Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

AGENDA KERJA PEMERINTAH PROVINSI RIAU OLEH : IR. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, MBA Plt. GUBERNUR RIAU GUBERNUR RIAU.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "AGENDA KERJA PEMERINTAH PROVINSI RIAU OLEH : IR. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, MBA Plt. GUBERNUR RIAU GUBERNUR RIAU."— Transcript presentasi:

1 AGENDA KERJA PEMERINTAH PROVINSI RIAU OLEH : IR. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, MBA Plt. GUBERNUR RIAU GUBERNUR RIAU

2 KAB. ROKAN HILIR 30 Pulau, 16 KEC, 183 KEL, Pddk, ,93 Ha KOTA DUMAI 7 KEC, 33 KEL, Pddk, ,00 Ha KAB. BENGKALIS 4 Pulau, 8 KEC, 155 KEL, Pddk, ,05 Ha KAB. SIAK 1 Pulau, 14 KEC, 131 KEL, Pddk, ,00 Ha KAB. KEP. MERANTI 9 Pulau, 9 KEC, 101 KEL, Pddk, ,00 Ha KAB. INDRAGIRI HILIR 32 Pulau, 20 KEC, 236 KEL, Pddk, ,12 Ha KAB. ROKAN HULU 16 KEC,153 KEL, Pddk, ,68 Ha KAB. KAMPAR 21 KEC,245 KEL, Pddk, ,71 Ha KAB. PELALAWAN 12 KEC, 118 KEL, Pddk, ,95 Ha KAB. KUANSING 15 KEC, 229 KEL, Pddk, ,13 Ha KAB. INDRAGIRI HULU 14 KEC, 194 KEL, Pddk, ,66 Ha LUAS WILAYAH : ,71 Km2 LUAS WILAYAH : ,71 Km2 LUAS DARATAN ,90 Km2 LUAS DARATAN ,90 Km2 ADMINISTRATIF TERDIRI ATAS :  2 Kota  10 Kabupaten  164 Kecamatan  Desa / Kelurahan ADMINISTRATIF TERDIRI ATAS :  2 Kota  10 Kabupaten  164 Kecamatan  Desa / Kelurahan LAUTAN ,81 Km2 LAUTAN ,81 Km2 KAWASAN DARATAN KAWASAN PESISIR KOTA PEKANBARU 12 KEC, 58 KEL, Pddk, ,86 Ha JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2014: LAKI-LAKI: JIWA PEREMPUAN: JIWA JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2014: LAKI-LAKI: JIWA PEREMPUAN: JIWA GARIS PANTAI 2.078,15 Km2 GARIS PANTAI 2.078,15 Km2

3 Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Terpercaya (Good & Trusworthy Governance) Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik dan Terpercaya (Good & Trusworthy Governance) Tata Kelola Pembangunan Daerah Tata Kelola Keuangan Daerah Tata Kelola Birokrasi & Pelayanan Publik Tata Kelola Hutan & Lingkungan (Good Forest & environment Governance) Tata Kelola Hutan & Lingkungan (Good Forest & environment Governance) Tata Kelola Pemberdayaan Masyarakat Sinergi dengan Program Pemerintah Nasional Sinergi dengan Program Pemerintah Kab/Kota Optimalisasi Pendapatan Daerah Efisiensi & Rasionalisasi Belanja Daerah Pengelolaan Hutan & Lahan Pengelolaan LH Pengentasan Kemiskinan Peningkatan UKM & Industri Kreatif 1.Rencana Aksi Bidang Pangan 2.Rencana Aksi Bidang Maritim 3.Rencana Aksi Bidang Energi 4.Rencana Aksi Bidang Pariwisata 5.Rencana Aksi Bidang Infrastruktur 1.Rencana Aksi Bidang Pangan 2.Rencana Aksi Bidang Maritim 3.Rencana Aksi Bidang Energi 4.Rencana Aksi Bidang Pariwisata 5.Rencana Aksi Bidang Infrastruktur 1.Mindset dan Cultural Set Aparatur (Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi). 2.Organisasi (Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran) > Revisi SOTK 3.Tatalaksana (Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip- prinsip good governance) E-Government SOP 3.Peraturan Perundang-undangan (Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif). 4.Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera) 5.Pengawasan (Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN) Implementasi Zona Integritas (ZI) 6. Akuntabilitas (Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi) 7. Pelayanan publik (Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat) Pelayanan Terpadu (one stop service) 1.Mindset dan Cultural Set Aparatur (Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi). 2.Organisasi (Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran) > Revisi SOTK 3.Tatalaksana (Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip- prinsip good governance) E-Government SOP 3.Peraturan Perundang-undangan (Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif). 4.Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera) 5.Pengawasan (Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN) Implementasi Zona Integritas (ZI) 6. Akuntabilitas (Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi) 7. Pelayanan publik (Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat) Pelayanan Terpadu (one stop service) AGENDA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH Kesenjangan Sosial Ekonomi 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi Implementasi Accrual Basis RTRW

