disusun secara berjenjang dari tk.Pusat sampai Daerah; 2.Polri berada dibawah PRESIDEN; 3.Polri dipimpin oleh Kapolri yg diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dgn persetujuan DPR; 4.Anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

75 Badan/Lembaga Ekstra Struktural Badan/Lembaga Ekstra Struktural adalah badan/Lembaga yang bersifat penunjang dan/atau pelengkap tatanan organisasi pemerintahan yang melaksanakan fungsi-fungsi khusus dibidang tertentu untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan. Badan/Lembaga Ekstra Struktural yang terbentuk : 1.Dewan : Dewan Buku Nasional, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Dewan Gula Indonesia, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres); 2.Badan : Badan Koordionasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, Badan Pertimbangnan dan Pendidikan Nasional; 3.Komisi : Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Kepolisian Nasional; 4.Komite : Komite Kebijakan Sektor Keuangan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Komite Olahraga Nasional; 5.Lembaga : Lembaga Sensor Film, Lembaga Koordinasi Pangan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

76 LEMBAGA INDEPENDEN 1.Dewan Pers 2.Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 3.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 4.Komisi Pemilihan Umum (KPU) 5.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 6.Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 7.Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 8.Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 9.Komisi Yudisial (KY) 10.Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 11.Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

77 LEMBAGA PEREKONOMIAN NEGARA a) Perusahaan Perseroan (Persero) b) Perusahaan Umum (Perum) 1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) a) Persahaan Umum Daerah (Perumda) b) Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Lembaga Perekonomian Negara

78 B. PEMERINTAH DAERAH Pemerintah Daerah adalahGubernur, Bupati, atau Walikota,dan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.Penyelenggara Pemerintah anDaerah adalah Pemerintah Daerahdan Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD). Definisi Pemerintah Daerah

79 mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**] menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **] berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**] Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)**] PEMERINTAHAN DAERAH KEPALA PEMERINTAH DAERAH DPRD BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH anggota DPRD dipilih melalui pemilu [Pasal 18 (3) **] Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis [Pasal 18 (4)**] 15 Pemerintahan Daerah menurut UUD 1945

80 BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 B (1)**] Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang [Pasal 18 B (2)**] Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang [Pasal 18 A (2)**] Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18 A (1)**] 1616 Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD 1945

81 LEMBAGA PEMERINTAH TINGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH PROVINSI 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Dinas Daerah 4. Lembaga Teknis Daerah PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Dinas Daerah 4. Lembaga Teknis Daerah 5. Kecamatan 6. Kelurahan Perangkat Daerah

82 PERANGKAT DAERAH (pasal 120 UU 32/2004) GUBERNUR Psl. 24 (1)(2)(3)(4) SETDA Psl. 120 (1) DPRD PROVINSI Psl. 3 (1) a ST DPRD Psl. 120 (1) INSPEKTORAT DINAS DAERAH Psl. 120 (1) PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Provinsi (Psl. 3 (1)a) BAPPEDA LTD Psl. 120 (1) Bagan Lembaga Tk. Provinsi

83 BUPATI/WALIKOTA Psl. 24 (1)(2)(3)(4) SETDA Psl. 120 (2) DPRD KAB./KOTA Psl. 3 (1) b ST DPRD Psl. 120 (2) LTD Psl. 120 (2) DINAS DAERAH Psl. 120 (2) PERANGKAT DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Psl. 3 (1) b) KECAMATAN Psl. 120 (2) KELURAHAN Psl. 120 (2) INSPEKTORAT BAPPEDA Bagan Lembaga Tk Kabupaten

84 a. Sebutkan urusan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganPemerintah Pusat ? b. Sebutkan urusan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan Pemerintah Daerah ? c. Apa saja yang termasuk lembaga lembaga pemerintah tingkarPusat; d. Apa saja yang termasuk lemabaga lembaga tingkat Daerah ? e. Apa tujuan dibentuknya Lembaga Perekonomian Negara ? Latihan 3

85 BAB VI : HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA A. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN MPR B. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN DPR C. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN DPD D. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN BPK E. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN MA F. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN MK G. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN BANK INDONESIA (BI)

