Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DUA ANAK CUKUP BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2015.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DUA ANAK CUKUP BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2015."— Transcript presentasi:

1 DUA ANAK CUKUP BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2015

2 DUA ANAK CUKUP A.PENDAHULUAN B.PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS 1.GLOBAL 2.REGIONAL 3.NASIONAL C.KONDISI PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK SAAT INI D.OPTIMALISASI PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK TAHUN KEBIJAKAN 2.STRATEGI 3.UPAYA E.KONDISI PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK YANG DIHARAPKAN F.KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3 DUA ANAK CUKUP PENDAHULUAN

4 KEBIJAKAN-STRATEGI-UPAYA PERKEMBANGAN LINGSTRA GLOBAL-REGIONAL-NASIONAL ENVIROMENTAL INPUT ALUR PIKIR OPTIMALISASI PENGENDALIAN PENDUDUK PERMASALAHAN 1.Belum optimalnya penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan (PBK); 2.Sektor belum memanfaatkan data kependudukan sebagai basis perencanaan; 3.Masih rendahnya pengetahuan masyarakat ttg isu kependudukan; 4.Bervariasinya kondisi kependudukan di Indonesia; 5.Analisis dampak kependudukan belum optimal dimanfaatkan sbg penentu dasar kebijakan 1.Belum optimalnya penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan (PBK); 2.Sektor belum memanfaatkan data kependudukan sebagai basis perencanaan; 3.Masih rendahnya pengetahuan masyarakat ttg isu kependudukan; 4.Bervariasinya kondisi kependudukan di Indonesia; 5.Analisis dampak kependudukan belum optimal dimanfaatkan sbg penentu dasar kebijakan INSTRUMENTAL INPUT 1.UU No 52 / UU No. 23 / Perpres No 87/ Perpres no 153 / Perpres No. 2 / UU No 52 / UU No. 23 / Perpres No 87/ Perpres no 153 / Perpres No. 2 /2015 PENYERASIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN Implementasi kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan tingkat nasional dan daerah 1.Terintegrasinya isu kependudukan kedalam rencana pembangunan daerah (Renstrada). 2.Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan KKB. 3.Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan. 4.Tersedianya model-model solusi strategis analisis dampak kependudukan. 1.Terintegrasinya isu kependudukan kedalam rencana pembangunan daerah (Renstrada). 2.Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan KKB. 3.Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan. 4.Tersedianya model-model solusi strategis analisis dampak kependudukan. Penduduk sbg subyek dan obyek, kesejahteraan, pro rakyat, sustainable, pembangunan SDM, population responsive and population-influencing. UU dan peraturan terkait Optimalisasi pembangunan serta pengendalian penduduk

5 DUA ANAK CUKUP PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS DI TINGKAT GLOBAL

6 DUA ANAK CUKUP MDGs Berbasis pengentasan kemiskinan SDGs Right based approach  pembangunan berkelanjutan 2015 ISU STRATEGIS DI TINGKAT INTERNASIONAL

7 DUA ANAK CUKUP PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS DI TINGKAT REGIONAL

8 KONDISI KUALITAS PENDUDUK DI ASEAN (HDR 2014) NoNegaraLife Expectancy at Birth Expected years of schooling Mean years of schooling GNI per capita HDI value 1Singapura , Brunei Darussalam , Malaysia , Thailand , Indonesia , Philippines , Viet Nam , Cambodia , Lao People's Democratic Republic , Myanmar , IPM Indonesia  Peringkat ke 108 dari 187 negara di dunia.

9 DUA ANAK CUKUP PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS DI TINGKAT NASIONAL

10 KONDISI Dan PERKEMBANGAN STRUKTUR PENDUDUK Piramida Penduduk Sp 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, Sumber. BPS, Sensus

11 PIRAMIDA PROYEKSI PENDUDUK TAHUN Sumber : BAPPENAS, 2013 LANSIA DEPENDENT AGE BALITA DAN ANAK PRODUKTIF

12 BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA Jendela Peluang Sumber data: Bappenas, Proyeksi Penduduk dan Ditrenduk.

13 DEMOGRAPHIC DIVIDEND (BONUS DEMOGRAFI)

14 PRASYARAT BONUS DEMOGRAFI

15 JUMLAH PENDUDUK USIA MUDA/REMAJA (10-24 TAHUN) Sumber. BPS, Sensus dan BAPPENAS, Proyeksi.

16 ANGKA KEMATIAN BAYI DAN ANAK DI INDONESIA TAHUN Sumber data: SDKI Tahun 1991, 1994, 1997, 2002, 2007 dan 2012

17 Indikator Lansia: Ageing index meningkat, support ratio menurun Banyaknya lansia per 100 anak Jumlah usia kerja per satu lansia 31/07/2013sms/ageing monograph SP1017 Perlu kebijakan khusus untuk lansia  Penyediaan panti jompo, penyiapan perawat lansia, fasilitas ramah lansia, sekolah untuk perawat lansia, kegiatan untuk lansia, dsb.

