AGENDA KERJA PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Presentasi berjudul: "AGENDA KERJA PEMERINTAH PROVINSI RIAU"— Transcript presentasi:

1 AGENDA KERJA PEMERINTAH PROVINSI RIAU
GUBERNUR RIAU AGENDA KERJA PEMERINTAH PROVINSI RIAU OLEH : IR. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, MBA Plt. GUBERNUR RIAU

2 GAMBARAN UMUM PROVINSI RIAU
LUAS WILAYAH : ,71 Km2 GAMBARAN UMUM PROVINSI RIAU KAWASAN PESISIR LUAS DARATAN 86.411,90 Km2 KAB. ROKAN HILIR 30 Pulau, 16 KEC, 183 KEL, Pddk, ,93 Ha LAUTAN 21.478,81 Km2 GARIS PANTAI 2.078,15 Km2 KOTA DUMAI 7 KEC, 33 KEL, Pddk, ,00 Ha KAWASAN DARATAN KAB. ROKAN HULU 16 KEC,153 KEL, Pddk, ,68 Ha KAB. BENGKALIS 4 Pulau, 8 KEC, 155 KEL, Pddk, ,05 Ha KAB. KAMPAR 21 KEC,245 KEL, Pddk, ,71 Ha KAB. SIAK 1 Pulau, 14 KEC, 131 KEL, Pddk, ,00 Ha KOTA PEKANBARU 12 KEC, 58 KEL, Pddk, ,86 Ha KAB. KEP. MERANTI 9 Pulau, 9 KEC, 101 KEL, Pddk, ,00 Ha KAB. PELALAWAN 12 KEC, 118 KEL, Pddk, ,95 Ha KAB. INDRAGIRI HILIR 32 Pulau, 20 KEC, 236 KEL, Pddk, ,12 Ha KAB. KUANSING 15 KEC, 229 KEL, Pddk, ,13 Ha ADMINISTRATIF TERDIRI ATAS : 2 Kota 10 Kabupaten 164 Kecamatan 1.836 Desa / Kelurahan JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2014: LAKI-LAKI : JIWA PEREMPUAN : JIWA KAB. INDRAGIRI HULU 14 KEC, 194 KEL, Pddk, ,66 Ha

3 Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Terpercaya
AGENDA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH Tata Kelola Pembangunan Daerah Sinergi dengan Program Pemerintah Nasional Rencana Aksi Bidang Pangan Rencana Aksi Bidang Maritim Rencana Aksi Bidang Energi Rencana Aksi Bidang Pariwisata Rencana Aksi Bidang Infrastruktur Sinergi dengan Program Pemerintah Kab/Kota Mindset dan Cultural Set Aparatur (Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi). Organisasi (Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran) > Revisi SOTK Tatalaksana (Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance) E-Government SOP Peraturan Perundang-undangan (Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif). Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera) Pengawasan (Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN) Implementasi Zona Integritas (ZI) 6. Akuntabilitas (Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi) 7. Pelayanan publik (Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat) Pelayanan Terpadu (one stop service) Tata Kelola Keuangan Daerah Optimalisasi Pendapatan Daerah Efisiensi & Rasionalisasi Belanja Daerah Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Terpercaya (Good & Trusworthy Governance) Implementasi Accrual Basis Tata Kelola Birokrasi & Pelayanan Publik 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi Pengelolaan Hutan & Lahan RTRW Tata Kelola Hutan & Lingkungan (Good Forest & environment Governance) Pengelolaan LH Tata Kelola Pemberdayaan Masyarakat Pengentasan Kemiskinan Kesenjangan Sosial Ekonomi Peningkatan UKM & Industri Kreatif