86 HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA A. HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN MPR :  PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN DILANTIK OLEH MPR  SBLM MEMANGKU JABATANNYA, PRES & WAPRES BERSUMPAH MENURUT AGAMA ATAU BERJANJI DI HADAPAN MPR/DPR  APABILA WAKIL PRESIDEN BERHALANGAN, PRESIDENDAN/ATAU DPR DPT MEMINTA MPR MENGADAKAN SIDANG ISTIMEWA U.MEMILIH WAPRES  PRES DAN ATAU WAPRES DAPAT DIBERHENTIKAN DALAM MASA JABATANNYA OLEH MPR ATAS USUL DPR APABILA TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM  MPR MEMILIH PRES & WAPRES APABILA TERJADI KEKOSONGAN DARI DUA PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN PARPOL/GAB. PARPOL YANG PASANGAN TERSEBUT MERAIH SUARA TERBANYAK PERTAMA & KEDUA DARI PEMILU SEBELUMNYA  PRESIDEN & WK.PRESIDEN MENYAMPAIKAN PENJELASAN DLM SIDANG PARIPURNA MPR, SBLM MPR MEMUTUSKAN USUL USUL DPR MENGENAI PEMBERHENTIAN PRES DAN/ATAU WK.PRESIDEN  PRESIDEN MERESMIKAN KEANGGOTAAN MPR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN

87 B.HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN DPR :  PRES BEKERJA SAMA DENGAN DPR, TETAPI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA DPR & TIDAK DAPAT MEMBEKUKAN DAN / ATAU MEMBUBARKAN DPR, SEBALIKNYA DPR TIDAK DAPAT MEMBERHENTIKAN PRESIDEN  DPR BERKEWAJIBAN MENGAWASI TINDAKAN-TINDAKAN PRESIDEN DLM MENJALANKAN UNDANG-UNDANG  SEBELUM MEMANGKU JABATANNYA PRES DAN / ATAU WAPRES BERSUMPAH DI HADAPAN MPR ATAU DPR  DPR BERSAMA PRESIDEN MENJALANKAN FUNGSI LEGISLATIF  PRESIDEN DGN PERSETUJUAN DPR MENYATAKAN PERANG, MEMBUAT PERDAMAIAN & PERJANJIAN DENGAN NEGARA LAIN  PRESIDEN MENGANGKAT DUTA DAN MENERIMA PENEMPATAN DUTA DR NEGARA LAIN DGN MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN DPR  PRESIDEN MEMBERI AMNESTI, ABOLISI DENGAN MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN DPR  PRESIDEN MENETAPKAN HAKIM AGUNG DAN MERESMIKAN ANGGOTA BPK YANG TELAH DIPILIH DAN DISETUJUI DPR DAN 3 ORANG HAKIM KONSTITUSI YG DIAJUKAN DPR SERTA MENGANGKAT & MEMBERHENTIKAN ANGGOTA KOMISI YUDISIAL DGN PERSETUJUAN DPR

88 C.HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN DPD :  DPD DPT MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG MENGENAI OTONOMI DAERAH, PEMBENTUKAN, PEMEKARAN & PENGGABUNGAN DAERAH, HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH, PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN BELANJA NEGARA, PAJAK, PENDIDIKAN DAN AGAMA YANG DIULAKSANAKAN OLEH PRESIDEN  PRESIDEN MERESMIKAN KEANGGOTAAN DPD  PIMPINAN DPD BERKONSULTASI DENGAN PRESIDEN SESUAI PUTUSAN DPD D.HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN BPK :  BPK MEMERIKSA SEMUA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  PRESIDEN MERESMIKAN ANGGOTA BPK DARI CALON-CALON YANG TELAH DIPILIH DAN DISETUJUI OLEH DPR.

89 E.HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN MA :  MA DAPAT MEMBERIKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HUKUM KPD PORESIDEN, BAIK DIMINTA MAUPUN TIDAK  MA MEMBERIKAN NASIHAT HUKUM KEPADA PRESIDEN/KEPALA NEGARA UNTUK PEMBERIAN/PENOLAKAN GRASI DAN REHABILITASI  HAKIM AGUNG DITETAPKAN OLEH PRESIDEN ATAS CALON YANG DIUSULKAN OLEH KOMISI YUDISIAL DAN TELAH DISETUJUI DPR MA MENGAJUKAN TIGA CALON UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI HAKIM KONSTITUSI OLEH PRESIDEN F.HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :  MK MEMBERIUKAN PUTUSAN TENTANG DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN  PRESIDEN MENETAPKAN HAKIM KONSTITUSI  PUTUSAN MK MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG THDP UUD 1945 DISAMPAIKAN KPD PRESIDEN  PUTUSAN MK MENGENAI SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UUD DISAMPAIKAN KEPADA PRESIDEN  PUTUSAN MK MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILU DISAMPAIKAN KEPADA PRESIDEN