4

5 PANGAN INFRASTRUKTUR MARITIM ISU-ISU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6 PANGAN LUAS LAHAN Ha LUAS LAHAN Ha IRIGASI, RAWA DAN SUMBERDAYA AIR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KONDISI PERBERASAN (BERAS) 1.Luas Tanam : Ha ( Indeks Pertanaman = 1,16) 2.Luas Panen : Ha 3.Produktifitas : 39,66 Kuwintal/Ha 4.Produksi : Ton Gabah Kering Giling 5.Produksi Beras : Ton 6.Kebutuhan Beras : Ton 7.Kekurangan Beras : Ton (dipenuhi dari Provinsi tetangga & impor) KONDISI PERBERASAN (BERAS) 1.Luas Tanam : Ha ( Indeks Pertanaman = 1,16) 2.Luas Panen : Ha 3.Produktifitas : 39,66 Kuwintal/Ha 4.Produksi : Ton Gabah Kering Giling 5.Produksi Beras : Ton 6.Kebutuhan Beras : Ton 7.Kekurangan Beras : Ton (dipenuhi dari Provinsi tetangga & impor) 1.Ketersediaan air  4 sungai besar, 15 sungai kecil, anak sungai dan rawa. 2.Jaringan Irigasi  8.547,59 Km Baik: 1.770,05 Km (20,71%) Rusak Ringan: 1.610,17 Km (18,84%) Rusak Berat: 5.167,37 Km (60,45%) 3.Sebaran Irigasi dan rawa  9 Kabupaten (kecuali Kabupaten Kep. Meranti) 1.Ketersediaan air  4 sungai besar, 15 sungai kecil, anak sungai dan rawa. 2.Jaringan Irigasi  8.547,59 Km Baik: 1.770,05 Km (20,71%) Rusak Ringan: 1.610,17 Km (18,84%) Rusak Berat: 5.167,37 Km (60,45%) 3.Sebaran Irigasi dan rawa  9 Kabupaten (kecuali Kabupaten Kep. Meranti) 1.Ketersediaan Pedamping Lapangan  Penyuluh PNS sebanyak 633 orang dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THLTB) 363 orang kebutuhan orang di perlukan untuk Penguatan Kelembagaan Kelompok Poktan. 2.Diperlukan Pendampingan Teknologi  7 Paket Teknologi (Teknologi benih, Pupuk, Budidaya, Pengairan, Pengendalian Hama, Panen dan Pasca panen) 1.Ketersediaan Pedamping Lapangan  Penyuluh PNS sebanyak 633 orang dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THLTB) 363 orang kebutuhan orang di perlukan untuk Penguatan Kelembagaan Kelompok Poktan. 2.Diperlukan Pendampingan Teknologi  7 Paket Teknologi (Teknologi benih, Pupuk, Budidaya, Pengairan, Pengendalian Hama, Panen dan Pasca panen) SASARAN 1.Luas Tanam Ha ( Indeks Pertanaman =1,6) 2.Luas Panen Ha 3.Produktifitas Ku/Ha 4.Produksi : Ton GKG 5.Produksi Beras : Ton 6.Kebutuhan Beras : Ton 7.Kekurangan Beras : Ton SASARAN 1.Luas Tanam Ha ( Indeks Pertanaman =1,6) 2.Luas Panen Ha 3.Produktifitas Ku/Ha 4.Produksi : Ton GKG 5.Produksi Beras : Ton 6.Kebutuhan Beras : Ton 7.Kekurangan Beras : Ton PANGAN ALTERNATIF (SAGU) Luas Kebun : Rakyat : Ha (produksi Ton/Tahun, dimiliki KK) Swasta: Ha (PT. National Sago Prima) Luas Kebun : Rakyat : Ha (produksi Ton/Tahun, dimiliki KK) Swasta: Ha (PT. National Sago Prima)