4

5 ISU-ISU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PANGAN INFRASTRUKTUR MARITIM

6 KONDISI PERBERASAN (BERAS)
Luas Tanam : Ha ( Indeks Pertanaman = 1,16) Luas Panen : Ha Produktifitas : 39,66 Kuwintal/Ha Produksi : Ton Gabah Kering Giling Produksi Beras : Ton Kebutuhan Beras : Ton Kekurangan Beras : Ton (dipenuhi dari Provinsi tetangga & impor) SASARAN Luas Tanam Ha (Indeks Pertanaman =1,6) Luas Panen Ha Produktifitas Ku/Ha Produksi : Ton GKG Produksi Beras : Ton Kebutuhan Beras : Ton Kekurangan Beras : Ton LUAS LAHAN Ha PANGAN IRIGASI, RAWA DAN SUMBERDAYA AIR Ketersediaan air  4 sungai besar, 15 sungai kecil, anak sungai dan rawa. Jaringan Irigasi  8.547,59 Km Baik : 1.770,05 Km (20,71%) Rusak Ringan : 1.610,17 Km (18,84%) Rusak Berat : 5.167,37 Km (60,45%) Sebaran Irigasi dan rawa  9 Kabupaten (kecuali Kabupaten Kep. Meranti) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Ketersediaan Pedamping Lapangan  Penyuluh PNS sebanyak 633 orang dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THLTB) 363 orang kebutuhan orang di perlukan untuk Penguatan Kelembagaan Kelompok Poktan. Diperlukan Pendampingan Teknologi  7 Paket Teknologi (Teknologi benih, Pupuk, Budidaya, Pengairan, Pengendalian Hama, Panen dan Pasca panen) PANGAN ALTERNATIF (SAGU) Luas Kebun : Rakyat : Ha (produksi Ton/Tahun, dimiliki KK) Swasta : Ha (PT. National Sago Prima)

7 INFRASTRUKTUR JALAN NASIONAL (1.134,47 Km)
Baik : 834 Km (73,6%) Sedang : 212 Km (18,7%) Rusak : 87 Km (7,6%) Diperlukan pembangunan jalan baru untuk menghubungkan daerah - daerah terisolir dari Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi Diperlukan peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan yang sudah ada JALAN JALAN PROVINSI (3.033,32 Km) Baik : 931 Km (30,7%) Sedang : 936 Km (30,8%) Rusak : Km (38,44%) INFRASTRUKTUR AIR BERSIH 1. Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum : Perkotaan : 25,78 % Perdesaan : 44,10 % 2. Cakupan Layanan : 74,56 % (susenas) Wilayah Perkotaan : 91,09 % Wilayah Perdesaan : % LISTRIK Total Kebutuhan Listrik pada Jam Puncak : 592,3 MW Daya Terpasang Saat Ini : 315,1 MW Kekurangan Daya Listrik : 277,2 MW Rasio Elektrifikasi : 61,95 % Pertumbuhan Permintaan Listrik Rata-rata : 14,1 % Per Tahun

8 KONEKTIFITAS /AKSES SIBILITAS
Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Tanjung Buton  Peningkatan pelabuhan, Lapangan Penumpukan, Perkantoran dan Gudang. Pelabuhan Kuala Enok  Peningkatan pelabuhan, Lapangan Penumpukan, Perkantoran dan Gudang. Pelabuhan Dumai  Perluasan Kawasan Pelabuhan, Perpanjangan Dermaga, Perluasan lapangan penumpukan 2. Peningkatan Manajemen Pengelolaan dan Kualitas Pelayanan Pelabuhan menjadi lebih efektif dan efisien serta menghilangkan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan MARITIM KEPELABUHANAN KONEKTIFITAS Pelabuhan Tanjung Buton  Riau bagian tengah Pelabuhan Kuala Enok  Riau bagian selatan dan Sumatera barat bagian timur, Jambi bagian utara. Pelabuhan Dumai  Riau bagian Utara, Sumatera utara bagian selatan KONEKTIFITAS /AKSES SIBILITAS AKSES SIBILITAS Pelabuhan Tanjung Buton  Perlu peningkatan dan pelebaran akses jalan dari lintas timur menuju pelabuhan sepanjang 100 km (rigid) Pelabuhan Kuala Enok  Perlu peningkatan akses jalan dari Sorek-Sp. Japura-Rengat-Rumbai Jaya-Kuala Enok (238 Km) , dan akses Jalan Sei Akar-Bagan Jaya 56,5 Km (rigid) SUMBERDAYA KELAUTAN Potensi Kelautan  Peningkatan jumlah tangkap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 (Laut Cina Selatan) dan WPP 571 (Selat Malaka dan Andaman) Penambahan Jumlah Armada  > 30 GT sebanyak 60 Unit Pembangunan pelabuhan perikanan di Rohil, Dumai, Bengkalis dan Indragiri Hilir Peningkatan Pengawasan Wilayah pengelolaan Perikanan dari Ilegal Fishing dan Destraktif Fishing (Penambahan jumlah kapal pengawas 5 unit) Peningkatan sumberdaya manusia perikanan melalui peningkatan fasilitas sarana dan prasarana sekolah usaha perikanan menengah Dumai.

9 TERIMA KASIH