90 G.HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN BANK INDONESIA :  BI BERTINDAK SEBAGAI PEMEGANG KAS PEMERINTAH  UNTUK & AN. PEMERINTAH, BI DPT MENERIMA PINJAMAN LUAR NEGERI, MENATAUSAHAKAN SERTA MENYELESAIAKAN TAGIHAN & KEWAJIBAN KEU PEMERINTAH THDP PIHAK LUAR NEGERI  PEMERINTAH WAJIB MEMINTA PENDAPAT BI DAN ATAU MENGUNDANGNYA DLM SIDANG KABINET YG MEMBAHAS MASALAH EKONOMI, PERBANKAN, & KEU YG BERKAITAN DGN TUGAS BI  DISAMPING WAJIB BERKONSULTASI DGN DPR, DLM HAL PEMERINTAH AKAN MENERBITKAN SURAT2 UTANG NEGARA, PEMERINTAH WAJIB TERLEBIH DAHULU BERKONSULTASI DGN BI  BI DPT MEMBANTU PENERBITAN SURAT2 UTANG NEGARA YG DITERBITKAN PEMERINTAH  BI DILARANG MEMBELI UNTUK DIRI SENDIRI SURAT2 UTANG NEGARA, KECUALI DI PASAR SEKUNDER DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM  BI DILARANG MEMBERIKAN KREDIT KPD PEMERINTAH DLM HAL BI MELANGGAR KETENTUAN TSB, PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT KPD PEMERINTAH ITU BATAL DEMI HUKUM  RAPAT DEWAN GUBERNUR U.MENETAPKAN KEBIJAKAN UMUM DBDNG MONETER DPT DIHADIRIOLEH SEORANG MENTERI DG HAK BICARA  GUB & DEPUTI GUB SENIOR DIUSULKAN & DIANGKJAT OLEH PRESIDEN DGN PERSETUJUAN DPR  SELAMBAT2NYA 15 HARI SEBELUM T.A, DEWAN GUB.MENYAMPAIKAN ANGGARAN BI YG TLH DITETAPKAN PEMERINTAH & DPR.

91 PROSES MANAJEMEN PEMERINTAHAN 1. Perencanaan 2. Pengorganisasian 3. Pelaksanaan 4. Pengawasan Proses Manajemen Pemerintah

92 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. PERENCANAAN ? Perencanaan

93 UU. No. 25/2004 Tentang :Sistem Perencanaan PembangunanNasional adalah satu kesatuan tata caraperencanaan pembangunan untukmenghasilkan rencana pembangunandalam jangka panjang, jangka menengah,dan tahunan yang dilaksanakan olehunsur penyelenggara pemerintahan dipusat dan daerah dengan melibatkanmasyarakat. PERENCANAAN ?

94 Penyusunan Rencana Penetapan Rencana Pengendalian Pelaksanaan Rencana Evaluasi Pelaksanaan Rencana Tahap-Tahap Perencanaan Tahap Perencanaan

95 Pengorganisasan dapat diartikan sebagai penetapan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan, pengelompokkan tugas-tugas dan pembagian pekerjaan kepada setiap pegawai dan penetapan hubungan- hubungan kerja. PENGORGANISASIAN

96 Prinsip Pengorganisasian 1. Prinsip Pembagian Habis Tugas 2. Prinsip Perumusan TugasPokok Dan Fungsi Yang Jelas 3. Prinsip Fungsionalisasi 4. Prinsip Koordinasi, Integrasi,dan Sinkronisasi 5. Prinsip Kontinuitas 6. Prinsip Lini dan Staf 7. Prinsip Kesederhanaan 8. Prinsip Fleksibilitas 9. Prinsip PendelegasianWewenang Yang Jelas 10. Prinsip Pengelompokkan Yang Homogen 11. Prinsip Rentang / Jenjang Pengendalian 12. Prinsip Akordion Prinsip Pengorganisasian

97 Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada dasarnya terbagi habis kepada setiap aparat pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah. PELAKSANAAN Pelaksanaan