7 INFRASTRUKTUR JALAN AIR BERSIH LISTRIK 1. Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum : Perkotaan : 25,78 % Perdesaan : 44,10 % 2. Cakupan Layanan : 74,56 % (susenas) Wilayah Perkotaan : 91,09 % Wilayah Perdesaan : % 1. Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum : Perkotaan : 25,78 % Perdesaan : 44,10 % 2. Cakupan Layanan : 74,56 % (susenas) Wilayah Perkotaan : 91,09 % Wilayah Perdesaan : % 1.Total Kebutuhan Listrik pada Jam Puncak : 592,3 MW 2.Daya Terpasang Saat Ini : 315,1 MW 3.Kekurangan Daya Listrik : 277,2 MW 4.Rasio Elektrifikasi : 61,95 % 5.Pertumbuhan Permintaan Listrik Rata-rata : 14,1 % Per Tahun 1.Total Kebutuhan Listrik pada Jam Puncak : 592,3 MW 2.Daya Terpasang Saat Ini : 315,1 MW 3.Kekurangan Daya Listrik : 277,2 MW 4.Rasio Elektrifikasi : 61,95 % 5.Pertumbuhan Permintaan Listrik Rata-rata : 14,1 % Per Tahun JALAN NASIONAL (1.134,47 Km) 1.Baik: 834 Km (73,6%) 2.Sedang: 212 Km (18,7%) 3.Rusak : 87 Km (7,6%) JALAN NASIONAL (1.134,47 Km) 1.Baik: 834 Km (73,6%) 2.Sedang: 212 Km (18,7%) 3.Rusak : 87 Km (7,6%) JALAN PROVINSI (3.033,32 Km) 1.Baik: 931 Km (30,7%) 2.Sedang: 936 Km (30,8%) 3.Rusak : Km (38,44%) JALAN PROVINSI (3.033,32 Km) 1.Baik: 931 Km (30,7%) 2.Sedang: 936 Km (30,8%) 3.Rusak : Km (38,44%) 1.Diperlukan pembangunan jalan baru untuk menghubungkan daerah - daerah terisolir dari Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi 2.Diperlukan peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan yang sudah ada 1.Diperlukan pembangunan jalan baru untuk menghubungkan daerah - daerah terisolir dari Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi 2.Diperlukan peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan yang sudah ada