18 DUA ANAK CUKUP KONDISI PENCAPAIAN PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK SAAT INI

19 DUA ANAK CUKUP Source. Bappenas, dkk, 2013, Proyeksi Penduduk Indonesia TOTAL POPULATION AND POPULATION GROWTH, INDONESIA 1,45

20 20 Sumber: BPS, SDKI Target RPJMN 2014: TFR = 2,1 tidak tercapai Angka Fertilitas Total dan Angka Fertilitas yang Diinginkan, Indonesia

21 21 Sumber: BPS, SDKI Target RPJMN 2014: CPR = 65 Tidak Tercapai KONDISI dan PENCAPAIAN CPR

22 22 Sumber: BPS, SDKI KONDISI dan PENCAPAIAN UNMET NEED, Target RPJMN 2014: Unmet Need = 5 Tidak Tercapai 2012

23 DUA ANAK CUKUP OPTIMALISASI PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK TAHUN 2015 KEBIJAKAN

24 DUA ANAK CUKUP PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015 – 2019.

25 DUA ANAK CUKUP VISI MISI PEMBANGUNAN

26 DUA ANAK CUKUP SEMBILAN AGENDA PEMBANGUNAN (NAWACITA)

27 KEBIJAKAN PROGRAM KEPENDUDUKAN 1.Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas. 2.Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB. 3.Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja. 4.Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB. 5.Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK.

28 DUA ANAK CUKUP OPTIMALISASI PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK TAHUN 2015 STRATEGI

29 STRATEGI PROGRAM KEPENDUDUKAN 1.Penyerasian dan penyusunan landasan hukum dan kebijakan pembangunan bidang KKB yang sinergi dengan melakukan peninjauan kembali landasan hukum/ peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan bidang KKB. 2.Koordinasi terpadu antara pusat dan daerah, dan lintas sektor/ kementerian/ lembaga terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang KKB. 3.Analisis dampak kependudukan terhadap sektor lainnya, penelitian dan pengembangan pembangunan bidang KKB, serta perumusan parameter pembangunan bidang KKB sebagai rekomentasi dalam penyusunan dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB yang sinergi dengan pembangunan sektor lainnya. 4.Perumusan kebijakan pembangunan KKB yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas, serta pembangunan yang berwawasan kependudukan (dinamika kependudukan) dan strategi pemanfaatan bonus demografi. 5.Advokasi, sosialisasi, dan literasi, dan fasilitasi penyusunan kebijakan pembangunan KKB kepada seluruh pemangku kebijakan.

30 OPTIMALISASI PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK TAHUN 2015 UPAYA

31 KEGIATAN STRATEGIS PEMADUAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK TAHUN Pengintegrasian isu kependudukan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota); 2.Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan tingkat Kabupaten dan Kota; 3.Penyusunan materi, kebijakan, dan bahan advokasi terkait Pembangunan Berwawasan Kependudukan; 4.Peningkatan kompetensi tenaga pengelola dan mitra kerja dalam pengelolaan program pengendalian penduduk dan penyerasian kebijakan kependudukan (Pusat dan Provinsi); 5.Penyempurnaan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan; 6.Pemanfaatan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) oleh Sektor Pusat dan Provinsi; 7.Kerjasama dengan UNFPA terkait penyusunan serta sosialisasi kajian Indonesia Case Study dalam rangka advokasi pembangunan berwawasan kependudukan.

32 KEGIATAN STRATEGIS PERENCANAAN PENGENDALIAN PENDUDUK TAHUN Pengelolaan data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan sebagai basis perencanaan pembangunan; 2.Penyusunan hasil analisis lanjut hasil survei, sensus; 3.Penyusunan parameter kependudukan; 4.Penyusunan profil kependudukan dan pembangunan tematik; 5.Pengembangan bank data kependudukan; 6.Pengelolaan data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan sebagai basis perencanaan pembangunan; 7.Kerjasama dengan UNFPA terkait pengembangan policy brief berdasarkan output rapid spectrum di tingkat nasional; 8.Kerjasama dengan BPS dalam rangka penyediaan data kependudukan dan KB dalam SUSENAS Tahun 2015; 9.Kerjasama dengan Bappenas dan IPADI dalam rangka sosialisasi dan advokasi perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan (kuliah umum UI dan UGM; workshop bagi BAPPEDA kabupaten dan kota; policy dialog); 10.Mendukung kegiatan Koalisi Kependudukan, IPADI, FAPSEDU, dan Pusat Studi Kependudukan.