98 Dlm rangka Pelaksanaan tugas umum pemerintahandan pembangunan, kegiatan aparatur perludipadukan, diserasikan dan diselaraskan u.cegahtumpang tindih. Oleh krn itu koordinasi antarkegiatan aparatur pemerintah hrs dilakukan. Makakoordinasi dlm pelaksanaan tugas2 pemerintahanpada hakekatnya mrpk upaya memadukan,menyerasikan dan menyelaraskan berbagaikepentingan dan kegiatan yg saling berkaitan, besertasegenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangkapencapaian tujuan dan saaran bersama. Koordinasidilaksanakan mulai dr proses perumusan kebijakan,perencanaan, pelaksanaan sd pengawasan danpengendaliannya. PELAKSANAAN

99 1) Koordinasi hierarkis (vertikal) 2) Koordinasi fungsional 3) Koordinasi fungsional horizontal 4) Koordinasi fungsional diagonal 5) Koordinasi fungsional teritorial 1. Jenis Koordinasi Jenis Koordinasi

100 4. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara a. Sidang Kabinet (Paripurna dan Terbatas) b. Rapat di Lingkungan Menko c. Koordinasi Antar Departemen / Instansi Pemerintah Pusat d. Koordinasi Aparatur Pemerintah Pusat Di Luar Negeri e. Koordinasi Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintah Daerah f. Koordinasi Tingkat Daerah5. Koordinasi dan Hubungan Kerja 1. Jenis Koordinasia. Koordinasi Hierarkisb. Koordinasi Fungsional - Fungsional Horizontal - Fungsional Diagonal - Fungsional Teritorial 2. Pedoman Koordinasi 3. Sarana Atau Mekanisme Koordinasia. Kebijakanb. Rencanac. Prosedur dan Tata Kerjad. Rapate. SKB / SEBf. Tim, Panitia, Gugus Tugas atau Satuan Tugasg. Dewan atau Badanh. SAMSAT dan Sistem Pelayanan Satu Pintu PELAKSANAAN Koordinasi Pelaksanaan

101 3. Sarana atau Mekanisme Koordinasi a.Kebijakan b.Rencana c.Prosedur dan Tata Kerja d.Rapat dan Taklimat (Briefing) e.Surat Keputusan Bersama / Surat Edaran Bersama f.Tim, Panitia, Kelompok Kerja, Satuan Tugas. g.Dewan atau Badan h.Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT atau One Roof System) dan Sistem Pelayanan Satu Pintu (One Door Service) Sarana Koordinasi

102 2. Beberapa Hal Yang Perlu Di Perhatikan Dalam Koordinasi Koordinasi sudah harus dimulai pada saat perumusan kebijakan. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau satuan kerja mana yang secara fungsional berwenang dan bertanggung jawab atas sesuatu masalah. Pejabat atau instansi yang secara fungsional berwenang dan bertanggung jawab mengenai sesuatu masalah, berkewajiban memprakarsai dalam penyelenggaraan koordinasi. Perlu kejelasan wewenang, tanggung jawab dan tugas unit/instansi yang terkait. Perlu dirumuskan program kerja organisasi secara jelas yang memperlihatkan keserasian kegiatan diantara satuan-satuan kerja. Perlu ditetapkan prosedur dan tata cara melaksanakan koordinasi. Perlu dikembangkan komunikasi timbal balik untuk menciptakan kesatuan bahasa dan kerja sama. Koordinasi akan lebih efektif apabila pejabat yang berkewajiban mengkoordinasikan mempunyai kemampuan kepemimpinan dan kredibilitas yang tinggi. Dalam pelaksanaan koordinasi perlu dipilih sarana koordinasi yang paling tepat.

103 1) Sidang Kabinet a) Sidang Kabinet Paripurna b) Sidang Kabinet Terbatas 3) Koordinasi antara Departemen / Instansi Pemerintah Tingkat Pusat 4. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia 2) Rapat di Lingkungan Menteri Koordinator Pelaksanaan Koordinasi dlm Sistem Pemerintahan

104 5). Koordinasi Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintahan Daerah a. Selaku aparatur pusat yang secara fungsional membantu Presiden dalam urusan-urusan daerah pada umumnya, Menteri Dalam Negeri : 1.Secara fungsional horizontal mengkoordinasikan departemen dan instansi tingkat pusat lainnya sepanjang mengenai masalah-masalah umum di daerah. 2.Secara fungsional diagonal mengkoordinasikan Provinsi, Kabupaten dan Kota. b. Menteri / departemen dan instansi teknis melakukan koordinasi baik terhadap instansi pusat lainnya (koordinasi fungsional horizontal) maupun terhadap Provinsi, Kabupaten dan Kota (koordinasi fungsional diagonal) sepanjang mengenai bidang tugas pokoknya. Koordinasi Pemerintah dan Daerah