8 MARITIM KEPELABUHANAN SUMBERDAYA KELAUTAN 1.Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Tanjung Buton  Peningkatan pelabuhan, Lapangan Penumpukan, Perkantoran dan Gudang. Pelabuhan Kuala Enok  Peningkatan pelabuhan, Lapangan Penumpukan, Perkantoran dan Gudang. Pelabuhan Dumai  Perluasan Kawasan Pelabuhan, Perpanjangan Dermaga, Perluasan lapangan penumpukan 2. Peningkatan Manajemen Pengelolaan dan Kualitas Pelayanan Pelabuhan menjadi lebih efektif dan efisien serta menghilangkan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan 1.Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Tanjung Buton  Peningkatan pelabuhan, Lapangan Penumpukan, Perkantoran dan Gudang. Pelabuhan Kuala Enok  Peningkatan pelabuhan, Lapangan Penumpukan, Perkantoran dan Gudang. Pelabuhan Dumai  Perluasan Kawasan Pelabuhan, Perpanjangan Dermaga, Perluasan lapangan penumpukan 2. Peningkatan Manajemen Pengelolaan dan Kualitas Pelayanan Pelabuhan menjadi lebih efektif dan efisien serta menghilangkan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan 1.Potensi Kelautan  Peningkatan jumlah tangkap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 (Laut Cina Selatan) dan WPP 571 (Selat Malaka dan Andaman) 2.Penambahan Jumlah Armada  > 30 GT sebanyak 60 Unit 3.Pembangunan pelabuhan perikanan di Rohil, Dumai, Bengkalis dan Indragiri Hilir 4.Peningkatan Pengawasan Wilayah pengelolaan Perikanan dari Ilegal Fishing dan Destraktif Fishing (Penambahan jumlah kapal pengawas 5 unit) 5.Peningkatan sumberdaya manusia perikanan melalui peningkatan fasilitas sarana dan prasarana sekolah usaha perikanan menengah Dumai. 1.Potensi Kelautan  Peningkatan jumlah tangkap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 (Laut Cina Selatan) dan WPP 571 (Selat Malaka dan Andaman) 2.Penambahan Jumlah Armada  > 30 GT sebanyak 60 Unit 3.Pembangunan pelabuhan perikanan di Rohil, Dumai, Bengkalis dan Indragiri Hilir 4.Peningkatan Pengawasan Wilayah pengelolaan Perikanan dari Ilegal Fishing dan Destraktif Fishing (Penambahan jumlah kapal pengawas 5 unit) 5.Peningkatan sumberdaya manusia perikanan melalui peningkatan fasilitas sarana dan prasarana sekolah usaha perikanan menengah Dumai. KONEKTIFITAS /AKSES SIBILITAS KONEKTIFITAS 1.Pelabuhan Tanjung Buton  Riau bagian tengah 2.Pelabuhan Kuala Enok  Riau bagian selatan dan Sumatera barat bagian timur, Jambi bagian utara. 3.Pelabuhan Dumai  Riau bagian Utara, Sumatera utara bagian selatan KONEKTIFITAS 1.Pelabuhan Tanjung Buton  Riau bagian tengah 2.Pelabuhan Kuala Enok  Riau bagian selatan dan Sumatera barat bagian timur, Jambi bagian utara. 3.Pelabuhan Dumai  Riau bagian Utara, Sumatera utara bagian selatan AKSES SIBILITAS 1.Pelabuhan Tanjung Buton  Perlu peningkatan dan pelebaran akses jalan dari lintas timur menuju pelabuhan sepanjang 100 km (rigid) 2.Pelabuhan Kuala Enok  Perlu peningkatan akses jalan dari Sorek-Sp. Japura-Rengat-Rumbai Jaya-Kuala Enok (238 Km), dan akses Jalan Sei Akar- Bagan Jaya 56,5 Km (rigid) AKSES SIBILITAS 1.Pelabuhan Tanjung Buton  Perlu peningkatan dan pelebaran akses jalan dari lintas timur menuju pelabuhan sepanjang 100 km (rigid) 2.Pelabuhan Kuala Enok  Perlu peningkatan akses jalan dari Sorek-Sp. Japura-Rengat-Rumbai Jaya-Kuala Enok (238 Km), dan akses Jalan Sei Akar- Bagan Jaya 56,5 Km (rigid)

9


Download ppt "AGENDA KERJA PEMERINTAH PROVINSI RIAU OLEH : IR. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, MBA Plt. GUBERNUR RIAU GUBERNUR RIAU."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google