Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1.  Karakteristik  Objek PPN  Mekanisme Pemungutan  Administrasi  PPN atas penyerahan BKP/JKP di dalam daerah Pabean  PPN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1.  Karakteristik  Objek PPN  Mekanisme Pemungutan  Administrasi  PPN atas penyerahan BKP/JKP di dalam daerah Pabean  PPN."— Transcript presentasi:

1 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1

2  Karakteristik  Objek PPN  Mekanisme Pemungutan  Administrasi  PPN atas penyerahan BKP/JKP di dalam daerah Pabean  PPN atas Impor BKP 2

3  Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean  Ekspor BKP oleh PKP  Kegiatan Membangun Sendiri  PPN atas Penyerahan Aktiva yang Menurut Tujuan Semula tidak untuk diperjual belikan 3

4  Pemungutan dan Pemungut PPN  Faktur Pajak  Nota Retur  Pengkreditan PPN (Pajak Masukan) 4

5  Barang Jadi : Nilai: Rp. X  Bahan baku: Nilai: Rp. Y  Nilai tambah: (Rp. X – Rp. Y): Rp. Z  PPN = 10% x Rp. Z 5

6  Pajak tidak langsung Beban pajak dipikul oleh konsumen akhir. Pengusaha akan menggeser beban pajak kepada Pembeli, sesuai dengan mata rantai produksi dan distribusi hingga ke konsumen akhir melalui pengenaan pajak secara bertingkat. Pengusaha menggeser beban pajaknya melalui pengkreditan pajak.  Pajak konsumsi Pemikul beban pajak berakhir pada konsumen akhir. 6

7  Bersifat NETRAL Pengenaan PPN didasarkan pada “destination principle” dan hanya dikenakan atas nilai tambahnya saja. PPN dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi.  Pajak Objektif PPN hanya dikenakan bila terdapat faktor objektif, yaitu:keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenai pajak. PPN akan mendahulukan Objek, baru kemudian mencari Subjeknya 7

8  Sistem Faktur Setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuatkan Faktur Pajak. 8

9  Melaporkan usaha menjadi PKP  Memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak  Menyampaikan SPT Masa PPN 9

10  Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 10

11 Syarat penyerahan BKP/JKP dikenakan PPN:  Dilakukan oleh PKP atau pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP  Barang yang diserahkan merupakan BKP/JKP  Dilakukan di dalam daerah pabean  Dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. 11

12 a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. 12

13 a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik; b. Jasa di bidang pelayanan sosial; c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko; d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi; e. Jasa di bidang keagamaan; f. Jasa di bidang pendidikan; 13

14 g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telahdikenakan pajak tontonan; h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan; i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air; j. Jasa di bidang tenaga kerja; k. Jasa di bidang perhotelan; l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum 14

15 a. Penyerahan hak karena suatu perjanjian; b. Pengalihan karena perjanjian sewa beli dan leasing; c. Penyerahan kepada pedagang perantara atau juru lelang (juru lelang Pemerintah atau yang ditunjuk oleh Pemerintah) ; d. Pemakaian sendiri dan atau pemberian Cuma-Cuma; 15

16 e. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas peroleh aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan; f. Penyerahan dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya, dan penyerahan antar Cabang; g. Penyerahan secara konsinyasi. 16

17 a. Penyerahan BKP kepada Makelar (makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab UU Hukum Dagang yaitu pedagang perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pejabat yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja); b. Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang; c. Penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan antar Cabang, dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang (“sentralisasi”). 17

18  Pengusaha PKP  Pengusaha NON PKP  Memperhatikan Objek PPN & mekanisme pemungutan 18

19  Yang berlaku saat ini: 10%  Khusus Ekspor BKP: 0%  Berdasarkan UU, boleh di antara 5% - 15% 19

20  Harga Jual  Penggantian  Nilai impor: dasar perhitungan bea masuk + pungutan kepabeanan  Nilai ekspor  Nilai lain: KMK no. 251/KMK.03/2002 NILAI LAIN DPP PPN-251kmk xls 20