105 6). Koordinasi di Tingkat Daerah a.Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan koordinasi fungsional teritorial disamping terhadap instansi vertikal, juga terhadap Bupati dan Walikota. b.Kepala Daerah, disamping mengkoordinasikan aparatur daerahnya sendiri (koordinasi hierarkis), berwenang pula secara operasional mengkoordinasikan instansi-instansi lain yang berada di daerahnya (koordinasi fungsional teritorial). Koordinasi di Tingkat Daerah

106 PENGAWASAN Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan

107 PENGAWASAN JenisPengawasan 1. Pengawasan Melekat (Waskat) 2. Pengawasan Fungsional (Wasnal) 3. Pengawasan Teknis Fungsional 4. Pengawasan Legislatif (Wasleg) atauPengawasan Politik (Waspol) 5. Pengawasan Masyarakat (Wasmas) 6. Pengawasan Yudikatif Jenis Pengawasan

108 1. INPRES NO. 1 / 1989 Pengawasan + pengendalian atasan langsung pada bawahan secara preventif + represif supaya pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang – udangan. 2. SASARAN WASKAT a. Tingkatkan disiplin + kinerja b. Menekan penyalahgunaan wewenang c. Menekan kebocoran + pemborosan keuangan negara & pungli d. Percepat penyelesaian ijin + pelayanan pada masy e. Percepat pengurusan administrasi kepegawaian Waskat

109 Agar pelaksanaan Waskat dpt tercapai dgn baik, prinsip- prinsip pokoknya : 1.Berjenjang; 2.Kesadaran dan Kewajiban; 3.Pencegahan; 4.Pembinaan; 5.Obyektif; 6.Terus Menerus; 7.Sistematis; 8. Diterminitik. Prinsip Waskat

110 Wasnal adalah pengawasan yg dilakukan aparat yg tugas pokoknya khusus membantu pimpinan untuk melaksanakan tugasnya masing2. Aparat Wasnal dalam suatu Instansi secara umum disebut Satuan Pengawasan Intern (SPI). 1. Aparat Wasnal Intern Instansi : - Inspektorat Jenderal di Departemen - Inspektorat Utama di LPND - Inspektorat Provinsi, Kabupatan, dan Kota - Satuan Pengawas Intern di berbagai BUMN/BUMD 2. Aparat Wasnal Ekstern Instansi/Intern Pemerintah - BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Was Fungsional

111 Setiap instansi wajib lakukan pengawasan supaya kebijakan pemerintah sesuai tupoksinya ditaati aparatur + masy. 1. Pengawasan pada aparatur : - Menpan dibidang pendayagunaan aparatur - LAN dibidang Diklat PNS - Ditjen Anggaran dibidang keuangan - BKN dibidang administrasi kepegawaian - Bappenas dibidang perencanaan pembangunan 2. Pengawasan pada masyarakat + aparatur - BPN ttg pertanahan - Dinas Tata Kota ttg IMB bangunan - Kepolisian ttg keamana + ketertiban - Depdikbud ttg pendidikan sekolah negeri / swasta Pelaku Wasnal

112 Dasar : 1. UUD 1945 pasal 20 ayat 1 jo UU No. 22 tahun 2003 DPR mempunyai fungsi : - Fungsi Legislasi - Fungsi Anggaran - Fungsi Pengawasan 2. Dalam melaksanakan fungsinya, DPR punya hak : - Hak Interpelasi - Hak Angket - Hak Menyatakan Pendapat Was Legislatif

113 1. Tidak Langsung : a. Lewat DPR  jadi materi wasleg b. Lewat organisasi profesi  seminar, makalah c. Lewat lembaga sosial masy  lembaga konsumen, LBH 2. Langsung a. Tatap muka dgn pejabat ybs b. Secara tertulis kpd pejabat yb c. Lewat media massa  karikatur, surat pembaca, artikel, tajuk rencana d. Gugatan lewat PTUN / peradilan umum e. Unjuk ras Was Masyarakat