33 KEGIATAN STRATEGIS KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN TAHUN Peningkatan komitmen lintas sektor dan mitra kerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan kependudukan ; 2.Pengembangan materi pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal; 3.Pengembangan sistem kerjasama pendidikan kependudukan; 4.Kerjasama dengan mitra kerja (LIPI) dalam rangka penilaian motivator terkait penulisan dan kegiatan kreatif; 5.Kerjasama dengan IPDN pengintegrasian materi kependudukan dalam kurikulum di IPDN.

34 KEGIATAN STRATEGIS ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN TAHUN Penyediaan kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan model solusi strategis; 2.Perumusan isu strategis analisis dampak penduduk; 3.Pengembangan kajian analisis dampak kependudukan terhadap sosial, ekonomi, politik, hankam, daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; 4.Pembangunan model solusi strategis dampak kependudukan sebagai rekomendasi rencana pembangunan daerah (contoh: TKW, penanggulangan HIV/AIDS, nelayan, dsb); 5.Penyiapan pembangunan sumber daya manusia dalam memanfaatkan bonus demografi di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur.

35 KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN PUSAT DI PROVINSI TAHUN Fasilitasi penyusunan Grand Design Kependudukan Kab/Kota. 2.Fasilitasi Pengintegrasian isu kependudukan dalam renstra provinsi dan kab/Kota. 3.Bimbingan teknis dan fasilitasi penyusunan profil dan parameter. 4.Workshop perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan di 6 regional melibatkan provinsi dan Kab/Kota (Palembang, Semarang, Makasar, Pontianak, Ambon dan Kupang); 5.Penilaian kreativitas berbagai lomba terkait kependudukan 6.Uji coba instrumen monitoring dan evaluasi buku/materi kerjasama pendidikan kependudukan. 7.Penguatan pendidikan kependudukan di perguruan tinggi melalui KKN Mahasiswa. 8.Penyusunan model solusi strategis pembangunan kependudukan 9.Fasilitasi dan advokasi teknis penyusunan parameter tk Prov dan kab/kota 10.Monitoring, evaluasi, dan pembinaan perencanaan pengendalian penduduk

36 KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN DI PUSAT DENGAN MELIBATKAN PROVINSI 1.Workshop pengembangan dan pemanfaatan IPBK. 2.Worksop pengintegrasian isu kependudukan dalam RPJMD. 3.Penyusunan/fasilitasi Grand Design Kependudukan tingkat Kab/Kota. 4.Sosialisasi dan diseminasi hasil pengembangan kebijakan oleh mitra kerja 5.Workshop regional kerjasama pendidikan kependudukan. 6.Pertemuan triangulasi analisis dampak kependudukan 7.Worksop pendidikan kependudukan bagi tenaga pengelola program 8.Penilaian kreatifitas kegiatan pendidikan kependudukan bagi tenaga motivator. 9.Forum kemitraan analisis dampak kependudukan. 10.Seminar eksekutif analisis dampak kependudukan. 11.Fasilitasi dan advokasi teknis penyusunan parameter tk Prov dan kab/kota. 12.Kegiatan kelompok kerja lembaga atau isntitusi pengelola dan pemerhati bidang kependudukan 13.Pengembangan peran aktif mitra kerja dalam rangka penetapan parameter kependudukan. 14.Orientasi teknis pengelola perencanaan pengendalian penduduk.

37 KONDISI PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK YANG DIHARAPKAN

38 SASARAN STRATEGIS BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

39

40 INDIKATOR BASELINE TARGET 2014 RENCAN A 2015 TARGET KINERJA Persentase mitra kerja dan pengelola yang memiliki komitmen dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan kependudukan Jumlah model solusi strategis dampak kependudukan sebagai rekomendasi pembangunan wilayah

41 KESIMPULAN 1.Pengintegrasian isu kependudukan kedalam rencana pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kualitas SDM setempat; 2.Memperkuat perencanaan kebijakan pembangunan berdasarkan data kependudukan di seluruh tingkatan wilayah; 3.Peningkatan pengetahuan masyarakat/pemangku kebijakan tentang isu-isu kependudukan. 4.Tersedianya model-model solusi strategis analisis dampak kependudukan.

42 \ TERIMA KASIH


Download ppt "DUA ANAK CUKUP BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2015."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google