21 a. Tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha PKP Penjual; b. Tempat kegiatan usaha dilakukan; c. Tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; d. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak atas permohonan PKP secara tertulis; e. Tempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui Dirjen Bea dan Cukai, dalam hal impor. 21

22 a. Penyerahan BKP b. Impor BKP c. Penyerahan JKP d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean f. Ekspor BKP 22

23  Subjek: IMPORTIR  DPP: CIF + Bea Masuk + Pungutan lainnya berdasarkan ketentuan pabean  Saat terutang: BKP dimasukkan ke dalam daerah Pabean 23

24  Sistem: Self Imposition Method  Common terms: “VAT Self Assesment”  Saat terutang: saat mulai memanfaatkan atau melakukan pembayaran, mana yang lebih dahulu  Penyetoran: disetorkan ke Kas Negara  Pelaporan: melalui SPT Masa PPN  Konsep pemanfaatan: 1)Melekat pada barang tidak bergerak di Indonesia; atau 2)Melekat pada barang bergerak di Indonesia; atau 3)Dilakukan secara fisik di Indonesia 24

25  Definisi: setiap kegiatan mengeluarkan barang dari Dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.  Tarif PPN: 0%  PPN Masukan tetap dapat dikreditkan 25

26  Ps. 16 C UU PPN  Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi maupun oleh badan, baik dipakai sendiri atau digunakan oleh pihak lain 26 Tidak bergerak di bidang usaha membangun bangunan

27  Tarif PPN= 10% x DPP  DPP = 20% x [biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan sehubungan dg kegiatan membangun sendiri, excl. harga perolehan tanah]  Saat terutang: setiap bulan  PPN tidak dapat dikreditkan  Tempat terutang: KPP di lokasi pembangunan 27

28  Pasal 16 D  Tarif 10%  Syarat: PPN yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan perpajakan dapat dikreditkan 28

29  PEMUNGUTAN Dilakukan oleh Pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).  PKP hanya Pengusaha yang melakukan: 1) Penyerahan BKP/JKP; 2) Ekspor BKP. 29

30  PENGUSAHA KECIL: Omzet <= Rp ,- Dapat memilih untuk tidak menjadi PKP. 30

31 (1) Memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak; (2) Menyetor PPN yang telah dipungut; (3) Menyampaikan SPT Masa PPN/PPnBM. 31

32 Pihak2 yang ditunjuk sebagai PEMUNGUT: (1) Bendaharawan Pemerintah; (2) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); (3) Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak & Gas Bumi (KPS) 32

33  PER-159/PJ./2006  KEP-522/PJ/2000  KEP-524/PJ./2000  PP no. 143/2000 Jenis FP: 1) Standar; 2) Gabungan; 3) Sederhana; dan 4) Dokumen tertentu yang diperintahkan sbg FP Std. 33

34 a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP dan atau JKP; b. Pada saat penerimaan pembayaran, jika pembayaran diterima sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau JKP; c. Pada saat penerimaan pembayaran, jika pembayaran diterima sebelum penyerahan; d. Pada saat penerimaan pembayaran termijn, jika penyerahan dilakukan bertahap; e. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah yang ditunjuk sebagai Pemungut (WAPU) PPN. 34

35  Digunakan untuk membatalkan tagihan atau mengurangi jumlah tagihan dalam hal terjadi pengembalian barang oleh pembeli. 35

36  Mekanisme PK minus PM  PK > PM = KURANG BAYAR  PK < PM = LEBIHBAYAR 36

37 a. Ketentuan Material: - PM yang dibayarkan atas perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha; - Didukung bukti pengeluaran: invoice dan kuitansi pembayaran. 37

38 b. Ketentuan Formal: - Faktur Pajak Standar diisi selengkapnya dan tidak cacat; - Memperhatikan ketentuan Pasal 9 (8) UU PPN, yaitu Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan 38

39 a.perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; b.perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha; c.perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan; d.pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; e.perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana; f.perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5); g.pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6); h.perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak; i.perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. 39


Download ppt "PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1.  Karakteristik  Objek PPN  Mekanisme Pemungutan  Administrasi  PPN atas penyerahan BKP/JKP di dalam daerah Pabean  PPN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google