114 1. Perlu karena : a. Pem RI berdasar demokrasi b. Penyelenggaraan Pem tergantung partisipasi masy. c. Misi Pemerintah  wujudkan aparatur bebas KKN, profesional, layani masyarakat d. Keterbatasan waskat + wasnal 2. Kriteria Wasmas a. Obyektif + tidak fitnah b. Utk perbaikan c. Sampaikan fakta + bukti d. Sampaikan bentuk pelanggaran, penyalahgunaan wewenang e. Memuat saran - saran f. Identitas pelapor jelas Manfaat dan Kriteria Wasmas

115 1. Salah satu fungsi Mahkamah Agung adalah mengawasi peraturan perundangan, antara lain dilaksanakan dengan : a. Menguji secara material terhadap peraturan perundangan dibawah Undang-Undang; b. Menyatakan tidak sah semua peraturan perundangan dibawah Undang-Undang, apabila bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi; 2. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan bersifat formal untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD Dengan demikian Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang sekaligus kewajiban untuk melakukan pengawasan ekstern terhadap pemerintah. Pengawasan ini sangat penting, karena negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga : a. Dapat dicegah penyalahgunaan wewenang baik yang disengaja maupun tidak; b. Kepastian dan tertib hukum dapat diwujudkan dengan baik. Was Yudikatif

116 SELAMAT BERDISKUSI

117 Latihan 4 1. Apa yang dimaksud Sistem PerencanaanPembangunan Nasional ? Dan apa pulayang dimaksud RPJM Nasional ? 2. Mengapa pengorganisasian diperlukandalam Penyelenggaraan PemerintahanNegara ? 3. Mengapa koordinasi diperlukan dalampelaksanaan tugas tugas pemerintahan ? 4. Apa saja fungsi DPR dan apa saja hakDPR dalam pelaksanaan paengawasanbagi waskat merpakan pengawasanintern pokok 5. Bagaimana sikap aparatur pemerintahsebaiknya dalam menghadapi wasmas ?

118 end Belum Puas ?!! Kunjungi saja paknewulan.wordpress.co m Trima Kasih atas perhatiannya…. Mohon Ma’af Yang Sebesar- besarnya Dan………. Wass. Wr. Wb.

119

120 TUGAS DISKUSI KELOMPOK I  Dalam rangka melakukan reformasi birokrasi, muncul wacana agar Gubernur sebagai Kepala Wilayah dan wakil pemerintah pusat di daerah cukup ditunjuk oleh Presiden tidak dipilih dalam Pilgub. Konsekuensinya DPRD Provinsi dihapus. Dengan demikian ada penghematan karena Provinsi tidak perlu mengeluarkan dana Pilgub dan dana operasional DPRD yang sangat besar jumlahnya. Diskusikan topik ini dalam kelompok.

121 TUGAS DISKUSI KELOMPOK II  Belum lama ini KH. Hasyim Muzadi Ketua PB NU menyarankan kepada pemerintah agar PILKADA langsung dihapuskan karena memakan biaya yang sangat besar dan menimbulkan konflik horisontal dalam masyarakat. Bupati cukup dipilih oleh DPRD. Diskusikan masalah ini. Apa pendapat anda. Setuju atau tidak setuju berikan argumentasi.

122 TUGAS DISKUSI KELOMPOK III Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN, pengawasan perlu ditingkatkan salah satunya adalah Wasmas, karena Waskat dan Wasnal sangat terbatas, bahkan seringkali kurang efektif. Bagaimana sikap anda ketika instansi dimana anda bekerja menjadi sasaran Wasmas, karena telah terjadi penyelewengan. Apakah anda akan membela kepentingan masyarakat atau instansi anda.

123 TUGAS DISKUSI KELOMPOK IV  Dewasa ini, setelah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diamandemen; atas keputusan Mahkamah Konstitusi, Calon Kepala Daerah dimungkinkan untuk diusulkan oleh Kelompok Independen, bukan dari Partai Politik. Diskusikan apa kelebihan dan kekurangan Kepala Daerah yang terpilih berdasarkan usulan Kelompok Independen dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

124 UGAS KELOMPOK V : SEBUTKAN PERUBAHAN-PERUBAHAN PENTING DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERKAITAN DENGAN AMANDEMEN UUD 1945 DISKUSIKAN DALAM KELOMPOK


Download ppt "SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Oleh : M. Lutfi Eko P., SPt., MP BADAN DIKLAT PROVINSI JAWA TENGAH Semarang, 2012."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google